kab/kota: Magelang

Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi tetap berangkat ke retret kepala daerah di Akmil Magelang meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP agar menundanya.

Setyo Hadi merupakan kader PDIP.

Setyo Hadi menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan.

Ia merupakan anggota DPRD Grobogan periode 2019-2024.

Setyo Hadi memastikan dirinya tetap berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat (21/2/2025).

“Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana,” ujar Setyo Hadi, Jumat, dilansir Tribun Jateng.

Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung sepekan, 21-28 Februari 2025 yang diikuti gubernur maupun bupati/wali kota yang baru dilantik.

Diketahui, Megawati melarang para kepala daerah dari PDIP ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sejumlah Kepala Daerah Tunggu Komando di Yogyakarta

Sementara itu sejumlah kepala daerah dari PDIP yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

“Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat.

Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

“Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta,” ungkapnya.

Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta. Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

“Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek,” ungkapnya.

Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

“Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi,” jelas dia.

Tanggapan Gerindra

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2/2025) mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya.

Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

“Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

“Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana,” lanjutnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret Meski Ada Instruksi PDIP.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunJateng.com/Fsn) (TribunJogja.com)

22/02/2025 08:47
Kepala daerah PDIP sebaiknya ikut retret karena kegiatan pemerintahan

Jakarta (ANTARA) – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

“Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

“Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

“Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

“Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

“Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

22/02/2025 08:41
Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai PDIP sudah mulai berani bahkan terang-terangan melawan pemerintah.

Yang paling nyata adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang.

“PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” jelas Dedi Kurnia, Sabtu (22/2/2025).

Ya, Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan Dedi, bisa saja jatuh secara dini karena partai terbesar di DPR itu berpaling muka.

Tak sampai disitu, wibawa Presiden Prabowo bersama jajarannya pun ambruk seketika karena pembangkangan PDIP. Apalagi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program retret tersebut.

“Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” kata dia melanjutkan.

Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di seantero negeri menyuarakan Indonesia Gelap.

“PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ungkapnya. (Pram/fajar)

22/02/2025 08:29
Larang Kepala Daerahnya Ikuti Retreat, Megawati Dinilai Tabuh Genderang Perang ke Pemerintah – Page 3

Berikut isi lengkap Instruksi Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang berasal dari PDIP:

Nomor Lampiran 7294 / IN/DPP/ II/ 2025Perihal : Instruksi Harian Ketua Umum

Yth. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan Seluruh Indonesia di-Tempat masing-masingMerdeka !!!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partal, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIPerjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Masa Bakti 2019-2024Ketua Umum,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

22/02/2025 08:25
Instruksi Megawati soal Retreat Bukti Perlawanan ke Pemerintah

loading…

Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Foto/YouTube PDIP

JAKARTA – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah dinilai sebagai bukti perlawanan parpol berlambang kepala banteng bermoncong putih ke pemerintah. Diketahui, Mega menginstruksikan kepada semua kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda rencana mengikuti retreat yang digelar Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai instruksi itu membuat cukup mengkhawatirkan bagi pemerintah. Pertama, jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah dipertanyakan.

Selain menghamburkan anggaran, kata Dedi, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri. “Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR,” kata Dedi dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (22/2/2025).

Sebab, kata dia, kader PDIP di Parlemen Senayan juga dominan. Menurut dia, jika itu dilakukan, maka pemerintah terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP.

Ketiga, dia melanjutkan, dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, kata dia, bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan, dan jika itu terjadi posisi pemerintah saat ini benar-benar tersudut.

“Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP. Megawati meminta kadernya untuk tak ikut dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Instruksi Megawati diturunkan dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli saat dimintai konfirmasi, Kamis (20/2/2025).

Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

(rca)

22/02/2025 08:13
Jabat Bupati Mojokerto, Gus Barra Instruksikan Koordinasi Pemerintahan

Jakarta (beritajatim.com) – Usai dilantik sebagai Bupati Mojokerto di Istana Kepresidenan Jakarta, Muhamad Al Barra atau Gus Barra langsung mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia. Melalui akun resmi pribadinya, ia menyampaikan pesan penting terkait jalannya pemerintahan di Kabupaten Mojokerto selama masa retreat.

Mantan Wakil Bupati Mojokerto ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan amanah kepadanya dan Muhammad Rizal Oktavian untuk memimpin daerah tersebut. Keduanya berkomitmen menjalankan tugas dengan baik dan membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

“Alhamdulilah, kemarin kami dilantik secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, Insya Allah pada tanggal 21-28 Februari kami akan melaksanakan retreat yang akan diselenggarakan di Akmil Magelang,” ungkapnya.

