Xcloud.id

kab/kota: Madura

  • Mayat Bayi Membusuk Ditemukan dalam Sebuah Kamar Kos Kangean Sumenep

    Mayat Bayi Membusuk Ditemukan dalam Sebuah Kamar Kos Kangean Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Warga Desa/ Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat bayi di dalam sebuah tas. Bayi itu diketahui bernama Asyifa Lailatul Aulia (11 bulan).

    “Tas berwarna putih kombinasi hitam itu ada di dalam sebuah kamar kos di Desa Arjasa. Mayat bayi di dalam tas itu ditemukan sudah membusuk,” kata Kasi Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti S, Rabu (03/09/2025).

    Peristiwa tersebut terungkap dari laporan Buatun (70), warga Desa Duko, Kecamatan Arjasa, yang juga merupakan nenek dari bayi yang ditemukan meninggal itu. Ia dihubungi oleh pemilik kos-kosan dan meminta agar barang-barang di kamar kos menantunya atas nama ST. Kholila Oktovia segera diambil.

    “Menurut keterangan pemilik kos, di kamar menantu Buatun ini sudah lama kosong. Selain itu tercium bau menyengat dari dalam kamar,” ungkap Widiarti.

    Ternyata saat kamar dibuka, bau menyengat itu berasal dari sebuah tas. Ketika dibuka, berisi mayat bayi yang sudah membusuk. Mayat bayi itu dimasukkan ke dalam plastik.

    Polisi pun langsung melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa tas, baju bayi, selimut, sarung, dan plastik hitam. Kemudian membawa jenazah bayi ke Rumah Sakit Abuya Kangean untuk dilakukan pemeriksaan medis.

    “Hingga saat ini, jasad bayi masih berada di rumah sakit dan penyebab pasti kematian masih menunggu hasil pemeriksaan dokter,” ungkap Widiarti.

    Sementara di medsos, ramai beredar kabar bahwa bayi itu dimutilasi, karena saat ditemukan berupa potongan tubuh. Namun Widiarti membantah kabar itu.

    “Kabar di medsos yang mengatakan bayi itu dimutilasi, tidak benar. Yang benar, mayat bayi itu ketika ditemukan dalam keadaan membusuk,” terangnya. (tem/ian)

  • 3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    3 Tuntutan Demo Mahasiswa di DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Tiga poin tuntutan disampaikan mahasiswa lintas organisasi dalam demonstrasi Aliansi Mahasiswa Pamekasan, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Massa gabungan dari organisasi mahasiswa di Pamekasan, meliputi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    Aksi tersebut dimulai dengan formasi long march dari area monumen Arek Lancor, menuju Kantor DPRD Pamekasan, Jl Kabupaten 107 Pamekasan, guna menyampaikan aspirasi kepada legislatif di gedung wakil rakyat.

    Aspirasi tersebut dituangkan dalam 3 poin tuntutan, meliputi poin dukungan pengesahan Rencana Undang-Undang (RUU) perampasan aset, menolak kenaikan tunjangan bagi DPR RI, serta proses hukum bagi driver ojol (Almarhum Affan Kurniawan) berlaku adil dan transparan.

    Dalam kesempatan tersebut, massa secara bergantian melakukan orasi di depan gedung dewan untuk menyampaikan aspirasi yang dinilai sangat berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sekaligus meminta respon cepat dari para wakil rakyat.

    Ratusan massa langsung ditemui sejumlah legislator, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur bersama jajaran pimpinan, termasuk sejumlah anggota wakil rakyat di wilayah setempat.

    “Aspirasi yang disampaikan adik-adik mahasiswa sekalian yang berisi tiga poin tuntutan, ketiganya kami sepakat dan akan kami sampaikan secara langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Ali Masykur.

    Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pamekasan, juga mendukung secara langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi. “Aspirasi yang disampaikan adik-adik sekalian, juga kami rasakan sebagai wakil rakyat, dan kami akan menyampaikan aspirasi ini secara langsung,” ungkapnya.

    Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam yang menegaskan komitmen untuk selalu bersama bersama mahasiswa dan masyarakat, terlepas dari adanya fenomena yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

    “Kami bersama rakyat, dan kami bersama mahasiswa. Insya’ Allah niat dan visi misi kita semua sama mendukung kesejahteraan rakyat,” tegas politisi muda Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pamekasan.

    Pasca menerima aspirasi dalam bentuk tuntutan dari massa aksi yang dilakukan dengan cara duduk bersama di depan gedung DPRD Pamekasan, akhirnya massa membubarkan diri sekalipun dengan tertib. [pin/ian]

  • ESDM Bidik 1 GW PLTS Atap Terpasang Tahun Ini

    ESDM Bidik 1 GW PLTS Atap Terpasang Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan realisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap mencapai 538 megawatt peak (MWp) per Juli 2025.

    Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menuturkan, realisasi terpasang PLTS atap sebesar 538 MWp itu dipasang oleh 10.882 pelanggan PT PLN (Persero) seluruh Indonesia.

    Pihaknya pun membidik kapasitas terpasang PLTS atap bisa mencapai 1.000 MWp atau 1 gigawatt peak (GWp) pada akhir tahun ini. Feby optimistis target itu bisa tercapai.

    Sebab, dia mengklaim saat ini masih ada antrean pengajuan pemasangan PLTS atap kepada Kementerian ESDM.

    “Karena ini cukup banyak yang masih berada di pipeline yang masih dalam proses penyelesaian, mudah-mudahan harapan kami di tahun ini untuk PLTS atap mencapai 1 GW,” ucap Feby dalam Media Briefing Indonesia Solar Summit 2025 yang disiarkan secara daring, Selasa (2/9/2025).

    Feby menuturkan, Kementerian ESDM telah menetapkan kuota kapasitas PLTS atap sebanyak 2 GW sampai 2028 mendatang. Adapun, alokasi terbanyak adalah untuk Jawa, Madura, dan Bali, yakni sebesar 1,85 GW.

    Kemudian, diikuti Kalimantan sebesar 104 MW. Lalu, untuk Pulau Sumatra dialokasikan sebanyak 95 MW, Sulawesi 17 MW, serta Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara 7 MW.

    Feby pun menyebut, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni mencapai 3.294 GW atau setara 3,29 terawatt (TW). Oleh karena itu, dia berharap tahun ini menjadi momen 1 GW pertama soal pemanfaatan energi surya di Tanah Air, baik lewat PLTS atap maupun PLTS terapung.

    “Pemerintah berupaya terus bisa mendorong agar program-program ke depan ini bisa mempercepat pengembangan energi surya,” kata Feby.

    Asal tahu saja, pemerintah mulai menempatkan energi surya sebagai strategi penting untuk penurunan emisi dan pemenuhan kebutuhan energi di tingkatan nasional, daerah maupun industri.

    Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan kapasitas PLTS sekitar 17,1 GW. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga meluncurkan program 100 GW PLTS yang dikembangkan secara tersebar di desa-desa.

  • Aliansi Mahasiswa Demo DPRD Pamekasan

    Aliansi Mahasiswa Demo DPRD Pamekasan

    Pamekasan (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pamekasan, berujukrasa ke Gedung DPRD Pamekasan, Jl Kabupeten 107 Pamekasan, Selasa (2/9/2025).

    Aliansi mahasiswa Pamekasan, terdiri dari dari mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, IMM, PMII, serta elemen mahasiswa dari Universitas Madura (UNIRA) yang tergabung dalam Kabinet Angkara.

    “Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa yang berakar pada perjuangan rakyat, kami aliansi mahasiswa Pamekasan, memandang bahwa sikap kritis dan konsisten perlu ditunjukkan ahat pemerintah dan seluruh penyelenggara negara tidak abai terhadap jeritan rakyat,” kata Ketua PC PMII Pamekasan, Homaidi.

    Pihaknya menilai aksi tersebut dilakukan sebagai ikhtiar seiring dengan adanya gelombang keresahan masyarakat. “Terdapat beragam kebijakan yang dilakukan justru sangat meresahkan dan sangat tidak berpihak kepada masyarakat, hal ini jelas sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.

