Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin

    Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Gus Yusuf sebut Jokowi akan hadir di Tegal dukung Luthfi-Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan turun ke daerah untuk mendukung pasangan Cagub Jateng Ahmad Luthfi dan Cawagub Taj Yasin Maimoen. Tanggal dan lokasi telah ditentukan di wilayah Jawa Tengah.

    Informasi terkait dukungan langsung dari Presiden ke-7 itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah, KH Yusuf Chudlori.

    “Tanggal 16 November Nanti Pak Jokowi insyaallah akan rawuh (hadir) di Tegal,” kata Yusuf Chudlori saat memberikan arahan di acara Roadshow Ketua DPW PKB Jateng Gus Yusuf “Nderek Kyai Sesarengan Milih Luthfi-Yasin” di Gedung Korpri Slawi Kabupaten Tegal, Senin (11/11). 

    Hadir di acara itu Cagub Ahmad Luthfi, Cabup dan Cawabup Tegal Ischak-Kholid serta ribuan kader PKB, kyai dan muslimat Tegal.

    Yusuf Chudlori yang akrab disapa Gus Yusuf melanjutkan bahwa kehadiran mantan Presiden Jokowi menjadi dorongan semangat kuat bagi kader di lapangan. Sehingga bakal berdampak positif untuk pemenangan di wilayah.

    “Dirawuhi Pak Jokowi, pasangan nomor 2 ini harus menang besar dan menang mutlak,” tandas Pengasuh Ponpes API Tegalrejo Magelang ini.

    Dalam arahanya pada kader PKB, Gus Yusuf juga meminta saksi-saksi yang ditunjuk di TPS (Tempat Pemungutan Suara) nanti harus mumpuni. Mereka mesti kompeten, disiplin, trengginas dan pemberani. Ia mengingatkan, satu suara saja yang hilang di TPS bisa mempengaruhi perolehan suara akhir secara keseluruhan di Jateng. Pengawasan TPS itu sekaligus mencegah potensi adanya tikus-tikus politik yang bisa menciderai demokrasi.

    Di hadapan ribuan kader PKB, Cagub Ahmad Luthfi menyampaikan salah satu programnya adalah memajukan pesantren. Ia tidak rela jika guru-guru madrasah diniyah hanya mendapatkan insentif Rp 100 ribu sebulan. Maka, dirinya bersama Cawagub Taj Yasin Maimoen bakal fokus membangun pendidikan dan pesantren.

    “Dalam visi misi, hanya kami (Luthfi-Yasin) yang punya program pesantren obah. Aapalagi di Jateng punya 5.270 pesantren. Kedepan pesantren harus lebih mendunia, 
    termasuk para guru Madin,” ujarnya.

    Di sisi lain, ia juga meminta doa agar bisa terus bermanfaat untuk kemajuan Jawa Tengah. 

    Pada kesempatan itu, ribuan kader juga mengucapkan deklarasi dukungan untuk Luthfi-Yasin serta siap memenangkannya di Tegal.

    “Kami para kyai dan kader PKB Kabupaten Tegal dengan ini berkomitmen siap memilih dan memenangkan pasangan Luthfi-Yasin sebagai gubernur dan wakil gubernur Jateng periode 2024 2029,” ucap mereka bersama-sama.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Jawa Tengah butuh pemimpin yang bisa hubungkan semua kalangan

    Jawa Tengah butuh pemimpin yang bisa hubungkan semua kalangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilgub Jawa Tengah 2024

    Ahmad Luthfi: Jawa Tengah butuh pemimpin yang bisa hubungkan semua kalangan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 11 November 2024 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pemimpin yang mampu menjadi penghubung bagi semua kalangan. Dalam closing statement debat kedua Pilgub Jawa Tengah, Minggu (10/11), Luthfi mengutip pepatah Jawa, “Ibu bumi kang ditresnani, ibu bumi ingkang bakal jangkepi”—yang berarti jika bumi dicintai, bumi akan mencukupi. Pesan ini menjadi simbol dari konsep hubungan antara manusia dan alam sebagai dasar pembangunan di Jawa Tengah.

