Xcloud.id

kab/kota: Madiun

  • Lapas I Madiun Gelar Razia Gabungan, Tegaskan Komitmen Zero Halinar

    Lapas I Madiun Gelar Razia Gabungan, Tegaskan Komitmen Zero Halinar

    Madiun (beritajatim.com) – Lapas Kelas I Madiun menggelar razia gabungan bersama TNI dan Polri untuk memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap steril dari handphone, pungutan liar, dan narkoba atau Halinar.

    Komitmen Lapas Kelas I Madiun dalam menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap bersih dari handphone, pungutan liar, dan narkoba kembali ditegaskan melalui razia gabungan di blok hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Rabu (26/11/2025). Kegiatan ini melibatkan puluhan petugas Lapas, personel TNI dari Koramil Mangunharjo, serta Polri dari Polsek Mangunharjo yang melakukan pemeriksaan langsung di area hunian.

    Razia dimulai dengan apel kesiapan yang dipimpin Kepala Lapas I Madiun, Andi Wijaya Rivai, bersama jajaran struktural dan pengamanan. Apel tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh personel memahami prosedur, pembagian tugas, serta standar keamanan sebelum penyisiran dimulai. Setelah apel, tim gabungan bergerak menuju blok-blok hunian dan memeriksa kamar satu per satu.

    Pemeriksaan dilakukan menyeluruh meliputi tempat tidur, sudut ruangan, hingga barang pribadi WBP. Tim menemukan sejumlah barang yang berpotensi disalahgunakan, seperti peralatan modifikasi, benda keras, serta barang elektronik yang tidak sesuai izin. Seluruh barang diamankan dan didata untuk selanjutnya dimusnahkan.

    Selama kegiatan berlangsung, situasi Lapas tetap kondusif. Para WBP mengikuti arahan petugas dengan tertib dan kooperatif. Menurut Kalapas, kondisi tersebut menunjukkan efektivitas pengawasan rutin serta pembinaan disiplin yang terus dilakukan.

    “Razia gabungan ini bukan hanya bentuk pencegahan, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk menjaga Lapas I Madiun tetap berada pada standar Zero Halinar. Sinergi dengan TNI dan Polri sangat penting untuk memastikan keamanan tetap stabil dan proses pembinaan berjalan tanpa gangguan,” ujar Andi Wijaya Rivai.

    Ia menambahkan bahwa Lapas I Madiun terus memperkuat langkah preventif melalui peningkatan pengawasan harian, pemantauan CCTV, serta penguatan disiplin bagi petugas dan WBP. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman dan bersih dari barang terlarang.

    Perwakilan TNI dan Polri yang hadir menegaskan bahwa dukungan mereka merupakan bagian dari sinergi menjaga stabilitas keamanan wilayah, termasuk area pemasyarakatan yang memiliki potensi kerawanan tersendiri. Mereka memastikan siap membantu kapan pun diperlukan, terutama dalam operasi penertiban dan pencegahan gangguan kamtib.

    Dengan digelarnya razia gabungan ini, Lapas I Madiun kembali menegaskan komitmennya menghadirkan lingkungan pembinaan yang sehat, aman, dan produktif bagi seluruh WBP. Penguatan pengawasan akan terus dilakukan secara konsisten untuk menjaga stabilitas keamanan internal. [rbr/beq]

  • Aliansi BEM Madiun Gelar Aksi Damai di Alun-Alun, Soroti KUHAP Baru dan Ruang Demokrasi

    Aliansi BEM Madiun Gelar Aksi Damai di Alun-Alun, Soroti KUHAP Baru dan Ruang Demokrasi

    Kota Madiun (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Madiun dari Universitas Muhammadiyah Madiun, Universitas Merdeka Madiun, dan STIKES Bhakti Husada menggelar aksi unjuk rasa menolak apa yang mereka sebut sebagai supremasi polisi serta menolak pemberlakuan KUHAP baru. Aksi berlangsung di bawah Patung Kolonel Mahardi, Alun-alun Kota Madiun, Selasa (26/11/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.

