Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Abdul Kodir, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah (kada) dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan langkah wajar. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan para kepala daerah berkoordinasi dengan Presiden melalui kegiatan retret tersebut.

    “Secara normatif, tidak ada peraturan yang mengharuskan koordinasi kepala daerah dengan Presiden melalui retret. Jadi, saya rasa keputusan PDIP ini wajar dan sesuai,” ujar Kodir saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

    Kodir menilai langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa PDIP menegaskan posisinya sebagai oposisi Pemerintah. Apalagi dalam konteks politik saat ini, retret yang melibatkan kada bisa dipandang sebagai cara bagi pemerintah untuk menegaskan dominasi politik dari penguasa.

    “Dalam perspektif sosiologi politik, retret ini seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, baik kepada menteri maupun sekarang kepada kepala daerah,” jelas mahasiswa Doktoral University of York ini.

    Dia juga menambahkan bahwa model retret yang digunakan lebih tepat diterapkan dalam sistem militer, bukan dalam ranah sipil. Kodir memandang langkah ini sebagai bentuk normalisasi militerisme dalam birokrasi pemerintahan yang lebih tidak relevan dengan kepemimpinan sipil.

    “Retret ini sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya untuk menormalisasi militerisme dalam proses kepemimpinan dan birokrasi,” tegasnya.

    Selain itu, Kodir menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa retret dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Sistem koordinasi pemerintahan justru seringkali terbukti tidak solid, seperti yang terlihat pada kebijakan efisiensi dan permasalahan distribusi gas yang hingga kini belum terkoordinasi dengan baik,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Kodir juga mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sehingga, para kada harus bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan dipilih Presiden. Sehingga tanggung jawab kepala daerah bilamana mengacu pada UU seharusnya kepada rakyat,” kata dia. [asg/beq]

  • Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan diperlukan kesiapan mental dan intelektual bagi para kepala daerah untuk mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Di Akmil ini retret sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga diperlukan kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan intelektual,” kata Bupati Halim usai resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2025-2030 di Bantul, DIY, Jumat.

    Dia mengatakan akan mengikuti retret di Akmil Magelang selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, yang akan berisi enam materi utama dari 40 narasumber yang terdiri atas para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu di pemerintahan. Retret akan ditutup dengan stadium general oleh Presiden Prabowo Subianto pada penutupan 28 Februari 2025.

    Bupati Bantul mengatakan kesiapan mental dan intelektual diperlukan selama menjalani retret, karena pada acara itu akan ada diskusi-diskusi mengenai problem solving atau pemecahan masalah rakyat, di mana pemerintah harus menemukan solusinya.

    “Ini memang tradisi baru yang sangat positif. Tidak hanya kesiapan mental dan intelektual saja, fisik juga harus digembleng, maka ini menginspirasi seluruh daerah untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

    Bupati mengatakan dengan begitu semua daerah juga dapat mempersiapkan aparatur birokrasinya agar memiliki kecukupan kemampuan fisik, kemampuan atau kekuatan mental, dan kekuatan intelektual.

    Dia mengatakan kegiatan baris-berbaris juga sangat diperlukan bagi aparatur birokrasi untuk mengatur kekompakan. Menurutnya jika untuk urusan baris-berbaris–yang merupakan sesuatu hal yang kecil–kepala daerah tidak kompak, maka bisa berdampak untuk hal yang besar.

    “Maka ini nanti akan kami turunkan ke level OPD (organisasi perangkat daerah), camat, lurah dan pamong, agar semuanya sehat, semua kompak, semua memiliki komitmen yang sama,” katanya.

    Bupati Bantul juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, oleh kepala daerah hingga aparatur birokrasi, harus on the track, dan tidak boleh macam-macam.

    “Ini harus sudah menjadi komitmen baru, karena kita menghadapi tantangan yang baru,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Semarang tunda keberangkatan retret ke Magelang

    Wali Kota Semarang tunda keberangkatan retret ke Magelang

    Semarang (ANTARA) – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti memutuskan untuk menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, 21-28 Februari 2025, seiring dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Agustina, dalam pernyataan yang diterima di Semarang, Jumat, menegaskan dirinya mengikuti arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Sementara menunggu instruksi lanjutan, Agustina mengisi waktu dengan bertemu masyarakat dan mengajak untuk menjaga kebersihan Kota Semarang dengan gerakan pemilahan sampah.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah dijadwalkan akan menjalani retret di Akmil, Magelang, Jateng, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    7 Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret? Regional