    “Pemimpin Jawa Tengah harus memiliki kemampuan menghubungkan beragam sektor dan pihak. Menghubungkan pemerintah pusat dengan daerah, menyelaraskan pembangunan Jawa Tengah Utara dengan Selatan, menghubungkan petani yang bersubsidi pupuk dengan nelayan yang bersubsidi solar, mengaitkan potensi daerah dengan investasi, dan menjembatani produk unggulan desa dengan konsumen yang lebih luas,” tuturnya.

    Luthfi juga menyoroti perlunya solusi untuk permasalahan tenaga kerja dan lingkungan. 

    “Penting bagi pemimpin untuk menghubungkan pencari kerja dengan lapangan kerja, serta mengolah masalah sampah melalui ekonomi sirkular yang dapat membawa manfaat bagi semua pihak,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Luthfi menegaskan bahwa Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang dekat dengan masyarakat, yang memahami keseharian dan kebutuhan berbagai golongan. Menurutnya, pemimpin harus mengenal petani dan nelayan, akrab dengan anak muda dan pengusaha di Jepara, Magelang, serta Solo Raya, mengenal para sesepuh yang membatik di Pekalongan, hingga memahami keseharian mbok penjual daun pisang di pasar.

    Dengan komitmen memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan setiap lapisan masyarakat, Luthfi berharap, di bawah kepemimpinan yang mengedepankan kebersamaan, suara masyarakat Jawa Tengah dapat lebih didengar dan tidak terabaikan. 

    “Pemimpin sejati adalah mereka yang ngopeni atau merawat, sehingga mampu melakoni atau menjalankan tugasnya bagi kemajuan daerah,” tambahnya lagi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • 7 Fakta Gibran Bocorkan Suratnya ke Nadiem Makarim yang Tak Kunjung Ditanggapi

    7 Fakta Gibran Bocorkan Suratnya ke Nadiem Makarim yang Tak Kunjung Ditanggapi

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memaparkan kisah mengenai surat yang ia kirimkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta kepada Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Berikut beberapa fakta menarik terkait pengakuan Gibran mengenai surat yang belum mendapat respons hingga saat ini:
    1. Disampaikan dalam Forum Kadisdik se-Indonesia
    Gibran menyampaikan cerita tentang surat ini dalam forum pengarahan kepada para Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dari seluruh Indonesia di Jakarta, Senin 11 November 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, dan menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menekankan pentingnya respons dan koordinasi terkait isu-isu pendidikan.

    2. Surat Dikirim Saat Gibran Menjabat Wali Kota
    Surat tersebut dikirimkan Gibran ketika ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dalam suratnya, ia mengangkat sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai permasalahan di sektor pendidikan.

    Baca juga: Wapres Gibran Buka Posko Pengaduan Langsung di Istana

    3. Isi Surat Berfokus pada Masalah Zonasi dan Program Pendidikan
    Surat yang dikirim Gibran berisi keluhan tentang sistem zonasi, pelaksanaan program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, dan ujian nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat Solo mengenai kebijakan pendidikan saat itu.

    4. Tidak Ada Tanggapan dari Nadiem Makarim
    Hingga kini, Gibran mengatakan bahwa surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Nadiem. Berdasarkan pengecekannya dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Solo, respons untuk surat tersebut masih nihil.

    5. Surat Ditampilkan di Layar Presentasi
    Dalam acara pengarahan, Gibran menampilkan surat tersebut di layar bagi para peserta forum. Surat tersebut bernomor DK.00/2513/2024 dan menggunakan kop “Wali Kota Surakarta.”

    6. Gibran Optimis dengan Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti
    Meski kecewa karena suratnya tidak ditanggapi oleh Nadiem, Gibran mengungkapkan optimisme terhadap Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu’ti. Ia menyebutkan bahwa Abdul Mu’ti lebih responsif dan terbuka untuk berkoordinasi, terutama dalam menangani isu-isu pendidikan seperti masalah zonasi.