    Koordinator Lapangan aksi, Maikel Jeksen dari Universitas Muhammadiyah Madiun, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan hasil konsolidasi aliansi dalam menyikapi pemberlakuan KUHAP baru yang akan mulai diterapkan Januari mendatang.

    “Aksi ini wujud penolakan kami terhadap KUHAP yang baru karena ada banyak pasal bermasalah dan multitafsir. Kurang lebih ada lima pasal yang harus dicabut atau direvisi,” kata Maikel. Ia menyebut lokasi Alun-alun dipilih karena berada di pusat keramaian sehingga mahasiswa dapat sekaligus menyampaikan edukasi kepada masyarakat.

    Terkait langkah selanjutnya, Maikel menyebut aliansi akan mengkonsolidasikan kembali gerakan serta mempertimbangkan audiensi dengan DPRD.
    “Aksi hari ini belum cukup. Kami akan terus mengawal KUHAP baru ini sampai tuntutan kami benar-benar diperhatikan,” tegasnya.

    Pernyataan Sikap Aliansi BEM Madiun

    Menolak pemberlakuan KUHAP baru yang dinilai melemahkan hak konstitusional warga negara.
    Mendesak DPR RI melakukan revisi komprehensif secara transparan dan partisipatif.
    Meminta pemerintah menghentikan upaya pembungkaman demokrasi.
    Menegaskan bahwa hukum harus menempatkan rakyat sebagai subjek utama.
    Mengajak mahasiswa, masyarakat sipil, dan akademisi untuk mengawasi dan melawan regulasi yang merugikan publik.

    Tuntutan Aksi

    Mencabut dan meninjau ulang KUHAP baru yang mengandung pasal-pasal bermasalah.
    Menghentikan praktik kriminalisasi berbasis aturan multitafsir.
    Membuka kembali ruang partisipasi publik dalam pembahasan revisi KUHAP.
    Memastikan seluruh regulasi selaras dengan UUD 1945 dan prinsip HAM.
    Menegakkan prinsip negara hukum yang demokratis, bukan otoritarian.

    Sementara itu, pihak kepolisian memastikan pengamanan berlangsung humanis. Wakapolresta Madiun, Kompol I Gusti Agung Ananta Pratama, mengatakan bahwa Polri menerjunkan sekitar 67 personel untuk menjaga situasi tetap kondusif selama aksi.

    “Kami memberikan pelayanan yang humanis kepada adik-adik BEM yang menyampaikan pendapat di Alun-Alun Kota Madiun. Intinya mereka harus merasa aman,” ujar Kompol I Gusti Ananta.

    Ia menegaskan seluruh rangkaian aksi berjalan aman dan lancar.
    “Alhamdulillah situasi kondusif. Kami bersama masyarakat ingin Kota Madiun selalu tertib dan aman,” tambahnya.

    Aksi mahasiswa berlangsung damai hingga para peserta membubarkan diri dengan tertib menjelang sore hari. (rbr/ian)

  • Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati Surabaya 26 November 2025

