kab/kota: Madiun

  • 104 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Ponorogo

    104 Nyawa Melayang Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Ponorogo mengalami penurunan pada tahun 2024. Berdasarkan data Polres Ponorogo, sebanyak 104 orang meninggal akibat kecelakaan selama tahun 2024.

    Jumlah tersebut lebih sedikit dari tahun 2023, di mana korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sebanyak 108 orang.

    “Tahun 2024, jumlah korban meninggal dunia karena laka lantas turun dibandingkan tahun 2023. Tahun 2024 jumlahnya 104 orang, sedangkan di tahun 2023 ada 108 orang yang meninggal dunia,” kata Kapolres Ponorogo, AKBP Anton Prasetyo, Minggu (5/1/2025)

    Tidak hanya korban yang meninggal dunia, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan juga menurun pada tahun 2024. Pada 2023, tercatat 757 kasus kecelakaan. Sementara di 2024, jumlah tersebut turun menjadi 734 kasus, atau mengalami penurunan sebesar 3,03 persen.

    “Korban meninggal dunia turun 3,7 persen. Sedangkan jumlah kasus laka lantas juga turun 3,03 persen,” ungkap mantan Kapolres Madiun tersebut.

    Namun, korban luka ringan justru mengalami kenaikan tipis, dari 1.120 orang pada 2023 menjadi 1.131 orang pada 2024, meningkat sebesar 0,98 persen. Sedangkan korban luka berat tetap nihil dalam dua tahun terakhir. “Dalam 2 tahun terakhir, korban luka berat nihil,” katanya.

    Dari sisi kerugian material, angka pada 2024 juga mengalami sedikit kenaikan dibanding 2023. Total kerugian material akibat kecelakaan mencapai Rp1,059 miliar, naik 2,95 persen dari Rp1,029 miliar pada tahun sebelumnya.

    Sementara itu, kasus tabrak lari yang terjadi pada 2024 tetap sebanyak 7 kasus, sama seperti tahun 2023. Namun, dari 7 kasus tersebut, 5 di antaranya berhasil diungkap, meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya mengungkap 3 kasus.

    Kecelakaan tunggal mencatat penurunan drastis. Pada 2023, terdapat 20 kasus kecelakaan tunggal. Sementara pada 2024, jumlah tersebut hanya ada 4 kasus.

    Untuk kecelakaan yang melibatkan pelajar, penurunannya juga cukup signifikan. Tercatat 163 kasus pada 2023, sementara pada 2024 hanya 112 kasus.

    Dengan berbagai data tersebut, pihak kepolisian terus mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas demi keselamatan bersama.

    “Saya menghimbau untuk para pelajar untuk tidak mengendarai kendaraan jika belum memenuhi syarat usia. Pelajar harus mematuhi aturan lalu lintas guna menghindari risiko kecelakaan,” tutup Anton. [end/suf]

  • DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    DPRD Madiun Soroti Kualitas Jembatan Mojopurno Dibongkar di Musim Hujan

    Madiun (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menyoroti kualitas bangunan Jembatan Mojopurno, di Jalan Raya Madiun Dungus. Jembatan Mojopurno itu dibongkar dan dibangun pada akhir 2024 karena kerusakan parah akibat diterjang banjir.

    “Komisi D berharap kualitas jembatan tidak asal-asalan. Kami meminta agar aspek teknis tetap diperhatikan,” kata Wakil Ketua Komisi D, Djoko Setijono, Jumat (3/1/2025).

    Proses perbaikan jembatan penghubung antara Kota dan Kabupaten Madiun ini didanai melalui anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2,4 miliar. Proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan.

    Djoko, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan penggunaan dana tak terduga untuk perbaikan ini bisa dimaklumi. Jika menunggu pengajuan dari pemerintah pusat, kerusakan jembatan dikhawatirkan akan semakin parah.

    “Tentunya Komisi D akan terus mengawasi. Jika terjadi hujan deras, pondasi jembatan harus cukup kuat untuk menahan aliran sungai di bawahnya,” tambahnya.

