Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Soal Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Pemkab Tuban Tegaskan Tak Beri Anggaran Khusus

    Soal Pelantikan Kepala Daerah di Jakarta, Pemkab Tuban Tegaskan Tak Beri Anggaran Khusus

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

    TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Bupati dan Wakil Bupati Tuban terpilih akan dilantik pada 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban tak beri anggaran khusus, Sabtu (15/2/2025).

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP), Arif Handoyo jika untuk pemberangkatan pelantikan tanggal 20 tidak ada anggaran Khusus.

    “Tidak ada anggaran khusus,” ujar Arif.

    Lebih lanjut Arif mengatakan jika sementara ini dari lingkungan Pemkab Tuban yang nantinya berangkat hanya ajudan dan tim dokumentasi saja.

    “Kalau sementara ini dari Pemda ya ajudan sama dokumentasinya,” imbuhnya.

    Kemudian Arif juga membocorkan jika dari elemen Forkopimda yang mendapatkan undangan pelantikan adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tuban.

    “Yang mendapatkan undangan pelantikan Ketua DPRD,” bebernya.

    Sebagai informasi tambahan Aditya Halindra Faridzky, dan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono telah ditetapkan oleh KPU Tuban sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Tuban.

    Lindra Joko diketahui memperoleh 528.942 suara, unggul dari Paslon nomer urut 1, Riyadi-Wafi Abdul Rosyid yang hanya mendapatkan 101.562 suara.

    Kemudian setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan atau Retret, yang akan berlangsung selama delapan hari, mulai 21 hingga 28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf dan Akademi Militer, Magelang. 

    Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dan bertujuan untuk memperkuat wawasan kepemimpinan serta sinergi antar daerah dan Pemerintah Pusat dalam menjalankan pemerintahan yang lebih efektif

  • Ayahwa jalani tes kesehatan jelang retret kepala daerah di Magelang

    Ayahwa jalani tes kesehatan jelang retret kepala daerah di Magelang

    Foto: Hamdani/Radio Elshinta

    Ayahwa jalani tes kesehatan jelang retret kepala daerah di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 19:10 WIB

    Elshinta.com – Bupati Aceh Utara terpilih, Ismail A Jalil, yang akrab disapa Ayahwa, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) sebelum mengikuti retret kepala daerah yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Akademi Militer, Magelang, mulai 20 Februari 2024.

    Ayahwa tiba di RSUCM dan disambut oleh Direktur RSUCM, Syarifah Rohaya. Ia langsung mengikuti serangkaian tes kesehatan guna memastikan kebugarannya selama menjalani kegiatan retret selama delapan hari.

    “Mudah-mudahan tes kesehatan hari ini semuanya lancar. Sehat,” ujar Ayahwa kepada wartawan termasuk Kontributor Elshinta Hamdani, Jumat (14/2).

    Sementara itu, Ayahwa dijadwalkan akan dilantik sebagai Bupati Aceh Utara pada 17 Februari 2025 pukul 09.00 WIB di Gedung DPRD Aceh Utara. Prosesi pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, atas nama Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian.

    Dalam kesempatan tersebut, Ayahwa mengajak masyarakat untuk hadir dalam acara pelantikan yang juga akan dimeriahkan dengan kenduri rakyat. “Karena lokasinya terbuka, silakan datang ke Gedung DPRD Aceh Utara. Ada kenduri rakyat,” ujarnya.

    Terkait program kerja 100 hari ke depan, Ayahwa menyatakan akan mengumumkannya secara resmi saat prosesi pelantikan. “Kalau program, nanti pas pelantikan ya,” pungkasnya sambil tersenyum.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    Mensesneg Klarifikasi Isu Retreat Kepala Daerah, Dibiayai APBN?

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis bahwa kegiatan retreat kepala daerah di Magelang mengharuskan peserta menyetor uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Endak-endak (enggak-enggak),” ucap Prasetyo di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat 14 Februari 2025.

    Adapun retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang, Jawa Tengah akan dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025 mendatang.

