Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Studi Banding buat Desain Gedung IKN Batal, Menteri PU: Bisa Lihat Google

    Jakarta –

    Rencana studi banding ke tiga negara dalam rangka mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) batal. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo diminta Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan studi banding ke Mesir, Turki, dan India.

    Namun karena adanya keterbatasan anggaran, Dody menyebut rencana itu batal dilaksanakan. Ia menyebut pihaknya dapat memanfaatkan Google sebagai salah satu acuan tanpa harus melakukan studi banding.

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan. Itu bisa juga dilihat dari Google,” kata Doddy di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Sebagai informasi, efisiensi anggaran untuk Kementerian PU tahun 2025 dipangkas menjadi Rp 50,48 triliun setelah efisiensi anggaran. Jumlah yang dipangkas sebesar Rp 60,47 triliun dari pagu awal Kementerian PU yang sebesar Rp 110,95 triliun.

    Dody menambahkan, berdasarkan laporan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti, pemerintah tidak hanya berpatokan pada Mesir, Turki, dan India dalam menentukan desain. Indonesia juga akan melirik desain dari Sri Lanka.

    “Jadi tadi Buk Wamen menyampaikan, beliau tidak benchmarking kepada tiga negara Mesir, Turki, dan India. Beliau menyampaikan juga melihat ke desain yang ada di Sri Lanka,” tutur Dody.

    Kementerian PU juga mendapat masukan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono terkait revisi desain. Hal itu kemudian akan disampaikan ke Presiden Prabowo Subianto usai retreat kepala daerah di Magelang.

    “Nah kemudian hasil itu mungkin baru difinalkan seminggu, kemudian mungkin baru dua minggu ke depan setelah urusan retreat Magelang kita akan minta waktu ke Pak Presiden untuk memaparkan revisi desain itu,” tutupnya.

    (ily/rrd)

  • Pasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja

    Pasangan Wali Kota Banjar Siap Realisasikan Janji 100 Hari Kerja

    JABAR EKSPRES – Setelah resmi dilantik di Istana Kepresidenan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar periode 2025-2030, Sudarsono dan Supriana bersiap mewujudkan janji kampanye mereka.

    Masyarakat pun menantikan realisasi sejumlah program prioritas yang diusung pasangan ini, terutama agenda 100 hari pertama kerja.

    Dalam upaya memenuhi target tersebut, Sudarsono menyatakan akan segera menjalankan berbagai inisiatif, mulai dari peluncuran kartu berdaya hingga distribusi bantuan bibit pertanian. Di sela kesibukannya di Magelang, ia menegaskan kesiapan untuk langsung bergerak cepat setelah pelantikan.

    BACA JUGA: Program 3 Juta Rumah, Banjar Usulkan Bantuan untuk 7.500 KK

    “Begitu masa serah terima jabatan selesai pada 3 Maret, kami tak akan menunda waktu,” ujarnya, Jumat 21 Februari 2025.

    Salah satu fokus utama dalam 100 hari kerja adalah program bantuan sosial yang akan diselaraskan dengan kartu berdaya.

    Menurut Sudarsono, langkah ini bertujuan memperkuat sistem perlindungan sosial bagi warga.

    Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mendistribusikan bibit unggul kepada petani, sementara pelaku UMKM akan menerima bantuan modal untuk pengembangan usaha.

    BACA JUGA: BRI Banjar Tegaskan PHK sebagai Langkah Terakhir

    “Tujuannya agar bisnis mereka bisa semakin maju,” tambahnya.

    Di sisi lain, persoalan kelangkaan pupuk subsidi yang sempat menjadi sorotan selama kampanye disebut telah teratasi berkat kebijakan stabilisasi harga.

    “Kini harga pupuk bersubsidi sudah lebih terjangkau,” jelas Sudarsono.

    Tak hanya itu, revitalisasi sejumlah infrastruktur publik seperti Masjid Agung, Alun-alun Banjar, dan Rest Area juga masuk dalam agenda jangka menengah.

    Namun, proyek tersebut akan dilakukan bertahap karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

    BACA JUGA: Gebyar Kreativitas Anak Paud, Pj Wali Kota Banjar Sebut Ini Bentuk Investasi

    “Kami harus memastikan perencanaan dan regulasinya matang,” pungkas Sudarsono, yang saat ini masih menjalani masa persiapan sebelum resmi memimpin. (CEP)

  • Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Said PDIP Balas Jokowi Soal Retret Magelang: Bukan Urusan Orang Luar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah meminta Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) tidak cawe-cawe terhadap urusan partai.

    Said menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, merupakan urusan internal, bukan urusan pihak di luar partai.

    “Ini soal partai lah, urusan internal, bukan urusan orang luar,” kata Said dilansir dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Kendati demikian, dia tak mengatakan apakah seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih yang menjadi kepala daerah akan mengikuti instruksi tersebut atau tidak.

    Termasuk, apakah nantinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya mengunjungi kediaman Megawati akan tetap berangkat ke lokasi retret atau tidak

    Said hanya mengungkapkan bahwa Pramono telah pulang terlebih dahulu. “Saya dengan Mas Pram. Mas Pram sudah balik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Jokowi menanggapi instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) memboikot retret di Magelang. 

    Jokowi mengatakan bahwa kegiatan retret kepala daerah di Magelang adalah urusan pemerintahan lantaran yang mengundang adalah presiden.

    “Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden,” kata Jokowi dilansir di Antara, Jumat (21/2/2025).