    Dia menekankan pentingnya perhitungan yang matang terhadap kekuatan struktur jembatan. Tujuannya adalah agar perbaikan tambahan tidak diperlukan di masa mendatang, terutama mengingat kerusakan sebelumnya disebabkan oleh banjir.

    Selain Jembatan Mojopurno, Djoko juga menyoroti kondisi Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan. Jembatan ini menjadi penghubung antar-dusun namun kondisinya belum tersentuh pembangunan selama hampir empat tahun.

    “Pembangunan Jembatan Klumutan menjadi prioritas. Kami, bersama Badan Anggaran (Banggar) dan eksekutif, sudah mengalokasikan anggaran hampir Rp11 miliar untuk proyek ini. Proses perencanaan hingga pelaksanaannya akan kami kawal,” tutup Djoko. [fiq/beq]

  • Ulat Bulu "Serbu" Sekolah di Madiun, 10 Siswa Dipulangkan
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        3 Januari 2025

    Ulat Bulu "Serbu" Sekolah di Madiun, 10 Siswa Dipulangkan Regional 3 Januari 2025

    Ulat Bulu “Serbu” Sekolah di Madiun, 10 Siswa Dipulangkan
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Sepuluh siswa
    SDN Mruwak 3
    , Kecamatan Dagangan, Kabupaten
    Madiun
    , Jawa Timur, terpaksa dipulangkan setelah sekujur badan gatal-gatal terkena serbuan ulat bulu dari sebuah pohon mangga yang berada di depan sekolah, Kamis (2/1/2025).
    Kepala SDN Mruwak 3, Analisdyowati, yang dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (2/1/2025), menyatakan bahwa kumpulan ulat bulu mulai bersarang di pohon mangga sekolah usai libur panjang.
    Akibat
    serangan ulat bulu
    tersebut, sepuluh siswa terpaksa dipulangkan lantaran badan mereka gatal hingga bentol-bentol.
    “Jadi ada sekitar 10 anak yang terkena ulat bulu, kami pulangkan awal. Mereka kami pulangkan karena hampir sekujur tubuhnya bentol-bentol gatal,” kata Analisdyowati.
    Menurut Analisdyowati, keberadaan ulat bulu sudah dirasakan sebelum libur panjang semester ganjil.
    Saat itu, siswa acapkali mengalami gatal-gatal saat berada di dalam ruang kelas. Namun, saat dicari, keberadaan ulat bulu tidak ditemukan.
    Pihak sekolah baru mengetahui keberadaan ribuan ulat bulu setelah banyak siswa yang merasakan gatal pada badannya.
    “Tadi ada laporan kalau anak-anak gatal-gatal lagi, dan baru diketahui di pohon mangga ternyata ulatnya sudah membentuk koloni besar,” kata Analisdyowati.
    Terkait persoalan itu, Analisdyowati langsung melaporkan ke
    pemadam kebakaran
    Pemkab Madiun.
    Ia mengkhawatirkan bila tidak segera dibasmi, akan mengganggu aktivitas belajar mengajar para siswa.
    Hadrian Reksa, anggota Damkar Pemkab Madiun, menyatakan bahwa timnya langsung turun bersama empat personel dengan satu unit mobil damkar.
    Pembasmian ulat bulu di sejumlah pohon mangga itu dilakukan dengan penyemprotan insektisida.
    “Ulat bulu itu kami basmi dengan disemprot insektisida. Setelah semua mati, kami bersihkan lalu dibakar agar tidak menyebar kembali,” kata Hadrian.
    Hadrian mengatakan serangan ulat bulu berbahaya untuk warga karena berdampak gatal-gatal di sekujur tubuh.
    Dalam sebulan terakhir, Damkar Pemkab Madiun sudah mendapatkan dua kali laporan kasus serangan ulat bulu. Warga dihimbau untuk waspada bila menemukan ulat bulu.
    Tak hanya itu, warga diminta segera melapor ke Damkar Pemkab Madiun bila menemukan ribuan ulat bulu yang berkoloni agar tidak menyerbu masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Capaian Positif Pemkot Kediri Diapresiasi

    Capaian Positif Pemkot Kediri Diapresiasi

    Kediri (beritajatim.com) – Beberapa capaian positif diraih oleh Pemkot Kediri selama 2024 Pertama, nilai A- dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) Kemenpan RB tahun 2024. Nilai PEKPPP Kota Kediri mengalami kenaikan dari 2,9 (C-) tahun 2023 menjadi 4,2 (A-) pada tahun 2024.

