kab/kota: Madiun

  • Analisis Pilbup Madiun: Tumbangnya Cabup Petahana dan Faktor Penentu

    Analisis Pilbup Madiun: Tumbangnya Cabup Petahana dan Faktor Penentu

    Madiun (beritajatim.com) – Ahmad Dawami Ragil Saputro-Sandhika Ferryantiko yang dikenal dengan julukan Madiun Menyala dan Hari Wuryanto-Purnomo Hadi  atau Harmonis menjadi dua kandidat dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) Madiun 2024.

    Pasangan calon Menyala yang didukung oleh PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat. Sementara, Paslon Harmonis didukung koalisi Partai Golkar, PKB, PKS, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKN, Partai Ummat, Partai Gelora, PAN, dan PSI.

    Diketahui, Pilbup 2024 ini merupakan ajang pertarungan antara dua calon petahana. Ahmad Dawami Ragil Saputro merupakan Calon Bupati (Cabup) Petahana, yang memilih maju lagi dengan menggandeng pasangan baru, Sandhika Ferryantiko.

    Sementara, Hari Wuryanto merupakan Wakil Bupati (Wabup) dari Dawami. Di Pilbup Madiun kali ini, dia berpasangan dengan Purnomo Hadi, mantan Direktur RSUD Dolopo. menjadi rival dari Dawami.

    Usai pemungutan suara yang dilaksanakan pada 27 November 2024, Paslon Harmonis unggul versi hitung cepat (quick count) sebesar 55,42 persen. Sementara Paslon Menyala mendapat 44,56 persen.

    Namun, ini baru hasil quick count. Belum bisa menjadi legitimasi siapa menang dan kalah. Pun, hasil resmi masih menunggu rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU Kabupaten Madiun.

    Pengamat Politik Parji mengatakan, pilkada di setiap daerah memiliki karakteristik dan dinamika yang berbeda. Hal ini juga terlihat dalam Pilkada Kabupaten Madiun, di mana kontestasi politik kali ini melibatkan dua calon yang sama-sama merupakan petahana: satu sebagai bupati dan satu sebagai wakil bupati.

    Guru Besar Universitas PGRI Madiun (Unipma) itu menguraikan kemenangan dan kekalahan dalam Pilkada ditentukan oleh berbagai faktor strategis.

    Faktor Penentu dalam Kontestasi

    Menurut Parji, beberapa faktor utama yang memengaruhi hasil Pilkada meliputi:

    1. Kinerja Selama Menjabat: Reputasi dan prestasi yang diraih calon selama menjabat menjadi tolok ukur utama bagi masyarakat.

    2. Konsolidasi Tim Pemenangan dan Partai Pengusung: Soliditas tim dan dukungan partai menjadi aspek krusial dalam meraih suara.

    3. Program Strategis yang Ditawarkan: Calon yang memiliki program kerja jelas dan relevan cenderung lebih menarik simpati pemilih.

    4. Patron Politik: Dukungan dari tokoh berpengaruh, seperti Mbah Tarom dalam kasus ini, sering kali memberikan efek elektoral yang signifikan.

    5. Kekuatan Logistik: Kemampuan untuk mengelola sumber daya secara efektif juga menjadi penentu keberhasilan.

    Keunggulan Pasangan Harmonis

    Dalam analisis Parji, pasangan Harmonis dianggap lebih unggul dalam banyak aspek dibandingkan lawannya. Selama lima tahun kepemimpinan Kaji Mbing, kinerja yang ditampilkan dinilai biasa saja, sehingga tidak memberikan daya tarik yang cukup kuat bagi pemilih.

    “Selain itu, faktor calon wakil bupati menjadi salah satu poin penting. Wakil dari pasangan Harmonis dianggap lebih matang dari sisi pengalaman dan kompetensi, sehingga memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat. Dukungan patron politik dari tokoh berpengaruh seperti Mbah Tarom (Muhtarom, mantan Bupati Madiun, red) juga menjadi faktor krusial yang memperkuat posisi pasangan ini,” kata Parji, Selasa (3/11/2024)

    Dinamika Politik Lokal

    Fenomena di Kabupaten Madiun ini mencerminkan betapa kompleksnya kontestasi politik di tingkat daerah. Setiap faktor, mulai dari kinerja individu hingga kekuatan jaringan politik, saling berkontribusi menentukan hasil akhir. Parji menyebut bahwa keberhasilan pasangan Harmonis tidak hanya karena keunggulan individu, tetapi juga hasil kerja kolektif tim dan strategi yang dirancang dengan baik.

