Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Jalani Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tak Akan Hadiri Retret di Magelang – Page 3

    Jalani Instruksi Megawati, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu Tak Akan Hadiri Retret di Magelang – Page 3

    Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun mengatakan, tak ada Plt Sekretaris Jenderal PDIP usai penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adapun, dia menegaskan, komando partai akan langsung di bawah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Ketua Umum tidak menunjukkan Plt Sekjen, komando langsung di bawah Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Komarudin di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Karena itu, dia meminta seluruh kader partai berlambang banteng bermoncong putih itu untuk tetap solid dan bersatu di bawah kepemimpinan Megawati.

    Hal ini pun diamini oleh Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional di DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Berty Talapessy. Di mana seluruh kader diminta tetap kompak.

    “Kepada seluruh kader, keluarga besar PDI Perjuangan kami minta tetap tenang dan solid dibawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri. Semua kegiatan dan aktivitas partai saat ini dipimpin langsung oleh ketua umum,” jelas dia.

    Di lain sisi, Ronny pun mengungkapkan, penahanan Hasto merupakan bentuk serangan ke partainya.

    “Ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagai serangan terhadap partai kami,” kata dia.

    Menurut Ronny, penahanan Hasto sebagai bukti bahwa sekjennya sudah ditargetkan untuk ditahan sebelum PDIP menggelar Kongres Partai.

    “Penahanan ini membuktikan informasi bahwa Sekjen PDI perjuangan, Hasto Kristiyanto memang ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres Partai,” ungkap dia.

  • 9 Buntut Hasto Ditahan, Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat di Magelang Nasional

    9 Buntut Hasto Ditahan, Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat di Magelang Nasional

    Buntut Hasto Ditahan, Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti
    retreat kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Adapun penahanan dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik.
    Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengejutkan banyak orang karena memerintahkan kepala daerah dari PDIP yang terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retret Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui berdasarkan edaran surat perintah PDIP yang diterima Beritasatu.com, Kamis (20/5/2025).

    Dalam surat itu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diminta untuk tidak berpartisipasi di retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Dalam surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP memandang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan upaya kriminalisasi. Masih di surat yang sama, PDIP menyebutkan bahwa berdasarkan aturan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP, Ketua Umum Megati Soekarnoputri merupakan sentral kekuatan politik.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP,” tulis surat tersebut.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (kanan) memberi pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Megawati menyampaikan arahan kepada 126 kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menekankan pentingnya pembangunan dan mampu mengatasi masalah rakyat, seperti kemiskinan ekstrem, mencegah stunting, serta program kerakyatan lainnya – (ANTARA/Monang Sinaga)

    Instruksi tersebut jelas memerintahkan para kepala daerah dari PDIP  yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. Mereka juga diingatkan agar tetap siaga dan menjaga komunikasi dengan pusat.

    Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, jumlah kepala daerah yang terpilih mencapai 961 orang. Kepala daerah dari diketahui mencapai  126 orang.

    Hal itu diketahui karena sebelum pelantikan serentak, PDIP meminta 126 kepala daerah terpilih menjalankan pembekalan yang diberikan oleh Megawati.

    Angka 126 memang cukup besar. Hanya saja pada Pilkada 2024 PDIP justru mengajukan 169 nama calon kepala daerah. Saat ini salah satu kepala daerah dari PDIP yang dikenal masyarakat adalah pasanan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. 

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Megawati Geram Hasto Ditahan KPK, Perintahkan Kader PDIP Tak Ikut Retret Magelang

    Megawati Geram Hasto Ditahan KPK, Perintahkan Kader PDIP Tak Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri geram dengan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi.

    Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Megawati menjelaskan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) di dalam AD-ART PDIP juga telah dijelaskan bahwa Ketua Umum PDIP merupakan sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partal.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan,” katanya.

    Megawati pun memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian surat resmi tersebut.

    Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat tersebut. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

  • Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno tampil mengenakan baju dinas di depan awak media menjelang pelantikan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno agar jangan mengabaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representatif dari pemerintah pusat, jadi jangan mengabaikan arahan Presiden. Itu tugas utama,” kata Rano Karno kepada wartawan di kediaman Pramono Anung di Jakarta Selatan, Kamis pagi.

    Ditemui sebelum berangkat ke Istana Kepresidenan untuk menghindari pelantikan kepala daerah, dia yang akrab disapa Bang Doel itu mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu juga disampaikan terkait implementasi janji dalam kampanye Pilkada yang berkaitan dengan rencana pemerintahan ke depan di Jakarta.

    “Walaupun Jakarta punya program, tapi program pemerintah pusat harus dikawal sehingga tuntas,” ujarnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Hasto Ditahan, Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret

    Hasto Ditahan, Megawati Tarik Kepala Daerah PDIP dari Retret

    Jakarta, Beritasatu.com – PDI Perjuangan (PDIP) menginstruksikan kepada kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retret. 

    Instruksi ini dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). 

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” tulis surat instruksi yang dikeluarkan PDIP. 

    Poin kedua dalam instruksi tersebut adalah meminta kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Instruksi harian ketua umum itu langsung ditanda tangani Megawati Soekarnoputri.

  • Megawati Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP Putar Balik, Tak Ikut Retret Magelang

    Megawati Perintahkan Kepala Daerah dari PDIP Putar Balik, Tak Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

    Sementara itu, politisi PDIP Guntur Romli membenarkan isi surat tersebut. Guntur berharap seluruh kepala daerah dari PDIP tetap solid dan mengikuti arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Iya, betul surat itu,” ujarnya.

  • DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa DPRD berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Pramono-Rano Pemerintah Provinsi (Pemprov) demi kesejahteraan warga.

    “DPRD siap bekerja sama dengan gubernur dan program yang diusung bisa berjalan transparan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kerja sama antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Khoirudin percaya bahwa kemampuan, pengalaman dan dedikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sudah tidak perlu diragukan lagi, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.

    “Karena hanya dengan kebersamaan dapat menciptakan kegiatan responsif dan pro rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan Jakarta ke depan semakin kompleks seperti terjadi banjir, polusi udara, sampah, kemacetan, dan lain sebagainya perlu segera dicarikan jalan keluar.

    Khoirudin meyakini dengan kepemimpinan yang berbasis data serta dukungan dari masyarakat, maka pemimpin baru DKI Jakarta akan mampu menghadapi segala tantangan tersebut.

    “DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja sama dengan gubernur demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” katanya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Usai dilantik Mas Ibin sapaan akrab Syauqul Muhibbin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)