Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Bupati Tuban Terpilih Aditya Halindra Faridzky Resmi Bakal Dilantik 20 Februari 2025

    Tuban (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih, termasuk Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, S.E, dan Wakil Bupati Tuban, Drs. Joko Sarwono pada 20 Februari 2025.

    Diketahui, pasangan Lindra-Joko yang telah memenangkan kontestasi politik ini rencananya akan dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, oleh Presiden RI, Prabowo Subianto berdasarkan radiogram resmi yang ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., tertanggal 11 Februari 2025.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Tuban Arif Handoyo menyampaikan, bahwa sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, termasuk Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih, diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan, termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari 2025.

    “Prosesi ini akan berlangsung dalam tiga sesi, sesuai daftar yang telah ditentukan oleh Kemendagri,” ujar Arif Handoyo. Kamis (13/02/2025).

    Sedangkan, untuk gladi kotor akan dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 pukul 07.00 WIB dan dilanjutkan gladi bersih pada 19 Februari 2025 pukul 07.00 WIB. “Kehadiran dalam gladi ini bersifat wajib bagi seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sebagai bagian dari persiapan pelantikan resmi,” bebernya.

    Oleh karena itu, Bupati dan Wakil Bupati dalam hal ini Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono akan didampingi oleh pasangan atau keluarga masing-masing serta Ketua DPRD Tuban dengan mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

    Sebagai informasi, setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan atau Retret, yang akan berlangsung selama 8 hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang, dengan diikuti oleh 505 kepala daerah yang terpilih dari hasil Pilkada serentak 2024. [ayu/kun]

  • Tak Jadi “Sharing” APBD, Retreat Kepala Daerah Dibayar Kemendagri

    Tak Jadi “Sharing” APBD, Retreat Kepala Daerah Dibayar Kemendagri

    Tak Jadi “Sharing” APBD, Retreat Kepala Daerah Dibayar Kemendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Biaya orientasi kepemimpinan (
    retreat
    )
    kepala daerah
    dan wakil kepala daerah tahun 2025 berubah dari semula bersumber dari anggaran Kementerian Dalam Negeri dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (
    APBD
    ) masing-masing, kini sepenuhnya ditanggung
    Kemendagri
    .
    Perubahan pembiayaan itu tertuang dalam surat nomor 200.5/692/SJ yang dikeluarkan pada hari ini, Kamis (13/2/2025).
    Surat edaran terbaru tersebut telah dikonfirmasi Kompas.com dan benar dikeluarkan oleh Kemendagri.
    Dalam surat tersebut dijelaskan, Surat Edaran Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 yang memuat beragam detail kegiatan retreat, termasuk sumber biaya dari APBD dan Kemendagri.
    Kini pembiayaan retreat yang akan digelar di Akademi Militer Magelang sepenuhnya dibiayai oleh anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri.
    Berikut isi lengkap surat nomor 200.5/692/SJ yang baru dikeluarkan Kemendagri:
    ”
    Menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025, bersama ini disampaikan bahwa, pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer (Akmil) Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.”
    “Untuk hal-hal lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan orientasi dimaksud, dapat menghubungi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri
    .”
    Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
    Sebelumnya, Istana sempat membenarkan bahwa biaya
    retreat kepala daerah
    ditanggung APBN dan APBD. 
    “Sharing antara Kemendagri dan Pemerintah Daerah,” ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, saat ditemui di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
    Namun, Hasan enggan menjelaskan secara detail dan melempar detail terkait kebutuhan anggaran tersebut ke Kementerian Dalam Negeri.
    “Detailnya tapi tanya sama Kemendagri,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setoran Biaya Retret Kepala Daerah Ditunda, Pemkot Solo Tunggu Arahan Kemendagri Regional 13 Februari 2025

    Setoran Biaya Retret Kepala Daerah Ditunda, Pemkot Solo Tunggu Arahan Kemendagri Regional 13 Februari 2025