    Lalu, Indeks Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Ombudsman, juga mengalami peningkatan. Di tahun 2024 sebesar 93,84 naik dari tahun 2023 sebesar 80,13. Selanjutnya disusul Indeks BERAKHLAK 2024 sebesar 72,3 persen atau cukup sehat, yang berhasil melampaui Indeks BERAKHLAK Nasional sebesar 68,1 persen.

    Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Kediri. Terutama telah berhasil melakukan perbaikan pada pelayanan untuk masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan dari penilaian pemerintah pusat terhadap pelayanan di Kota Kediri.

    “Alhamdulillah berkat kerja bersama semua OPD beberapa capaian berhasil kita raih. Terima kasih Pak Sekda telah memantau terus pelayanan-pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Kediri. Hingga berbagai upaya yang kita lakukan mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat,” ujarnya, Kamis (2/1/2024).

    Tak hanya itu, Zanariah juga memberikan apresiasi penilaian Indeks BERAKHLAK. Bahkan nilainya melebihi capaian nasional. Hal ini membuktikan bahwa dalam bekerja ASN Pemerintah Kota Kediri menjunjung tinggi core value BERAKHLAK.

    “Alhamdulillah ini juga meningkat. Saya harap hal ini dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk ASN selalu junjung tinggi core value ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Herwin Zakiyah menjelaskan capaian-capaian tersebut berhasil diraih berkat komitmen yang kuat dari pimpinan untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Untuk PEKPPP ada 6 indikator yang dinilai.

    Yakni, kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, SIPP, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Penilaian tahun ini ada tiga lokus, yakni Dinas Sosial, RSUD Gambiran, dan Dispendukcapil.

    Pemkot Kediri melalui Bagian Organisasi terus melakukan pendampingan di lokus yang menjadi penilaian. Dari hasil evaluasi tahun 2023, Pemkot Kediri melakukan perbaikan-perbaikan lebih awal sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik dan sesuai rambu-rambu pelayanan. Sehigga di tahun 2024 berhasil melakukan peningkatan yang signifikan.

    Pemkot Kediri juga melakukan study banding melalui zoom kepada Pemkab Banyuwangi. Sebab Pemkab Banyuwangi meraih predikat terbaik nasional. Lalu juga melakukan study di Pemkot Madiun. Hasil-hasil yang didapat dimodifikasi sesuai dengan keadaan yang ada di Kota Kediri.

    “Ibu Pj Wali Kota dan Bapak Sekda juga langsung turun memantau agar pelayanan sesuai apa yang diatur oleh Kemenpan RB. Endingnya masyarakat ini mendapat pelayanan prima. Ke depan kita akan terus perbaiki sehingga bisa meraih nilai A,” jelasnya.

    Lalu untuk Indeks BERAKHLAK, masuk dalam kategori cukup sehat yang artinya ASN telah mengimplementasikan nilai-nilai BERAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari dengan baik. Untuk peningkatan berhasil dilakukan berkat kolaborasi OPD-OPD yang ada di Pemerintah Kota Kediri.

    Seperti Harmoni Belajar, lalu memperbanyak publikasi dengan konten-konten yang menghayati BERAKHLAK dengan cara kekinian. Lalu Bagian Organisasi juga melakukan internalisasi dan aktivasi budaya kerja ASN BERAKHLAK.

    “Untuk poin yang masih harus diperbaiki adalah Adaptif. Ke depan kita akan kampanyekan agar ASN ini tidak takut untuk berubah dan menjadikan belajar sebagai gaya hidup. Karena saat ini perubahan-perubahan di dunia juga terjadi begitu cepat,” pungkasnya. [nm/suf]

  • UMK 2025 Resmi Berlaku, Simak 5 Upah Terendah dan Tertinggi Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

    UMK 2025 Resmi Berlaku, Simak 5 Upah Terendah dan Tertinggi Kota dan Kabupaten di Jawa Timur

    TRIBUNJATIM.COM – Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2025 sudah berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

    Simak besaran UMK 2025 di masing-masing kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen.