    Dia memastikan kegiatan itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN. “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ucapnya.

    Di samping itu, Prasetyo juga menepis kabar PT Lembah Tidar Indonesia sebagai pihak penyelenggara retreat adalah milik kader Gerindra. Pras menyebut lahan itu punya negara.

    “Ndak (punya kader Gerindra), itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola, atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola saja,” katanya.

    “Bukan (dikelola Gerindra), bukan itu, itu negara itu,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Banyak Kementerian Salah Paham Inpres Efisiensi Anggaran

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa sejumlah kementerian dan lembaga masih salah menafsirkan kebijakan Efisiensi Anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai wajar mengingat kebijakan tersebut baru pertama kali diterapkan.

    “Memahami kebijakan ini memang masih berbeda-beda, tetapi menurut saya itu hal yang wajar. Ini adalah bagian dari proses,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jumat (14/2).

    Ia menjelaskan bahwa kesalahpahaman antar kementerian dan lembaga terus diatasi dengan berbagai penjelasan. Salah satu contohnya adalah klarifikasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak terdampak pemangkasan anggaran.

    “Kita terus memberikan penjelasan, seperti yang sekarang ramai diperbincangkan terkait KIP. Isu bahwa program ini dihapus tidak benar, sehingga penting bagi kami untuk meluruskan,” kata Prasetyo.

    Ia juga menekankan bahwa dinamika yang terjadi di ruang publik bukan karena kesalahan tafsir antar kementerian dan lembaga, melainkan bagian dari adaptasi terhadap kebijakan baru ini.

    “Kebijakan efisiensi ini pertama kali diterapkan di era Presiden Prabowo, dan semangatnya jelas, jadi bukan karena salah tafsir,” ujarnya.

    Total penghematan anggaran yang ditetapkan saat ini sebesar Rp306,69 triliun, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Hasil efisiensi ini nantinya akan dialokasikan terlebih dahulu ke Bendahara Umum Negara (BUN) dalam APBN 2025, sebelum didistribusikan oleh Sri Mulyani kepada kementerian/lembaga yang menjalankan program prioritas Presiden Prabowo.

    Tegaskan kembali menggunakan APBN

    Dalam surat edaran Kemendagri, semula memang biaya retreat dibebankan ke pemerintah daerah lewat APBD lalu ditransfer ke PT Lembah Tidar sebagai pengelola lokasi retreat. Tapi, belakangan surat itu direvisi dan memastikan anggaran menggunakan dana Kemendagri.

    Ia memastikan PT Lembah Tidar bukan milik kader Gerindra seperti yang belakangan beredar. Lahan itu tetap milik Akademi Militer. Politikus Gerindra itu  mengungkapkan, tidak ada transfer apa pun dari daerah kepada PT Lembah Tidar untuk kegiatan retreat Kepala Daerah.

    “Tidak, itu hanya yang mengelola. Jadi waktu itu kan yang mengelola atas perintah waktu itu Bapak Presiden terpilih untuk persiapan. Itu hanya pengelola aja. Pemilik lahan itu Akademi Militer,” ujarnya.

    Retret kepala daerah merupakan agenda pembekalan kepada seluruh kepala daerah terpilih. Kegiatan tersebut bakal serupa dengan agenda pengarahan dan retreat kepada seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Oktober tahun lalu.

     

  • Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Prabowo Kumpulkan Gubenur Hingga Bupati di Magelang Pekan Depan, Cek Sumber Dananya

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengubah kebijakan biaya retreat atau orientasi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2025 di Magelang, pekan depan. Semula, program ini menggunakan APBD, dalam kebijakan terbaru bersumber dari APBN.

    Sebelumnya, viral di media sosial X terkait Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/628/SJ yang diunggah oleh @Dandhy_Laksono pada Rabu (12/2/2025).

    Dalam surat tersebut, dijelaskan biaya akomodasi dan konsumsi selama retreat akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing pemerintah daerah.

