kab/kota: Madura

  • Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Kasus Ibu Setrika Anak Kandung, Hj Andari: Kedepankan Pendekatan Restoratif

    Pamekasan (beritajatim.com) – Kasus seorang ibu berinisial SE (30) tega menganiaya anak kandungnya sendiri yang berusia 7 tahun dengan cara menyetrika pada bagian tangan dan kaki di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, menjadi atensi publik, termasuk anggota DPR RI Dapil Jatim XI Madura, Hj Ansari.

    Kasus penganiayaan yang terjadi pada 18 Oktober 2025, akhirnya terbongkar setelah ayah kandung korban berinisial SI melapor ke polisi, di mana kasus yang menimpa anak laki-laki berusia 7 tahun tersebut ditangani serius oleh Unit PPA Polresta Pangkalpinang.

    Dari kasus tersebut, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mendorong perlunya penyelesaian secara tepat dengan mengedepankan hukum restoratif. “Tentu kami sangat sedih mendengar kasus yang terjadi di Pangkal Pinang, terlebih pelaku merupakan orang yang seharusnya menjadi pelindung terdekat,” kata Hj Ansari di Pamekasan, Jum’at (7/11/2025).

    “Namun faktanya justru seorang ibu yang seharusnya menjadi pelindung justru bisa melakukan kekerasan dengan cara seperti itu, dan tentunya kami sangat prihatin karena kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, trennya terus meningkat,” ungkapnya.

    Dalam kasus tersebut, pendekatan keadilan restoratif bisa menjadi opsi terbaik karena tidak melepaskan aspek hukum dan pada saat yang sama, sekaligus menjaga nilai-nilai kemanusiaan. “Ibu kandung sebagai pelaku tetap harus mendapat hukuman karena melakukan kekerasan, namun proses memulihkan korban dan membangun kembali hubungan keluarga agar lebih aman juga penting,” imbuhnya.

    “Namun kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu berdiri sendiri, artinya ada banyak faktor yang melatarbelakangi, seperti ekonomi, sosial, budaya hingga relasi suami istri. Karena itu, regulasi seperti Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak harus diterapkan secara tepat,” tegasnya.

    Politisi perempuan yang juga tercatat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, juga menilai pendekatan keadilan restoratif sebagai opsi konkrit. “Dengan restoratif, ibu mengakui akan kesalahan yang diperbuat, serta bertanggung jawab dan ada kesediaan memperbaikinya demi masa depan anak. Sehingga perlu mediasi dengan melibatkan psikolog dan proses hukum tetap memperhatikan asas kepentingan terbaik untuk anak atau best interest of the child,” jelasnya.

    “Secara umum kasus kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi tanpa diawali niat jahat dari pelaku, tapi terkadang dipicu akumulasi stres, trauma, sosial dan konflik peran. Sehingga pemahaman akan undang-undang yang memberikan perlindungan juga harus dipahamkan secara lebih mengakar kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu, Pihkanya juga menyatakan jika kasus tersebut dapat menjadi alarm pemahaman orang tua di Indonesia terhadap jaminan perlindungan anak masih belum kuat. “Untuk itu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA perlu meningkatkan sosialisasi terkait regulasi dan membuat langkah pencegahan secara lebih strategis,” pungkasnya. [pin/kun]

  • Koarmada perkuat kolaborasi lintas instansi dalam operasi penyelamatan

    Koarmada perkuat kolaborasi lintas instansi dalam operasi penyelamatan

    Surabaya (ANTARA) – Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) memperkuat kolaborasi lintas instansi demi keberhasilan operasi penyelamatan di laut yang menjadi tujuan utama diselenggarakannya Latihan Kesiapsiagaan Operasional 2025.

    “Sebanyak 722 personel lintas instansi mengikuti latihan kesiapsiagaan operasional yang diselenggarakan oleh Koarmada RI sejak 3 November lalu,” kata Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia (Dankodiklat TNI) Letnan Jenderal (Letjen) TNI Muhammad Naudi Nurdika kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

    Tidak hanya dari TNI Angkatan Laut, Darat dan Udara, latihan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan operasional dalam menghadapi kondisi kedaruratan maritim ini juga melibatkan personel kepolisian, kesatuan pengawasan laut dan pantai (KPLP), serta Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) di wilayah Jawa Timur.