    Cek juga urutan UMK 2025 dari 5 tertinggi dan 5 terendah.

    Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, sebelum penetapan UMK, pihaknya telah menggelar rapat bersama unsur pengusaha maupun pekerja, serta menerima usulan dari seluruh kabupaten/kota.

    “Penetapan UMK tahun 2025 diberlakukan di seluruh daerah di Jatim dan berlaku mulai 1 Januari 2025 mendatang,” ujarnya, dilansir dari Kompas TV, Kamis (19/12/2024).

    Kota Surabaya masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Timur dengan Rp 4.961.753,00.

    Kabupaten Gresik menempati posisi kedua sebagai UMK tertinggi di Jatim, yakni sebesar Rp 4.874.133,00. 

    Sementara, Kabupaten Bondowoso menjadi daerah dengan UMK terendah se-Jatim, yakni sebesar Rp 2.347.359,00, disusul Kabupaten Sampang sebesar Rp 2.335.661,00, dan Kabupaten Situbondo sebesar Rp 2.335.209,00.

    5 UMK Terendah di Jawa Timur:

    Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00

    Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00

    Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00

    Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00

    Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00

    5 UMK Tertinggi di Jawa Timur:

    Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00

    Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00

    Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00

    Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00

    Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00

     

    Daftar lengkap UMK di seluruh Jawa Timur 2025

    Berikut besaran UMK 2025 di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dikutip dari Kompas.com.

    Kota Surabaya: Rp 4.961.753,00
    Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133,00
    Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511,00
    Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890,00
    Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026,00
    Kabupaten Malang: Rp 3.553.530,00
    Kota Malang: Rp 3.507.693,00
    Kota Batu: Rp 3.360.466,00
    Kota Pasuruan: Rp 3.358.557,00
    Kabupaten Jombang: Rp 3.137.004,00
    Kabupaten Tuban: Rp 3.050.400,00
    Kota Mojokerto: Rp 3.031.000,00
    Kabupaten Lamongan: Rp 3.012.164,00
    Kabupaten Probolinggo: Rp 2.989.407,00
    Kota Probolinggo: Rp 2.876.657,00
    Kabupaten Jember: Rp 2.838.642,00
    Kabupaten Banyuwangi: Rp 2.810.139,00
    Kota Kediri: Rp 2.572.361,00
    Kabupaten Bojonegoro: Rp 2.525.132,00
    Kabupaten Kediri: Rp 2.492.811,00
    Kota Blitar: Rp 2.481.450,00
    Kabupaten Tulungagung: Rp 2.470.800,00
    Kabupaten Lumajang: Rp 2.429.764,00
    Kota Madiun: Rp 2.422.105,00
    Kabupaten Blitar: Rp 2.413.974,00
    Kabupaten Magetan: Rp 2.406.719,00
    Kabupaten Sumenep: Rp 2.406.551,00
    Kabupaten Nganjuk: Rp 2.405.255,00
    Kabupaten Ponorogo: Rp 2.402.959,00
    Kabupaten Madiun: Rp 2.400.321,00
    Kabupaten Ngawi: Rp 2.397.928,00
    Kabupaten Bangkalan: Rp 2.397.550,00
    Kabupaten Trenggalek: Rp 2.378.784,00
    Kabupaten Pamekasan: Rp 2.376.614,00
    Kabupaten Pacitan: Rp 2.364.287,00
    Kabupaten Bondowoso: Rp 2.347.359,00
    Kabupaten Sampang: Rp 2.335.661,00
    Kabupaten Situbondo: Rp 2.335.209,00.

