Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hasbi bahkan sudah tiba di Magelang.

    “Nggak ada di Lebak (Hasbi), iya ikut karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Lebak Akbar saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu, juru bicara Hasbi, Agus Wisas juga membenarkan keikutsertaan Hasbi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, Hasbi sudah siap mengikuti retret yang akan dimulai sore hari ini.

    “Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?” kata Agus.

    Menurut Agus, Hasbi baru mengetahui surat larangan mengikuti retret yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perjalanan menuju Magelang. Sehingga, Hasbi tidak bisa kembali ke Jakarta.

    “Kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan dari Hotel Mulia. Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi. Nggak sesederhana itu ya, mungkin sekali lagi mungkin, kalau surat itu diterima sebelum berangkat kita bisa diskusi lagi. Tapi (sekarang) di sana jadi nggak mungkin balik lagi,” jelasnya.

    Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih 2025-2030. Hasbi merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode.

    Dalam Pilkada Lebak 2024, Hasbi berpasangan dengan Amir Hamzah. Mereka diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Golkar dan Perindo.

    Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Selama 7 Hari Retret Kepala Daerah, 40 Menteri dan Presiden Bakal Jadi Pembicara

    Liputan6.com, Magelang – Pelaksanaan retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025 di Magelang akan dihadiri 40-an menteri Kabinet Merah Putih. Mereka akan mengisi banyak kegiatan pembelajaran di ruang-ruang kelas. Sedangkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan hadir dan memberikan materi pada dua hari terakhir retret.

    “Pemateri akan berasal Menteri Koordinator beserta jajarannya dan para menteri terkait. Lalu ada pemateri dari widyaiswara dari Lemhanas dan Kemendagri,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Jumat (21/2/2025) di Magelang.

    Bima menjelaskan, akan hadir sebanyak 40 menteri yang akan memberikan materi yang berbeda dan saat ini pihaknya tengah menyesuaikan jadwalnya.

    Termasuk nantinya, saat ini tengah konfirmasi kehadirannya, salah satu Presiden untuk bisa memberikan materi terkait pengalamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Sedangkan Presiden Prabowo Subianto menurut Bima dijadwalkan hadir di dua hari terakhir pelaksanaan retret. Nantinya apakah Presiden akan bergabung dalam kegiatan parade senja bersama 503 kepala yang terdaftar ikut retret, Bima menegaskan hal itu tergantung jadwal.

    “Nanti teknis dan jam kehadiran Presiden Prabowo pasti akan kita komunikasikan,” jelasnya.

    Bakal berlangsung mulai hari ini, selama tujuh hari kedepan, hingga 28 Februari. Sebanyak 503 kepala daerah yang terdaftar dijadwalkan mengikuti retret di Akmil Magelang. Kepala daerah tidak diperkenankan membawa ajudan dan nantinya akan tidur di tenda.

    Program retret ini menurut Bima merupakan program rutin yang wajib diikuti kepala daerah dilantik sesuai amanah UU sesuai dengan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Retret ini penting sebagai upaya pembinaan, pengawasan dan peningkatan kapasitas aparatus serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    Namun di UU tersebut tidak disebutkan konsekuensi maupun implikasi bagi kepala daerah yang tidak hadir serta mengikuti retret. Sanksinya lebih kepada aturan kepada kepanitiaan saat ini.

    “Di uu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal atau konsekuensi secara hukum. Tidak ada,” tuturnya.

    Terkait kepastian jumlah kepala daerah yang hadir dan ikut retret, Bima mengatakan pihaknya akan memberikan pernyataan resmi setelah seluruh kepala daerah datang pada pukul 14.00 WIB.

  • Kenakan Baju Militer, Bupati Blitar Sekaligus Ketua PDIP Ikut Retret?

    Kenakan Baju Militer, Bupati Blitar Sekaligus Ketua PDIP Ikut Retret?

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar foto Bupati Blitar Rijanto mengenakan baju miliar bersama Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Foto itu diduga merupakan persiapan kegiatan retret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.

    Foto itu pun menjadi perdebatan masyarakat. Pasalnya, Rijanto merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar yang sepatutnya menjalankan instruksi dari Ketum Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengikuti retret.

    Ada anggapan bahwa Rijanto ikut retret di Magelang dan tidak patuh pada instruksi sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun itu hanya sekedar anggapan, hingga saat ini belum ada informasi yang jelas terkait kepastian Rijanto ikut retret di Magelang atau tidak.

    “Saya belum tahu soal itu, soalnya saya pulang setelah ketemu Bappenas saya pulang, jadi belum ada informasi kepastian itu,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, Jumat (21/2/2025).

    Retret untuk kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) terpilih sendiri dijadwalkan akan dimulai pada hari ini pukul 15.00 WIB.

    Kepastian Rijanto apakah ikut retret atau tidak pun akan ditentukan usai pukul 15.00 WIB nanti. Hingga kini pihak pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar pun belum mendapatkan kabar pasti apakah Rijanto akan ikut retret atau tidak.

    “Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi.

    Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar.

    “Patut dinanti pak Rijanto lebih patuh ke partai atau presiden,” ucap Aziz warga. [owi/beq]

  • Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kadernya terkait retret kepala daerah di Magelang adalah hak Ketum PDIP itu.

    Namun demikian, menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

    “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat.

    Sejauh ini dari informasi yang didapatkannya, kata Dedi, semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

    Tak kalah penting, kata dia, bahwa dirinya berangkat ke acara retret di Magelang tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Baik dari pemberangkatan, maupun selama di sana, itu menggunakan dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang penting,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Diketahui, setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan melarang kadernya ikut retreat kepala daerah di Magelang. Hal tersebut buntut penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Muncul berbagai spekulasi terkait hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dua tokoh itu menunjukkan hubungan yang hangat ke publik.

