Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Pj Gubernur Riau 2013-2014, Dirjen Otda Kemendagri 2010-2014
GANTI
pemerintah ganti kebijakan nampaknya sudah jamak di negeri ini. Di bidang
otonomi daerah
bakal ada berbagai perubahan kebijakan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah melontarkan ide
Pilkada
lewat DPRD, tidak lagi langsung oleh rakyat yang dinilai berbiaya mahal, ASN jadi tak netral, Pemda tak efektif, dan ratusan kepala daerah kena kasus hukum.
Timbul kontroversi. Dituding Presiden Prabowo mau mengembalikan Pilkada ke masa Orba, hak memilih rakyat direnggut, dan demokrasi dikebiri.
Selain itu, pelantikan kepala daerah serentak nasional pada 27 Nopember 2024 tak perlu dilakukan serentak, tapi bergelombang.
Mereka yang tak ada sengketa hasil, dilantik gelombang pertama. Dan, bagi mereka yang sengketa hasilnya ditolak (dismisal) Mahkamah Konstitusi, pelantikannya gelombang kedua.
Sedangkan mereka yang sengketa hasilnya diputuskan MK bermasalah seperti harus digelar PSU, pelantikannya gelombang ketiga.
MK dalam suatu putusannya menyatakan, pelantikan kepala daerah harus serentak sebagaimana pencoblosannya. Dan juga santer terdengar suara-suara bila kebijakan itu dilaksanakan, beberapa pihak yang dirugikan akan mengugat ke MK.
Lalu, pelantikan semua kepala daerah disepakati Mendagri Tito Karnavian dan Komisi II DPR RI, dilakukan di Istana Negara oleh presiden, bukan lagi secara berjenjang sesuai pakem
multi-local government
yang kita anut.
Presiden melantik gubernur di ibu kota negara, dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melantik bupati dan wali kota di ibu kota provinsi. Seusai pelantikan, mereka langsung diminta mengikuti retreat ke Akmil di Magelang.
Dengan pola ini diyakini Pemda segera dipimpin secara definitif dan rakyat bisa cepat diurus, tak berlama-lama ditangan Pj Kepala Daerah. Di samping itu, relasi antarpemda dan antara Pemda dengan pusat bisa lebih terjalin.
Namun, ada kekhawatiran konflik bupati dan wali kota Vs gubernur akan kian meningkat, dan juga kurang dihargainya rakyat yang telah memberikan suaranya dalam Pilkada.
Isu kontroversi berikutnya, yaitu dibolehkannya oleh Mendagri Tito para kepala daerah untuk mengganti pejabat Pemda seusai dia dilantik, tak perlu menunggu 6 (enam) bulan sebagaimana yang diatur di dalam UU Pemda No 23 Tahun 2014.
Argumennya, agar kepala daerah bisa memiliki tim yang solid dan sesuai
chemistry
-nya untuk mewujudkan visi dan misi.
Sebaliknya, kaum birokrat mencemaskan mutasi langsung tanpa jeda itu akan merusak sistem meritokrasi, rekrutmen bukan berbasis prestasi, tapi kontribusi dan kedekatan ASN dengan kepala daerah waktu kontestasi Pilkada, dan ujungnya kinerja Pemda diperkirakan akan “jeblog”.
Dari Senayan terdengar pula kabar, habis reses ini direncanakan akan ada pembahasan revisi UU ASN yang salah satu isu menariknya adalah pejabat JPT Pratama dan Madya yang bekerja di Pemda akan diubah statusnya menjadi pejabat ASN pusat. Jadi, bila kepala daerah memutasi mereka harus seizin Jakarta.
Tentu ini kabar baik bagi ASN yang memegang jabatan eselon I dan II di Pemda, mereka tak akan dengan mudah dicopot kepala daerah, seperti halnya dengan kepala dinas dukcapil.
Namun, kabar buruknya otonomi daerah di bidang kepegawaian, khususnya mutasi pejabat puncak tak lagi mutlak di tangan kepala daerah.
Untuk terbentuknya keputusan pemerintah yang baik tentu kita tak boleh terburu-buru. Pragmatisme harus dijauhkan. Pikiran dan pilihan rasional harus didahulukan. Acuan terbangunnya tata kelola Pemda yang baik (
good local governance
) harus diutamakan.
Maka, sebelum dieksekusi, baiknya pemerintah membuat “policy research” atau kajian untuk menghitung untung dan ruginya, manfaat dan mudharatnya, serta dampak kebijakan terhadap pengembangan otonomi daerah.