    Itulah daftar lengkap UMK 2025 di Jawa Timur yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari mendatang.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • PMK Kembali Menjangkit Ternak di Jatim, Disnak Gerak Cepat Lakukan Penanganan

    PMK Kembali Menjangkit Ternak di Jatim, Disnak Gerak Cepat Lakukan Penanganan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur Indyah Aryani menyatakan Pemprov Jatim gerak cepat melakukan penanganan mulai merebaknya kembali kasus PMK pada hewan ternak di sejumlah daerah di Jatim.

    Sebagaimana diketahui, para peternak di sejumlah daerah di Jatim mengeluhkan hewannya yang sakit dan dengan gejala penyakit mirip PMK. Seperti banyak sapi yang tidak mau makan, mulut berlendir, atau juga seperti sariawan.

    Saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network, Indyah membenarkan bahwa ada indikasi PMK yang mulai kembali merebak di Jawa Timur. Beberapa kasus yang muncul seperti di Ponorogo, Madiun dan juga Mojokerto serta sejumlah daerah yang lain. 

    “Benar ada kenaikan kasus di masing-masing kabupaten di Jatim. Kita mulai melakukan sejumlah tindakan untuk antisipasi dan penanganan,” kata Indyah, Kamis (2/1/2025) sore.

    Sejumlah langkah yang dilakukan, Dinas Peternakan Jawa Timur adalah melakukan sosialisasi dan vaksinasi. Pihaknya juga melakukan pengobatan bagi hewan yang sakit.

    “Kita mulai aktif melakukan komunikasi memberikan informasi dan Edukasi kepada peternak. Selain itu kami juga melakukan pengobatan pada ternak sakit dan melakukan vaksinasi pada ternak yang sehat,” jelas Indyah.

    Pihaknya pun menegaskan bahwa Pemprov Jatim juga melakukan pengamanan dengan menerapkan pengaturan lalu lintas ternak. Dimana ternak yang keluar masuk Jatim dilakukan pemeriksaan.

    “Kami melaksanakan biosecuriti, melaksanakan pengendalian lalu lintas ternak, ini penting kami lakukan untuk menjaga agar tidak ada penularan yang masif pada hewan yang keluar masuk ke Jatim,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Dinas Peternakan Jatim juga sudah menurunkan tim untuk melakukan penyemprotan desinfektan pada pasar tenak. Desinfektan ini penting untuk mencegah penularan yang lebih luas.

    “Selain itu kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Kabupaten Kota dan Kementrian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PMK dengan menyediakan obat, vitamin, vaksin dan biaya operasional vaksinasi,” pungkas Indyah

  • Pelayanan Publik Sidoarjo, Jember, dan Kota Madiun Terbaik Nasional

    Pelayanan Publik Sidoarjo, Jember, dan Kota Madiun Terbaik Nasional

    Jember (beritajatim.com) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan pelayanan publik di Kota Madiun, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Jember, Jawa Timur, terbaik secara nasional untuk tahuin 2024.

    Kementerian PAN-RB mengumumkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) via daring Zoom, Selasa (31/12/2024). Penilaian ini termaktub dalam Surat Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 659 Tahun 2024 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2024.

    Penilaian meliputi Indeks Pelayanan Publik untuk barang di Dinas Sosial, Indeks Pelayanan Publik untuik jasa di rumah sakit daerah, dan Indeks Pelayanan Publik untik administrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

    Kota Madiun menduduki peringkat ketiga nasional untuk kategori Kota, dengan predikat A dan indeks 4,67 dari skala 5. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih Dispendukcapil Kota Madiun yakni 4,73. Sementara Indeks Pelayanan Publik Dinas Sosial dan rumah sakit daerah Kota Madiun masing-masing mendapat nilai 4,63.

    Tahun 2024, Kota Madiun berhasil mengalahkan Kota Surabaya yang berada di peringkat 17 nasional yang memiliki indeks 4,57 dan Kota Malang yang mendapatkan indeks 4,54. Bahkan jika dikombinasi antara Indeks Pelayanan Publik kategori kabupaten dan kota untuk Provinsi Jawa Timur saja, Kota Madiun menduduki peringkat pertama.