    ”Pilkada bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga refleksi dari dinamika politik lokal yang melibatkan banyak variabel,” kata Parji.

    Lebih lanjut, kemenangan pasangan Harmonis menjadi bukti bahwa konsolidasi, pengalaman, dan dukungan dari elemen strategis mampu memberikan kemenangan dalam kontestasi politik.

    “Bagi masyarakat, hasil ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi pembangunan Kabupaten Madiun ke depan,” pungkas Parji. [fiq/beq]

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kejanggalan Perolehan Suara Pilgub Jatim 2024: Tim Risma-Gus Hans Ungkap Fakta Anomali

    Kejanggalan Perolehan Suara Pilgub Jatim 2024: Tim Risma-Gus Hans Ungkap Fakta Anomali

    Surabaya (beritajatim.com) – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Gus Hans, membeberkan sejumlah anomali yang terjadi dalam perolehan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

    Hal ini diungkapkan pada Senin (2/12/2024) oleh Ketua Tim Pemenangan, Kiai Haji Imam Buchori Cholil atau yang akrab disapa Ra Imam.

    Ra Imam menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam proses pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara (TPS), khususnya terkait dengan perolehan suara pasangan calon (paslon) nomor urut 02 yang dinilai tidak masuk akal.

    “Kami menemukan sejumlah anomali di lapangan, seperti perolehan suara 100 persen untuk paslon 02 di beberapa wilayah serta tingkat partisipasi pemilih yang mencapai 100 persen dari daftar pemilih tetap (DPT),” ungkap Ra Imam.

    Temuan Kejanggalan di 2.801 TPS

    Menurut Ra Imam, timnya mencatat ada 2.801 TPS di mana tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 90 persen hingga 100 persen. Kejanggalan ini tersebar di berbagai daerah, seperti Madiun, Situbondo, Kota Kediri, dan sembilan desa di Kabupaten Sampang, Pulau Madura.

    “Di Kabupaten Sampang, khususnya di sembilan desa, jumlah kehadiran pemilih mencapai 100 persen. Hal ini cukup aneh mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut adalah perantau. Selain itu, desa-desa ini berada di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau,” papar Ra Imam.

    Lebih mencurigakan lagi, dari seluruh suara yang masuk di TPS tersebut, tidak ada satu pun suara untuk paslon 03 (Risma-Gus Hans) maupun paslon 01 (Luluk Nuh Hamidah-Lukmanul Khakim). “Bagaimana mungkin suara kami nol, padahal kami memiliki saksi dan kader partai di setiap TPS tersebut,” imbuhnya.

    Selisih Jumlah Pemilih Pilgub dan Pilbup/Pilwalkot

    Ra Imam juga menyoroti perbedaan jumlah pemilih antara Pilgub dengan Pilbup atau Pilwalkot di beberapa TPS. Ia menyebut bahwa jumlah pemilih Pilgub lebih banyak hingga selisih sekitar 20 ribu suara.

    “Ada ketidaksesuaian data antara pemilih Pilgub dan pemilih Pilbup atau Pilwalkot. Misalnya, di TPS tertentu, jumlah pemilih yang memilih gubernur lebih banyak dibandingkan pemilih bupati atau wali kota. Selisih ini mencapai 20 ribu suara,” tegasnya.

    Indikasi Pelanggaran dan Tindak Lanjut

    Ra Imam menduga bahwa temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pilgub. Ia meminta pihak terkait untuk segera melakukan investigasi mendalam. “Jika suara paslon 03 maupun paslon 01 nol, artinya ada yang tidak beres. Kami mendorong Bawaslu dan KPU untuk mengusut tuntas kejanggalan ini,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Pilgub Jawa Timur 2024 diikuti oleh tiga pasangan calon: Luluk Nuh Hamidah-Lukmanul Khakim (01) yang diusung oleh PKB, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak (02) dari KIM Plus, dan Tri Rismaharini-Gus Hans (03) yang didukung oleh PDIP. (ted)

  • Klaim 27 Paslon yang Diusung Menang, PKS Jatim Siap Kolaborasi

    Klaim 27 Paslon yang Diusung Menang, PKS Jatim Siap Kolaborasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Timur telah selesai. Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan menyampaikan, rasa syukur atas capaian luar biasa PKS Jawa Timur dengan kemenangan 27 pasangan calon (paslon) yang diusung.