    Gaji dan Pesangon Tak Kunjung Dibayar, Eks Karyawan Madiun Umbul Square Ancam Kemah di Gedung DPRD dan Kantor Bupati
    Tim Redaksi
    MADIUN, KOMPAS.com
    – Kesal gaji dan pesangon tak kunjung dibayar hingga tujuh bulan, 14 eks karyawan Madiun Umbul Square (MUS) mengancam akan berkemah di gedung DPRD Kabupaten Madiun.
    Ancaman itu disampaikan 14 eks pekerja MUS setelah audiensi bersama Komisi C dan Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (26/11/2025). Dari hasil audiensi itu tak ada kejelasan pembayaran
    gaji dan pesangon
    .
    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono yang mendampingi 14
    eks karyawan
    MUS menyatakan kekecewaannya terhadap respon DPRD Kabupaten Madiun.
    Pasalnya saat bertatap muka dengan DPRD, para pekerja hanya diberikan janji tanpa adanya penyelesaian pembayaran gaji dan pesangon yang jelas.
    “Kami tidak puas. Karyawan Umbul ini butuh kepastian kapan gaji dan pesangonnya dibayar. Bukan hanya janji. Setidaknya ada skema cicilan atau langkah nyata pembayaran hak buruh,” kata Aris.
    Menurut Aris, selama tujuh bulan lamanya setelah diberhentikan, eks pekerja MUS yang merupakan perusahaan daerah tidak pernah mendapatkan pembayaran gaji dan pesangon.
    Padahal masing-masing pekerja memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi.
    Bagi Aris, para eks karyawan seperti dipingpong antara pengelola dan pemerintah daerah saat menuntut pembayaran gaji dan pesangon.
    Bila tidak ada kejelasan hingga pekan depan, SBMR akan turun dengan masa yang lebih banyak lagi dan menggelar tenda untuk berkemah di DPRD dan Kantor Bupati.
    “Kami akan pasang tenda di halaman DPRD dan Puspem (Pusat Pemerintahan Kantor Bupati Madiun) sampai hak gaji dan pesangon itu dibayarkan. Untuk itu empat belas orang ini harus mendapatkan haknya,” jelas Aris.
    Aris menilai sikap mengulur waktu terlihat dari pernyataan sejumlah pimpinan komisi yang masih meminta pekerja untuk bersabar.
    Para anggota DRPD Kabupaten Madiun berdalih pembahasan akan diteruskan dengan pengurus
    Madiun Umbul Square
    dan pemerintah daerah.
    Sementara itu Ketua Komisi C DPRD Rudy Triswahono yang dimintai tanggapannya usai menemu 14 eks karyawan MUS enggan banyak bicara.
    “Nanti-nanti… kita ngobrol sekalian, urusannya solusi dulu ya,” demikian ujar Rudy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Kesabaran Habis, Pekerja Umbul Square Bakal Gelar Aksi Bermalam di DPRD

    Madiun beritajatim.com – Polemik pembayaran gaji dan pesangon 14 pekerja Madiun Umbul Square (MUS) kembali menemui jalan buntu. Audiensi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Madiun bersama Komisi C dan Komisi D, Rabu (26/11/2025), tak mampu menghasilkan keputusan penyelesaian yang jelas.

    Ketua Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) Aris Budiono menyebut pertemuan tersebut jauh dari harapan para pekerja. Ia menilai respons dewan masih sebatas wacana tanpa langkah nyata.

    “Kalau dinilai, hasil hari ini mungkin hanya 40 persen. Sisanya? Kami kecewa. Kawan-kawan Umbul Square butuh kepastian. Minimal ada skema pembayaran bertahap, bukan sekadar janji,” kata Aris.

    Ia menegaskan, para pekerja sudah terlalu lama diputar-putar antara pengelola dan pemerintah daerah tanpa titik akhir. Karena itu, SBMR menyiapkan aksi lanjutan bila sampai awal Desember tak muncul perkembangan berarti.

    “Kami akan dirikan tenda di halaman DPRD maupun Puspem. Mereka bekerja, mereka berhak. Empat belas orang ini harus menerima gaji dan pesangonnya,” tegasnya.

    Di sisi lain, sejumlah pimpinan komisi meminta buruh kembali bersabar karena pembahasan disebut masih harus dilanjutkan bersama pengurus MUS dan pihak eksekutif. Namun, usai audiensi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Madiun, Rudy Triswahono, tak memberikan pernyataan gamblang.

    “Nanti saja, kita bicarakan sambil cari solusi. Kalau dijawab sepotong-sepotong malah rancu,” ujarnya sembari meninggalkan wartawan. (rbr/ian)

  • Mobil Ngebut di Tol Ngawi-Kertosono Dirazia, Fokus Tekan Angka Kecelakaan

    Mobil Ngebut di Tol Ngawi-Kertosono Dirazia, Fokus Tekan Angka Kecelakaan

    Madiun (beritajatim.com) – Aparat gabungan dari Satlantas PJR Jatim VI, Denpom Madiun, serta petugas Jasa Marga PT JNK memperketat pengawasan kecepatan kendaraan di Tol Ngawi – Kertosono.

    Dalam operasi keselamatan yang digelar di KM 597, Rabu (26/11/2025), belasan kendaraan kedapatan melaju melebihi batas yang ditentukan.