    Biaya per hari untuk satu orang yaitu Rp2.750.000. Retreat sendiri diadakan selama delapan hari sehingga jika terdapat 500 orang kepala daerah maka biayanya tak kurang dari Rp11 miliar.

    Per Jumat (14/2/2024) siang, unggahan @Dandhy_Laksono tersebut sudah dibagikan ulang 14 ribu kali dan disukai 37 ribu pengguna X lainnya.

    Usai viral, ternyata pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Lewat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 200.5/692/SJ tertanggal 13 Februari 2025 yang diterima Bisnis, dinyatakan biaya retreat sepenuhnya akan dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

    “Bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akademi Militer Magelang sepenuhnya dibiayai oleh APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Dalam Negeri,” tulis surat tersebut.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan seharusnya tidak ada APBD yang dibebankan terkait retreat yang diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto itu.

    “Semua pake APBN, di Kemendagri itu,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

    Sementara itu, banyak pihak yang mengkritisi rencana retreat kepala daerah yang memakan biaya tidak sedikit itu. Padahal, pada saat yang sama, Prabowo menginstruksikan adanya efisien anggaran.

    Namun Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menilai kegiatan pembekalan atau retreat bagi kepala daerah kali ini merupakan bentuk efisiensi APBN karena hanya dilakukan sekali—berbeda dibandingkan cara lama.

    “Tadinya pembekalan kepala daerah dilakukan beberapa kali dan dalam durasi lebih lama. Contohnya, pembekalan di Lemhannas bisa memakan waktu hingga dua bulan, sementara di BPSDM Kemendagri juga ada program serupa. Nah, sekarang ini disatukan dalam satu minggu saja, jadi jauh lebih hemat,” tuturnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

  • Retreat Kepala Daerah Full Pakai Anggaran Kemendagri, Istana: Sudah Diefisiensi

    Retreat Kepala Daerah Full Pakai Anggaran Kemendagri, Istana: Sudah Diefisiensi

    loading…

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kemendagri sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Foto: Dok SINDOnews

    JAKARTA – Istana melalui Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sepenuhnya akan menanggung biaya kegiatan retreat kepala daerah. Retreat bakal digelar di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    “Berdasarkan edaran terbaru dari Kemendagri soal retreat di Magelang nanti sepenuhnya anggaran Kemendagri,” ujar Hasan, Jumat (14/2/2025).

    Dia mengungkapkan sebelumnya memang ada rencana anggaran kegiatan tersebut dilakukan sharing antara Kemendagri dan pemerintah daerah. Namun, setelah dilakukan rekonstruksi anggaran, seluruh anggaran akhirnya ditanggung Kemendagri.

    Hasan menjawab pertanyaan publik terkait apakah kegiatan retreat bertolak belakang di tengah upaya pemerintah yang gencar-gencarnya melakukan efisiensi anggaran. Dia menegaskan justru retreat di Magelang masuk upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran.

    Dia menyitir perintah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Kemendagri berkewajiban memberikan pelatihan kepada setiap kepala daerah yang baru terpilih dalam waktu dua minggu.

    Di samping itu, Lemhannas juga berkewajiban memberikan pendidikan dan latihan (diklat) kepada para kepala daerah terpilih selama minimal satu bulan.

    “Sekarang kedua diklat itu disatukan hanya dalam 7 hari. Kerja sama dua lembaga ini menghemat biaya dan waktu. Kalau ada yang tanya ini efisien atau tidak efisiensi, hal ini justru perintah UU yang dijalankan dengan sangat efisiensi,” ujar Hasan.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan Surat Edaran Kemendagri SE Nomor 200.5/692/SJ. SE keluar menyusul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

    “Bersama ini disampaikan bahwa pembiayaan kegiatan Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 selama di Akmil Magelang sepenuhnya dibiayai APBN yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri,” bunyi SE itu.

