Xcloud.id

kab/kota: Madiun

  • Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Wali Kota Kediri Belajar Inovasi Pengelolaan Sampah di TPA Winongo Madiun

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati melakukan kunjungan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Winongo, Kota Madiun, pada Kamis (2/10/2025).

    Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari inovasi pengelolaan sampah yang diterapkan di TPA tersebut.

    “Ini TPA percontohan. TPA yang baik. Karenanya, kami ingin belajar terkait inovasi, metode, teknologi dan yang digunakan,” ujar Vinanda Prameswati bersama Wali Kota Madiun Dr. Maidi.

    Dalam kunjungan itu, Vinanda mengajak jajaran pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri. Dia berharap persoalan sampah yang terus meningkat di Kota Kediri bisa terjawab dengan pengalaman yang diperoleh dari Madiun.

    “Saya sangat berkesan, pengalaman dan pengetahuan ini sangat berharga. Harapannya bisa bermanfaat nantinya,” ungkapnya.

    Wali Kota Madiun Dr. Maidi menyambut baik kunjungan tersebut dan memberikan apresiasi. “Saya apresiasi sekali, beliau ini termasuk wali kota termuda. Wali kota yang bekerja keras untuk membangun kotanya. Rela datang ke TPA untuk belajar,” kata Maidi.

    Dr. Maidi menjelaskan berbagai program pengelolaan sampah yang berjalan di Kota Madiun. Mulai dari optimalisasi pemilahan sampah rumah tangga, bank sampah, pengolahan organik, hingga mengubah TPA menjadi kawasan wisata.

    Pemkot Madiun bahkan memberikan anggaran Rp10 juta per RT untuk pengelolaan sampah di tingkat warga, dengan target zero sampah pada 2027.

    Sementara itu, Kota Kediri masih bergantung pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Klotok yang telah mencapai kapasitas penuh sejak November 2024. Setiap hari, TPST tersebut menerima sekitar 180 ton sampah. Kondisi ini mendorong Pemkot Kediri membangun TPA baru di kawasan Klotok dengan konsep sanitary landfill.

    Lahan seluas 6 hektare yang disiapkan merupakan hasil penggantian lahan dari proyek Tol Kediri-Tulungagung. TPA baru yang dinamakan TPA 4 akan tetap menggunakan sistem sanitary landfill, namun Pemkot Kediri juga menyiapkan kajian jangka panjang untuk mewujudkan konsep zero waste.

    Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, DLHKP juga telah mengusulkan anggaran sekitar Rp11 miliar untuk pembangunan TPA baru berikut akses jalannya. [nm/ted]

  • Unik! Isi BBM di SPBU Caruban Bisa Pulang Bawa Batik Gratis

    Unik! Isi BBM di SPBU Caruban Bisa Pulang Bawa Batik Gratis

    Madiun (beritajatim.com) – Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, manajemen dan karyawan SPBU Caruban di Kabupaten Madiun tampil berbeda dengan mengenakan busana batik saat bertugas. Tak hanya itu, pihak pengelola juga membagikan 10 baju batik kepada pelanggan setia serta saldo MyPertamina senilai Rp25.000 sebagai bentuk apresiasi. Kamis (2/10/2025)

    Mandor Pengawas SPBU Caruban, Miko Daniswara, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan batik lebih luas ke masyarakat sekaligus memberikan penghargaan kepada para pelanggan.

    “Kami tidak ada pembatasan pengisian, namun yang lebih diutamakan untuk meraka paran pelanggan yang membeli BBM jenis Non Subsidi,” terangnya.

    Salah satu pelanggan, Paprilia, mengaku kaget sekaligus senang menerima hadiah batik dari SPBU.“Perasaan saya kaget mendapat batik dan tidak menyangka. Yang saya tahu memang hari ini Hari Batik Nasional,” ujarnya.

    Hal serupa dirasakan oleh Sunarto, pelanggan lain yang juga mendapat hadiah.
    “Saya tidak mengetahui kalau di SPBU sini ada pembagian batik. Saya baru tahu ketika selesai mengisi, tiba-tiba didatangi pihak manajemen SPBU dan diberi hadiah,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini, SPBU Caruban berharap batik semakin dikenal sebagai warisan budaya bangsa dan pelanggan merasa lebih dekat dengan pelayanan SPBU. [rbr/aje]

  • Pertama Kalinya, PN Madiun Sidangkan Permohonan Ganti Kelamin

    Pertama Kalinya, PN Madiun Sidangkan Permohonan Ganti Kelamin

    Madiun (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun untuk pertama kalinya menyidangkan perkara permohonan pencatatan perubahan kelamin. Pemohon berinisial ASM, warga Kabupaten Madiun, mengajukan perubahan status dari laki-laki menjadi perempuan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut karena tidak didukung bukti medis yang kuat.