    Ada 19 Kepala Daerah PDI-P di Jateng, Apa Respons Sekretaris PDI-P Jateng Ditanya Soal Instruksi Penundaan Retret?
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com –
    Sekretaris DPD
    PDI Perjuangan
    Jawa Tengah,
    Sumanto
    , menolak memberikan komentar mengenai arahan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang meminta kepala daerah dari kader PDI-P untuk menunda perjalanan retret di Akademi Militer (Akmil) Kabupaten Magelang.
    Sumanto menyampaikan hal ini usai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Pidato Sambutan Gubernur Jateng Masa Jabatan 2025-2030 di Gedung Berlian DPRD Jateng, pada Jumat (21/2/2025).
    Ketika ditanya mengenai keberangkatan 19 kepala daerah di Jateng yang merupakan kader PDI-P, Sumanto memilih untuk tidak menjawab dan segera meninggalkan awak media.
    “Sekretaris DPD PDI-P tidak memberikan tanggapan ketika ditanya tentang instruksi Ketua Umum (larangan mengikuti retret) 19 kepala daerah (dari PDI Perjuangan) tidak berangkat?” tanya salah satu wartawan.
    Sumanto hanya terdiam dan berjalan cepat menuju Ruang VIP, menghindari pertanyaan tersebut.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengeluarkan instruksi yang tertuang dalam surat DPP PDI-P Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang diteken pada 20 Februari 2025.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke Akmil Magelang.
    Bagi kepala daerah yang telah berangkat, diharapkan untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
    Arahan ini dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengonfirmasi bahwa ia tidak jadi berangkat ke Akmil Magelang dan mengikuti arahan DPP PDI-P.
    Sebagai gantinya, Agustina berencana menemui warga Semarang untuk membahas berbagai persoalan, terutama yang terkait dengan banjir.
    “Kami, kader PDI Perjuangan, tidak ikut serta dalam acara Retret Magelang. Hari ini, kami akan fokus pada persiapan penanganan sampah dan evaluasi dampak banjir,” ujar Agustina saat dikonfirmasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang.

    Caroline mengatakan jumlah kepala daerah yang banyak dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai itu apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.

    “Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah.

    Hal itu mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah dapat menanggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.

    “Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.

    Menurutnya, langkah Megawati menarik kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti retret, juga berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.

    Ray menyebut pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Kepala Daerah yang Ikut Retret Dapat 3 Gelang Berbeda Sesuai Kondisi Kesehatan

    Kepala Daerah yang Ikut Retret Dapat 3 Gelang Berbeda Sesuai Kondisi Kesehatan

    Liputan6.com, Magelang – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut sebelum mengikuti pelaksanaan ‘Magelang Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025-2030’, seluruh kepala daerah yang hadir akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Setelahnya mereka akan mendapatkan gelang dengan tiga warna berbeda sesuai kondisi kesehatannya.

    “Nanti siang seluruh kepala daerah akan berkumpul di Lapangan Rindam yang berjarak 4 Km dari Akmil Magelang. Mereka akan menjalani seksi pemeriksaan kesehatan,” kata Wamen Bima Arya setelah memberikan penjelasan teknis peliputan, Jumat (21/2/2025).

    Dari pemeriksaan kesehatan, para kepala daerah akan mendapatkan gelang berwarna hijau yang menandakan kondisi kesehatan yang fit. Gelang berwarna kuning, pertanda yang bersangkutan perlu mendapatkan observasi selama berkegiatan.Terakhir gelang berwarna merah yang menandakan kesehatan yang bersangkutan memerlukan antensi khusus karena kondisi kesehatannya.

    Seusai diperiksa, kepala daerah kemudian dibagi per peleton dan diarahkan ke Wisma Sumbing di depan pintu masuk utama untuk mendapatkan arahan serta diajarkan yel-yel penyemangat. Di Akmil mereka akan disambut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Akmil Magelang, Mayjen Arnold A.P. Ritiauw.

    Bima menegaskan berbeda dengan retret untuk Kabinet Merah Putih. Setiap kepala daerah yang terdaftar berjumlah 503 dan lolos kesehatan 481 tidak boleh didampingi satupun ajudan, protokol maupun humas. Mereka diharapkan mandiri.

    “Kalau retret Menteri dulu jumlahnya hanya 100-an, sekarang ini jumlahnya 500-an dan akan bertambah seribu dalam dua hari terakhir nanti. Sehingga secara teknis kapasitasnya tidak memungkinkan,” lanjut Bima.