    Setoran Biaya Retret Kepala Daerah Ditunda, Pemkot Solo Tunggu Arahan Kemendagri
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah, hingga saat ini belum mentransfer biaya untuk retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
    Hal ini menyusul adanya informasi terbaru bahwa setoran biaya akomodasi dan konsumsi untuk retret kepala daerah dipending.
    Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, disebutkan bahwa biaya akomodasi dan konsumsi kepala daerah selama 8 hari sebesar Rp 2.750.000 per hari harus ditanggung oleh masing-masing daerah.
    Namun, Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan (Prokompim) Setda Solo, Sulistiarini, mengatakan bahwa pembayaran sementara ditunda.
    “Di radiogramnya memang menyebut (biaya Rp 2.750.000 x 8 hari). Tapi ini tadi barusan terinfo kayak dipending dulu untuk setoran dari daerah. Mungkin masih menunggu arahan dulu dari Menteri Dalam Negeri,” kata Sulis di Solo, Kamis (13/2/2025).
    Persiapan Retret Kepala Daerah Sudah Matang
    Meskipun pembayaran setoran akomodasi belum dilakukan, persiapan retret kepala daerah tetap berjalan sesuai jadwal.
    Retret dijadwalkan berlangsung di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Menurut Sulis, persiapan lainnya sudah siap, termasuk pemeriksaan kesehatan atau medical check-up yang menjadi syarat bagi kepala daerah.
    “Jadi di situ disyaratkan juga untuk medical check-up. Kemarin sudah kita proses karena harus registrasi dulu kepala daerah dengan melampirkan hasil medical check-up-nya,” jelasnya.
    Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di RSUD Bung Karno, dan hasilnya sudah dikirim ke Kemendagri, serta mendapatkan nomor registrasi.
    Selain itu, pakaian yang akan digunakan kepala daerah saat retret juga telah disiapkan.
    Kepala daerah akan mengenakan:
    Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP

    Sepatu PDL

    Kaos dalam Satpol PP warna khaki

    Topi dengan logo daerah masing-masing

    Pakaian olahraga
    “Ini sudah kita pesankan ke penjahit beberapa hari yang lalu,” tambah Sulis.
    Persiapan Pelantikan Juga Sudah Siap
    Lebih lanjut, Sulis menyampaikan bahwa persiapan pelantikan kepala daerah juga telah matang.
    “Insyaallah sudah kita upayakan, kita cukupi, siap untuk pelantikan dan retret nanti,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta Surabaya 13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta Surabaya 13 Februari 2025

    Bupati Terpilih Ikuti Retret di Akmil Magelang, Pemkab Madiun Alokasikan Rp 22 Juta
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten
    Madiun
    sudah mengalokasikan anggaran biaya
    akomodasi
    Bupati Terpilih,
    Hari Wuryanto
    , untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Sesuai surat edaran Kemendagri, biaya yang dibebankan kepada bupati terpilih untuk mengikuti
    pembekalan
    usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 22 juta.
    Penjabat Bupati Madiun, Tontro Pahlawanto, yang dikonfirmasi
    Kompas.com,
    Kamis (13/2/2025), membenarkan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pembekalan bupati terpilih, Hari Wuryanto, ke Akmil Magelang sebesar Rp 22 juta.
    “Memang ada surat edaran dari Kemendagri yang menyebutkan akomodasi kegiatan tersebut ditanggung pemerintah daerah. Totalnya Rp 22 juta,” kata Tontro.
    Tontro mengatakan, hanya bupati terpilih yang mengikuti pembekalan selama satu minggu usai dilantik di Jakarta.
    Sementara itu, wakil bupati terpilih, Purnomo Hadi, akan dihadirkan saat acara penutupan kegiatan tersebut pada Jumat (28/2/2025).
    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Heru Kuncoro menyatakan, biaya pembekalan atau orientasi kepemimpinan kepala daerah senilai Rp 22 juta ditanggung instansinya.
    “Untuk anggaran biaya pendidikan dari BKPSDM. Untuk transportasi, perjalanan dinas, dan pakaian itu dari Bagian Umum,” kata Heru.
    Heru mengatakan, petugas sementara mentransfer biaya orientasi ke nomor rekening yang diberikan pemerintah pusat.
    Hanya saja, saat hendak ditransfer, gagal lantaran antrean. “Tadi sudah mau ditransfer tetapi belum bisa. Mungkin karena antrean. Nanti sore kami coba lagi,” ucap Heru.
    Menurut Heru, bupati terpilih akan mengikuti pembekalan dari Kemendagri di Magelang selama delapan hari, dengan biaya per hari sebesar Rp 2.750.000.
    Dengan demikian, total biaya selama delapan hari senilai Rp 22 juta.
    Untuk pembekalan Wakil Bupati terpilih, Heru mengatakan, sampai saat ini belum ada jadwal pelaksanaannya.
    Namun, bila sudah ada surat edaran dari pemerintah pusat, BKPSDM akan menyiapkan anggarannya.
    “Untuk pak wabup belum ada jadwal. Tetapi kami siapkan anggarannya. Nanti kalau sewaktu-waktu ada jadwalnya untuk pak wabup, maka kami siapkan seperti halnya kegiatan pak bupati,” ucap Heru.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal Regional 13 Februari 2025

    Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal Regional 13 Februari 2025

    Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yogyakarta-Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (13/2/2025).
    Sebuah mobil Nissan Grand Livina menabrak bagian belakang truk Toyota Dyna, mengakibatkan seorang penumpang lansia meninggal dunia.
    Insiden terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid.
    Mobil Grand Livina bernomor polisi AB 1683 IH dikendarai oleh AH (63), yang ditemani oleh penumpangnya, HS (67). Sementara itu, truk Toyota Dyna H 8152 KC dikemudikan oleh FY.
    Kronologi Kecelakaan
    Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, Ipda Ricky S Hartono, kecelakaan terjadi ketika Grand Livina mencoba menyalip truk dari sisi kanan.
    “Saat mendahului dari sisi kanan, Grand Livina berjalan terlalu ke kiri dan menabrak body belakang truk,” jelas Ricky dalam keterangan tertulis, Kamis.
    Akibat tabrakan tersebut, bagian kaca depan Grand Livina retak, bemper depan lepas, dan sisi kiri mobil mengalami ringsek.
    Korban Meninggal Akibat Cedera Kepala
    Benturan keras dalam kecelakaan ini mengakibatkan HS mengalami cedera kepala serius.
    “(HS) mengalami luka-luka cedera kepala. Dirawat dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Muntilan,” ungkap Ricky.
    Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
    Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi pengendara untuk lebih berhati-hati dalam menyalip kendaraan lain, terutama di jalan raya dengan arus lalu lintas yang padat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Wamensesneg: Retreat Kepala Daerah Tetap Jalan, Meski Ada Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro membeberkan dana untuk kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah tetap berlangsung, walapun Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi anggaran. 

    Menurutnya, kegiatan retreat kepala daerah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Dalam Negeri. Juri menegaskan retreat kepala daerah termasuk dalam program kegiatan yang dianggap strategis dan penting untuk dilakukan. 

    “Retreat [kepala daerah] itu bagian dari program yang penting. Berapa anggarannya nanti konfirmasi ke Kementerian Dalam Negeri. [retreat menggunakan] APBN dong, Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

    Menurutnya, kegiatan yang akan dilaksanakan di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah ini pun telah terkena efisiensi atau pengurangan dari segi hari. 

    “Semua yang dianggap tidak terlalu kelihatan manfaatnya, tidak produktif, pasti diefisiensikan, termasuk retreat. Kan retreat tadinya 14 hari, sekarang sudah dikurangi harinya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Juri menerangkan retreat kepala daerah itu sebetulnya ada dua agenda. Pertama, agenda yang biasa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri atau biasa disebut orientasi. Kedua, yang biasanya dilakukan di Lemhanas.

    “Dan [retreat] ini Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas menjadi satu, supaya efektif, efisien,” pungkasnya.

    Senada, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengeklaim bahwa kegiatan pembekalan atau retreat bagi Kepala Daerah merupakan saat ini sudah terdampak efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

    Menurut Bima, program ini justru menghemat anggaran dibandingkan dengan metode pembekalan sebelumnya. Karena jadi tak perlu mengadakan secara berulang kali. 

    “Sebetulnya justru ini efisiensi. Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025). 

  • Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    Siapa Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia? Raup Rp11 Miliar dari ‘Ospek’ Kepala Daerah

    PIKIRAN RAKYAT – PT Lembah Tidar Indonesia tengah menjadi perbincangan di media sosial usai diduga meraup untung miliaran dari kegiatan ospek kepala daerah.

    Aktivis Tanah Air, Dandhy Laksono mengunggah sebuah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dengan nomor 200.5/628/SJ terkait kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    Dalam surat itu, kegiatan tersebut akan berlangsung di Glamping Borobudur International Golf, Jalan Jenderal Garot Subroto Nomor 1, Kota Magelang selama 8 hari.

    Lalu dalam halaman lain, tertuang adanya biaya yang dibebankan selama Orientasi Kepemimpinan sebesar Rp2.750.000 per hari per orang, sehingga total yang dibayarkan Rp22.000.000.