    Hari ini, insiden darurat di laut menjadi skenario utama latihan yang berlangsung di Selat Madura. Latihannya meliputi pengerahan dukungan dan bantuan dalam penanggulangan kecelakaan di laut, yang disimulasikan oleh suatu kendala pada sebuah kapal feri di tengah pelayaran.

    Dalam kesempatan itu, Dankodiklat Letjen Naudi menekankan penguatan kolaborasi lintas instansi yang diyakini menjadi kunci utama keberhasilan operasi penyelamatan di laut.

    “Latihan ini disesuaikan dengan konteks waktunya juga. Sekarang mendekati musim hujan yang tidak hanya terjadi di darat. Hujan di laut dan udara juga mengandung risiko. Sehingga kita perlu mengantisipasi demi mengurangi kecelakaan di laut dan sebagainya dengan melaksanakan latihan ini,” ucapnya

    Letjen Naudi menambahkan, sebagai negara maritim, yang menjadi salah satu jalur pelayaran internasional, diperlukan respons cepat dan sinergi dari seluruh instansi terkait dalam menghadapi setiap kejadian atau kecelakaan di laut Indonesia.

    Latihan kesiapsiagaan operasional Koarmada RI ini dijadwalkan berlangsung hingga 7 November 2025.

    Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nashrullah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Modus Asmara LGBT, Pria Asal Pamekasan Gasak Motor Warga Jember di Bromo Probolinggo

    Modus Asmara LGBT, Pria Asal Pamekasan Gasak Motor Warga Jember di Bromo Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Polres Probolinggo mengungkap modus penipuan dan pencurian sepeda motor yang dilakukan lewat kedok hubungan asmara sesama jenis. Pelakunya, pria berinisial SSY (29), warga Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Pamekasan, diamankan setelah menipu korban dan membawa kabur motornya.

    Kasus ini bermula dari laporan polisi LPB/9/IX/2025/Polsek Sukapura/Polres Probolinggo/Polda Jatim tertanggal 19 September 2025, dengan TKP di Jalan Raya Bromo, Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura.

    Korban, pria berinisial F, warga Kabupaten Jember, menjadi sasaran tipu muslihat pelaku yang memanfaatkan aplikasi pertemanan sesama jenis.

    Kapolres Probolinggo AKBP Wahyudin Latif mengungkapkan, pelaku menggunakan identitas palsu saat berkenalan dengan korban melalui aplikasi “Wala”, yang biasa digunakan oleh komunitas sesama jenis. “Setelah berkenalan lewat aplikasi, komunikasi mereka berlanjut melalui WhatsApp hingga sepakat untuk bertemu,” ujar Kapolres.

    Pertemuan pertama terjadi di Kencong, Jember, sebelum akhirnya keduanya kembali bertemu di Sukapura dan menginap di salah satu hotel pada Kamis (18/9/2025). Namun, hubungan semu itu berubah jadi petaka. Saat korban mandi, pelaku membawa kabur sepeda motor korban dan langsung melarikan diri ke Madura untuk menjual hasil curian.

    Tim Satreskrim Polres Probolinggo yang melakukan penelusuran akhirnya menangkap SSY di wilayah Kalisat, Kabupaten Jember. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain, Satu pasang sepatu, Buku tabungan Bank BCA, BRI, dan BNI, Dua ponsel Vivo biru, Jaket hitam bertuliskan “Erigo”, Celana panjang, SIM C dan KTP atas nama korban

    Hasil penyidikan mengungkap, SSY bukan pemain baru. Ia tercatat sudah melakukan aksi serupa di sepuluh lokasi berbeda, tiga di antaranya di wilayah Probolinggo (termasuk Sukapura) dan enam lainnya di Surabaya (Wonokromo, Genteng), Sidoarjo (Bungurasih), serta Batu (Jatim Park 2).

    “Pelaku memanfaatkan hubungan emosional untuk menjerat korban, lalu mencuri barang berharga saat lengah. Ini bukan kejahatan biasa, tapi manipulasi berbasis kepercayaan,” tegas AKBP Wahyudin.

    Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman hingga tujuh tahun penjara. Penyidik masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada korban lain yang belum melapor.

    Kapolres mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi pertemanan. “Jangan mudah percaya dengan identitas orang yang baru dikenal di dunia maya, apalagi sampai terlibat hubungan pribadi yang belum jelas,” pungkasnya. (ada/ian)

  • Paska Pengepungan Polsek, 1 SSK Brimob Polda Jatim Dikirim ke Kangean Sumenep

    Paska Pengepungan Polsek, 1 SSK Brimob Polda Jatim Dikirim ke Kangean Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Sebanyak satu satuan setingkat kompi (SSK) pasukan Brimob Polda Jawa Timur atau 67 personel digeser ke Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura.

    Pergeseran pasukan Batalyon D Pelopor Satbrimob Polda Jatim pada Rabu malam (05/11/25) tersebut guna menjaga stabilitas keamanan pasca terjadinya aksi massa di wilayah Pulau Kangean.

    “Kehadiran Brimob di wilayah Kangean itu untuk mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif pasca aksi anarkis yang terjadi Selasa malam. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Brimob,” kata Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda.

    Ia menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat serta tetap waspada selama bertugas di lapangan. “Segala tindakan agar satu komando terhadap Danki Brimob. Jaga kehormatan dan nama baik institusi, serta pastikan Mako Polsek Kangean tetap aman dari potensi gangguan,” tandasnya.

    Pada Selasa (04/11/2025), terjadi aksi massa di Pulau Kangean. Peristiwa itu berawal.ketika aparat keamanan menangkap sejumlah nelayan, karena diduga menjadi provokator dalam aksi pengusiran kapal induk milik KEI yang melakukan uji seismik di perairan Kangean. Para nelayan itu informasinya juga membawa senjata tajam saat berada di laut.

    Kabar penangkapan nelayan itu diduga kuat menjadi pemicu kemarahan warga. Mereka mendatangi Polsek Kangean. Namun setelah dijelaskan bahwa nelayan yang ditangkap itu sudah dilepaskan, warga berangsur meninggalkan Polsek.

    Tiba-tiba, tanpa dikomando, masyarakat berbalik dan bergerak ke sebuah waterpark dan mess milik salah satu anggota DPRD Sumenep, kemudian memecahkan kaca bagian depan dan melakukan pembakaran. Anggota DPRD pemilik water park itu dinilai mendukung uji seismik KEI. Padahal di sisi lain, survei seismik itu mendapat penolakan sebagian warga Pulau Kangean.

    Water park dan mess tersebut selama ini ditempati pihak ketiga yang melaksanakan survei seismik KEI. Kerugian material akibat terbakarnya water park dan mess tersebut ditaksir mencapai Rp 1 milyar. (tem/ted)

  • Eksplorasi Kangean, Ketum HIGEMURA Serukan Keadilan untuk Madura

    Eksplorasi Kangean, Ketum HIGEMURA Serukan Keadilan untuk Madura

    Malang (beritajatim.com) – Persoalan yang melibatkan PT KEI di perairan Kepulauan Kangean kembali menyeruak ke permukaan. Penolakan warga terhadap aktivitas eksplorasi seismik di wilayah laut mereka bukan tanpa alasan.

    Kekhawatiran akan kerusakan lingkungan, penurunan hasil tangkapan ikan, serta ancaman terhadap ekosistem laut menjadi alasan utama di balik gelombang protes yang terus menguat.

    Bagi masyarakat di Pulau Kangean, laut bukan sekadar hamparan air asin, melainkan sumber kehidupan. Mereka hidup dari hasil tangkapan, dari arus yang selama ini menafkahi keluarga.

    Maka ketika datang kapal-kapal besar membawa alat eksplorasi dengan teknologi tinggi, yang suaranya memecah keheningan laut dan menimbulkan gelombang kecemasan, wajar bila masyarakat bersuara.

    Menanggapi fenomena ini, Muhlis Ali, Ketua Umum Himpunan Generasi Muda Madura (HIGEMURA), angkat bicara.