    7. Koordinasi Langsung dengan Menteri Abdul Mu’ti
    Gibran juga menyampaikan bahwa setelah bertemu Abdul Mu’ti di Akademi Militer Magelang, keduanya langsung menjalin komunikasi mengenai masalah-masalah pendidikan, termasuk sistem zonasi, dan mendapatkan respons positif dari Menteri yang baru ini.

    Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memaparkan kisah mengenai surat yang ia kirimkan saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta kepada Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim. Berikut beberapa fakta menarik terkait pengakuan Gibran mengenai surat yang belum mendapat respons hingga saat ini:

    1. Disampaikan dalam Forum Kadisdik se-Indonesia

    Gibran menyampaikan cerita tentang surat ini dalam forum pengarahan kepada para Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) dari seluruh Indonesia di Jakarta, Senin 11 November 2024. Acara tersebut berlangsung di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, dan menjadi kesempatan bagi Gibran untuk menekankan pentingnya respons dan koordinasi terkait isu-isu pendidikan.

    2. Surat Dikirim Saat Gibran Menjabat Wali Kota

    Surat tersebut dikirimkan Gibran ketika ia masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Dalam suratnya, ia mengangkat sejumlah keluhan dan aspirasi masyarakat mengenai permasalahan di sektor pendidikan.
     
    Baca juga: Wapres Gibran Buka Posko Pengaduan Langsung di Istana

    3. Isi Surat Berfokus pada Masalah Zonasi dan Program Pendidikan

    Surat yang dikirim Gibran berisi keluhan tentang sistem zonasi, pelaksanaan program Merdeka Belajar, pengawasan sekolah, dan ujian nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat Solo mengenai kebijakan pendidikan saat itu.

    4. Tidak Ada Tanggapan dari Nadiem Makarim

    Hingga kini, Gibran mengatakan bahwa surat tersebut belum mendapat tanggapan dari Nadiem. Berdasarkan pengecekannya dengan Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan Solo, respons untuk surat tersebut masih nihil.

    5. Surat Ditampilkan di Layar Presentasi

    Dalam acara pengarahan, Gibran menampilkan surat tersebut di layar bagi para peserta forum. Surat tersebut bernomor DK.00/2513/2024 dan menggunakan kop “Wali Kota Surakarta.”

    6. Gibran Optimis dengan Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti

    Meski kecewa karena suratnya tidak ditanggapi oleh Nadiem, Gibran mengungkapkan optimisme terhadap Menteri Pendidikan yang baru, Abdul Mu’ti. Ia menyebutkan bahwa Abdul Mu’ti lebih responsif dan terbuka untuk berkoordinasi, terutama dalam menangani isu-isu pendidikan seperti masalah zonasi.

    7. Koordinasi Langsung dengan Menteri Abdul Mu’ti

    Gibran juga menyampaikan bahwa setelah bertemu Abdul Mu’ti di Akademi Militer Magelang, keduanya langsung menjalin komunikasi mengenai masalah-masalah pendidikan, termasuk sistem zonasi, dan mendapatkan respons positif dari Menteri yang baru ini.
     

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Polri Tindak 4 Oknum yang Langgar Netralitas Pilkada – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan arahan kepada jajarannya sebagai respons cepat instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

    Esposin, JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan sudah menindak empat oknum anggota polisi yang melanggar terkait netralitas Pilkada 2024.

    Dia mengatakan empat oknum polisi itu terdiri dari dua anggota dari Polda Sulawesi Utara dan dua anggota dari Polda Sulawesi Selatan. Mereka, kata dia, melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang anggota Polri yang harus bersikap netral.

    Promosi
    Kembali Digelar, Bazar UMKM BRILiaN Berdayakan dan Perluas Pasar Pelaku Usaha

    “Apabila ada laporan-laporan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota silakan untuk diteruskan,” tutur Listyo saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2024).

    Jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oknum anggota Polri, dia pun meminta agar dilaporkan kepada Propam Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), atau kepada wadah-wadah pelaporan lainnya. Menurutnya wadah-wadah tersebut sudah disiapkan untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran.
     