    Capaian ini adalah capaian terbaik Kota Madiun sejak 2021 yang semula berada di peringkat 46. Setahun kemudian, Indeks Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun berada di peringkat 120 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di peringkat 70. Tahun 2023, Kota Madiun menduduki peringkat 21 nasional dengan indeks 4,43.

    Sementara itu Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat kedua nasional Indeks Pelayanan Publik untuk kategori kabupaten di bawah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dengan nilai 4,65. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit umum daerah (4,75), diikuti Dispendukcapil (4,66), dan Dinsos (4,54).

    Indeks Pelayanan Publik Sidoarjo ini mengalami lonjakan kenaikan dibandingkan 2023. Saat itu Sidoarjo berada di peringkat 18 dengan nilai 4,43, dan predikat A minus.

    Lompatan capaian paling besar dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember. Setelah menduduki peringkat 272 dengan indeks 3,19 pada 2021 dan peringkat 222 dengan indeks 3,88 pada 2022, Jember berhasil menembus peringkat 10 besar terbaik nasional dengan dan indeks 4,51 pada 2023.

    Tahun 2024, Kementerian PAN-RB memberikan nilai Indeks Pelayanan Publik 4,62 dari skala 5. Indeks Pelayanan Publik tertinggi diraih rumah sakit daerah, yakni 4.75. Diikuti oleh Dinas Sosial dengan indeks 4,59 dan Dispendikcapil dengan indeks 4,51.

    Sementara itu, Kabupaten Situbondo menduduki peringkat terburuk nasional di antara 38 kabupaten dan kota di Jatim. Kementerian PAN-RB memberikan indeks 3,31 dan menempatkan Situbondo di peringkat 262 dari 360 kabupaten di Indonesia yang dapat dievaluasi. Ada 37 kabupaten di Indonesia yang tidak dapat dievaluasi. [wir]

  • Malam Pergantian Tahun Baru 2025, Ada 18 Jalur di Jombang yang Ditutup, Pedagang Mulai Penuhi Jalan

    Malam Pergantian Tahun Baru 2025, Ada 18 Jalur di Jombang yang Ditutup, Pedagang Mulai Penuhi Jalan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji 

    TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Beberapa ruas jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bakal ditutup pada malam pergantian Tahun Baru 2025.

    Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif. 

    Sedikitnya ada 18 jalur di Kabupaten Jombang, khususnya di pusat Kabupaten Jombang yang ditutup, untuk acara Car Free Night atau malam hari bebas kendaraan. 

    KBO Satlantas Polres Jombang, Iptu Samsul Arifin dalam keterangan yang diterima Tribun Jatim Network mengatakan, masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif jika melewati area jalur yang ditutup. 

    “Semua kendaraan dari arah selatan yang mengakses simpang 4 KH Wahid Hasyim akan dialihkan di simpang 4 Mojosongo menuju Jalan Moh Yamin dan keluar di simpang 4 Sengon menuju Jalan Basuki Rahmat,” ucapnya, Selasa (31/12/2024). 

    Lebih lanjut, nantinya semua kendaraan yang melaju dari arah barat yaitu Madiun, Kediri akan dialihkan menuju Jalan AR Saleh, lalu menuju Jalan Gatot Subroto, kemudian menuju Jalan Mastrip dan keluar di Jalan Soekarno-Hatta.

    Sementara itu, di Jalan Juanda, Jalan Jayanegara akan steril dari parkir kendaraan.

    Hal itu lantaran diperuntukkan sebagai jalur emergency darurat menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang. 

    Untuk rute darurat menuju RSUD Jombang, dari arah timur melalui Adityawarman-Jalan Jayanegara lalu ke Wahid Hasyim. 

    Dari arah barat melalui Jalan Juanda menuju Jalan Wahid Hasyim, dari arah utara melalui Jalan Brigjen Kretarto, Jalan Cempaka, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Airlangga, Jalan Adityawarman, Jalan Jayanegara.

    Untuk yang dari selatan melalui Jalan Moh Yamin, Jalan Patimura, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Juanda, hingga Jalan Wahid Hasyim RSUD Jombang. 