    Demikian juga dengan kegiatan yang akan diikuti kepala daerah di retret mulai 21-28 Februari akan berbeda. Jika retret menteri dan kepala lembaga kemarin masih ada kegiatan fisik seperti naik ke Lembah Tidar. Baris-berbaris dalam waktu cukup lama.

    “Karena jumlahnya lebih banyak dan tentu banyak yang sudah senior. Tentu berbagai kegiatan akan menyesuaikan dengan pembobotan yang akan lebih banyak di ruang-ruang kelas,” tegasnya.

  • 2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    Momen “Masinton” Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com –
    Suasana di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menjadi heboh pada Jumat (21/2/2025) ketika seorang pria yang mirip dengan politisi
    PDI Perjuangan
    ,
    Masinton Pasaribu
    , dikepung oleh sejumlah wartawan.
    Para jurnalis awalnya mengira pria tersebut adalah Masinton, berkat kemiripan fisik dan gaya berpakaian yang menyerupai tokoh politik tersebut.
    Kehadirannya di
    Bandara YIA
    juga disertai oleh seorang ajudan, menambah keyakinan wartawan bahwa ia adalah politisi terkenal itu.
    Segera setelah pria itu muncul, wartawan langsung melontarkan berbagai pertanyaan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang melarang kader partainya mengikuti retret di Magelang.
    “Pak, gimana soal instruksi Bu Megawati?” tanya salah seorang wartawan.
    “Pak, bagaimana persiapan retret di Magelang, pak?” timpal wartawan lainnya.
    Namun, situasi tak terduga terjadi ketika pria tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan kader partai.
    “Saya bukan orang PDI, mas,” ujarnya.
    A post shared by Kompas.com (@kompascom)
    Meskipun telah menjelaskan bahwa ia bukan Masinton, beberapa wartawan masih terus menggali informasi untuk memastikan apakah pria itu memiliki kaitan dengan partai tersebut.
    Instruksi Megawati mengenai larangan retret di Magelang memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan politik.
    Namun, momen yang tidak terduga ini justru memberikan hiburan di tengah kesibukan liputan para wartawan yang sudah hadir sejak pagi.
    Sementara itu, Masinton sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menunda keberangkatannya ke retreat kepala daerah yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto selama sepekan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) ini.
    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat.
    Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Ikuti Instruksi Megawati, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu Tunda Retret Kepala Daerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi dalam acara tersebut.

    “Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Masinton kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Sebelumnya, Masinton telah merencanakan perjalanan ke Magelang seusai pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Bahkan, ia sudah berjanji untuk berangkat bersama Bupati Lahat Bursah Zarnubi.

    “Saya malam berangkat naik mobil. Sudah janjian sama bupati Lahat,” ungkapnya.

    Masinton menilai retret kepala daerah ini merupakan momen penting bagi kepala daerah untuk saling mengenal, serta membangun hubungan emosional dengan pemerintah pusat.

    “Retret menjadi ajang pendekatan secara emosional antarkepala daerah dan pemerintah pusat,” tegasnya.

    Sebelumnya Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini tertuang dalam Surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025, yang ditandatangani Megawati pada 20 Februari 2025.

    Keputusan ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” demikian isi surat instruksi Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah.

  • Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahannya pada pelantikan kepala daerah di Jakarta, Kamis (20/2), menekankan semua kepala daerah agar menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Saya Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025-2030,” kata Bupati Halim dalam sambutan pada acara resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, di Bantul, DIY, Jumat.

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan Presiden menghendaki untuk saat ini perlulah kiranya seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mendapatkan pengarahan yang penting dan strategis untuk Indonesia di masa depan.

    “Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak, sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus ditegakkan,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Bupati Halim, dirinya bersama Wakil Bupati berada di Jakarta selama satu minggu sebelum mengikuti pelantikan untuk mempersiapkan diri menjalani latihan baris-berbaris oleh Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi tidak peduli punya jabatan apapun di sana itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tetap harus mengikuti pelatihan baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, haluan kiri, haluan kanan,” katanya.

    Bupati mengatakan kegiatan pelatihan baris-berbaris yang diberikan untuk kepala daerah ini nantinya akan dibudayakan di Kabupaten Bantul untuk diberikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat serta lurah.

    Terkait dengan resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini, Bupati mengaku memutuskan agak mendadak karena harus mengikuti acara retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Dan harinya tinggal hari ini saja, karena saya jam 14.00 WIB harus berada di Magelang untuk mengikuti retret sampai 28 Februari, setelah itu puasa, jadi satu-satunya hari untuk resepsi pelantikan ya hanya hari ini. Karena itu mohon maaf ini memang mendadak,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025