    Dia mengatakan Polri sudah berkali-kali menyampaikan larangan kepada anggotanya agar tidak mengikuti politik praktis, sesuai yang diamanatkan dalam UU Polri. Menurut dia, Polri pun sudah mengeluarkan surat telegram mengenai kesepahaman dengan Bawaslu.

    Selain itu, dia mengatakan Polri pun terus mengingatkan kepada anggota Polri termasuk pejabat-pejabat di daerah terkait netralitas dalam pilkada.

    Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas meminta kepada Polri agar mengingatkan kepada para anggotanya di bawah untuk menjaga kondusifitas di tingkat bawah. Pasalnya, kata dia, saat ini suasana pilkada semakin memanas karena peredaran informasi di media sosial.

    “Di Jakarta ini media sosial itu harus Bapak pantau benar, karena memang gesekan ini di bawah sudah mulai kelihatan,” ujar Ilyas seperti dikabarkan Antara. 

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Gibran Blak-blakan Beberkan Masalah Zonasi Sekolah, Ini Penjelasannya

    Gibran Blak-blakan Beberkan Masalah Zonasi Sekolah, Ini Penjelasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas Presiden yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai penerapan kebijakan zonasi sekolah. Menurutnya, kebijakan itu masih belum bisa diterapkan diseluruh wilayah di Indonesia.

    Hal ini disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). Gibran bercerita dirinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait masalah penerapan sistem zonasi.

    “Kemarin pulang dari Akmil, Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silahkan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” katanya.

    Gibran menjelaskan masalah utama penerapan sistem zonasi adalah ketersediaan guru. Menurutnya, ada beberapa provinsi yang mengalami kelebihan guru, namun ada juga yang kurang. Hal itu yang membuat penerapan kebijakan ini masih belum maksimal.

    “Ini nanti tentunya menjadi PR untuk pak menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Gibran.

    Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga mengaku ketika masih menjadi wali kota Solo sering mendapatkan aduan permasalahan yang sama tiap tahun. Salah satunya sistem zonasi.

    Ia juga bercerita sempat bersurat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim, terkait keluhan masalah pendidikan. Namun surat itu belum juga ditanggapi.

    “Mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” katanya.

    (miq/miq)

  • Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Bulog Diminta Gerak Cepat Timbun Stok, Ternyata Ini Penyebabnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perum Bulog diminta segera melakukan penyerapan gabah/ padi petani secara maksimal dan segera, untuk mengisi dan menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP). Langkah itu diharapkan bisa meningkatkan penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP).

    Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bulog perlu memanfaatkan kondisi harga gabah kering gilong (GKG) di tingkat produsen (petani).

    “Kalau kita melihat posisi di tingkat produsen, kalau melihat GKG, ada beberapa lokasi yang masih di bawah harga acuan yang kita tetapkan,” katanya dalam Rapar Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Senin (11/11/2024).

    “Artinya, ini potensi bagi Bulog untuk segera melakukan penyerapan di wilayah tersebut. Sehingga dapat meningkatkan stok Bulog sebagai penguatan cadangan pangan pemerintah,” tambah Ketut Astawa

    Langkah itu, imbuh dia, juga sekaligus akan dapat menaikkan harga GKG petani. Dia berharap, Bulog segera menindaklanjuti dengan memanfaatkan momentum harga rendah GKG saat ini.

    Mengutip paparan Ketut Astawa dalam rapat tersebut, jumlah kabupaten/ kota yang mengalami harga rendah GKG di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah terus bertambah setiap minggunya. Yakni tercatat 70 kabupaten/ kota di pekan ketiga bulan Oktober, bertambah jadi 79 kabupaten/ kota di pekan pertama bulan November 2024.

    Sejumlah daerah yang mengalami harga GKG di bawah yang ditetapkan pemerintah yang sebesar Rp7.400 per kg diantaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupatan Bireuen, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Magelang, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Jeneponto.