    “DPRD saat ini bukan lagi sebagai perwakilan rakyat, tetapi justru menjadi pengkhianat rakyat, terlebih dengan pola kebijakan yang dilakukan, termasuk tindakan aparat penegak hukum justru mencederai nilai demokrasi, dan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan Ketua GMNI Pamekasan, Suhada’ yang menyampaikan kondisi rakyat sedang tidak baik-baik saja. “Percuma kita menyampaikan aspirasi, tetapi mereka justru enak-enak berada di ruang ber-AC dan enggan menemui kami,” tegasnya.

    “Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen dan tanggungjawab sebagai kaum intelektual, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai perwakilan rakyat, DPRD harus benar-benar mewakili rakyat,” pungkasnya. [pin]

    Berikut Tuntutan Aliansi Mahasiswa Pamekasan:
    1. DPRD Pamekasan menyampaikan aspirasi dan rekomendasi terhadap pemerintah pusat agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset
    2. DPRD Pamekasan harus menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar tidak menaikkan tunjangan DPR RI dengan kondisi ekonomi negara yang sedang tidak baik
    3. Menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar proses hukum kepada oknum yang melakukan tindakan represif kepada pejuang demokrasi yang mengakibatkan driver ojol gugur di Medan perjuangan dilakukan secara adil dan transparan.

  • Demi Hadiri Haul Mbah Hamid, Ratusan Warga Madura Melaut 4 Jam di Selat Madura Menuju Pasuruan Surabaya 1 September 2025

    Demi Hadiri Haul Mbah Hamid, Ratusan Warga Madura Melaut 4 Jam di Selat Madura Menuju Pasuruan Surabaya 1 September 2025

    Demi Hadiri Haul Mbah Hamid, Ratusan Warga Madura Melaut 4 Jam di Selat Madura Menuju Pasuruan
    Tim Redaksi
    PASURUAN, KOMPAS.com
    – Sebanyak 105 warga dari Pulau Gili Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, tiba di Kota Pasuruan untuk mengikuti haul ke-44 KH Abdul Hamid (Mbah Hamid) pada Senin (01/09/2025).
    Mereka menempuh perjalanan laut selama 4 jam di tengah angin kencang di Selat Madura.
    Setibanya di Pelabuhan Pasuruan, aparat kepolisian dari satuan Polairud mengawal Kapal Layar Motor (KLM) Sampoernani Baru dan Pandanwangi yang mengangkut rombongan tersebut.
    Dengan sangat hati-hati, perahu yang biasanya digunakan untuk menangkap ikan itu mendekati dermaga.
    Satu per satu, penumpang, termasuk anak-anak, turun dari kapal.
    Mahmud, salah satu warga yang ikut dalam rombongan, mengungkapkan rasa leganya setelah tiba di Kota Pasuruan.
    “Alhamdulillah sudah tiba, tadi angin memang sedikit kencang tapi selalu berdoa agar perjalanan kami selamat,” ujarnya.
    Kasat Polairud Polres Pasuruan Kota, AKP Edy Suseno, menjelaskan bahwa kedatangan jemaah haul Mbah Hamid melalui jalur laut hampir terjadi setiap tahun.
    Pihaknya selalu memantau cuaca dan kondisi laut dengan menyiagakan dua kapal untuk mengawal kapal para jemaah, yaitu Kapal Polisi X-1048 dan KP X-1003.
    “Sejak pagi, kapal rombongan itu berangkat sudah memberitahukan sebelumnya. Jadi kami siap untuk mengawal saat mau masuk pelabuhan,” ujarnya.
    Edy juga menekankan pentingnya keselamatan saat kembali ke Sampang.
    Pihak Satuan Polairud mengimbau agar penumpang tetap memperhatikan cuaca, kondisi laut, dan keamanan kapal.
    Haul Mbah Hamid merupakan agenda tahunan yang selalu dihadiri ribuan umat Muslim dari luar Pasuruan.
    Rangkaian acara haul ke-44 berlangsung sejak 31 Agustus hingga 2 September 2025.
    Puncak acara berupa pembacaan Maulid Nabi dan ceramah agama yang akan dilaksanakan pada Selasa (02/09/2025) pagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

    Kapolres Sumenep Tandatangani Tuntutan Mahasiswa Cipayung Plus

    Sumenep (beritajatim.com) – Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda akhirnya keluar menemui mahasiswa Cipayung Plus yang menggelar aksi solidaritas di depan Mako Polres, Jl. Urip Sumoharjo Sumenep, Senin (01/09/2025).