Sebagaimana dilaporkan oleh Beritajatim.com, selama kurun waktu retreat tersebut, Gus Barra tidak bisa berada langsung di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekdakab) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Kepada Sekda (Sekretaris Daerah) dan seluruh para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berkoordinasi dengan Bapak Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan pemerintahan agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.

Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada rivalnya di Pilkada Serentak 2024, Ikfina Fahmawati dan Gus Dulloh. Ia secara khusus berterima kasih kepada Ikfina Fahmawati yang sebelumnya telah bekerja bersamanya sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2020-2024.

“Kami akan melanjutkan program-program pemerintah yang memiliki dampak kemaslahatan secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga ingin melaksanakan visi-misi dan program kerja kami yang telah kami kampanyekan dalam setiap moment-moment ketika Pilkada Serentak kemarin,” tegasnya.

Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Gus Barra dan dr. Rizal optimis dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih maju, adil, dan makmur. Sekadar diketahui, saat kepala daerah menjalankan retreat, wakil kepala daerah kembali ke daerah masing-masing dan baru bergabung pada penutupan retreat pada 28 Februari 2025. [tin/beq]

22/02/2025 08:01
Terpopuler, seputar larangan retret hingga libur awal Ramadhan 2025

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler yang menarik untuk disimak pada Sabtu pagi, mulai dari larangan PDIP agar kepala daerah yang diusung partai itu tak mengikuti retret di Magelang hingga libur awal Ramadhan 2025.

Berikut rangkuman beritanya :

1.Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Selengkapnya di sini.

2. Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir ke Gaza berhasil dilakukan

Pengiriman pertama rumah modular dari Mesir menuju Jalur Gaza dimulai pada Kamis (20/2) di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel, menurut laporan media Mesir. Selengkapnya di sini.

3.Rano Karno tanggapi soal instruksi kepala daerah PDIP tak ikut retret

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menanggapi soal Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Selengkapnya di sini.

4. Jadwal libur sekolah awal Ramadhan 2025

Menjelang bulan suci Ramadhan 1446H/2025M, pemerintah Indonesia telah menetapkan jadwal libur sekolah bagi siswa. Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB), libur awal puasa bagi siswa akan berlangsung selama tujuh hari. Selengkapnya di sini.

5. Pengamat beberkan potensi dampak dari larangan retret kepala daerah

Analis komunikasi politik Hendri Satrio membeberkan dua potensi dampak yang sekiranya bisa ditimbulkan terhadap situasi negara dan politik saat ini. Selengkapnya di sini.

Pewarta: Indriani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

22/02/2025 07:47
Khofifah-Emil Dilantik, Ketua PKS Jatim: Gerbang Baru Nusantara Terbuka

Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Usai dilantik, Khofifah langsung menjalani retreat di Akademi Militer, Magelang.

Pelantikan Khofifah-Emil disambut baik oleh Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur, Irwan Setiawan. Irwan menyatakan rasa syukur atas kembalinya Khofifah sebagai gubernur untuk periode kedua.

“Alhamdulillah, Gerbang Baru Nusantara telah terbuka. Bersama-sama kita melangkah demi mewujudkan Jawa Timur yang maju dan berprestasi. Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian yang tulus,” ujar Irwan, Sabtu (22/2/2025).

PKS Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan yang bersih dan mendukung program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Irwan berharap keberlanjutan kepemimpinan Khofifah-Emil dapat membawa kesejahteraan bagi warga Jawa Timur dengan asas keadilan.

“Semoga kepemimpinan ini membawa kesejahteraan, menghadirkan solusi bagi setiap tantangan. Dan, menjadi inspirasi bagi kemajuan Nusantara,” lanjut Irwan.

Sebagai bentuk dukungan politik, PKS berjanji akan mengawal program-program pemerintahan melalui Fraksi PKS di DPRD Jawa Timur. Irwan menegaskan bahwa partainya siap menjadi mitra politik bagi pasangan gubernur dan wakil gubernur tersebut.

“Tentu secara politik, kami akan kawal Bu Khofifah dan Mas Emil di parlemen. Fraksi PKS sebagai kepanjangan tangan partai akan menjadi mitra politik bagi Gubernur Khofifah,” pungkas Irwan. [tok/beq]

Meta Deskripsi:
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2025-2030. Ketua PKS Jatim menyebut Gerbang Baru Nusantara telah terbuka.

Kata Kunci:
Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak, Gubernur Jawa Timur, PKS Jatim, Prabowo Subianto, pelantikan gubernur, Jawa Timur 2025-2030, Gerbang Baru Nusantara.