    Muhlis menilai, penolakan warga Kangean adalah bentuk perlawanan atas ketidakadilan pembangunan yang telah lama dirasakan masyarakat Madura.

    “Madura ini kaya, tapi warganya tetap miskin. Infrastrukturnya rusak, saat kemarau masih banyak daerah kekurangan air bersih, dan sekolah-sekolah banyak yang rusak. Tapi di saat yang sama, eksplorasi minyak dan gas dilakukan besar-besaran, baik di darat maupun di laut. Pertanyaannya: ke mana semua hasil itu mengalir,” tegas Muhlis, Rabu (5/11/2025).

    Muhlis bilang, komentar tersebut menampar kesadaran publik tentang ketimpangan antara potensi dan realita. Di satu sisi, Madura dikenal sebagai salah satu kawasan dengan sumber daya energi melimpah. Di sisi lain, wajah kemiskinan dan keterbelakangan masih menjadi potret sehari-hari.

    “Jalan-jalan rusak, jembatan tak terawat, dan pelayanan publik terbatas menjadi pemandangan yang seolah lumrah,” bebernya

    Lebih dari itu, sambung Muhlis, warga Madura juga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan besar yang menyangkut tanah dan laut mereka. Perusahaan datang membawa izin dari pusat, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

    “Ini bukan semata soal eksplorasi, tapi soal martabat. Jangan jadikan Madura hanya sebagai ladang eksploitasi sumber daya, sementara rakyatnya dibiarkan tertinggal,” lanjut Muhlis Ali.

    Suara penolakan dari Kangean bukan sekadar protes emosional, melainkan jeritan yang lahir dari rasa dikhianati oleh janji pembangunan yang tak kunjung datang. Selama puluhan tahun, lanjut Muhlis, Madura telah menyumbang banyak bagi pundi-pundi energi nasional, namun tidak mendapatkan bagian yang layak dari kemakmuran itu.

    “Masyarakat menuntut agar pemerintah benar-benar hadir, tidak hanya melindungi kepentingan korporasi, tetapi juga memastikan hak-hak masyarakat lokal terjamin. Eksplorasi boleh saja dilakukan, namun harus transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kelestarian alam serta kesejahteraan warga,” ujarnya.

    Muhlis Ali menambahkan, pada akhirnya, bagi masyarakat Kangean, laut bukan hanya soal ekonomi, melainkan soal kehidupan. Dan kehidupan tidak bisa digantikan dengan janji investasi yang hanya meninggalkan luka. (yog/ian)

  • KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    KNPI Pamekasan Ajak Pemuda Jadi Motor Perubahan di Era Digital

    Pamekasan (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pamekasan periode 2025–2028 mengajak seluruh organisasi kepemudaan di wilayah setempat untuk menjadi motor penggerak perubahan menuju masa depan yang lebih baik.

    Ketua DPD KNPI Pamekasan, Haidar Ansori, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menghadirkan organisasi yang aktif dalam pemberdayaan pemuda.

    “Ke depan kami akan hadir sebagai wadah bagi pemuda-pemudi di Pamekasan. Kami komitmen memberikan edukasi dan pelatihan hingga uji mental bagi pemuda di Pamekasan,” ujar Haidar, Rabu (5/11/2025).

    Menurutnya, banyak pemuda di Pamekasan yang memiliki potensi besar namun belum tergali optimal. Potensi itu perlu dikembangkan, terutama di tengah kemajuan informasi dan teknologi di era digital.

    “Di era digital seperti saat ini, sebagian besar pemuda bisa memanfaatkan platform media sosial. Sehingga sangat penting sekiranya diberikan bekal positif melalui program edukasi maupun pelatihan bagaimana bermedsos yang baik, dan tentunya dapat menguntungkan bagi para pemuda,” katanya.

    Haidar juga menekankan pentingnya peran pemuda dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, digitalisasi hingga penguatan karakter bangsa. “Maka dari itu, mari kita menjadi motor perubahan untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

    Ia menambahkan, KNPI Pamekasan akan terus membangun sinergi lintas organisasi agar gerakan kepemudaan semakin solid. “Ke depan kami juga komitmen membangun sinergi lintas organisasi, sekaligus menjadikan organisasi kepemudaan semakin solid. Bersinergi bersama pemerintah maupun dunia usaha, serta kembali menghidupkan budaya gotong royong di tengah derasnya perubahan zaman,” pungkasnya.