    Hal ini disampaikan dalam sambutannya di acara Pendidikan Anggota Pratama dan Pelantikan Anggota Madya PKS di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Minggu (1/12/2024).

    “Alhamdulillah, masyarakat Jawa Timur telah memilih paslon terbaik, paslon yang diusung oleh PKS. Insya Allah akan membawa kebaikan bagi Jawa Timur dan kabupaten/kota di dalamnya,” ujar Irwan Setiawan yang akrab disapa Kang Irwan ini.

    Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, sebanyak 26 paslon kepala daerah yang diusung PKS berhasil memenangkan kompetisi pilkada ditambah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah-Emil.

    “Kami punya harapan dan optimisme sebelumnya bahwa paslon yang diusung PKS dapat menang di lebih dari 26 daerah. Alhamdulillah, dari laporan DPD PKS se-Jawa Timur, hasil hitung cepat sesuai harapan,” ungkap Kang Irwan.

    Menurutnya, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras pengurus PKS di semua tingkatan, para kader, serta dukungan masyarakat Jawa Timur.

    “Sekali lagi, terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memenangkan paslon yang diusung oleh PKS. Terima kasih kepada pemilih PKS yang sudah memilih paslon yang diusung oleh PKS. Terima kasih juga kepada masyarakat yang telah ikut memilih Paslon yang diusung oleh PKS. Kini, saatnya kita membangun Jawa Timur bersama,” tambahnya.

    Capaian ini, menurut Kang Irwan, menjadi bukti keberhasilan strategi kolaborasi yang diterapkan PKS.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan bersama, bukan hanya PKS, tetapi juga masyarakat. Semangat kolaborasi ini harus terus dijaga untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” ujarnya.

    Dengan hasil pilkada ini, PKS Jawa Timur berkomitmen untuk terus berkolaborasi dalam melayani dan berkontribusi bagi kemajuan Jawa Timur di semua sektor kehidupan.

    “Alhamdulillah, dengan capaian 27 paslon yang diusung menang dalam pilkada tersebut, PKS Jawa Timur akan semakin all out untuk berkolaborasi dalam membangun dan berkontribusi bagi kemajuan Jawa Timur. Selain itu, menjadi momentum untuk semakin menarik simpati masyarakat pada Pemilu 2029,” ujar Kang Irwan.

    Meski demikian, Kang Irwan menekankan pentingnya turut menjaga dan mengamankan proses rekapitulasi KPU hingga tuntas. Pihaknya akan menjaga kemenangan yang sudah ada berdasar hitung cepat. Serta, ada tambahan kemenangan di daerah lainnya.

    “Beberapa paslon yang diusung menang oleh PKS di antaranya Banyuwangi Ipuk Festiandani-Mujiono, Kabupaten Kediri Dhito-Dewi, Jember Gus Fawait-Djoko, Kabupaten Lumajang Indah-Yudha, Kota Malang Wahyu-Ali, Ponorogo Sugiri-Lisdyarita, dan Sampang Haji Idi-Mahfud,” lanjut Kang Irwan, pria yang pernah menjadi anggota DPRD Jatim 2 periode.

    Selanjutnya, dalam acara tersebut, Kang Irwan juga berpesan kepada peserta pendidikan anggota Pratama untuk terus aktif dalam struktur partai hingga tingkat desa. Ia menegaskan pentingnya peran PKS dalam melayani rakyat dan memberikan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.

    “Melalui struktur-struktur PKS inilah cara kita berjuang untuk Indonesia, melayani rakyat, dan memperkuat NKRI,” tegasnya.

    Kang Irwan juga mendorong para kader untuk menjadi pelopor kegiatan sosial dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan, termasuk politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya.

    Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai daerah di Jawa Timur. Suasana penuh semangat ini menjadi bagian dari langkah-langkah strategis PKS dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    Pendidikan anggota merupakan bagian dari proses kaderisasi PKS yang berjenjang dan berkelanjutan.