Semoga Pemda kita bisa tambah maju, bukan mundur ke belakang.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Magelang
-
/data/photo/2024/12/03/674eb8d0d07d0.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Isu Panas Otonomi Daerah Pasca-Pilkada Serentak Nasional 27 Januari 2025
-
/data/photo/2025/01/21/678f94b36ce07.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu Nasional 27 Januari 2025
Tak Semudah Itu Pakai Tanah Koruptor untuk Program 3 Juta Rumah, Kejagung: Kewenangan di Kemenkeu
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk program
pembangunan 3 juta rumah
bagi rakyat ternyata rumit.
Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan, penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu.
“Kewenangan penetapan status penggunaan barang rampasan negara ada di Kemenkeu,” kata Harli kepada Kompas.com, Minggu malam (26/1/2025).
Harli mengatakan instansi Aparat Penegak Hukum (APH) sifatnya hanya mengajukan usul saja.
“Instansi APH penyita hanya mengajukan usul,” lanjut Harli.
Oleh karena itu, tanah koruptor tidak bisa serta merta langsung digunakan untuk progam 3 juta rumah.
Sebelumnya, rumitnya pemanfaatan lahan tanah bekas korupsi untuk program pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.
“Sebenarnya itu agak rumit karena harus mengalami proses banding dan sebagainya,” ujarnya saat mengunjungi Rumah Khusus (Rusus) Kedungsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, Minggu (26/1/2025).
Tapi, Fahri menegaskan bahwa pemanfaatan tanah bekas korupsi untuk
program 3 juta rumah
tidak sepenuhnya gagal.
“Cuma, harus diserahkan dulu ke Dirjen Kekayaan Negara, enggak bisa langsung dipakai karena negara kita negara hukum,” tukasnya.
Beberapa waktu lalu, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima kunjungan kehormatan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait, dalam rangka membahas pengadaan lahan untuk permukiman rakyat di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Burhanuddin menyampaikan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI memiliki program untuk membangun sekitar 5 juta unit rumah bagi masyarakat.
Burhanuddin bilang, program tersebut membutuhkan dukungan bersama agar dapat terlaksana dan tercapai sesuai target.
“Kejaksaan menaungi beberapa tanah sitaan negara, oleh karenanya kami akan sinergikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tanah-tanah tersebut dapat digunakan untuk kepentingan rakyat,” kata dia.
“Tentunya hal itu memerlukan mekanisme dan waktu dalam pengerjaannya,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Teman Seangkatan Prabowo Berkarier Cemerlang, Nomor 2 Terjun Operasi Seroja hingga Penumpasan RMS
loading…
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan dalam Retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). FOTO/TIM MEDIA PRABOWO
JAKARTA – Sejumlah teman seangkatan Presiden Prabowo Subianto memiliki karier cemerlang. Beberapa di antaranya berhasil mencapai pangkat Jenderal TNI hingga dipercaya menjabat menteri.
Prabowo Subianto merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ( Akabri ) 1974. Berdasarkan situs Akmil, Akabri adalah hasil integrasi seluruh Akademi Angkatan (Akademi Militer Nasional/AMN, Akademi Angkatan Laut/AAL), Akademi Angkatan Udara/AAU, dan Akademi Angkatan Kepolisian/AAK) pada 16 Desember 1965.
Dua tahun kemudian Akabri di Magelang diresmikan menjadi Akabri Udarat, yang meliputi dua Akabri bagian di bawah satu pimpinan, yaitu Akabri Bagian Umum dan Akabri bagian Darat. Akabri Bagian Umum mendidik taruna TK-I selama satu tahun, termasuk Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka, sedangkan Akabri bagian Darat mendidik taruna Akabri Bagian Darat mulai TK-II sampai dengan TK-IV. Pada 29 September 1979, Akabri Udarat berubah namanya menjadi Akabri Bagian Darat.
Dalam rangka reorganisasi di lingkungan ABRI, pada 14 Juni 1984 Akabri Bagian Darat berubah namanya menjadi Akmil (Akademi Militer). Kemudian pada 1 April 1999 secara resmi Polri terpisah dari tiga angkatan lainnya, dan ABRI berubah menjadi TNI. Sejak itu pula Akademi Kepolisian terpisah dari Akabri. Kemudian Akabri berubah namanya menjadi Akademi TNI yang terdiri dari Akmil, AAL, dan AAU.
Salah satu lulusan Akabri 1974 adalah Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Beberapa teman seangkatan Prabowo memiliki karier cemerlang. Siapa saja mereka?
Teman Seangkatan Prabowo berkarier Cemerlang:
1. Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Teman seangkatan Prabowo berkarier cemerlang selanjutnya adalah Ryamizard Ryacudu. Karier militer terakhirnya sebagai KSAD periode 4 Juni 2002–5 Februari 2005.
Ryamizard Ryacudu memiliki banyak pengalaman jabatan. Seperti Komandan Yonif Linud 305/Tengkorak, Komandan Komando Resor Militer 044/Garuda Dempo, Panglima Divif 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam V/Brawijaya, Pangdam Jaya/Jayakarta, Pangkostrad, dan KSAD.