    Adapun biaya tersebut disetorkan kepada PT Lembah Tidar Indonesia, dan bukti transfer diunggah pada laman yang disediakan dalam surat edaran tersebut untuk akomodasi dan konsumsi.

    Kemudian, ada juga biaya lain yang dibebankan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah untuk akomodasi dan konsumsi, transporasi dari daerah ke Magelang PP.

    Kemudian, Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu PDL, kaos, topi, pakaian olahraga, pakaian kemeja putih, baju batik, dan obat-obatan pribadi.

    “Glamping 8 hari di Magelang: 34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang. Biaya akomodasi dan konsumsi: Rp 2.750.000 per orang per hari.

    Glamping 8 hari di Magelang:
    34 gubernur + 380 bupati + 89 walikota = 503 orang.

    Biaya akomodasi dan konsumsi:
    Rp 2.750.000 per orang per hari.

    PT Lembah Tidar Indonesia
    503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar*

    *belum termasuk ajudan dan staf pic.twitter.com/IxHwagQdmo

    — Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) February 12, 2025

    “PT Lembah Tidar Indonesia 503 x 2.750.000 x 8 = Rp11 miliar* *belum termasuk ajudan dan staf,” tulis Dandhy Laksono dalam cuitan di akun X pribadinya.

    Lalu, siapakah pemilik PT Lembah Tidar Indonesia?

    Kini, terungkap jika pemilik nomor rekening yang menampung setoran ratusan kepala daerah tersebut diduga milik seorang kader Partai Gerindra.

    Dilihat Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Kemenkumham, pemilik PT Lembah Tidar Indonesia adalah Heru Irawanto. Ia kini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes dari Partai Gerindra.

    Kolase profil kader Gerindra Heru Irawanto.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan. Kriteria: D. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris,” tulis keterangan tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    Siapa Heru Irawanto? Kader Gerindra Pemilik PT Lembah Tidar Indonesia Lokasi Retreat

    PIKIRAN RAKYAT – Orientasi Kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2025 menuai perhatian publik setelah viral di media sosial. Salah satu sorotan yang muncul adalah lokasi acara yang lagi-lagi diselenggarakan di PT Lembah Tidar Indonesia, sebagaimana ospek Kabinet Merah Putih.

    Aktivis @Dandhy_Laksono di X (dulu Twitter) mengungkapkan hal tersebut melalui unggahannya. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, dijelaskan bahwa acara retreat akan berlangsung dengan konsep glamping di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 20 Februari 2025, dengan biaya akomodasi yang ditanggung oleh APBN dan APBD.

    Dandhy menghitung anggaran yang diperlukan untuk acara yang melibatkan 503 peserta itu. Hasilnya, 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota harus menyiapkan total anggaran mencapai lebih dari Rp11 miliar.

    Anggaran ini belum termasuk biaya untuk ajudan dan staf yang mendampingi kepala daerah. Keuntungan besar didapat PT Lembah Tidar Indonesia yang belakangan terungkap milik salah satu kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Brebes, Heru Irawanto.

    Siapa Heru Irawanto?

    Di tengah kebijakan penghematan besar-besaran efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ospek ratusan kepala daerah ini dinilai menjadi ironi.

    Adapun, Informasi soal kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam data kepemilikan manfaat perusahaan, di laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

    Saat mencalonkan diri jadi calon legislatif, dengan nomor urut 2, Heru Irawanto dari Gerindra memilih Daerah Pemilihan Brebes 3 (Dapil III) yang meliputi Kecamatan Larangan, Bantarkawung dan Salem.

    Setelah terpilih, pada Rabu 6 November 2024, ia resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Brebes.

    Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPRD Brebes, M. Taufiq langsung, dan dihadiri oleh Pj Bupati Brebes serta Forkompinda, di Gedung DPRD Brebes.

    Pria yang kini berusia 52 tahun itu lahir di Brebes dan berdomisili di Bogor, Jawa Barat.

    Dalam hal riwayat pendidikan, Heru hanya tercatat telah menyelesaikan jenjang sekolah menengah atas (SMA)-nya di Sekolah Perawat Kesehatan Cirebon, pada tahun 1992.

    Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum mencatat, PT Lembah Tidar Indonesia, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, benar adalah milik Heru Irawanto.

    “PEMILIK MANFAAT: HERU IRAWANTO. Alamat Korespondensi: Jl Gatot Subroto No 1, RT 001, RW 002, Kelurahan/Desa Magersari, Kecamatan Magelang Selatan,” demikian tertulis dalam laman resmi Ditjen AHU, Kemenkumham RI, dilihat Kamis, 13 Februari 2025.