    Operasi ini menyasar pengendara dari arah Solo menuju Surabaya yang melintas melalui jalur tol dengan kontur lurus dan minim hambatan.

    Panit PJR Jatim VI, Iptu Yudhi, menuturkan pengawasan dilakukan secara mobile sekaligus statis dengan memanfaatkan kamera pengawas tersembunyi. Kamera tersebut ditempatkan sebelum titik pemeriksaan untuk merekam kecepatan kendaraan saat melintas. Rekaman kemudian ditampilkan langsung di Pos Pemeriksaan Rest Area KM 597 sebagai dasar peneguran bagi pengendara.

    “Ruas Ngawi–Kertosono ini sering menjadi lokasi kecelakaan karena pengemudi cenderung memacu kendaraan lebih cepat dari batas aman. Upaya kami bersama Jasa Marga adalah menekan risiko kecelakaan dengan meningkatkan kedisiplinan pengendara,” terangnya.

    Menurutnya, karakter jalan tol yang panjang dan lurus membuat pengemudi mudah kehilangan fokus maupun mengalami microsleep, terlebih pada jam-jam tertentu atau saat fisik tidak prima. Karena itu, operasi dipusatkan di titik yang dianggap rawan kelelahan dan rawan pelanggaran kecepatan.

    Hundreds of vehicles melintas selama operasi berlangsung. Dari hasil pemantauan kamera, sekitar 15 kendaraan tercatat melaju di atas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, yakni 100 km/jam. Para pelanggar kemudian dihentikan dan diberikan teguran langsung, mengingat operasi ini difokuskan pada pembinaan dalam rangka persiapan arus mudik dan libur panjang Natal–Tahun Baru 2025.

    “Untuk saat ini belum ada tindakan tilang. Ini masih pembinaan agar pengendara lebih aware terhadap aturan dan potensi bahayanya,” imbuh Iptu Yudhi.

    Sesuai regulasi, batas kecepatan minimal di ruas tersebut adalah 60 km/jam. Sementara batas maksimal ditetapkan 100 km/jam untuk kendaraan golongan I, termasuk mobil pribadi yang mendominasi arus lalu lintas hari itu.

    Sementara itu Manajer JMTO PT JNK, Noer Tjahyo, menambahkan bahwa kewaspadaan perlu ditingkatkan karena Jawa Timur memasuki periode curah hujan tinggi. Kondisi jalan yang basah, jarak pandang menurun, dan potensi aquaplaning disebut menjadi faktor tambahan yang perlu diantisipasi pengendara.

    “Kecepatan yang tidak terkontrol itu penyebab terbesar kecelakaan. Ketika hujan turun, risiko makin tinggi. Maka pastikan kondisi kendaraan, tekanan angin ban, rem, hingga stamina pengemudi dalam kondisi optimal sebelum masuk tol,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pihak operator jalan tol akan terus mendukung kegiatan pengawasan dan edukasi bagi pengguna jalan. Termasuk penempatan papan imbauan, informasi cuaca, peringatan kecepatan, hingga kesiapan petugas patroli selama 24 jam.

    PJR Jatim VI menyebutkan operasi serupa akan digelar berkala hingga menjelang puncak arus Nataru. Selain untuk menekan angka kecelakaan, kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bagi pengguna tol agar tidak terlena oleh kondisi jalan yang tampak aman namun menyimpan risiko tinggi ketika aturan dilanggar. (rbr/ted)

  • Antisipasi Kejadian Menonjol, Polsek Geger Tingkatkan Kapasitas Petugas Lini Depan

    Antisipasi Kejadian Menonjol, Polsek Geger Tingkatkan Kapasitas Petugas Lini Depan

    Madiun (beritajatim.com) – Upaya meningkatkan kesiapsiagaan petugas lini depan kembali dilakukan Polsek Geger. Selasa pagi (25/11/2025), pendopo Kantor Kecamatan Geger menjadi tempat digelarnya coaching clinic First Responder yang diikuti 65 peserta dari beragam unsur keamanan dan masyarakat.