Menantu mantan Wakil Presiden Try Sutrisno itu pernah dicalonkan sebagai Panglima TNI di akhir masa jabatan Presiden Megawati. Namun saat pergantian presiden dari Megawati ke SBY, nama Ryamizard Ryacudu dianulir dan digantikan Marsekal Djoko Suyanto.
Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi, Ryamizard Ryacudu ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun di periode kedua Jokowi, Ryamizard tidak lagi mendapat jabatan Menteri.
2. Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo
Agustadi Sasongko Purnomo adalah salah satu teman seangkatan Prabowo Subianto di Akabri 1974. Penerima penghargaan Adhi Makayasa sebagai lulusan terbaik itu menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2007–2009.
Karier militer Agustadi Sasongko Purnomo cukup cemerlang. Beberapa jabatan strategis pernah diemban, antara lain Dandim 0106/Aceh Tengah Kodam I/BB, Kasdam XVII/Trikora, Pangdivif 2/Kostrad, Pangdam XVI/Pattimura, dan Pangdam Jaya. Setelah itu, Agus diangkat menjadi Sekretaris Menko Polhukam, sebelum akhirnya mendapat promosi jabatan sebagai KSAD pada 2007 hingga 2009.
-
/data/photo/2025/01/26/6795f544ca643.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
"Sipil, Militer, Semua Mata Tertuju pada Kami" Nasional 27 Januari 2025
“Sipil, Militer, Semua Mata Tertuju pada Kami”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kontingen Indonesia merasa bangga dan terhormat menjadi bagian dari Parade Hari Republik ke-76 India yang digelar pada 26 Januari 2025 di Kartavya Path, New Delhi.
Dalam parade ini, sebanyak 352 anggota
TNI
, termasuk taruna Akademi Militer (
Akmil
) Magelang, ikut berpartisipasi dalam defile dan penampilan marching band.
Presiden
Prabowo Subianto
, yang sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke India dan diundang sebagai tamu kehormatan dalam perayaan nasional itu, menyaksikan langsung penampilan parade kontingen Indonesia bersama dengan militer India.
Dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden RI, Sersan Mayor Dua Taruna Akmil Tasya Putri mengungkapkan rasa bangganya dapat mewakili Indonesia di ajang internasional tersebut.
Dia menyebutkan bahwa momen ini sebagai sebuah kehormatan besar bagi dirinya dan rekan-rekannya di akademi.
“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto karena telah memberikan kesempatan kepada kami, khususnya taruna Akmil, untuk ikut serta dalam parade ini,” ujar Tasya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2025).
Sementara itu, Sersan Mayor Dua Taruna Akmil Lintang Myzard mengaku bersyukur bisa memberikan penampilan terbaik di hadapan pimpinan negara dan masyarakat India.
Sebab, kontingen Indonesia menghadapi sejumlah tantangan untuk tampil di India.
Salah satunya adalah perbedaan suhu yang membuat pasukan harus bisa menyesuaikan diri.
“Di Indonesia suhunya 28 derajat, 30 derajat. Di India cukup dingin, mungkin lagi musim dingin. Pagi sampai 5 derajat, sampai 10 derajat. Sehingga itu membuat kami agak kaget, tapi kami dapat mengatasi dengan cepat,” kata Lintang.
Komandan Peleton Pasukan Defile TNI, Letda Arm Joshua Mahulette, menambahkan bahwa penampilan defile TNI dalam perayaan Hari Republik India ini adalah tonggak sejarah bagi Indonesia.
Bahkan, keikutsertaan 352 anggota
TNI dan Taruna Akmil
dalam parade ini menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah undangan India untuk negara lain.
“Saya sangat amat bangga, karena ini pertama kali dalam sejarah Indonesia tampil, diundang bahkan sampai kurang lebih 352 orang. Ini bahkan terbanyak selama India mengundang negara-negara lain. Jadi ini adalah suatu kebanggaan dan kehormatan,” kata Joshua.
Menurut Joshua, pengalaman berlatih parade dan tampil di India ini tak akan pernah dilupakan oleh seluruh kontingen.
Sebab, sejak awal latihan hingga tampil pada saat perayaan, banyak warga sipil dan militer India yang antusias menyaksikan aksi kontingen Indonesia.
“Semua mata itu tertuju pada kami. Mulai dari warga sipil, militernya, bahkan semua itu melihat ke kami. Semua itu mengeluarkan handphone untuk merekam kami,” ungkap Joshua.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke India sejak Sabtu (25/1/2025).
Pada hari pertama lawatannya, Prabowo mengikuti sejumlah agenda penting, termasuk upacara kenegaraan dan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi.