    Saat keluar dari Mako, para mahasiswa meminta agar Kapolres naik ke atas mobil pick up berisi sound yang digunakan untuk orasi. Ketika Kapolres memenuhi keinginan mahasiswa dan naik ke bak belakang pick up, spontan tepuk tangan dari para pendemo riuh bergema.

    Korlap aksi pun membacakan beberapa poin tuntutan mereka di hadapan Kapolres. Diantaranya, kepolisian harus bertanggungjawab terhadap keluarga Affan, pengemudi ojek online yang meninggal akibat dilindas ‘rantis’ Brimob.

    Selain itu, mahasiswa meminta agar Kapolres melakukan reformasi di tubuh jajaran Polres Sumenep. Tuntutan lain, Kapolres harus menjamin tidak ada upaya kekerasan terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.

    Menanggapi itu, Kapolres Sumenep mengaku pada intinya sepakat dengan tuntutan mahasiswa. Untuk tuntutan agar polisi bertanggungjawab terhadap kehidupan keluarga Affan, menurut Kapolres, sudah ada janji dari Kapolri dan Presiden Prabowo, akan bertanggungjawab terhadap keluarga Affan.

    Sedangkan untuk reformasi di tubuh Polres Sumenep, Kapolres mengaku selalu menekankan pada anggota agar bersikap profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

    “Setiap apel, saya selalu bilang ke anggota, berbuat baiklah di setiap kesempatan. Biar saja orang menilai sendiri,” ujarnya.

    Sedangkan untuk penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa, menurut Kapolres, selama ini pihaknya tidak pernah tidak memberikan ijin bagi yang mengajukan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi.

    “Kami selalu memberi ijin. Kami kawal. Kami jaga. Bahkan kalau ada yang menyampaikan aspirasi, kami cari sampai ada yang bersedia menerima atau menemui. Misalnya seperti kemarin, ada aksi ke DPRD. Kami berusaha menghubungi supaya anggota dewan ada yang menemui. Akhirnya kemarin Ketua Dewan datang, menemui pendemo,” paparnya.

    Karena merasa sepakat dengan tuntutan mahasiswa, Kapolres pun bersedia membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan tersebut, disambut tepuk tangan para pengunjuk rasa. Usai Kapolres menandatangani tuntutan, mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib.

    Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjuk rasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melalukamln atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura.

    Aliansi Cipayung Plus tersebut terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

    Korlap aksi, Khoirus Sholeh, mengatakan aksi itu merupakan bentuk solidaritas kemanusiaan salah satunya atas kematian afan kurniawan, pengemudi ojek online. (tem/ian)

  • Viral Polisi Amankan Logo PKI dan Puluhan Bom Molotov, Barang Bukti Aksi Demo di DPRD Kaltim

    Viral Polisi Amankan Logo PKI dan Puluhan Bom Molotov, Barang Bukti Aksi Demo di DPRD Kaltim

    GELORA.CO –  Viral polisi menunjukkan botol bir mahal dan logo PKI yang menjadi barang bukti dalam kasus empat mahasiswa Program Studi Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) yang dituduh memiliki bom molotov.

    Seperti diketahui, pada Minggu (31/8/2025) malam, Polresta Samarinda mengamankan 22 mahasiswa FKIP Unmul terkait dugaan pembuatan bom molotov.

    Empat di antaranya diperiksa secara lebih intensif yakni MZ, MH, MAG, dan AR. Pengamanan dilakukan di kawasan Jalan Banggeris, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda.