    Juru Bicara PN Kabupaten Madiun, Agung Nugroho, menjelaskan permohonan itu masuk pada 12 Agustus 2025 dan resmi didaftarkan sehari kemudian. Sidang digelar pada Selasa (23/9/2025) dipimpin Hakim Satrio Murtitomo.

    “Ini memang perkara pertama terkait permohonan ganti kelamin di Kabupaten Madiun. Secara normatif, undang-undang mengatur peristiwa penting wajib dicatatkan, termasuk ganti kelamin sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan,” kata Agung, Rabu (1/10/2025).

    Majelis hakim menolak permohonan ASM karena tidak dilengkapi dokumen medis pendukung. Menurut Agung, hakim menilai penggantian kelamin tidak hanya soal mengubah identitas gender, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan medis, genetika, dan psikologis yang jelas.

    “Pemohon hanya mengajukan keterangan saksi bahwa ia telah menjalani operasi. Tidak ada hasil pemeriksaan medis mengenai hormon, kromosom, maupun psikologi. Padahal untuk kasus seperti ini, surat keterangan medis menjadi bukti utama,” tegasnya.

    Hakim juga mencatat, meskipun ada bukti telah dilakukan operasi, tidak ada penjelasan mengenai alasan medis maupun pemeriksaan mendalam, seperti hormon, reproduksi, dan urologis, sebelum tindakan operasi itu dilakukan.

    “Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan, hakim berpendapat Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga sudah sepatutnya ditolak,” ujarnya.

    Agung menambahkan, perkara ini termasuk sensitif karena menyangkut hak asasi manusia. Namun, pengadilan tetap berpegang pada hukum positif serta norma sosial yang berlaku. Putusan ini, lanjutnya, dapat menjadi preseden bagi perkara serupa di masa mendatang. [rbr/beq]

  • Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Tunjangan DPRD Madiun Capai Puluhan Juta, Namun Warga Miskin Masih Kesulitan Akses Bansos

    Madiun (beritajatim.com) – Ironi terjadi di Kabupaten Madiun. Saat para wakil rakyat menikmati berbagai tunjangan dengan nilai hingga puluhan juta rupiah setiap bulan, masih ada warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan tidak tersentuh bantuan sosial.

    Salah satunya dialami pasangan lanjut usia, Kateno (60) dan istrinya Misnah (55), warga Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo. Hidup di gang sempit dengan kondisi serba kekurangan, mereka harus mengandalkan penghasilan dari mengumpulkan barang bekas.

    “Setiap hari ya cari rosok (barang bekas). Dulu pernah dapat beras tapi hanya sekali, setelah itu tidak pernah lagi,” keluh Kateno, Selasa (23/9/2025).

    Kepala Desa Glonggong, Mustakim, membenarkan bahwa Kateno termasuk warga kurang mampu. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci kondisi warganya satu per satu. Menurutnya, data penerima bansos sepenuhnya ditentukan pemerintah pusat melalui Dinas Sosial.

    “Sebenarnya kita sudah update terus data warga mana yang layak dan tidak layak. Tapi dari Dinas Sosial itu tidak dirubah. Untuk PKH, BPNT atau bansos lainnya, desa hanya menyalurkan,” ujarnya.

    Selain program pusat, Mustakim menyebut ada pula bansos dari Dana Desa berupa BLT. Namun, Kateno ternyata tidak masuk daftar penerima. “Nanti saya tanyakan ke Pak Kesranya,” imbuhnya.

    Senin siang (29/9/2025), Mustakim bersama perangkat desa akhirnya mengunjungi rumah Kateno untuk memberikan bantuan sembako. Ia berjanji akan mengusahakan agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan Dana Desa pada bulan berikutnya.

    Di sisi lain, anggota DPRD Kabupaten Madiun setiap bulannya menerima tunjangan fantastis berdasarkan sejumlah Peraturan Bupati (Perbup). Hal itu disampaikan Sekretaris DPRD Madiun, Sawung Rehtomo, yang mengacu pada tiga Perbup terkait hak keuangan, perumahan, dan transportasi anggota dewan.

    Berdasarkan Perbup Nomor 3 Tahun 2023, tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp14,7 juta per bulan. Ketua DPRD juga mendapat dana operasional Rp12,6 juta, sementara Wakil Ketua Rp6,72 juta.

    Perbup Nomor 31 Tahun 2021 menetapkan tunjangan transportasi anggota DPRD sebesar Rp13,82 juta per bulan. Sementara Perbup Nomor 31 Tahun 2023 mengatur tunjangan perumahan: Ketua DPRD Rp22,7 juta, Wakil Ketua Rp16,4 juta, dan anggota Rp10,2 juta per bulan.