    Dalam kegiatan tersebut, Polsek Geger menghadirkan Bhabinkamtibmas dari seluruh desa, Babinsa Koramil 0803/11, Linmas kecamatan, hingga perwakilan pengamanan organisasi kemasyarakatan seperti PSHT, PSHW, serta Banser.

    Kapolsek Geger, AKP Hafiz Prasetia Akbar, mengatakan pelatihan ini disusun untuk memperkuat kemampuan personel yang selama ini berada di garis paling awal saat terjadi insiden maupun laporan warga.

    “Setiap hari mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, kemampuan merespons cepat dan tepat perlu terus diperbarui,” ujarnya.

    Selama kegiatan, peserta berkeliling mengikuti empat pos materi.

    Di pos pertama, Unit Identifikasi Polres Madiun menguraikan teknik menjaga keutuhan lokasi kejadian perkara mulai dari pengamanan area hingga menghindari kontaminasi barang bukti.

    Pos kedua menghadirkan Damkar Kabupaten Madiun yang memberikan praktik lapangan penggunaan APAR dan langkah pemadaman awal sebelum unit pemadam tiba di lokasi.

    Materi kebencanaan ditempatkan pada pos ketiga, di mana BPBD Kabupaten Madiun menekankan metode penanganan puting beliung kerawanan yang kerap muncul di Geger serta melatih peserta menggunakan gergaji mesin untuk evakuasi.

    Sementara pos terakhir dari Puskesmas Geger memberikan simulasi pertolongan pertama, termasuk penanganan korban kecelakaan dan tata cara menghadapi korban dengan kondisi kritis.

    AKP Hafiz berharap pelatihan tersebut tidak hanya menambah keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat koordinasi antar lembaga ketika terjadi keadaan darurat di lapangan.

    “Harapan kami, semua unsur memiliki persepsi dan langkah yang sama ketika menghadapi situasi mendesak, sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal,” pungkasnya.

    Kegiatan berjalan lancar dan seluruh peserta terlihat aktif mengikuti setiap sesi pelatihan. (rbr/ian)

  • 36 Kejadian Kecelakaan dalam Sebulan di Ngawi, Ini Lokasi Rawan

    36 Kejadian Kecelakaan dalam Sebulan di Ngawi, Ini Lokasi Rawan

    Ngawi (beritajatim.com) – Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Ngawi dalam dua bulan terakhir menjadi perhatian serius. Tercatat 31 kejadian pada September dan melonjak menjadi 36 kejadian pada Oktober, dengan titik rawan dominan berada di Ketanggi, Mangunharjo, dan Watualang.

    Menyikapi kondisi tersebut, Satlantas Polres Ngawi Polda Jatim melaksanakan sosialisasi tertib berlalu lintas dan program intensifikasi keselamatan transportasi berbasis domisili korban di Kantor Kecamatan Ngawi, Selasa (25/11/2025). Agenda ini digelar dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025 serta melibatkan aparatur kecamatan, kepala desa, dan Jasa Raharja Cabang Madiun.

    Kasat Lantas Polres Ngawi, AKP Yuliana Plantika, memimpin langsung penyampaian materi terkait tujuh pelanggaran prioritas selama operasi berlangsung. Ia juga menyoroti maraknya aksi balap liar yang kerap melibatkan pelajar, sehingga membutuhkan perhatian aparat desa untuk mencegahnya sejak dini.

    Selain pihak kepolisian, Jasa Raharja turut menjelaskan perannya dalam perlindungan bagi korban kecelakaan melalui santunan, skema asuransi sosial, hingga percepatan layanan klaim lewat digitalisasi.

    Sesi tanya jawab menjadi ruang interaktif bagi perangkat desa untuk memperdalam pengetahuan mengenai regulasi transportasi, termasuk mekanisme pencegahan kecelakaan di lingkungan masing-masing.

    Kapolres Ngawi, AKBP Charles Pandapotan Tampubolon, menegaskan bahwa edukasi sejak tingkat desa merupakan strategi yang efektif.

    “Keselamatan berlalu lintas bukan hanya masalah teknis, tetapi juga kedisiplinan. Aparat desa adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga pesan keselamatan dapat tersampaikan lebih cepat,” ujarnya.