    Masih dari keterangan serupa, sebagai pemilik manfaat, Heru memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris PT Lembah Tidar Indonesia.

    Disebutkan dalam laman, data merupakan hasil isian oleh Pelapor sehingga Ditjen AHU tidak melakukan verifikasi terhadap data yang disampaikan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ospek 503 Kepala Daerah di Lembah Tidar Magelang, APBD Tanggung Rp11 Miliar Lebih

    Ospek 503 Kepala Daerah di Lembah Tidar Magelang, APBD Tanggung Rp11 Miliar Lebih

    PIKIRAN RAKYAT – Sebagaimana ospek menteri Kabinet Merah Putih tempo lalu, orientasi kepala daerah era Presiden Prabowo Subianto juga dilakukan kembali di Lembah Tidar Magelang. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengonfirmasinya lewat surat edaran.

    Acara yang diikuti 503 orang Kepala Daerah itu akan dilangsungkan tepatnya di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025 untuk Angkatan I.

    Peserta terdiri atas seluruh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota yang baru terpilih dalam Pemilu 2024.

    Dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 200.5/628/SJ itu, disebutkan bahwa orientasi bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mempersiapkan para kepala daerah dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka.

    Dikabarkan pula, 28 Februari 2025 mendatang, akan ada pengarahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di lokasi orientasi.

    Total Biaya Rp11 Miliar Lebih

    Biaya kegiatan selama delapan hari di Magelang akan dibiayai oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

    Sementara itu, biaya lain-lain seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

    Sebanyak 503 peserta, terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota yang ikut kegiatan glamping Lembah Tidar juga dibebankan biaya akomodasi dan konsumsi per orang, untuk setiap hari kegiatan, yakni sebesar Rp2.750.000.

    Bila dihitung, biaya akomodasi tiap peserta sepanjang acara bisa mencapai lebih dari Rp11 miliar, tepatnya Rp11.066.000.000

    Perhitungan ini belum mencakup biaya tambahan untuk ajudan dan staf yang turut hadir mendampingi kepala daerah.

    Ospek Menteri di Lembah Tidar

    Presiden Prabowo Subianto mengadakan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang. Pembekalan itu digelar sejak Jumat, 25 Oktober 2024 dan dilaksanakan hingga Minggu, 27 Oktober 2024.

    Selama kegiatan berlangsung, para menteri dan wakil menteri bak mahasiswa yang tengah menjalani orientasi pengenalan kampus atau ospek. 

    Selain mendapat pembekalan, mereka tidur di dalam tenda. Selain itu, mereka juga akan mengenakan seragam khusus bercorak loreng cadangan (komcad) yang disediakan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta para kepala daerah terpilih yang diusung partainya untuk mengikuti tradisi intelektual Presiden Soekarno dalam merumuskan kebijakan di daerah masing-masing.

    Hasto menyebut, Bung Karno, selama memimpin Indonesia, kerap mengundang para ahli dan pakar untuk merancang pembangunan. Hal ini diungkapkan dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari PDIP yang digelar secara hybrid.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari.

    Menurut Hasto, Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas, dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    Bung Karno, disebut telah menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama para pakar. PDIP ingin kepala daerah terpilih bisa menuangkan gagasan tersebut menjadi program kerja di daerah masing-masing.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah usungan PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang seperti yang dijalankan Bapak Proklamator tersebut.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research. Jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbang saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” jelas Hasto.

    Pembekalan PDIP diikuti oleh 142 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jelang pelantikan. Pembekalan gelombang pertama diikuti oleh kepala daerah yang baru pertama kali terpilih. Sedangkan petahana akan mendapat pembekalan gelombang berikutnya.

    Dari 142 kepala daerah terpilih yang mendapat pembekalan gelombang pertama, mayoritas atau sebanyak 71 orang merupakan kader internal. Kemudian, sebanyak 45 orang berasal dari ASN atau birokrat, 23 orang dari kalangan pengusaha atau swasta, 1 orang berlatar TNI/Polri, dan 2 orang akademisi.

    Hasto menuturkan, pembekalan ini juga bertujuan agar para kepala daerah terpilih memiliki bekal kesiapan dalam menjalani retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam retreat gelombang pertama pada 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari.

    “Ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” imbuhnya.