    (jon)

  • Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan Regional 14 Februari 2025

    Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan Regional 14 Februari 2025

    Kebijakan Berubah, Biaya Retreat yang Sudah Ditransfer Wali Kota Cirebon Dikembalikan
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Pemerintah Daerah
    Kota Cirebon
    , Jawa Barat, telah mentransfer biaya kegiatan
    orientasi Kepemimpinan
    Retreat di Magelang sebesar Rp 22 juta, yang mencakup biaya selama delapan hari atau Rp 2.750.000 per hari.
    Pembayaran tersebut dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon.
    Penjabat Wali Kota Cirebon,
    Agus Mulyadi
    , menjelaskan bahwa transfer dana tersebut dilakukan setelah beredarnya surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 200.5./628/SJ yang mengatur tentang
    Orientasi Kepemimpinan
    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.
    Dalam surat tersebut, biaya yang dibebankan kepada APBD mencakup akomodasi, konsumsi, serta transportasi pulang-pergi dari daerah ke Magelang, termasuk beberapa item pakaian dinas yang harus disiapkan.
    Namun, setelah dana tersebut ditransfer kepada tim panitia lewat rekening PT Lembah Tidar Indonesia, uang yang telah dibayarkan kemudian dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
    Pengembalian dana ini dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan surat susulan dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa kegiatan retreat sepenuhnya ditanggung oleh Dipa Kemendagri, sehingga uang yang telah disetorkan harus dikembalikan.
    Agus juga menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih akan menjalani prosesi pelantikan pada Kamis, 20 Februari 2025.
    Setelah pelantikan, Wali Kota terpilih akan langsung berangkat ke Magelang, sementara Wakil Wali Kota akan kembali ke Cirebon.
    “Nanti Bu Wakil akan berangkat mendampingi pada tanggal 28, saat pengarahan langsung dari Pak Presiden,” tambah Agus.
    Dengan demikian, persiapan untuk kegiatan
    orientasi kepemimpinan
    ini akan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, memastikan tidak ada beban tambahan bagi APBD Kota Cirebon.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Mensesneg tegaskan retreat kepala daerah didanai APBN

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, untuk para kepala daerah terpilih, akan didanai oleh APBN.

    Dengan begitu, menurut dia, kegiatan itu tidak mengambil biaya dari daerah atau melalui APBD. Menurut dia, APBN yang digunakan untuk kegiatan tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Semua pakai APBN, di Kemendagri itu,” kata Prasetyo usai menghadiri konferensi pers soal efisiensi anggaran di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Untuk itu, menurut dia, tidak ada kepala daerah yang menggunakan dana pribadinya untuk kegiatan retreat kepala daerah tersebut. Sehingga semestinya tidak ada kepala daerah yang mentransfer biaya untuk kegiatan itu.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan para kepala daerah setelah dilantik di Jakarta pada 20 Februari 2025, kemudian akan menjalani retreat di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Menurut dia, kegiatan yang akan menjadi pembekalan bagi para kepala daerah terpilih itu digelar selama sepekan, pada 21-28 Februari 2025. Menurut dia, sudah ada 189 tenda yang dipasang untuk 481 bupati dan wali kota serta 33 gubernur yang akan menjalani retreat tersebut.

    DPR pun sebelumnya sudah menyetujui bahwa pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di Jakarta. Pelantikan kepala daerah pun akan dilaksanakan di Jakarta lantaran keputusan presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara belum terbit.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Istana: Retret kepala daerah efisien, tak perlu diklat dari Lemhannas

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, akan lebih efisien, karena tidak perlu menjalani lagi pendidikan dan latihan (diklat) dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Hasan menjelaskan bahwa pembekalan untuk kepala daerah diatur dalam dua regulasi yang berbeda, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya mengatur kewajiban Kementerian Dalam Negeri memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih selama dua minggu.

    “Ada juga perintah Undang-Undang kepada Lemhannas untuk memberikan diklat kepada kepala daerah-kepala daerah, calon-calon pemimpin itu minimal satu bulan. Sekarang diklat-diklat pemimpin ini disatukan, jadi hanya tujuh hari. Diklat dari Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan,” kata Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Hasan menjelaskan bahwa retret untuk kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan kerja sama Lemhannas.