    Jika dijumlah, Ketua DPRD bisa mengantongi tunjangan sekitar Rp50 juta setiap bulan. Wakil Ketua sekitar Rp37,8 juta, sedangkan anggota dewan mencapai Rp38,7 juta. Itu pun belum termasuk hak keuangan lain yang melekat pada jabatan mereka.

    Fenomena timpang ini menimbulkan ironi di tengah masih banyaknya warga miskin di Madiun yang belum terakomodasi dalam program bantuan. Kasus Kateno hanyalah salah satu dari sekian banyak cerita rakyat kecil yang masih harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. (rbr/ian)

  • DPRD Madiun Soroti Proyek Rp10,6 Miliar Jembatan Klumutan Saradan

    DPRD Madiun Soroti Proyek Rp10,6 Miliar Jembatan Klumutan Saradan

    Madiun (beritajatim.com) – Proyek pembangunan Jembatan Klumutan di Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, yang menelan anggaran Rp10,6 miliar dari APBD 2025, belum berjalan sesuai jadwal.

    Hasil inspeksi mendadak (sidak) Komisi D DPRD Kabupaten Madiun pada Selasa (30/9/2025) menemukan progres pekerjaan terlambat sekitar 11 persen.

    “Keterlambatan ini jelas harus jadi perhatian. Memang masih dalam batas kontrak, tapi tidak boleh dibiarkan. Hasil akhir harus sesuai target,” tegas Djoko Setijono, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun, usai sidak.

    Djoko menekankan, sebagai rekanan pelaksana, perusahaan harus segera melakukan percepatan agar keterlambatan tidak semakin melebar. “Kami minta segera ditambah tenaga kerja atau dilakukan lembur. Kalau tidak dipacu, progres bisa makin tertinggal,” ujarnya.

    Selain progres yang lamban, sidak juga menemukan kendala teknis di lapangan, yakni pekerjaan sedikit menyentuh tanah warung milik warga. Namun, pihak rekanan menyatakan siap mengganti dengan yang baru.

    Berdasarkan laporan Dinas PUPR, pihak pelaksana dari CV Dwi Tunggal Sejati berkomitmen menyelesaikan 50 persen pekerjaan pada pertengahan hingga akhir Oktober. DPRD akan terus memantau janji tersebut. “Kami tunggu realisasi di lapangan. Kalau molor lagi, tentu akan kami tindaklanjuti,” tandas Djoko.

    Pembangunan Jembatan Klumutan sendiri digadang-gadang menjadi infrastruktur strategis yang memperlancar akses transportasi masyarakat Saradan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga sekitar. (rbr/ted)

  • Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Angka Pengangguran di Madiun 4,30%, Pemkot Gelar Jobs Fair

    Madiun (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Madiun menggelar Job Fair di GOR Wilis, Selasa (30/9/2025). Sebanyak 39 perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan membuka ratusan lowongan kerja bagi masyarakat.

    Wali Kota Madiun Maidi menargetkan job fair ini mampu menekan angka pengangguran terbuka di Kota Madiun yang saat ini berada di kisaran 4,30 persen.

    “Target kita dari jumlah pengangguran dua ribu sekian itu bisa terpenuhi. Kalau ini bisa berjalan, kita optimistis bisa menurunkan sampai 50 persen,” ujar Maidi saat membuka acara.

    Menurut Maidi, pengalaman kerja menjadi faktor penting bagi para pencari kerja agar lebih kompetitif di dunia industri. Ia mengimbau masyarakat agar tidak terlalu memilih pekerjaan di awal.

    “Kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan dulu. Pengalaman kerja itu yang membuat nilai seseorang semakin tinggi. Tanpa pengalaman susah untuk bersaing,” tambahnya.

    Maidi juga menjelaskan pemerintah menyiapkan pelatihan berbasis kebutuhan industri. Pencari kerja bisa lebih dahulu memilih perusahaan tujuan, kemudian diarahkan mengikuti kursus sesuai kompetensi yang dibutuhkan. “Bila perlu instrukturnya kita datangkan ke sini agar sesuai dengan bidangnya,” ungkapnya.

    Job Fair kali ini menghadirkan sejumlah perusahaan besar, seperti PT INKA, Sintek, hingga Alfa Group. Salah seorang pencari kerja, mahasiswa jurusan administrasi, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut.

    “Saya mencari lowongan di bidang administrasi sesuai jurusan perkuliahan. Memang banyak peminat karena industrinya besar, jadi saya ingin ikut bersaing di sini,” ujar Zafran Fadhila Ahmad Peserta Jobs Fair.