    Rute darurat juga dipersiapkan, menuju Polres Jombang dari arah timur, yakni melalui Jalan Adityawarman-Jalan Jayabaya masuk Jalan Wahid Hasyim.

    Sedangkan dari arah barat melalui Jalan Juanda-Jalan Wahid Hasyim Polres Jombang.

    Dari pantauan Tribun Jatim Network, di sepanjang Jalan Wahid Hasyim, tepatnya di sisi barat, para pedagang juga sudah mempersiapkan lapak dagangan mereka.

    Nantinya, malam pergantian tahun di Jombang, akan difokuskan di jalan yang nantinya akan bebas kendaraan tersebut. 

    Kendaraan masih lalu lalang di sekitar area Jalan Wahid Hasyim, sebelum nantinya akan disterilkan dari kendaraan sekitar pukul 17.00 WIB sampai Rabu (1/1/2025) pukul 01.00 WIB. 

    Seperti kata salah satu pedagang yakni Adi (26).

    Pedagang sempol ini mengaku sudah bersiap sejak siang untuk mengambil posisi tempat berjualan. 

    “Sejak siang saya sudah beres-beres mindahin barang ke lokasi jualan (Jalan Wahid Hasyim) ini. Harus ambil tempat karena banyak pedagang juga yang akan jualan di sini,” katanya. 

  • Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Impian satu keluarga yang terdiri dari orang tua, adik dan kakak, asal Kabupaten Magetan, untuk bisa menunaikan ibadah haji secara Furoda, berakhir dengan kandas.

    Mereka menjadi korban penggelapan, lantaran uang yang disetorkan ke Ladima Tours dan Travel, Jalan Raya Nglames, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, ditilep oleh Pemilik Usaha bernama Juwariah (42), warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

    Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 2019.

    “Salah satu korban mendaftar Haji Furoda dengan biaya Rp 199 juta. Korban mendaftar 3 kali untuk keberangkatan tahun 2020,” ujar AKP Agus, dalam Press Release di Mapolres Madiun, Selasa (31/12/2024).

    Dikarenakan ada Pandemi Covid 19, lanjut dia, keberangkatan korban terpaksa diundur pada tahun 2022. 

    “Tahun 2022 korban dikenakan biaya lagi karena pelaku berdalih ada perubahan harga, atau tambahan sebesar Rp 100 juta,” tuturnya.

    Belum sampai disitu, pada tahun 2023 korban dimintai biaya tambahan sebesar Rp 50 juta untuk proses keberangkatan Haji dan dibayar Rp 30 juta.

    “Pelaku beralasan jika ingin tetap berangkat Haji Furoda akan ada kenaikan hingga total sekitar kurang lebih Rp. 400 juta per orang. Korban mengurungkan niat dan ingin meminta uangnya kembali,” bebernya.

    AKP Agus mengungkapkan, hingga saat ini uang yang telah dibayarkan tersebut baru dikembalikan Rp. 77 juta.

    “Uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 154 juta. Karena merasa dirugikan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun,” ungkapnya.

    “Kurang lebih 7 orang yang melapor ke kami. Dari kerugian terendah Rp 350 juta sampai dengan Rp 900 juta per orang,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan dari tersangka, sejatinya usaha travel tersebut berjalan lancar pada tahun pertama sebelum Covid 19. Bahkan diklaim sudah sering memberangkatkan jamaah haji.

    “Namun setelah Covid ada beberapa masalah administrasi, hingga akhirnya korban tak kunjung berangkat,” terangnya.

    Dari tangan tersangka polisi menyita beberapa bukti transfer pembayaran Haji Furoda yang ditujukan ke rekening tersangka, dengan nominal puluhan sampai ratusan juta rupiah.

    AKP Agus berharap, jika ingin mendaftar haji lewat sebuah travel, pastikan statusnya terlebih dahulu dengan mengecek izin usaha di Kementerian Agama.