    Dengan begitu, pembekalan kepala daerah lebih efisien, dari segi anggaran maupun waktu, sehingga kepala daerah tidak perlu menjalani dua tahap pembekalan, dari Kementerian Dalam Negeri maupun Lemhannas.

    Adapun retret kepala daerah yang dilaksanakan mulai 21 hingga 28 Februari 2025 itu sepenuhnya dibiayai oleh APBN melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

    Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang terbit Kamis (13/2) sore yang ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia. Adapun aturan itu sekaligus merevisi SE Nomor 200.5/628/SJ yang sempat mengatur pembiayaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Hasan menjelaskan bahwa pembiayaan retret oleh Kemendagri ini karena terdapat rekonstruksi anggaran, setelah struktur anggaran di kementerian tersebut mengalami efisiensi.

    “Dari pemda-pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Rencana awalnya cost sharing. Tapi setelah dilakukan rekonstruksi anggaran dengan formula baru, akhirnya Kemendagri mampu untuk menanggung seluruh biaya retreat di Magelang,” kata Hasan.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan Yogyakarta

    7 Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan Yogyakarta

    Batal Singgah di Yogyakarta, Rombongan Kepala Daerah Langsung ke Magelang Usai Pelantikan
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa
    Yogyakarta
    (DIY)
    Beny Suharsono
    mengonfirmasi bahwa Istana Kepresidenan Yogyakarta, atau Gedung Agung, tidak akan digunakan sebagai tempat berkumpul bagi 505 kepala daerah terpilih sebelum menjalani
    retreat
    .
    Beny menjelaskan bahwa Pemerintah DIY telah menerima arahan langsung dari pemerintah pusat yang menyatakan bahwa para kepala daerah terpilih dapat langsung menuju
    Magelang
    , Jawa Tengah, setelah pelantikan.
    “Di situ bunyi suratnya tanggal 20 (Februari) sudah bisa dimulai, ajudan merapat ke sana sehingga itu pergeseran dari Jakarta langsung ke Magelang,” ujar Beny kepada wartawan di Balai Latihan Pendidikan Teknik Yogyakarta, Jumat (14/2/2025).


    KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Sekda DIY Beny Suharsono saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Sleman, DIY, Selasa (26/6/2024)
    Ketika ditanya mengenai akomodasi, Beny mengaku belum mengetahui secara perinci apakah para kepala daerah akan menggunakan pesawat khusus atau melalui jalur darat.
    Sebelum menjalani
    retreat
    , 505 kepala daerah terpilih akan dilantik di Jakarta terlebih dahulu.
    “Saya enggak tahu dari Jakarta mau pesawat khusus, naik kereta, atau lewat darat dimobilisasi langsung ke Magelang,” tambahnya.
    “Tapi perintahnya dari Jakarta langsung ke Magelang,” imbuhnya.
    Beny juga menyayangkan keputusan tersebut, karena jika para kepala daerah berkumpul di Yogyakarta, hal itu bisa meningkatkan pendapatan daerah.
    “Kalau lewat Jogja tentunya menguntungkan kita. Makan siang, malam, pakaian (belanja), belanjanya luar biasa,” jelasnya.
    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)
    Bima Arya
    melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Yogyakarta pada Minggu (9/2/2025) untuk mempersiapkan Gedung Agung sebagai salah satu titik kumpul bagi kepala daerah sebelum berangkat ke retreat di Magelang.
    Bima Arya menjelaskan bahwa pelantikan 505 kepala daerah dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Jakarta, yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
    “Dijadwalkan 21 kepala daerah mengikuti pembekalan di Magelang. Kami di Kemendagri, ini BPSTM bertanggung jawab menyusun acara bersama Lemhanas sedang meninjau, ini salah satu opsi di mana para kepala daerah mungkin berkumpul di sini sebelum berangkat ke Magelang,” ungkap Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.