    Diketahui, Haidar Ansori bersama jajaran DPD KNPI Pamekasan periode 2025–2028 resmi dilantik oleh DPD KNPI Jawa Timur di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jalan Jokotole 282 Pamekasan, Jumat (31/10/2025). Haidar terpilih secara aklamasi sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-9 KNPI Pamekasan di Ballroom Hotel Cahaya Berlian, Jalan Raya Panglegur 69–71 Pamekasan, Rabu (19/2/2025). [pin/beq]

  • Nelayan Ditangkap, Warga Geruduk Polsek Kangean, Bakar Mess Kontraktor

    Nelayan Ditangkap, Warga Geruduk Polsek Kangean, Bakar Mess Kontraktor

    Sumenep (beritajatim.com) – Situasi di Pulau Kangean, Sumenep, Madura memanas pada Selasa (04/11/2025) malam.

    Setelah ratusan warga menggeruduk Polsek Kangean buntut dari penangkapan enam nelayan oleh kepolisian, massa bergeser ke ‘waterpark’ dan mess milik salah satu anggota DPRD Sumenep

    Massa semakin tidak terkendali. Mereka memecahkan kaca dan berakhir dengan pembakaran waterpark dan mess.

    Selama ini, mess tersebut ditempati karyawan kontraktor (pihak ketiga) Kangean Energy Indonesia yang melakukan uji seismik di Pulau Kangean. Beruntung saat kejadian pembakaran tersebut, mess dalam keadaan kosong.

    Manajer Public and Government Affairs (PGA) KEI, Kampoi Naibaho mengaku menyerahkan sepenuhmya kasus pembakaran tersebut ke aparat kepolisian.

    “Ini sudah ranahnya aparat keamanan karena ini aksi anarkis. Kami menyerahkan sepenuhnya ke kepolisian,” katanya singkat.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa itu diawali ketika aparat keamanan menangkap para nelayan, karena diduga menjadi provokator dalam aksi pengusiran kapal induk milik KEI yang melakukan uji seismik di perairan Kangean. Keenam nelayan itu informasinya juga membawa senjata tajam saat berada di laut.

    Kabar penangkapan enam warga itu diduga kuat menjadi pemicu kemarahan warga. Mereka mendatangi Polsek Kangean. Namun setelah dijelaskan bahwa nelayan yang ditangkap itu sudah dilepaskan, warga berangsur meninggalkan Polsek.

    Tiba-tiba, tanpa dikomando, masyarakat justru bergerak ke waterpark mess tersebut dan meluapkan kemarahan dengan membakar bengunan itu.

    Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast, S.I.K membenarkan ada masyarakat yang ditangkap karena sebelumnya telah mengusir dan menyerang kapal yang sedang survei seismik dengan menggunakan senjata tajam serta kembang api.

    “Sekelompok massa sempat ke Polsek mencari petugas gabungan TNI-POLRI yang sempat mengamankan warga  yang menyerang kapal survei seismik,” kata Kombes Jules Abraham Abast.

    Namun setelah dijelaskan oleh Kapolsek bahwa masyarakat yang diamankan sudah dipulangkan dan berjanji tidak melakukan tindakan anarkis lagi maka masyarakat kemudian meninggalkan Polsek Kangean

    Setelah dari Polsek kemudian ke tempat wisata yang merupakan milik salah satu anggota DPRD Sumenep yang diduga merupakan tokoh pendukung survei seismik dan melakukan pembakaran bagian depan tempat wisata dan memecahkan kaca.(tem/uci/ted)

  • Sempat Kabur, Spesialis Curanmor Asal Madura Dibekuk Polisi Gresik

    Sempat Kabur, Spesialis Curanmor Asal Madura Dibekuk Polisi Gresik

    Gresik (beritajatim.com) – Pelarian Hotib (28), warga Desa Rabesan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, akhirnya terhenti di Kota Denpasar, Bali. Pria ini merupakan pelaku spesialis pencurian sepeda motor (curanmor) yang diringkus Tim Resmob Satreskrim Polres Gresik setelah tujuh bulan dalam pelarian.