    Selain memeriksa mahasiswa, polisi juga mengamankan 27 bom molotov dan atribut bergambar Partai Komunis Indonesia (PKI) yang ditemukan di area kampus.

    Barang-barang tersebut diduga akan digunakan sebagai atribut aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kaltim, Senin (1/9/2025). Dari video yang beredar di Twitter atau X, polisi juga menyita sekitar empat botol bir mahal bermerek Bali Hai. Bir ini pun sontak menjadi perhatian netizen.

    Beberapa menganggap penungkapan barang bukti ini terlalu mencurigakan.

    “Siapaa juga yang ngegambar PKI. Ah elah, repot amat. Tinggal donlot aja wkwk,” timpal akun lainnya.

    “Kemahalan pak, birnya. Lain kali pake bukti miras murah ae. Gen Z gak ada duit.”

    “Mereka ni ga pernah ada upgrade version soal isu2 gini apa ya… Tahun 2025 isunya masih asing lah pki lah… BASI!!!” ulas akun lain.

    Baca Juga: Pasar Senen Bangkit! Aktivitas Kembali Normal Pasca Kerusuhan Mako Brimob

    “Lucu banget, pak. Lagian logo buat apa dulu itu?” seloroh akun lainnya.

    Namun, ada pula yang meminta untuk aparat agar menggunakan momen ini untuk memperbaiki diri. “Terlepas dari barbuk dan penangkapan, ada baiknya polisi juga intrsopeksi.”

    Sebagai informasi, Bali Hai merupakan merek bir premium yang ada di Indonesia. Bir ini bahkan telah diperjualbelikan di luar negeri.

    Bali Hai Premium adalah Munich Lager yang diseduh dengan malt Eropa dua baris yang menyegarkan langit-langit mulut, dengan rasa yang bersih dan renyah serta dipuncaki oleh hop aromatik, memberikan nuansa buah dan bunga. Bir ini memiliki rasa yang unik dan penuh serta akhir yang halus dan memuaskan yang menetapkan standar untuk bir premium.

    Menanggapi hal ini, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah (HMPS) telah merilis pernyataan sikap yang diunggah di akun Instagramnya.

    Organisasi tersebut membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada mahasiswa Unmul. Terkait tindakan anarkis, bom molotov, hingga lukisan PKI hingga smoke bomb merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

    Oleh sebab itu, HMPS mengecam keras segala bentuk tuduhan yang mengaitkan mahasiswa dengan anarkisme. HMPS dalam setiap gerakannya selalu berlandaskan dengan intelektual dan moral, serta menolak cara-cara kekerasan.

    Sehingga, tuduhan kepemilikan bom molotov adalah sebuah fitnah keji dan upaya sistematis untuk melakukan kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa.

    Sementara itu, terkait logo PKI yang dijadikan alat bukti, HMPS menolak adanya pendangkalan sejarah dan stigmatisasi.

    Pasalnya keberadaan logo tersebut murni bertujuan sebagai diskursus akademik dan edukasi kesejarahan bagi mahasiswa baru 2024, bukan untuk menyebarkan ideologi terlarang.

    Terkait kepemilikan smoked bomb, digunakan untuk memeriahkan acara penutupan orientasi mahasiswa baru pada 30 Agustus 2025.

    Upaya untuk mengaitkan properti dengan tuduhan anarkisme adalah bukti bahwa aparat mencari-cari kesalahan dengan narasi yang dipaksakan. Hal ini justru menjadi bentuk intimidasi yang bertujuan menciptakan citra buruk bagi seluruh aktivitas mahasiswa yang legal dan sah.

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda meminta polisi segera membebaskan empat mahasiswa Unmul yang ditahan. LBH menilai penahanan tidak tepat karena para mahasiswa tidak memiliki niat untuk menyiapkan molotov dan aksi.

    Pernyataan LBH ini juga didukung oleh para netizen. Warganet membela para mahasiswa dengan menyerukan komentar yang menyasar kesalahan aparat kepolisian.

    “Udah bener narasi hantu anarko, malah hantu PKI, basi banget. Bodoh kok gak kelar-kelar. Btw itu botol mulus2 bener,” ujar seorang warganet.