    Jokowi yang pernah menjadi kader dan didukung PDIP mengimbau agar para kepala daerah tetap hadir. Dia juga mengingatkan para kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat bukan untuk kepentingan lain.

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati

    Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati

    Di Tengah Kasus Hasto dan Retret, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Datangi Rumah Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP Bidang Kehormatan
    PDI-P
    ,
    Komarudin Watubun
    , mendatangi kediaman
    Megawati Soekarnoputri
    di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) sore.
    Pengamat Kompas.com, Komarudin, tiba di depan kediaman Megawati pukul 17.45 WIB.
    Dia tidak masuk melalui gerbang utama, melainkan melewati ruang pos penjagaan kediaman Megawati.
    Komarudin, yang mengenakan baju dan jaket berwarna hitam, langsung bergegas masuk ke pos penjagaan, yang terhubung langsung dengan pekarangan rumah Megawati.
    Tak ada pernyataan apa pun yang disampaikan oleh Komarudin.
    Dia pun tidak menjawab pertanyaan mengenai tujuan kunjungan dan pembahasan yang akan dilakukan.
    Pada waktu yang hampir bersamaan, eks Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang berstatus kader PDI-P, Bintang Puspayoga, juga terlihat keluar dari kediaman Megawati.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal
    Hasto Kristiyanto
    resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto, Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tiba di Bandara YIA, Wayan Koster Membisu Soal Larangan Ikut Retret Kepala Daerah

    Tiba di Bandara YIA, Wayan Koster Membisu Soal Larangan Ikut Retret Kepala Daerah

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulonprogo. Kehadirannya diduga untuk menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Seperti kepala daerah lainnya, Wayan Koster memilih mendarat di Bandara YIA karena jaraknya lebih dekat menuju Magelang. Namun, kedatangannya memancing pertanyaan mengingat sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengimbau kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut.

    Saat awak media mencoba menanyakan sikapnya terkait instruksi tersebut, Wayan Koster memilih bungkam dan menghindari wartawan. Ia juga enggan memberikan komentar terkait kesiapannya dalam mengikuti retret.

    Selain Wayan Koster, sejumlah gubernur yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) juga terlihat tiba di Bandara YIA menggunakan pesawat yang sama untuk mengikuti retret kepala daerah. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    “Baru tiba, rencana ke Magelang. Persiapan fisik tetap ada, terutama kesehatan sudah dicek,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Jumat (21/2/2025).

    Sejak Kamis (20/2/2025) petang, puluhan kepala daerah telah mendarat di Bandara YIA sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Bandara ini dipilih karena memiliki waktu tempuh yang lebih singkat, sekitar dua jam perjalanan menuju lokasi retret.

    Dalam retret ini, para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan intensif selama sepekan di Lembah Tidar, Magelang, yang dikenal sebagai kawah candradimuka bagi calon pemimpin. Mereka mengaku antusias dan siap mengikuti seluruh rangkaian retret kepala daerah.

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Wakil Gubernur DKI Rano Karno atau disapa Bang Doel perdana terjun langsung ke lokasi banjir tepatnya kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau akrab dikenal sebagai Bang Doel pada perdana pemerintahannya langsung ke lokasi banjir tepatnya di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Hari ini pertama kerja agenda ini salah satu program kerja 100 hari pertama yakni mengeruk seluruh sungai,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

    Rano mengatakan akan mengeruk semua kali di Jakarta untuk mengendalikan banjir. Sekitar pukul jam 08.45 WIB, Rano menyusuri gang kecil di kawasan rawan banjir tersebut. Tak lupa dia juga menyapa warga sekitar. Dia tampak antusias mendengar penjelasan dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

    Pada Jumat ini, Rano Karno menjadi Gubernur DKI sementara selama seminggu mengingat Pramono menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Pengerukan semua kali atau sungai untuk mencegah banjir di Jakarta menjadi tugas pertama Pramono Anung dan Rano Karno usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pramono dan Rano akan melakukan “Parade Senja” melibatkan sekitar 5.000 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam rangka penanganan banjir di Jakarta.

    Pengerukan kali tersebut merupakan salah satu tugas dari program 100 hari kerja yang akan dijalankan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum pelantikan, Doel bersama istri mendatangi kediaman Pramono di Cipete, Jakarta Selatan pada pukul 06.11 WIB.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tak ke Magelang, Sejumlah Kepala Daerah dari PDIP Berkumpul di Yogyakarta

    Tak ke Magelang, Sejumlah Kepala Daerah dari PDIP Berkumpul di Yogyakarta

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) yang dijadwalkan mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, terpantau berkumpul di Yogyakarta. Mereka masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP terkait kelanjutan perjalanan mereka menuju lokasi retret.

    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga kader PDIP, mengungkapkan dirinya bersama kepala daerah lainnya memilih menunda keberangkatan ke Magelang karena masih menunggu arahan resmi dari DPP.

    “Saat ini kita tetap di Yogya sambil menunggu arahan dari DPP, karena saat ini DPP masih berdiskusi,” ujar Hasto di Yogyakarta, Jumat (21/2/2025), terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

    Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa kepala daerah PDIP yang telah tiba di Yogyakarta memilih bertahan di kantor DPD PDIP DIY serta di hotel tempat mereka menginap. Keputusan ini diambil karena mereka belum mendapatkan izin untuk melanjutkan perjalanan ke Magelang.

    Diperkirakan, kepala daerah PDIP lainnya akan mengambil langkah serupa dengan menunggu arahan resmi sebelum memutuskan melanjutkan perjalanan mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.

    Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

    Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.

    Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News