    Kasus ini bermula pada 2 April 2025, saat korban Nur Chabibah (20), warga Jalan Sunan Giri, Gresik, mendatangi rumah teman ibunya dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat W 6602 AS. Motor tersebut dikunci setir dan diparkir di depan rumah. Namun, ketika korban hendak pulang, motornya sudah raib.

    Korban kemudian melapor ke Polsekta Gresik, dan dari hasil pemeriksaan serta rekaman kamera CCTV, diketahui bahwa motornya dicuri oleh seseorang. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materi sekitar Rp10 juta.

    Setelah melakukan penyelidikan intensif, tim Resmob yang dipimpin Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan akhirnya mendapatkan informasi keberadaan pelaku di Jalan Raya Sedap Malam, Denpasar, Bali.

    Tanpa membuang waktu, polisi langsung menuju lokasi dan berhasil membekuk Hotib yang saat itu menyamar sebagai pekerja proyek pembangunan rumah.

    “Dari hasil interogasi awal, pelaku mengakui perbuatannya mencuri motor milik korban,” ujar Ipda Andi Muh Asyraf Gunawan, Selasa (4/11/2025).

    Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku telah menjual motor hasil curiannya ke daerah Sampang, Madura, dan menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Pelaku sudah kami jebloskan ke penjara setelah menjalani pemeriksaan. Kasus curanmor ini akan kami kembangkan lagi karena tidak menutup kemungkinan ada jaringan lain yang terlibat,” tambah Ipda Andi.

    Kini, polisi masih menelusuri kemungkinan pelaku lain yang terlibat dalam jaringan pencurian kendaraan bermotor lintas daerah tersebut. [dny/but]

     

     

  • Mari Bertepuk Tangan! RI Tak Lagi Terima Garam Impor di 2027

    Mari Bertepuk Tangan! RI Tak Lagi Terima Garam Impor di 2027

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah menargetkan program swasembada garam pada tahun 2027 mendatang. Pada saat itu, Indonesia tak lagi mengimpor garam baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi.

    Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan lebih dari 54.000 kilometer garis pantai atau menjadi negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Namun, ironisnya, negeri ini masih harus mengimpor garam dalam jumlah besar setiap tahun. Padahal, air laut yang menjadi bahan baku utama garam begitu melimpah dan tersedia di hampir semua wilayah pesisir.

    Garam bukan sekadar bumbu dapur. Komoditas ini menjadi bahan baku penting dalam berbagai sektor industri, mulai dari pangan, farmasi, kosmetik, petrokimia, hingga pengeboran minyak.

    Kebutuhan garam nasional saat ini sekitar 4,5 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, sekitar 3,7 juta ton dibutuhkan untuk industri dan sisanya untuk konsumsi rumah tangga. Indonesia sejauh ini sudah berhasil memenuhi kebutuhan garam konsumsi yang jumlahnya di kisaran 500 ribu ton hingga 700 ribu ton per tahun.

    “Tetapi garam itu mungkin 70% masih impor khususnya adalah industri aneka pangan, farmasi dan CAP (Chlor Alkali Plant) itu 100% impor,” ungkap Trenggono dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia dikutip Selasa (4/11/2025).

    Produksi garam dalam negeri yang belum mampu mencukupi permintaan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas mulai menjadi perhatian pemerintah. Presiden Prabowo Subianto berani mencanangkan program Swasembada Garam tahun 2027 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Aturan ini menggantikan Perpres 126 Tahun 2022.

    “Presiden punya program swasembada garam masuk dalam salah satunya, kita teliti dan paham betul harusnya bisa kita lakukan itu, Presiden kita ajukan dan Presiden minta agar bisa swasembada. Saya sampaikan ke beliau akhir 2027 harusnya sudah bisa,” bebernya.

    “Karena kita lihat garam konsumsi dari masyarakat itu tak ada isu, itu garam konsumsi biasa. Yang menjadi isu untuk industri aneka pangan, CAP seperti industri kaca dan garam untuk kepentingan farmasi itu memiliki kriteria dan syarat (serta) kualitas yang ketat. Lalu kita bikin ini masa tidak bisa jadi ini yang harus dibangun,” imbuhnya.