    Baca Juga: Pasar Senen Bangkit! Aktivitas Kembali Normal Pasca Kerusuhan Mako Brimob

    “Nuduh PKI >Rakit Molotov >Pake botol Bali Hai, premium lagi >Polisi tolol gk tau tupoksinya apa, mana ada simpatisan marxisme belinya miras diatas 50rb? Beli tuak warung madura aja kadang kasbon,” netter lain menimpali.

    “Pokoknya kalo polisi pegang-pegang barbuk ga pake glove, itu artinya pelakunya juga mereka Ingat kasus Gamma,” timpal yang lain.

  • Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Kompetisi Pidato Bung Karno di Dapil Jatim 9 Disambut Antusias, DPRD Jatim Dorong Jadi Agenda Tahunan

    Magetan (beritajatim.com) – Kompetisi Pidato Dialektika Wajah Sang Proklamator yang digelar Merdeka Sejak Dalam Pikiran (MSDP) Movement bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono disambut antusias.

    Acara ini menjadi ruang bagi pelajar dan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan orasi dengan gaya Bung Karno yang berapi-api.

    “Luar biasa antusiasme kawan-kawan pelajar dan mahasiswa di Dapil Jatim 9 ini, dan tadi telah kita saksikan bagaimana pembacaan pidato yang luar biasa dan selamat kepada seluruh pemenang, insya Allah agenda ini akan kita buat rutin,” ujar Deni di salah satu cafe di Magetan, ditulis Senin (1/9/2025).

    Final kompetisi berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan penonton yang memenuhi ruangan. Para juara tampil percaya diri, menyuarakan pidato penuh api semangat kebangsaan ala Bung Karno.

    Menurut Deni, kegiatan ini bukan hanya lomba pidato, tetapi juga ajang refleksi sejarah dan penghormatan pada jasa pahlawan bangsa. Ia menilai kompetisi semacam ini bisa menjadi jalan membangun generasi penerus yang tangguh.

    “Kita jadikan agenda tahunan untuk menggugah semangat patriotisme dan mengenang jasa pahlawan-pahlawan bangsa kemerdekaan khususnya Bung Karno. Sehingga generasi muda ke depan bisa lebih baik, spiritnya bisa lebih menggebu-gebu untuk menjadi bangsa penerus yang lebih baik,” katanya.

    Dalam ajang ini, Aryo Jati Kusumo dari SMAN 1 Magetan berhasil meraih juara pertama berkat kepiawaiannya merangkai kata dengan lantang dan penuh keyakinan. Sorak-sorai penonton menyambutnya saat ia mengakhiri pidato dengan ekspresi yang membangkitkan semangat.

    Erin Ramadayanti dari Universitas Trunojoyo Madura yang tampil menawan dengan retorika tajam meraih juara kedua sekaligus gelar Juara Favorit. Sementara juara ketiga diraih Lusiana Setyawati dari SMAN 1 Kawedanan dengan gaya pidato penuh penghayatan.

    Ketua MSDP Movement, Lucky Setyo, menyebut lomba ini tidak hanya ajang kompetisi, melainkan sarana mengasah potensi generasi muda. Dia menilai kemampuan berpidato adalah modal penting untuk menghadapi tantangan zaman.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk menggali potensi, melatih keberanian berbicara di depan publik, serta menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi yang baik,” kata Lucky.

    Lebih lanjut, Lucky menegaskan pentingnya menanamkan nilai kepemimpinan dan semangat kebangsaan melalui kegiatan positif semacam ini. Dia berharap para peserta bisa menjadi teladan dan inspirasi bagi pemuda lainnya.

    “Pidato adalah seni menyampaikan gagasan dengan keyakinan, dan kami percaya kemampuan tersebut sangat penting dimiliki oleh generasi muda. Lomba ini menjadi ajang positif untuk menyalurkan energi kreatif sekaligus menanamkan nilai kepemimpinan, kecerdasan, serta semangat kebangsaan,” tuturnya.