    “Sebagaimana termaktub dalam UU partai politik juga dalam AD/ART PKS bahwa ada proses kaderisasi yang berjenjang dan berkelanjutan. Proses kaderisasi ini melahirkan kader kader yang siap berbakti untuk bangsa dan negara di berbagai sektor termasuk di legislatif. Alhamdulillah dalam pileg 2024, ada 5 kader dari Jatim terpilih sebagai anggota DPR RI, 5 kader di DPRD provinsi Jatim, dan 104 kader di DPR kab/kota. Mengalami kenaikan dibandingkan pileg 2019,” pungkas Kang Irwan. [tok/aje]

    Rekap Daftar Menang Cakada Jawa Timur yang diusung PKS berdasarkan Hitung Count

    1. Jawa Timur (Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak)
    2. Kabupaten Bangkalan (Lukman Hakim dan Fauzan Akbar).
    3. Kabupaten Banyuwangi (Ipuk Festiandani dan Mujiono).
    4. Kabupaten Bojonegoro (Setyo Wahono dan Nurul Azizah).
    5. Kabupaten Gresik (Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif).
    6. Kabupaten Jember (Muhammad Fawait dan Djoko Susanto).
    7. Kabupaten Jombang (Warsubi dan Salmanudin Yazid Al Hafidz).
    8. Kabupaten Kediri (Hanindhito H.P dan Dewi Mariya Ulfa).
    9. Kabupaten Lamongan (Yuhronur Efendi dan Dirham Akbar).
    10. Kabupaten Lumajang (Indah Amperawati Masdar dan Yudha Adji Kusuma).
    11. Kabupaten Madiun (Hari Wuryanto dan Purnomo).
    12. Kabupaten Nganjuk (Marhaen Djumadi dan Trihandy Cahyo Saputro)
    13. Kabupaten Ngawi (Ony Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko).
    14. Kabupaten Pasuruan (Mochamad Rusdi Sutejo dan Shobih Asrori).
    15. Kabupaten Ponorogo (Sugiri Sancoko dan Lisdyarita).
    16. Kabupaten Probolinggo (dr Muhammad Haris dan Fahmi AHZ).
    17. Kabupaten Sampang (Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz).
    18. Kabupaten Sumenep (Ahmad Fauzi dan Imam Hasyim).
    19. Kabupaten Trenggalek (Muhammad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara).
    20. Kabupaten Tuban (Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono).
    21. Kabupaten Tulungagung (Gatut Sunu Wibowo dan Ahmad Baharudin).
    22. Kota Kediri (Vinanda Prameswati dan Qowimuddin).
    23. Kota Madiun (Meidi dan F Bagus Panuntun)
    24. Kota Malang (Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin).
    25. Kota Mojokerto (Ika Puspitasari dan Rachman Sidharta Arisandi).
    26. Kota Pasuruan (Adi Wibowo dan Mokhamad Nawawi).
    27. Kota Surabaya (Eri Cahyadi dan Armuji).

  • Ini Penyebab PSU di TPS 10 Kelurahan Taman Kota Madiun

    Ini Penyebab PSU di TPS 10 Kelurahan Taman Kota Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada Minggu (01/12/2024). PSU ini dilaksanakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun.

    PSU tersebut didasarkan pada Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 435 Tahun 2024, setelah ditemukan pelanggaran berupa dua orang dari luar Kota Madiun yang memberikan suara di TPS 10 tanpa undangan resmi dan hanya menggunakan KTP. Keduanya tidak terdaftar sebagai pemilih pindah pilih dan hanya mendapatkan surat suara untuk Pilgub Jatim pada 27 November lalu.

    Ketua KPU Kota Madiun, Pita Anjarsari, menjelaskan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan menyiapkan TPS 10 bersama jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

    “Kami mengapresiasi antusiasme masyarakat yang cukup tinggi saat PSU ini. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 10 adalah 594 pemilih, dan pada pemungutan suara 27 November lalu, sebanyak 441 pemilih telah memberikan hak suaranya,” kata Pita.

    Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, KPU Kota Madiun juga menyediakan berbagai souvenir menarik serta sarapan gratis bagi para pemilih. Pelaksanaan PSU berjalan lancar berkat kerja sama yang baik antara KPU, jajaran Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Taman, dan pihak terkait lainnya.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan PSU ini. Setelah proses pemungutan suara selesai, hasilnya akan langsung direkapitulasi di tingkat kecamatan, yang saat ini sedang berlangsung,” pungkas Pita.