    Hadirnya Perpres 17 Tahun 2025 tidak sebatas untuk mewujudkan swasembada garam nasional, melainkan meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri, serta melanjutkan pembangunan usaha pergaraman nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

    Fokus pemerintah di tahun 2025 dalam mewujudkan swasembada garam, yakni memperkuat produksi Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yang tersebar di 10 provinsi Indonesia, melalui skema intensifikasi dan ekstensifikasi. Adapun wilayah SEGAR meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Aceh.

    Program intensifikasi menyasar lahan tambak garam yang sudah ada, melalui intervensi teknologi produksi serta penyediaan prasarana dan sarana usaha pergaraman. Dari hasil pemetaan, terdapat total 13.100 hektare lahan tambak garam yang dapat dikonversi menjadi lahan intensifikasi dengan produktivitas 120 ton hingga 150 ton/hektare.

    Sedangkan ekstensifikasi berupa pengembangan lahan tambak baru, maupun penyediaan lahan tambak untuk memproduksi garam. Pelaksanaan program tadi tidak semata dilakukan oleh pemerintah tapi juga bisa bekerja sama dengan entitas usaha maupun penanam modal.

    Keunggulan program ekstensifikasi yakni waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan relatif singkat dibandingkan dengan pembangunan pabrik garam. Produktivitasnya pun tinggi, yaitu mencapai 150 ton hingga 220 ton/Ha.

    Skema ekstensifikasi akan diimplementasikan KKP dengan membangun modeling garam di Nusa Tenggara Timur yaitu di Rote Ndao tahun ini. Pemilihan NTT karena kondisi air lautnya baik, didukung iklim musim panas yang panjang sehingga cocok untuk memproduksi garam. Serta kemampuan masyarakat setempat untuk mengolah garam.

    “(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton,” sebutnya.

    Strategi lain yakni membangun pabrik garam yang dilengkapi teknologi vacuum salt. Produksi garam bisa dilakukan sepanjang tahun dan tidak lagi bergantung pada sinar matahari. Garam yang dihasilkan mengandung NaCL di atas 99%, dengan produktivitas tinggi mencapai 220 ribu ton per tahun.

    Diharapkan dengan sejumlah strategi yang disiapkan bisa menekan tantangan di lapangan seperti perubahan iklim, yang berdampak pada salinitas dan produksi garam, serta kurangnya infrastruktur dan teknologi modern dalam proses pemenuhan kebutuhan garam.

    Foto: Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Penampakan calon tambak garam raksasa RI di Rote Ndao, NTT. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    ‘Danau Laut Mati’ Rote Ndao Jadi Penopang Swasembada Garam 2027

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak awal tahun mulai membidik beberapa lokasi untuk membangun sentra produksi garam Indonesia. Selain berharap pada Pulau Madura, KKP akhirnya menemukan lahan ‘raksasa’ garam di Indonesia. Lokasinya di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) tambak garam raksasa dibangun di atas lahan 1.193 hektare, bagian dari pengembangan tahap pertama.

    “Kita sudah punya lokasi di Pulau Rote sangat bagus sekali di situ ada ‘Danau Mati’ air laut yang salinitasnya sangat tinggi. Kalau dikembangkan jadi industri besar bisa setahun dengan garam yang diproduksi Dampier (Dampier Salt) di Australia dan menurut perhitungan kita bisa desain itu 2 tahun sudah bisa produksi,” tutur Trenggono.

    Rote Ndao bukan hanya kabupaten biasa, lokasinya berada di pulau terluar dan paling selatan di Indonesia. Letaknya berbatasan langsung dengan perairan Australia, dan kini ditunjuk sebagai pusat produksi garam nasional, bagian dari upaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027 mendatang.

    Tambak garam di sini tidak main-main. K-SIGN akan dibangun di atas total lahan 13.869 hektare, yang dibagi menjadi 10 zona berdasarkan topografi dan morfologi wilayah. Proyek ini juga terbagi ke dalam tiga tahap pembangunan.