Salah satu agenda utama dalam lawatan kali ini adalah pertemuan bilateral antara Prabowo dan PM Modi di Hyderabad House, yang membahas berbagai isu strategis, seperti peningkatan kerja sama di sektor perdagangan, investasi, pariwisata, energi, keamanan, serta pengembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan.
Selain itu, Presiden juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan yang digelar di Istana Kepresidenan India, Rashtrapati Bhavan, pada Sabtu (25/1/2025) malam.
Pada Minggu (26/1/2025), Prabowo menyaksikan parade perayaan Hari Republik India ke-76 di Kartavya Path, New Delhi.
Dalam perayaan kenegaraan Republik India ini, Prabowo diundang sebagai tamu utama atau chief guest.
Ketika melihat penampilan parade kontingen Indonesia, Prabowo secara khusus memberikan salam hormat dari atas podium kehormatan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/09/11/66e14405ec188.png?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Prediksi Cuaca Ekstrem di Jateng 26-28 Januari, Ini Daftar Wilayah Terdampak Yogyakarta 26 Januari 2025
Prediksi Cuaca Ekstrem di Jateng 26-28 Januari, Ini Daftar Wilayah Terdampak
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
– Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (
BMKG
) Stasiun Ahmad Yani memprediksi potensi terjadinya
cuaca ekstrem
di wilayah Jateng pada 26-28 Januari 2025.
Kepala BMKG Stasiun Ahmad Yani Yoga Sambodo mengatakan, gangguan atmosfer menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jateng.
“Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif (awan Cumulonimbus) yang berpotensi menyebabkan curah
hujan lebat
disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah
Jawa Tengah
,” ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1/2025).
Potensi tersebut tersebar di wilayah berikut:
26 Januari 2025
:
Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Kebumen, Kudus, Kab./Kota Magelang, Pati, Kab. Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Salatiga, Kab. Semarang, Sragen, Kab. Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan sekitarnya.
27 Januari 2025
:
Banjarnegara, Batang, Banyumas, Brebes, Blora, Boyolali, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Kudus, Kab./Kota Magelang, Pati, Kab./Kota Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Salatiga, Kab. Semarang, Sragen, Kab. Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan sekitarnya.
28 Januari 2025
:
Banjarnegara, Batang, Banyumas, Brebes, Boyolali, Cilacap, Demak, Jepara, Karanganyar, Kendal, Kudus, Klaten, Pati, Kab./Kota Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Salatiga, Kab./Kota Semarang, Sragen, Sukoharjo, Surakarta, Kab. Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, dan sekitarnya.
“Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di wilayah rawan bencana dihimbau untuk terus waspada dan siaga, terutama saat terjadi hujan lebat untuk mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang,” imbau dia.
Dia juga meminta masyarakat untuk selalu memperhatikan update informasi cuaca ekstrem dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang melalui website https://www.cuaca.
bmkg
.go.id, dan Instagram @cuaca_jateng, Twitter @cuacajateng, dan Facebook @Stasiun Meteorologi Ahmad Yani.
Dia memaparkan adanya sirkulasi siklonik yang terpantau di wilayah barat Sumatera menyebabkan pola belokan dan pertemuan angin di wilayah Jawa Tengah.
“Aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) saat ini terpantau aktif pada fase 3 yang berkontribusi terhadap peningkatan intensitas curah hujan di wilayah Jawa Tengah. Hingga akhir Januari 2025, diprediksi berada pada fase 4 dan 5, masih berpengaruh untuk wilayah Jawa Tengah,” lanjut dia.
Lalu, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Deretan Komjen Polisi Bergelar Doktor, Nomor 7 dan 8 Berdarah Batak
loading…
Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA – Deretan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) bergelar Doktor yang diulas dalam artikel ini menarik untuk diketahui. Nomor 7 dan 8 merupakan Jenderal Bintang 3 Polri berdarah Batak.
Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Doktor adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi untuk mahasiswa strata tiga (S-3) atau seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi.
Nah, terdapat delapan Komjen Pol bergelar Doktor, siapa saja?
Baca Juga
1. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M.
Foto/Dok PolriPria kelahiran 26 Juli 1968, Madiun, Jawa Timur ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Mantan Kadiv Humas Polri periode 2021-2023 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1990 berpengalaman dalam bidang reserse.
2. Dr. Mohammad Fadil Imran, M.Si.
Foto/Dok PolriPria kelahiran 14 Agustus 1968, Makassar, Sulawesi Selatan ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri. Mantan Kapolda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1991.
3. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, M.Si.
Foto/InstagramChryshnanda DwilaksanaPria kelahiran 3 Desember 1967, Magelang, Jawa Tengah ini menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri. Mantan Dirlantas Polda Metro Jaya ini merupakan lulusan Akpol 1989 berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas).