    Kapolres juga menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja. “Dengan kerja sama yang kuat, kita berharap fatalitas kecelakaan dapat ditekan dan kesadaran berkendara semakin tumbuh di seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya. [fiq/kun]

  • Pemprov Jatim Turun ke Saradan, Dorong Percepatan Penurunan Stunting di Madiun

    Pemprov Jatim Turun ke Saradan, Dorong Percepatan Penurunan Stunting di Madiun

    Madiun (beritajatim.com) – Upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Madiun kembali diperkuat melalui program pemberian makanan bergizi bagi balita. Intervensi gizi ini digelar Senin (24/11/2025) di Balai Desa Sumbersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, dengan menyasar 200 balita dari 15 desa se-Kecamatan Saradan.

    Kepala Bakorwil I Madiun, Heru Wahono Santoso, menjelaskan bahwa meski angka stunting di Jawa Timur mengalami penurunan, angkanya masih perlu mendapat perhatian. Karena itu, kerja sama lintas sektor dinilai sangat penting dalam mempercepat penanganan.

    “Tingkat stunting di Jawa Timur memang menurun, tetapi masih di angka yang lumayan. Kabupaten Madiun berada di angka 5,28 persen. Kami bersama Pemkab Madiun berikhtiar menurunkannya, termasuk melalui pemberian makanan bergizi bagi 200 balita dari 15 desa di Kecamatan Saradan,” kata Heru.

    Ia menegaskan bahwa penanganan stunting tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dan PKK, termasuk edukasi langsung kepada ibu balita terkait gizi seimbang, menjadi fondasi penting dalam upaya menekan angka stunting.

    Sementara itu, Bupati Madiun Hary Wuryanto menyoroti kondisi Kecamatan Saradan yang masih mencatat angka stunting tertinggi di kabupaten.

    “Secara keseluruhan angka stunting kita 5,28 persen. Tetapi Saradan masih di angka 11 persen sehingga memerlukan intervensi yang cukup. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa turun. Kita fokus pada Saradan dan Pilangkerep, yang lainnya sudah alhamdulillah lebih baik,” ujarnya.

    Pemkab Madiun mencatat jumlah balita yang ditimbang mencapai 30.895 anak, dengan angka stunting terbaru berada di kisaran 5,2 persen. Pemerintah daerah optimistis target percepatan penurunan stunting dapat tercapai melalui intervensi gizi terarah, pemantauan rutin, dan sinergi antarlembaga.

    Program pemberian makanan tambahan di Saradan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan untuk memastikan balita mendapatkan asupan nutrisi memadai, sekaligus mencegah risiko gagal tumbuh di Kabupaten Madiun. (rbr/ted)

  • 840 Pelanggar Ditindak Satlantas Polres Madiun Saat Intensifkan Operasi KRYD dan Zebra Semeru 2025 di Caruban

    840 Pelanggar Ditindak Satlantas Polres Madiun Saat Intensifkan Operasi KRYD dan Zebra Semeru 2025 di Caruban

    Madiun (beritajatim.com) – Satlantas Polres Madiun terus mengintensifkan Operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) yang digelar bersamaan dengan Operasi Zebra Semeru 2025. Pada Selasa (25/11/2025), operasi gabungan tersebut dipusatkan di Terminal Caruban dengan melibatkan personel Dishub, Dispenda, POM AD, serta tim kesehatan.

    KBO Satlantas Polres Madiun, Iptu Nanang Setiawan, mengatakan bahwa operasi di terminal menjadi titik strategis karena banyaknya aktivitas angkutan umum dan kendaraan besar yang melintas maupun menaikkan penumpang.

    “Pagi ini kami melaksanakan penindakan dan pengecekan surat-surat kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Semua kelengkapan kami periksa, termasuk kondisi pengemudi,” jelas Iptu Nanang.

    Untuk sopir bus dan truk, petugas kesehatan turut melakukan tes urin di lokasi. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kecelakaan akibat pengemudi dalam kondisi tidak fit atau berada di bawah pengaruh zat tertentu.