    Dengan pelaksanaan PSU ini, KPU Kota Madiun berharap dapat memastikan pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. [fiq/but]

  • KPU Kota Madiun gelar pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Taman

    KPU Kota Madiun gelar pemungutan suara ulang di TPS 10 Kelurahan Taman

    Dengan adanya hadiah doorprize, kami berharap upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga semangat dalam berdemokrasi.

    Madiun (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 10 Kelurahan Taman, Kota Madiun untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 karena ditemukan ada pelanggaran.

    “Pelaksanaan PSU merupakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Madiun karena adanya pelanggaran pada hari pemungutan suara, Rabu, 27 November 2024,” ujar Ketua KPU Kota Madiun Pita Anjarsari di sela kegiatan PSU di Madiun, Minggu.

    Menurut dia, pelanggaran tersebut, yakni terdapat dua orang warga luar Kota Madiun yang menyalurkan hak pilihnya di TPS tersebut.

    Dua pemilih ber-KTP Surabaya dan Probolinggo tersebut tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan (DPTb). Akan tetapi, mereka tetap diberikan surat suara oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 10 Kelurahan Taman.

    “Mengetahui pelanggaran tersebut, atas rekomendasi dari Bawaslu Kota Madiun, kami melakukan pemungutan suara ulang. Prosesnya tetap menggunakan mekanisme yang sama seperti Pilkada Serentak 2024,” kata dia.

    Guna meningkatkan partisipasi dan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang kembali hadir dalam PSU, pihaknya menyediakan hadiah kejutan dan sarapan gratis.

    “Dengan adanya hadiah doorprize, kami berharap upaya ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjaga semangat dalam berdemokrasi,” kata Pita.

    Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar yang ikut memantau PSU mengatakan bahwa pelanggaran tersebut terdeteksi melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawas Pemilihan atau SIWASLIH yang dimonitor langsung dari Bawaslu RI.

    Berdasarkan laporan yang diterima, pelanggaran terjadi karena KPPS memberikan surat suara pilgub kepada dua pemilih dengan inisial P dan C, ber-KTP Probolinggo dan Surabaya, meskipun keduanya tidak terdaftar dalam DPT, DPTb, atau mengajukan sebagai pemilih pindahan.

    “Kami terus memastikan pengawasan Pilkada 2024 berjalan sesuai dengan prosedur. Ke depan hal ini menjadi perhatian khusus agar KPPS dan pengawas TPS lebih memahami teknis dan regulasi secara menyeluruh,” kata Wahyu.

    Ia menyebutkan jumlah DPT untuk TPS 10 Kelurahan Taman tersebut sebanyak 594 pemilih. Hasil PSU akan langsung direkap untuk disusulkan ke tingkat PPS atau kelurahan karena saat ini tahapan rekapitulasi penghitungan suara sudah memasuki tahap PPK atau kecamatan.

    Tahap rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 tingkat PPK atau kecamatan dijadwalkan berlangsung hingga 2 Desember 2024. Proses PSU juga mendapat pengamanan dari kepolisian setempat.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    Bukannya Bantu Warga, Kepala Bulog Malah Jual Beras SPHP ke Pedagang Demi Raup Untung Rp2,1 Miliar

    TRIBUNJATIM.COM – Korupsi beras 700 kilogram, Kepala Bulog Bulukumba, Sumsel, Ervina Zulaeha (49), kini jadi sorotan.

    Ervina Zulaeha terbukti malah menjual beras, yang harusnya ditujukan untuk masyarakat, ke pedagang.

    Dari hasil penjualan beras ke pedagang ini, Ervina Zulaeha meraih untung Rp2,1 miliar.

    Ervina memiliki misi untuk menstabilkan lonjakan harga beras di pasar lewat beras SPHP pemerintah.

    Diketahui, beras tersebut seharusnya diperuntukkan untuk dijual di masyarakat umum saat harga beras tinggi tahun 2023 lalu.

    Beras SPHP pemerintah yang dikelola oleh Bulog bertujuan menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

    Tujuannya untuk menanggulangi gejolak harga beras, dan mengendalikan inflasi saat itu.

    Total yang disiapkan oleh pemerintah pusat 1.344.490 kilogram atau senilai Rp11.230.283.000.