    Menurut Lucky, MSDP ingin menjadikan ajang ini sebagai gerakan berkelanjutan untuk mengajak anak muda merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak.

    “Melalui ajang ini MSDP Movement ingin terus mengajak generasi muda untuk merdeka berpikir, merdeka bersuara, dan merdeka bergerak,” pungkasnya. [asg/ian]

  • Mahasiswa Cipayung Plus Tuding Ada Upaya Pemberian Uang untuk Ojol Sumenep Agar Tak Demo

    Mahasiswa Cipayung Plus Tuding Ada Upaya Pemberian Uang untuk Ojol Sumenep Agar Tak Demo

    Sumenep (beritajatim.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura saat menggelar aksi solidaritas ke Polres setempat menuding ada upaya ‘suap’ untuk membungkam suara para pengemudi ojek online (ojol).

    “Ada temuan dari pengakuan ojol, dirinya diberi sejumlah uang dengan catatan tidak boleh ikut aksi unjuk rasa,” kata Korlap aksi, Khoirus Sholeh, Senin (1/9/2025).

    Ia mengaku sangat kesal dan tidak terima dengan temuan itu. Menurutnya, itu termasuk upaya penyuapan dan pembungkaman terhadap ojol dalam menyuarakan aspirasinya.

    “Kami sangat kesal. Dan kami tidak akan tinggal diam. Jangan sampai kasus ini terulang. Karena itu, tadi kami sudah menyampaikan ke Kapolres Sumenep,” ujarnya.

    Sementara Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda saat menemui para mahasiswa mengaku tidak tahu tentang upaya suap kepada ojol berupa pemberian sejumlah uang.

    “Tidak ada upaya suap seperti itu. Kalau ingin menyampaikan aspirasi, silahkan saja. Kami tidak pernah melarang. Asalkan disampaikan dengan santun dan tertib,” tandasnya.

    Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen berunjukrasa ke Polres Sumenep. Mereka menyebut melakukan aksi atas nama Cipayung Plus Kabupaten Sumenep, Madura, yang terdiri dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU).

    Aksi tersebut merupakan aksi solidaritas atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dilindas rantis milik Brimob saat ada demonstrasi di Jakarta pada Kamis, 28 Agustus 2025. [tem/suf]

  • PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

    PDIP Minta Tunjangan Perumahan DPR dan Fasilitas di Luar Batas Disetop

    Bisnis.com, JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas di luar batas dihentikan.

    Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI MH Said Abdullah mengatakan penghentian ini untuk menjaga kepatutan dan kepekaan terhadap kondisi rakyat yang sedang dalam kondisi sulit.

    “Apakah dalam situasi seperti ini, di saat rakyat mempertanyakan kinerja DPR, mempertanyakan fungsinya sebagai aspirator, di saat perekonomian rakyat serba sulit, mereka menyabung nasib di jalanan, namun DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa,” kata Said Abdullah, Sabtu (30/8/2025).

    Menurutnya, jika ukuran ukuran etik itu bisa dijalankan oleh mayoritas anggota legislatif di DPR, tentu tidak akan lagi ada berbagai tunjangan dan fasilitas yang melampaui nilai-nilai kepatutan (etik).

    Jika tiap anggota DPR memiliki sensibilitas (empati) terhadap kehidupan rakyat yang pada umumnya masih susah, jelas Ketua Banggar DPR tersebut, maka tidak akan lagi ada berbagai fasilitas dari pajak rakyat yang berlebihan.

    Sebaliknya, jika mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan aspirasi-aspirasi rakyat, lanjut dia, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.

    “Jadi bagi Fraksi PDI Perjuangan, ketiga nilai itu menjadi penting sebab menjadi jiwa bagi gerak politik DPR. Bukan sekadar kesepakatan dan ketentuan legal formal,” tegas politisi asal Sumenep Madura itu.

    Said juga mengatakan anggota Fraksi PDI Perjuangan telah diberi peringatan untuk memiliki sense of crisis, tepo sliro, dan mawas diri.

    “Atas pertimbangan-pertimbangan di atas, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI minta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan. Dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” tutup Said Abdullah.