22/02/2025 07:46
Patuhi Instruksi Megawati, 8 Kepala Daerah Asal Sumut Tak Hadiri Retret di Magelang

Medan, Beritasatu.com – Sebanyak delapan kepala daerah asal Sumatera Utara (Sumut) dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) dipastikan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

Hal ini menyusul adanya Instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang meminta kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon menegaskan delapan kepala daerah di Sumut yang merupakan kader PDIP patuh terhadap instruksi Megawati Soekarnoputri.

Delapan kepala daerah tersebut berasal dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.

“Kami tegak lurus dengan perintah Ibu ketua umum. Delapan kepala daerah PDIP di Sumut yang sedang dalam perjalanan ke Magelang langsung menghentikan perjalanan mereka di Yogyakarta setelah menerima surat dari Ibu ketum,” ucap Rapidin.

Anggota DPR ini mengaku telah berkomunikasi langsung dengan para kepala daerah tersebut untuk memastikan mereka mengikuti arahan partai.

“Begitu menerima surat tersebut, mereka tanpa ragu menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai. Ini bukti loyalitas dan kedisiplinan mereka sebagai kader PDIP,” ucapnya.

Mantan bupati Kabupaten Samosir ini menegaskan seluruh kader PDIP Sumut akan selalu berada dalam barisan yang sama dengan keputusan partai untuk tidak mengikuti retret kepala daerah di Magelang.

22/02/2025 07:25
Resmi terima tampuk kepemimpinan, Ahmad Luthfi tak sabar terjun ke masyarakat

Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

Resmi terima tampuk kepemimpinan, Ahmad Luthfi tak sabar terjun ke masyarakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 21 Februari 2025 – 18:27 WIB

Elshinta.com – Setelah menerima tampuk kepemimpinan sebagai gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi sudah tidak sabar segera turun ke lapangan untuk melaksanakan program-program demi mensejahterakan masyarakat.

“Saya sudah tidak sabar untuk (turun) ke lapangan bersama masyarakat di 35 kabupaten/kota. Kita harus di tengah-tengah masyarakat,” kata Ahmad Luthfi saat acara serah terima jabatan dari Pj Gubernur Nana Sudjana di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kamis, (20/02/ 2025) malam.

Sebelum memulai programnya, ia akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Setelah itu, ia berencana keliling ke 35 kabupaten/kota untuk melakukan akselerasi program.

“Infrastruktur dasar dan layanan dasar yang kita utamakan,” katanya.

Infrastruktur dasar pertama yang akan diakselerasi adalah perbaikan jalan, sebab dalam waktu dekat akan menghadapi masa arus mudik lebaran. Oleh karena itu, infrastruktur jalan, baik provinsi, kabupaten/kota maupun nasional, harus dipastikan dalam kondisi baik.

“Jawa Tengah menjadi sentral Pulau Jawa, mau tidak mau harus diperbaiki infrastruktur jalannya,” imbuh mantan Kapolda Jateng ini.

Pemprov akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar pada arus mudik dan balik Lebaran 2025 nanti bisa berjalan lancar.

Ia menambahkan, program lain yang perlu diakselerasi adalah terkait perbaikan infrastruktur Sekolah Menengah (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sebab masih banyak sekolah yang perlu dilakukan perbaikan.

“Ke depan akan kami lakukan akselerasi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (21/2).

Selain itu, infrastruktur yang mendukung swasembada pangan juga akan menjadi program yang digenjot sejak awal. Upaya itu sebagai langkah untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai lumbung padi dan penopang pangan nasional.

Luthfi menekankan, kolaborasi dari semua stakeholder sangat diperlukan untuk menyukseskan program-program pemerintah. Menurutnya, pondasi-pondasinya telah dibuat oleh gubernur-gubernur terdahulu, termasuk Nana Sudjana saat menjabat sebagai Pj Gubernur.

“Saya mohon doa restu, mari bersama membangun Jawa Tengah. Ini saatnya ‘Ngopeni’ yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ‘Nglakoni’ yakni menyelesaikan segala permasalahan masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu Nana Sudjana berharap Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen dapat menjalankan amanah dari masyarakat Jawa Tengah dengan baik. Ia percaya, di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, Jawa Tengah akan semakin tumbuh, berkembang, dan maju. Di samping itu, memiliki daya saing yang baik.

“Dengan pelantikan tadi di Jakarta, maka dengan sendirinya jabatan dan tanggung jawab saya sebagai Pj Gubernur beralih ke gubernur dan wakil gubernur definitif. Saya mohon pamit dan akan kembali ke Jakarta untuk bertugas di Menkopolkam,” kata dia.

Sumber : Antara

22/02/2025 07:07