    Dari jumlah tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada distributor atau pengecer hanya sejumlah 643.023 kilogram.

    Sedangkan yang disalurkan tidak sesuai ketentuan sejumlah 710.467 kilogram atau terdapat 52,84 persen.

    Namun Ervina Zulaeha malah menjual beras ke pedagang bersama eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba.

    Atas perbuatan tersebut, Kejari menetapkan Ervina Zulaeha bersama pengusaha beras asal Kupang NTT, Jeneponto dan R, IDT, SS, serta eks Asisten Suplay Chain dan Pelayanan Publik Bulog Kanca Bulukumba sebagai tersangka korupsi.

    Sebelum ditetapkan tersangka, Inspektorat Bulukumba mengungkap kerugian negara yang ditimbulkan tersebut.

    “Atas perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp2.144.829.290,” jelas Kepala Kejari Bulukumba, Banu Laksamana, Jumat (29/11/2024) kemarin.

    Kemasan beras SPHP milik salah satu pedagang pasar di Kabupaten Madiun (TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI)

    Motif dugaan korupsi yakni mereka melakukan penyimpangan pendaftaran calon distributor pedagang eceran dan mitra perusahaan.

    Mereka juga melakukan penyimpangan penyerahan barang di gudang, peyimpangan penyaluran beras SPHP.

    Hingga penggunaan rekening pribadi dengan tujuan memperoleh keuntungan.

    Sementara di tahun 2023 lalu, Bulog Bulukumba gencar melakukan pasar murah kerjasama pemerintah di Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, hingga Sinjai.

    Bicara tentang beras, seorang penjual terang bulan di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Hatip, gigit jari usai diajak ngonten oleh pasangan suami-istri konten kreator.

    Bagaimana tidak, ia diajak ngonten oleh konten kreator tersebut dan dapat beras, tapi ternyata diambil lagi.

    Kini setelah kisahnya viral, Hatip menerima banyak bantuan.

    Hatip merupakan penjual terang bulan asal Pasuruan yang sehari-hari mangkal di Sidoarjo.

    Ia sudah berjualan sejak 1992 silam. 

    Sebagai pedagang, Hatip merasakan suka duka selama berjualan.

    Dagangannya tak selalu habis.

    Sering kali ia harus membawa pulang sisa dagangannya.

    Kondisi Hatip yang memprihatinkan sempat dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab.

    Hatip bercerita, dirinya sempat didatangi pasangan suami istri (pasutri) yang sehari-hari menjadi konten kreator.

    Mereka mengajak Hatip membuat konten dengan memberikan sedekah berupa beras lima kilogram.

    Alih-alih diberikan, beras tersebut justru diambil kembali seusai ngonten.

    “Kena tipu pasutri di depan SD Kwangsan, Sedati Sidoarjo wajib kita viralkan,” tulisnya dalam keterangan video dikutip dari akun TikTok @akalsehat678, Jumat (15/11/2024).

    “Diambil lagi cuma untuk difoto,” lanjut keterangan.

    Hatip penjual martabak diajak buat konten dapat beras 5 kg lalu diambil lagi, cuma diganti Rp20 ribu (TikTok/akalsehat678)

    Sebagai ganti beras 5 kg tersebut, pasutri tersebut memberikan uang kepada Hatip.

    “Berasnya dikembaliin diganti uang 20 ribu abis difoto, dinampanin, dikasih beras, diambil lagi,” ungkap Hatip.

    Ia mengatakan, saat itu suaminya bertugas menyerahkan beras, sementara istrinya mengambil foto penyerahan beras kepada pedagang.

    “Itu perempuan bagian moto, lakinya yang ngasih beras,” tutur pria yang kerap berjualan di SD Kwangsang Sedati tersebut.

    Bahkan pemberian beras tersebut telah dua kali dikonteni pasutri konten kreator tersebut.

    “Dua kali sampai (dikonteni),” ungkapnya.

    Hatip mengingat ciri-ciri pasutri tersebut menggunakan sepeda motor Revo berwarna hitam dengan nopol W.

    Unggahan video itupun lantas ramai membuat netizen meradang hingga mencari siapa sosok konten kreator yang dimaksud.

    “Viralin pasutri penipu itu,” beber cuwelmom.

    “ksihan bgt beras 5kg aj diambil lagi,” komentar CinderlelA.