    “Ini 10 besar di bawah harga acuan yang kita tetapkan Rp7.400-an (per kg). Sementara rerata di wilayah tersebut Rp6.100-6.500. Ini potensi teman-tteman Bulog segera melakukan penyerapan, sekaligus menyesuaikan harga di tingkat produsen,” kata Ketut Astawa.

    Lampaui Target

    Dalam kesempatan yang sama, Kadiv Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari mengungkapkan, realisasi pengadaan gabah/ beras dari produksi dalam negeri hingga 3 November 2024 suda mencapai 1,179 juta ton.

    Dari angka itu, sebanyak 776.843 ton adalah pengadaan dalam negeri untuk CBP. Disebutkan, pencapaian ini adalah 118% dari target awal.

    Sementara 402.230 ton lainnya merupakan pengadaan dalam negeri setara stok beras komersial.

    Foto: Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)
    Perkembangan harga pangan di tingkat produsen, paparan Deputi Bapanas dalam Rakor Pegendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 (Senin 11/11/2024). (Tangkapan Layar Youtube Kemendag RI)

    (dce/dce)

  • 7 Fakta Margono Djojohadikoesoemo, Kakek Prabowo yang Digadang Jadi Pahlawan Nasional

    7 Fakta Margono Djojohadikoesoemo, Kakek Prabowo yang Digadang Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta: Margono Djojohadikoesoemo, sosok ekonom ulung yang berperan penting dalam sejarah Indonesia, kini tengah digadang-gadang menjadi pahlawan nasional. Kakek dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berpengaruh dalam bidang ekonomi, namun juga dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 

    “Tadi ada yang nanya apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi katanya (layak diberi gelar pahlawan)? Iya, sangat layak beliau,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November 2024.

    “Kalau ada yang nanya, sangat layak. Dan diproses bagaimana mestinya,” sambungnya.

    Margono Djojohadikoesoemo meninggal dunia pada 25 Juli 1978 di Jakarta. Dedikasi dan jasanya terhadap negara membuat sosoknya kini tengah dipertimbangkan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Melalui pengakuan ini, diharapkan generasi mendatang dapat lebih mengenal dan menghargai perannya dalam sejarah bangsa.

    Baca juga: Daftar 7 Pahlawan Nasional Wanita dan Kontribusinya

    Berikut tujuh fakta menarik tentang Margono Djojohadikoesoemo yang dikutip dari situs resmi Kemdikbud, Minggu 10 November 2024:
    1. Lahir dari Keluarga Bangsawan dengan Akses Pendidikan Terbaik
    Margono lahir di Purbalingga pada 16 Mei 1894 dari keluarga bangsawan. Ia merupakan cucu buyut Panglima Banyakwide, seorang pejuang yang setia kepada Pangeran Diponegoro. 

    Sebagai keturunan bangsawan, Margono mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik, termasuk belajar di Europeesche Lagere School (ELS) dan melanjutkan di sekolah calon pegawai negeri OSVIA di Magelang.

    2. Pakar Ekonomi yang Dikirim Belajar ke Belanda
    Ketertarikannya pada ekonomi, khususnya dalam perkreditan dan koperasi, mendorong Margono untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Di sana, ia memperdalam pengetahuan yang kemudian berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi Indonesia.

    3. Pernikahan dengan Siti Katoemi dan Kehilangan Dua Anak di Perang
    Margono menikahi Siti Katoemi Wirodihardjo dan dikaruniai lima anak, salah satunya Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Prabowo Subianto. Dua anak Margono, Subianto dan Sujono, gugur dalam pertempuran di Lengkong, sebuah peristiwa bersejarah dalam perjuangan melawan pasukan Jepang.

    4. Bersama Hatta, Membentuk Dasar Koperasi di Indonesia
    Margono pernah bekerja di kantor koperasi yang dipimpin Mohammad Hatta selama masa penjajahan Jepang. Di sini, jiwa nasionalismenya makin terpupuk, dan ia kemudian terlibat dalam pengembangan koperasi di Indonesia, bahkan tetap berperan setelah Indonesia merdeka.

    5. Ketua Pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
    Setelah kemerdekaan Indonesia, Margono diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah. Perannya sebagai ketua menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia.