    “Tes urin kami khususkan untuk pengemudi kendaraan besar. Kami ingin memastikan mereka sehat, tidak mengonsumsi zat berbahaya, dan siap mengemudikan kendaraan yang berisiko tinggi apabila terjadi kelalaian,” ujarnya.

    Memasuki hari kedelapan Operasi Zebra Semeru 2025, angka pelanggaran yang ditindak masih cukup tinggi. “Teguran yang kami berikan mencapai sekitar 1.780, sedangkan penindakan tilang sekitar 840 pelanggar,” ungkapnya.

    Pelanggaran didominasi oleh pengendara roda dua, baik dari hasil pemeriksaan manual maupun melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile yang turut dioperasikan di lapangan.

    “Pelanggaran terbanyak adalah pengendara roda dua yang tidak memakai helm dan pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan,” sambungnya.

    Penindakan akan terus dilakukan selama operasi berlangsung, terutama di lokasi yang dinilai berisiko tinggi seperti terminal, simpang padat, dan jalur rawan kecelakaan. Satlantas Polres Madiun juga mengimbau masyarakat meningkatkan disiplin berlalu lintas.

    “Kami berharap masyarakat makin sadar pentingnya keselamatan. Kepatuhan pada aturan bukan hanya untuk menghindari sanksi, tetapi untuk menjaga keselamatan bersama,” pungkasnya.

    Operasi Zebra Semeru 2025 dijadwalkan berlangsung dari hingga 30 november 2025, dengan fokus pada penindakan pelanggaran kasat mata serta pencegahan kecelakaan di wilayah Kabupaten Madiun. (rbr/aje)

     

  • Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata Nasional 25 November 2025

    Diskon Tiket Nataru Diharapkan Dorong Sektor Transportasi dan Pariwisata
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi V DPR Danang Wicaksana Sulistya mengapresiasi kebijakan diskon tiket transportasi selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2026.
    Menurutnya, kebijakan diskon untuk tiket pesawat, kereta api, hingga kapal laut dapat mendorong perekonomian jelang akhir tahun.
    “Pemberian
    diskon tiket

    Nataru
    bukan hanya mempermudah mobilitas masyarakat, tetapi juga mendorong sektor transportasi dan pariwisata bangkit lebih kuat,” ujar Danang dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/11/2025).
    Peningkatan mobilitas masyarakat pada
    Natal
    dan
    Tahun Baru 2026
    , harap Danang, dapat memberikan dampak positif terhadap sektor penunjang ekonomi.
    Mulai dari industri wisata, perdagangan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di berbagai daerah.
    Di samping itu, ia berharap lonjakan perjalanan selama
    libur Nataru
    dapat berlangsung aman, tertib, dan memberi dorongan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami di
    Komisi V
    akan terus mendukung program-program yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya di sektor transportasi,” ujar Danang.
    Dokumentasi KAI Daop 7 Madiun Para calon penumpang kereta api menunggu kedatangan kereta di Stasiun Madiun, Rabu (22/10/2025).
    Diketahui, program diskon ini diatur melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri/lembaga, yakni Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Badan Pengelola BUMN, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
    SKB tersebut menjadi dasar penugasan kepada BUMN transportasi untuk memberikan diskon tarif di berbagai moda.
    Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan, kebijakan ini merupakan pelaksanaan arahan presiden agar Nataru tahun ini tidak hanya lancar dari sisi operasional, tetapi juga terjangkau dari sisi biaya.
    “Program stimulus Natal dan Tahun Baru 2025/2026 menjadi langkah nyata untuk menggerakkan ekonomi nasional sekaligus memastikan rakyat terlayani dengan baik selama arus Nataru,” ujar Dudy dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan, Sabtu (22/11/2025).
    Untuk kereta api dan penyeberangan, potongan berlaku pada perjalanan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026, sementara angkutan laut mendapat periode lebih panjang yakni 17 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.
    Kebijakan ini sekaligus melanjutkan program sebelumnya berupa penurunan tarif tiket pesawat yang dimulai sejak akhir Oktober 2025 melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi penerbangan domestik kelas ekonomi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.