    “Kalau pas fyp pasutri itu bnyak yg donasi uangnya pasti gak dikasihkan,” kata Khalisa mukmina.

    “Konten kreator makin kaya Krn bnyk viewers, ternyata realita ga sesuai sama di video, edun,” ujar hesty_ry83.

    “Ya allah..bapak ini bapak penjual terang bulan sejak jaman sd aku dulu .semoga diganti dengan rezeki yg lebih baik pak,” ujar Naniluna.

    Mendengar kisah memilukan tersebut, perekam video memberikan uang tunai untuk membantu Hatip.

    Di video lain, Hatip kembali mendapat bantuan dari seseorang.

    Senyum pun merekah ketika Hatip menerima bantuan uang tersebut.

    Berita Viral lainnya

  • Golkar Klaim Menangkan Pilgub dan 27 Pilkada di Jatim, Mana Saja?

    Golkar Klaim Menangkan Pilgub dan 27 Pilkada di Jatim, Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Golkar mengklaim telah berhasil meraih kemenangan lebih dari 70% atau 27 Pilkada kabupaten/kota plus Pilgub Jawa Timur berdasarkan hitung cepat serta real count C Hasil KPU yang diupload di sirekap.

    Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji mengatakan, keberhasilan ini menunjukkan Partai Beringin dalam tren positif di Bumi Majapahit.

    “Alhamdulillah hasil Pilkada Jatim kita di atas 70 persen secara kuantitatif. Secara kualitatif juga meningkat dengan menjadikan kader sendiri menjadi bupati/wali kota, dan wakil bupati atau wakil wali kota. Kami juga berhasil memenangkan Pilgub Jatim dengan Khofifah-Emil,” kata Sarmuji dalam keterangannya kepada media, Jumat (29/11/2024).

    “Ini juga menunjukkan tren positif bahwa Partai Golkar sukses di Pileg dan Pilkada Jatim 2024 ini. Di Pileg, kami berhasil naik kursinya baik di level kabupaten/kota, provinsi, dan pusat,” tambah Sekjen DPP Golkar ini.

    Sarmuji kemudian merinci beberapa daerah di mana kader murni Golkar menjadi pemenang Pilkada. Di antaranya di Tuban, yakni Cabup Aditya Halindra Faridzky.

    Selanjutnya, Cawali Kota Pasuruan Adi Wibowo, Cabup Madiun Hari Wuryanto, Cawali Kota Kediri Vinanda Prameswati, Cawabup Pacitan Gagarin Sumrambah, dan masih ada calon kepala daerah lainnya.

    Keberhasilan ini, kata Sarmuji, berkat mesin Golkar yang terus panas pasca Pileg dan Pilpres 2024. Selain itu, solidnya kader Golkar menjadi kunci kesuksesan di Pilkada Serentak 2024 ini.

    “Ini semua berkat kegigihan kader kita berjuang selama pilkada. Sebagian kader yang kalah pun tetap berarti karena mereka sudah berani berjuang mengibarkan bendera Golkar dalam Pilkada,” jelasnya.

    “Kami tetap memberi apresiasi kepada kader yang berjuang tetapi kalah seperti yang terjadi di Kota Probolinggo, Kota Batu, Kota Madiun ataupun Kabupaten Sampang. Insya Allah hasil kemenangan pilkada ini akan menjadi modal besar bagi partai Golkar untuk Pemilu 2029,” tambahnya.

    Sarmuji juga berpesan kepada para cakada terpilih yang diusung Golkar bisa menjalankan tugasnya sebaik mungkin dalam membangun Jawa Timur 5 tahun ke depan.

    “Jaga amanah rakyat, pastikan pemerintahan berjalan dengan membawa program yang pro rakyat dan bisa bersinergi dengan pemerintah pusat,” pungkas Ketum KAUJE ini. (tok/kun)

  • Gerindra Klaim Menangkan 33 Pilkada di Jatim, 10-nya Kader Asli

    Gerindra Klaim Menangkan 33 Pilkada di Jatim, 10-nya Kader Asli

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Gerindra Jawa Timur menyatakan menang di 33 dari 38 Pilkada kabupaten/kota se-Jatim. Gerindra meminta para paslon yang diusung bisa menjaga amanah rakyat.