    6. Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI)
    Margono adalah tokoh di balik berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946. Ketika pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta, ia juga turut memindahkan BNI ke sana, memastikan fungsi bank sebagai lembaga keuangan tetap berjalan di masa sulit itu.

    7. Menyelamatkan Aset BNI untuk Perjuangan Kemerdekaan
    Saat Agresi Militer Belanda II, Margono berhasil menyelamatkan aset emas BNI seberat tujuh ton dengan menjualnya di Macau. Hasil penjualan emas ini digunakan untuk mendukung perjuangan Indonesia, mulai dari kebutuhan pangan hingga biaya diplomasi internasional yang krusial bagi pengakuan kedaulatan Indonesia.

    Jakarta: Margono Djojohadikoesoemo, sosok ekonom ulung yang berperan penting dalam sejarah Indonesia, kini tengah digadang-gadang menjadi pahlawan nasional. Kakek dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya berpengaruh dalam bidang ekonomi, namun juga dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
     
    “Tadi ada yang nanya apakah kakeknya Pak Prabowo apa tadi katanya (layak diberi gelar pahlawan)? Iya, sangat layak beliau,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu 10 November 2024.
     
    “Kalau ada yang nanya, sangat layak. Dan diproses bagaimana mestinya,” sambungnya.
    Margono Djojohadikoesoemo meninggal dunia pada 25 Juli 1978 di Jakarta. Dedikasi dan jasanya terhadap negara membuat sosoknya kini tengah dipertimbangkan untuk diberi gelar pahlawan nasional. Melalui pengakuan ini, diharapkan generasi mendatang dapat lebih mengenal dan menghargai perannya dalam sejarah bangsa.
     
    Baca juga: Daftar 7 Pahlawan Nasional Wanita dan Kontribusinya
     
    Berikut tujuh fakta menarik tentang Margono Djojohadikoesoemo yang dikutip dari situs resmi Kemdikbud, Minggu 10 November 2024:

    1. Lahir dari Keluarga Bangsawan dengan Akses Pendidikan Terbaik

    Margono lahir di Purbalingga pada 16 Mei 1894 dari keluarga bangsawan. Ia merupakan cucu buyut Panglima Banyakwide, seorang pejuang yang setia kepada Pangeran Diponegoro. 
     
    Sebagai keturunan bangsawan, Margono mendapatkan akses pendidikan yang sangat baik, termasuk belajar di Europeesche Lagere School (ELS) dan melanjutkan di sekolah calon pegawai negeri OSVIA di Magelang.

    2. Pakar Ekonomi yang Dikirim Belajar ke Belanda

    Ketertarikannya pada ekonomi, khususnya dalam perkreditan dan koperasi, mendorong Margono untuk melanjutkan pendidikan di Belanda. Di sana, ia memperdalam pengetahuan yang kemudian berkontribusi besar pada pembangunan ekonomi Indonesia.

    3. Pernikahan dengan Siti Katoemi dan Kehilangan Dua Anak di Perang

    Margono menikahi Siti Katoemi Wirodihardjo dan dikaruniai lima anak, salah satunya Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah dari Prabowo Subianto. Dua anak Margono, Subianto dan Sujono, gugur dalam pertempuran di Lengkong, sebuah peristiwa bersejarah dalam perjuangan melawan pasukan Jepang.

    4. Bersama Hatta, Membentuk Dasar Koperasi di Indonesia

    Margono pernah bekerja di kantor koperasi yang dipimpin Mohammad Hatta selama masa penjajahan Jepang. Di sini, jiwa nasionalismenya makin terpupuk, dan ia kemudian terlibat dalam pengembangan koperasi di Indonesia, bahkan tetap berperan setelah Indonesia merdeka.

    5. Ketua Pertama Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

    Setelah kemerdekaan Indonesia, Margono diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah. Perannya sebagai ketua menjadi bagian penting dalam proses pembentukan pemerintahan awal Republik Indonesia.