    Tahap pertama mencakup lahan seluas 1.193 hektare, dimulai pada tahun 2025 ini dengan anggaran sebesar Rp749,91 miliar. Tahap kedua akan dilanjutkan pada tahun 2026 seluas 9.541 hektare dengan dana Rp853,11 miliar, dan tahap ketiga seluas 3.135 hektare di 2027. Jika sesuai rencana, pembangunan tahap awal rampung akhir 2025, dan produksi perdana dimulai Maret 2026.

    “(Kapasitas Produksi) bisa sampai 3,5 juta ton. Madura karena dia masih semi tradisional dan kualitas air laut tidak sebagus NTT, untuk konsumsi sudah cukup. Kalau di sana panasnya bisa sampai 8 bulan, kalau di Madura 6 bulan. Kalau dari lihat dari sisi kejernihan air laut wilayah NTT sudah bisa dilakukan,” jelas Trenggono.

    Sementara di kesempatan berbeda, Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose mengatakan dengan dibukanya lahan K-SIGN Rote Ndao maka produksi garam di 2027 diperkirakan mencapai 5 juta ton. Selain Rote Ndao, PT Garam juga akan terus menggenjot produksi garam dengan cara mempercepat digitalisasi tambak, mekanisasi proses, serta peningkatan utilitas pabrik. Termasuk pembangunan Pabrik Segoromadu 2 dengan kapasitas 80.000 ton per tahun untuk memperkuat rantai pasok garam industri nasional.

    Lalu PT Garam juga akan melakukan ekstensifikasi dan optimalisasi aset yang dilakukan dengan optimalisasi lahan eksisting di Bipolo (NTT). PT Garam memperkenalkan penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression (MVR) di Manyar, Gresik, guna meningkatkan efisiensi dan kualitas.

    “Transformasi ini bukan sekadar wacana, melainkan kerja nyata agar garam Indonesia mandiri, berkualitas dunia, dan berdaya saing global,” tegas Abraham.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Peringatan Hari Jadi Ke-495, Bupati Pamekasan: Bahasa dan Budaya Fondasi Peradaban

    Pamekasan (beritajatim.com) – Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman menegaskan bahasa dan budaya sebagai fondasi peradaban yang harus dirawat dan dilestarikan guna menjaga jati diri yang membanggakan.

    Hal tersebut disampaikan dalam upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Jadi Ie-495 Pamekasan, di Lapangan Nagara Bhakti Kompleks Mandhapa Aghung Ronggosukowati, Jl Pamong Praja Nomor 1 Pamekasan, Senin (3/11/2025).

    Terlebih dalam prosesi upacara yang mengusung tema ‘Bangkit Bersama untuk Pamekasan Maju’, juga menggunakan bahasa Madura halus sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas daerah, sekaligus melestarikan budaya lokal di wilayah setempat.

    “Peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memahami sejarah sekaligus mengambil hikmah dibalik sejarah. Artinya hari jadi ini mengingatkan kita agar tidak melupakan sejarah, karena di dalamnya banyak pelajaran yang bisa menjadi panduan bagi masa depan,” kata Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman.

    Di antara poin sejarah yang dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran, yakni bahasa daerah yang memiliki peran penting dalam menjaga jati diri masyarakat. “Bahasa Madura adalah bagian dari identitas kita, jika bahasa ini ditinggalkan pepahan identitas itu juga akan hilang,” ungkapnya.

    “Bahkan Pamekasan juga menjadi salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia, yang mendapatkan apresiasi pemerintah pusat karena konsisten melestarikan bahasa daerah, yaitu bahasa Madura,” sambung Kholilurrahman.

    Bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga mengimbau sekaligus mengajak masyarakat agar tidak kehilangan karakter budaya di tengah arus globalisasi. “Perlu kita ketahui bersama bahwa bahasa dan budaya merupakan fondasi peradaban yang harus senantiasa kita rawat,” tegasnya.

    “Oleh karena itu, kami sangat berharap pada peringatan Hari Jadi Ke-495 ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, serta menjadikan pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan Pamekasan berkelanjutan,” pungkasnya. [pin/suf]