    “Alhamdulillah, dari data internal kami di Gerindra dan berbagai lembaga survei yang melakukan hitung cepat, kami memenangkan 33 Pilkada kabupaten/kota se-Jawa Timur dari total 38 Pilkada,” kata Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Kharisma Febriansyah dalam keterangannya kepada media, Jumat (29/11/2024).

    Kharisma merinci, dari 33 paslon yang diusung, sebanyak 10 paslon di antaranya merupakan kader asli Gerindra. “Jadi, ada 10 kader asli Gerindra yang menjadi kepala daerah di Jawa Timur hasil Pilkada Serentak 2024,” tambahnya.

    Kharisma membeberkan 10 kader itu yakni Gus Fawait sebagai Cabup Jember. Kemudian, Indah Amperawati sebagai Cabup Lumajang.

    Lalu, Mimik Idayana sebagai Cawabup Sidoarjo, M Rusdi Sutejo sebagai Cabup Pasuruan. Lalu Mohammad Haris atau Gus Haris sebagai Cabup Probolinggo.

    Selanjutnya dr Aminuddin sebagai Cawali Kota Probolinggo. Lalu Ahmad Baharudin sebagai Cabup Tulungagung, dr Asluchul Alif sebagai Cawabup Gresik, dan Warsubi sebagai Cabup Jombang.

    Kharisma meminta para kader tersebut bisa bekerja dengan baik dan menjaga amanah rakyat. “Ambillah keputusan yang bijaksana untuk rakyat. Jaga amanah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut Kharisma mengatakan kesuksesan Gerindra menempatkan banyak kader sebagai kepala daerah di Jatim merupakan bentuk kaderisasi partai.

    “Ini bukti kaderisasi di Partai Gerindra berjalan dengan baik. Kaderisasi yang baik akan melahirkan pimpinan-pimpinan baru dan bisa bekerja dengan baik di masyarakat,” bebernya. (tok/kun)

    Berikut daftar lengkap 33 Pilkada kabupaten/kota yang diklaim dimenangkan oleh Gerindra:

    1. Pilwali Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji
    2. Pilbup Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana
    3. Pilbup Gresik: Fandi Akhmad Yani-dr Asluchul Alif
    4. Pilbup Lamongan: Yuhronur Effendi-Dirham Akbar Aksara
    5. Pilbup Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah
    6. Pilbup Magetan: Nanik Endang-Suyatni Priasmoro
    7. Pilbup Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono
    8. Pilwali Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun
    9. Pilwali Kota Malang: Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin
    10. Pilbup Ponorogo: Sugiri Sancoko-Lisdyarita
    11. Pilbup Mojokerto: Gus Barra-Rizal Octavian
    12. Pilbup Jember: Gus Fawait-Djoko Susanto
    13. Pilbup Pasuruan: Rusdi Sutejo-Shohib Asrori
    14. Pilwali Kota Pasuruan: Adi Wibowo-Nawawi
    15. Pilbup Probolinggo: Gus Haris-Lora Fahmi
    16. Pilwali Kota Probolinggo: Aminuddin-Ina Dwi Lestari
    17. Pilbup Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma
    18. Pilwali Kota Batu: Nurochman-Heli Suyanto
    19. Pilbup Malang: Sanusi-Lathifah Shohib
    20. Pilbup Jombang: Warsubi-Salmanudin
    21. Pilbup Tulungagung: Gatut Sunu-Baharudin
    22. Pilbup Kediri: Hanindhito Himawan-Dewi Mariya Ulfa
    23. Pilwali Kota Kediri: Vinanda Prameswati-Gus Qowim
    24. Pilbup Banyuwangi: Ipuk Fiestiandani-Mujiono
    25. Pilbup Bondowoso: Ra Hamid-As’ad Yahya Syafi’i
    26. Pilbup Bangkalan: Lukman-Fauzan Djafar
    27. Pilbup Sampang: Slamet Junaidi-Mahfud
    28. Pilbup Ngawi: Ony Harsono-Dwi Rianto Jatmiko
    29. Pilbup Sumenep: Achmad Fauzi-Imam Hasyim
    30. Pilwali Kota Mojokerto: Ita Puspitasari-Rachman Sidharta
    31. Pilbup Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi
    32. Pilbup Trenggalek: Nur Arifin-Syah Natanegara
    33. Pilbup Pacitan: Indrata Nur Bayuaji-Gagarin