    6. Pendiri Bank Negara Indonesia (BNI)

    Margono adalah tokoh di balik berdirinya Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946. Ketika pemerintah Indonesia pindah ke Yogyakarta, ia juga turut memindahkan BNI ke sana, memastikan fungsi bank sebagai lembaga keuangan tetap berjalan di masa sulit itu.

    7. Menyelamatkan Aset BNI untuk Perjuangan Kemerdekaan

    Saat Agresi Militer Belanda II, Margono berhasil menyelamatkan aset emas BNI seberat tujuh ton dengan menjualnya di Macau. Hasil penjualan emas ini digunakan untuk mendukung perjuangan Indonesia, mulai dari kebutuhan pangan hingga biaya diplomasi internasional yang krusial bagi pengakuan kedaulatan Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Profil RM Margono Djojohadikusumo yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Kakek Prabowo Subianto, Pendiri BNI, dan Cucu Pengikut Pangeran Diponegoro

    Profil RM Margono Djojohadikusumo yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Kakek Prabowo Subianto, Pendiri BNI, dan Cucu Pengikut Pangeran Diponegoro

    Jakarta, Beritasatu.com – Raden Mas (RM) Margono Djojohadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto diusulkan agar mendapat gelar pahlawan nasional. Margono merupakan inisiator utama dalam mendirikan lembaga keuangan menjadi cikal bakal bank sentral di Indonesia dan pilar stabilitas ekonomi bangsa.

    “Sejarah mencatat dengan tinta emas bahwa RM Margono (Djojohadikusumo) dengan semangat kebangsaan yang kuat memimpin upaya mendirikan bank sentral Indonesia di republik yang baru merdeka,” kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Eddy Soeparno di Jakarta, Minggu (10/11/2024).

    Eddy mendukung pemberian gelar pahlawan nasional kepada RM Margono Djojohadikusumo karena terobosannya dalam membentuk bank sentral sekaligus pemimpin pertamanya menunjukkan kontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

    Profil RM Margono Djojohadikusumo, kakek Prabowo Subianto yang diusul jadi pahlawan nasional

    RM Margono Djojohadikusumo lahir di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada 16 Mei 1894, dan meninggal dalam usia 84 tahun di Jakarta pada 25 Juli 1978. 

    Margono yang merupakan orang tua dari Prof Dr Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah kandung Prabowo Subianto, dikenal sebagai pahlawan ekonomi karena berandil besar dalam kemajuan bangsa.

    Margono adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama Bank Negara Indonesia (BNI). BNI yang berdiri pada 5 Juli 1946 awalnya dibentuk sebagai bank sentral sekaligus bank umum. BNI diresmikan di Yogyakarta pada 17 Agustus 1946 dan Margiono dipercaya sebagai direktur utamanya. 

    Margono Djojohadikusumo merupakan keturunan dari Raden Joko Kaiman, pendiri sekaligus bupati pertama Banyumas. Margono juga cucu buyut Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, pengikut setia Pangeran Diponegoro.

    Margono lahir dari keluarga keturunan bangsawan yang bernah melawan Belanda dalam perang Jawa. Ayahnya priyayi yang menjadi pegawai pemerintah Belanda.

    Margono pernah belajar di sekolah dasar kolonial Belanda, Europeesche Lagere School pada 1901, setelah lulus ia melanjutkan pendidikan ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren di Magelang hingga 1911.

    Pada awal kemerdekaan Indonesia, Margono Djojohadikusumo dipercaya sebagai ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), lembaga yang dibentuk sehari setelah Soekarno dan Mohammad Hatta dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI.

    Margono kemudian mengusulkan dibentuk sebuah bank sentral atau bank sirkulasi negara. Soekarno dan Hatta memberi mandat ke Margono mempersiapkan segala hal. Akhirnya pada 19 September 1945 Dewan Menteri Republik Indonesia memutuskan membentuk sebuah bank milik negara.