    Mega pernah membuatkan Prabowo nasi goreng. Kemudian Prabowo pernah mengirimkan hadiah ke Mega. Meski PDIP tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo.

    “Retret Kepala Daerah PDIP Ditunda, hubungan Megawati-Prabowo Makin Panas?” kata Pegiat Media Sosial, Tommy Shelby dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengaku penasaran bagaimana sikap PDIP ke depannya. Apakah akan tetap oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik: akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?” ujarnya.

    Tommy sendiri mengaku mendukung PDIP. Menurutnya, jika PDIP masih oposisi, drama politik tidak berakhir dengan penetapan Hasto tersangka.

    “Gua jelas ambil posisi dibelakang @PDI_Perjuangan kalau mereka berani oposisi,” ucap Tommy.

    “Kalau PDIP Inget, kalau mereka berani oposisi. drama politik belum selesai. Stay tuned,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku tidak mengikuti retret wakil kepala daerah yang dijadwalkan pada 27-28 Februari 2025, besok.

    Armuji atau Cak Ji ini mengikuti surat intruksi PDI Perjuangan (PDIP) Nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam. Disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, merespon penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Cak Ji menyampaikan dirinya telah balik ke Kota Surabaya dari Jakarta, dengan alasan mengikuti intruksi Ketum PDIP Megawati.

    “Alasannya ada instruksi ketum, instruksi sekretariat,” kata Armuji, melalui panggilan telepon, Jumat (21/2/2025).

    Cak Ji menyebut, retret untuk wakil gubernur, wakil wali kota, maupun waki bupati itu dijadwalkan digelar pada 27-28 Februari 2025. Namun dia menegaskan tidak akan mengikuti retret tersebut.

    “Nggak melu (nggak ikut), di Surabaya, sudah di Surabaya wes an,” katanya.

    Sedangkan menurut Cak Ji, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pagi ini masih di Jakarta. Belum diketahui pasti apakah ia akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret atau tidak.

    “Konfirmasi sendiri (ke Eri), saya udah di Surabaya,” ucap dia. [ram/beq]

  • Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Kepala daerah kumpul di Rindam sekitar 4 KM dari Akmil

    Magelang (ANTARA) – Kepala daerah yang berdatangan dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Rindam IV/ Diponegoro yang berjarak sekitar 4 kilometer dari Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Mereka akan naik bus menuju ke mes Sumbing, nanti kepala daerah akan masuk di situ dan dibagikan gelang,” kata Wamendagri Bima Arya Sugiyarto di Magelang, Jumat.

    Ia menjelaskan ada gelang hijau untuk yang sehat dan fit, gelang kuning bagi yang perlu observasi, dan gelang merah bagi yang perlu atensi khusus karena kondisi kesehatan

    “Kemudian peserta dibagi per peleton, nanti di mes Sumbing itu akan diberikan arahan ,akan diajarkan yel-yel untuk bangkitkan semangat, setelah itu bergerak masuk ke Akmil dan disana akan disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil dan Mendagri,” katanya.

    “Setelah itu kepala daerah akan bergeser dengan bus untuk masuk ke lokasi tenda yang sudah disediakan, untuk beristirahat dan dicek kesehatan, baru kemudian nanti malam mengikuti makan malam bersama,” katanya.

    Ia menyampaikan, untuk mengikuti retret para kepala daerah dilarang membawa ajudan.

    “Dulu para menteri boleh didampingi ajudan satu orang, karena jumlahnya hanya 100 orang, sekarang ada 500 orang maka dilarang ada pendamping,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan setelah kegiatan retret atau pembekalan di Magelang akan mengunjungi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masuk ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

    “Sepulang dari retret, pertama kali kami tidak akan menginjakkan kaki di pendapa, sebelum datang ke pusat ekonomi wong cilik yakni pasar tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2), kemudian mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya akan berkunjung dulu ke Pasar Tanjung dan membuat kebijakan menurunkan retribusi pasar sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap wong cilik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan retret yang dijalani seluruh kepala daerah yang sudah dilantik di Magelang selama sepekan karena hal tersebut merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bersama pemerintah pusat.

    Sebelumnya Muhammad Fawait dan Djoko Susanto resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan 2025-2030 bersama dengan 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

    Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan, namun sebelumnya Prabowo meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing.

    Pelantikan secara serentak itu menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 362 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    Respon Wamendagri Soal Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya belum mau berkomentar banyak terkait surat edaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar para Kepala Daerah dari PDIP menunda mengikuti retreat di Akmil, Magelang, Jawa Tengah yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

    Menurut Bima, pihaknya masih menunggu kepastian jumlah peserta yang tiba di lokasi retreat pada Jumat petang nanti pukul 15.00 WIB

    “Nah untuk tadi terkait pertanyaan kedua mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00 nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia sekarang ini belum ada data yang lengkap mengenai para kepala daerah yang akan hadir pada retreat atau pembekalan kepala daerah.

    “Statemen itu akan kita sampaikan setelah kita memiliki data yang lengkap. Sekarang kan belum ada datanya belum ada yang datang disini. Nanti begitu datanya sudah lengkap baru kami akan sampaikan pernyataan tadi,” katanya.

    Mantan Walikota Bogor tersebut mengatakan setelah mendapatkan kepastian jumlah peserta retreat pada sore nanti, pihaknya baru akan memberikan statement mengenai surat edaran tersebut. Termasuk mengenai apa kebijakssnaan dari Kemendagri, Akmil, dan Lemhanas bila ada kepala daerah yang tidak hadir.

    “Nah setelah itu baru kami akan memberikan pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir,” pungkasnya.

    Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025) malam, sebagai respons atas penahanan Sekjen PDIPHasto Kristiyanto oleh KPK.