    “Pasal yang disangkakan adalah 378 atau 372 KUHP, tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

  • Dianggap Melawan Presiden dan Peraturan Menteri, Kahutindo Gugat Pembatalan Penetapan UMK 2025 Jatim

    Dianggap Melawan Presiden dan Peraturan Menteri, Kahutindo Gugat Pembatalan Penetapan UMK 2025 Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – DPD Kahutindo Jatim menggugat pembatalan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2025 di Jawa Timur. Gugatan itu didaftarkan pada Senin (30/12/2024) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

    Andika Hendrawanto tim kuasa hukum dari DPD Kahutindo Jatim mengatakan, gugatan itu dilakukan setelah pihaknya mengetahui dari Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2025. Dalam keputusan gubernur itu, kenaikan UMK 2025 di kota Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik, Kota Malang dan Kabupaten Malang hanya sebesar 5 persen. Padahal, sesuai dengan pidato presiden Prabowo Subianto pada 29 November 2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 kenaikan sebesar 6,5 persen.

    “Permenaker nomor 16 langsung saklek bunyinya bahwa upah naik 6,5 persen. Se Indonesia, Hanya Jawa Timur yang aneh. Semua ditetapkan 6,5 persen hanya Jawa Timur yang ditetapkan ada yang dibawah 6,5 persen,” kata Andika saat diwawancarai Beritajatim.com, Senin (30/12/2023).

    Andika menceritakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No: 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 diketahui nominal UMK Kota Surabaya: Rp 4.961.753, Kabupaten Gresik: Rp 4.874.133, Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.870.511, Kabupaten Pasuruan: Rp 4.866.890, Kabupaten Mojokerto: Rp 4.856.026   Kabupaten Malang: Rp 3.553.530, Kota Malang: Rp 3.507.693.

    Jika dibandingkan pada UMK sebelumnya, Kota Surabaya Rp 4.725.479, Kabupaten Gresik Rp 4.642.031, Kabupaten Sidoarjo Rp 4.638.582, Kabupaten Pasuruan Rp 4.635.133, Kabupaten Mojokerto Rp 4,624.787, Kabupaten Malang Rp 3.368.275 dan Kota Malang Rp 3.309.144.

    Jika dihitung, maka akan ditemukan kenaikan UMK 2025 untuk ring 1 hanya sebesar 5 persen. Hanya kota Malang yang yang naik hingga 6 persen. Menanggapi hal ini, Andika mengaku heran dengan keputusan Pj Gubernur Jawa Timur.

    “usulan serikat pekerja dan dewan pengupahan rekomendasi bupati dan walikota masing-masing 6,5 persen. Tiba-tiba PJ Gubernur menetapkan di ring 1 hanya 5 persen. 1,5 persennya kemana,” imbuhnya.

    Dari keterangan yang didapat Andika, alasan Pj Gubernur Jawa Timur hanya menaikan UMK 2025 sebanyak 5 persen adalah diskresi lantaran ada daerah di luar ring 1 yang kenaikannya hingga 7 persen. Namun, menurut Andika diskresi itu tidak masuk akal dan signifikan.

    “Alasannya hanya diskresi. Mencegah disparitas. Agar daerah lain bisa menyusul ring 1. di Madiun berapa perusahaan ? Trus kota lain ? Artinya kita melihat bahwa ini merupakan penghilangan secara nyata. Kenapa hari ini kawan-kawan melakukan perlawanan karena ada hal yang dirampok di depan mata. Perintah presiden jelas, perintah menteri jelas kok tiba-tiba hanya 5 persen,” terangnya.

    Atas kejanggalan ini, Andika bersama puluhan buruh yang tergabung dalam DPD Kahutindo Jatim melakukan pendaftaran gugatan ke PTUN Surabaya. Harapannya, Andika bisa mengetahui siapa dalang dibalik kenaikan UMK 2025 yang hanya 5 persen.

    “Kalau kita hari ini PJ berani mengeluarkan diskresi yang berbeda dengan pimpinannya, saya juga bertanya-tanya. Kok sangat berani ? Sedangkan presiden ngomong 6,5 persen. Kami menggugat dengan tujuan agar SK itu dibatalkan. Faktanya Diskresi ini tidak sesuai aturan. Pasal 5 ayat 2 jelas kenaikan upah 6,5 persen,” jelasnya. (ang/kun)