  • Polisi Magelang Bantah Video Viral Dugaan Penculikan Anak: Kasus Penganiayaan Yogyakarta 10 November 2024

    Polisi Magelang Bantah Video Viral Dugaan Penculikan Anak: Kasus Penganiayaan Yogyakarta 10 November 2024

    Polisi Magelang Bantah Video Viral Dugaan Penculikan Anak: Kasus Penganiayaan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Polisi di
    Magelang
    , Jawa Tengah, bantah telah menerima laporan kasus
    penculikan anak
    yang videonya viral di media sosial. 
    Kasat Reskrim Polresta Magelang Kompol Muhammad Fachrur Rozi menjelaskan, kasus yang terjadi adalan dugaan penganiayaan. 
    “Di Magelang tidak ada laporan penculikan anak, yang terjadi adalah penganiayaan terhadap anak dalam video tersebut,” kata Kompol Rozi pada Kamis (7/11/2024), dilansir dari
    Tribunnews.com
    . 
    Rozi menjelaskan, dari penyelidikan sementara peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 13.55 WIB di Jalan Soekarno Hatta, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
    Saat itu polisi menerima informasi terkait dugaan kekerasan terhadap anak. Setelah petugas menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan mengamankan korban dan terduga pelaku berinisial MAT (24).
    MAT diketahui merupakan warga Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
    “Petugas mendatangi TKP sekitar pukul 13.55 WIB dan langsung mengamankan anak yang diduga menjadi korban kekerasan,” jelas Kompol Rozi.
    Setelah itu, petugas membawa korban, pelaku, dan saksi-saksi ke Polresta Magelang untuk penyelidikan lebih lanjut. 
    “Pada pukul 14.10 WIB, korban, pelaku, serta saksi-saksi dibawa ke Polresta Magelang untuk dimintai keterangan,” tambahnya.
    Di hadapan polisi pelaku mengaku membawa anak tersebut karena merasa kasihan melihat kondisi ibu anak itu yang diketahui mengalami gangguan kejiwaan atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
    “Kami telah menahan pelaku. Hubungan pelaku dengan korban tidak ada. Dia membawa korban karena kasihan melihat ibunya yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ),” terang Kompol Rozi.
    Atas perbuatannya, MAT kini menghadapi ancaman hukuman sesuai Pasal 80 juncto Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002, dan/atau Pasal 351 KUHP terkait penganiayaan.
    Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Viral Video Dugaan Penculikan Anak di Magelang, Penjelasan Polresta Magelang
     
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri optimistis Menteri PKP mampu sediakan tiga juta rumah MBR

    Mendagri optimistis Menteri PKP mampu sediakan tiga juta rumah MBR

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian optimistis Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu menyediakan sebanyak tiga juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Penyediaan rumah tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus didukung.

    “Saya sangat PD (percaya diri) begitu Pak Ara (sapaan Maruarar Sirait) yang ditunjuk untuk melakukan program ini karena paham betul kerjanya cepat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Tito menceritakan saat baru tiba di Jakarta setelah mengikuti retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Menteri PKP langsung mendatangi Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput untuk meningkatkan pemanfaatannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Baca juga: Kemendagri siap dukung upaya Menteri PKPsediakan tiga juta rumah

    Saat itu, Tito juga turut menemani kunjungan tersebut. Dia mengatakan Menteri Ara telah memiliki konsep bagaimana menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

    Salah satunya dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna memenuhi kebutuhan lahan.

    Strategi inilah yang dilakukan Menteri Ara dalam meningkatkan pemanfaatan Rusun Pasar Rumput yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PD Pasar Jaya.

    Baca juga: Mendagri minta pemda harus kerjakan program tiga juta rumah

    Melalui langkah itu, harga sewa rusun tersebut dapat diturunkan sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    Selain itu, Menteri Ara juga membangun konsep gotong royong dengan melibatkan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau memiliki aset agar terlibat dalam program penyediaan perumahan tersebut.

    “Kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara, ini menjadi snowball effect, memberikan snowball effect, efek bola salju yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tetapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar Mendagri.

    Baca juga: Menteri PKP beberkan berbagai upaya sediakan tiga juta rumah
    Baca juga: Menteri BUMN dan Menteri PKP memetakan aset BUMN dukung tiga juta rumah

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024