    Maidi berharap Job Fair tidak hanya menjadi ajang mencari pekerjaan, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk mengenal kebutuhan dunia kerja lebih luas. “Semua perusahaan yang ada kita tahu kebutuhannya, jadi masyarakat bisa memilih sejak awal dan kita siapkan kompetensinya,” pungkasnya. (rbr/ted)

  • Citra Kepolisian Madiun Kota Tercoreng, Oknum Polsek Mangunharjo Diduga Terlibat Kasus Narkoba

    Citra Kepolisian Madiun Kota Tercoreng, Oknum Polsek Mangunharjo Diduga Terlibat Kasus Narkoba

    Madiun (beritajatim.com) – Citra kepolisian di Kota Madiun mendapatkan tamparan keras setelah salah satu oknum anggota Polsek Mangunharjo, yang berinisial Iptu B.S., diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

    Pada Jumat malam (26/9/2025), Satnarkoba Polres Madiun Kota berhasil mengamankan Iptu B.S., dan saat ini ia sedang menjalani proses pemeriksaan intensif oleh pihak berwenang.

    Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi, membenarkan bahwa kasus ini sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Menurut AKBP Wiwin, Iptu B.S. masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.

    “Untuk anggota yang bersangkutan, hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ungkapnya saat memberikan keterangan pada Senin (29/9/2025).

    Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penangkapan Iptu B.S. terkait dengan narkotika jenis sabu-sabu seberat 37 gram. Diduga, oknum perwira tersebut berperan sebagai pengedar narkoba, dan aktivitas ilegal ini sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Meski demikian, pihak kepolisian belum memberikan penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan kasus tersebut.

    Kapolres Madiun Kota juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapa pun yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, terlebih jika melibatkan anggota kepolisian. “Kami selalu menghimbau kepada seluruh anggota agar menjadi teladan bagi masyarakat untuk menjauhi narkoba,” tegas AKBP Wiwin.

    Polres Madiun Kota berkomitmen untuk transparan dalam menangani kasus ini, dan akan mengungkapkan perkembangan lebih lanjut kepada publik. [rbr/suf]

  • Jalur Kereta Api Mati Mau Dihidupkan Lagi, Ini Daftarnya

    Jalur Kereta Api Mati Mau Dihidupkan Lagi, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan mencatat masih ada ribuan kilometer jalur kereta api yang saat ini tidak beroperasi alias nonaktif. Pemerintah sendiri sudah memiliki rencana untuk menghidupkan kembali beberapa jalur tersebut, namun masih terkendala anggaran.

    “Total jalur non aktif sebanyak 2.233 Km,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api DJKA Kemenhub, Arif Anwar dalam media Briefing Kemenhub, dikutip Minggu (27/9/2025).

    Jalur-jalur yang tak lagi beroperasi tersebut sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) hingga tahun 2030. Dalam dokumen perencanaan tersebut, ada sederet proyek reaktivasi yang disiapkan, termasuk di Pulau Jawa dan Sumatera.

    “Terhadap jalur-jalur yang non beroperasi ini kita mempunyai RIPNas, tadi di dalam RIPNas sampai dengan 2030 sebenarnya kita punya beberapa proyek, diantaranya adalah reaktivasi beberapa jalur-jalur yang tidak beroperasi. Nah itu ada detilnya di dalam RIPNas,” lanjut Arif.

    Revitalisasi jalur lama tetap menjadi bagian dari prioritas jangka panjang sektor perkeretaapian nasional. Beberapa jalur sudah menjadi target reaktivasi.

    Foto: Suasana aktivitas warga pada permukiman kumuh yang berdekatan dengan rel kereta di Jakarta, Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Suasana aktivitas warga pada permukiman kumuh yang berdekatan dengan rel kereta di Jakarta, Senin (2/6/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    “Di Jawa ada, Sumatera ada. Diantaranya ada Cianjur arah Padalarang, Bandung-Ciwidey, Tanjung Sari, itu di Jawa Barat ya,” ujarnya.

    Namun demikian, realisasi dari rencana-rencana tersebut akan sangat tergantung pada alokasi anggaran pemerintah di tahun-tahun mendatang.

    “Tetapi memang saat ini kita terkendala dengan anggaran, jadi saya rasa tergantung dari kebijakan anggaran yang disampaikan ya, jadi apakah nanti akan direaktivasi atau belum, tetapi di dalam RIPNas kita punya program untuk reaktivasi tersebut,” kata Arif.

    Rencana Reaktivasi di Pulau Jawa Sampai 2030:

    Sukabumi-Cianjur-Padalarang
    Cicalengka-Jatinangor-Tanjungsari
    Cirebon-Kadipaten
    Banjar-Cijulang
    Purwokerto-Wonosobo
    Semarang-Demak-Rembang
    Kedungjati-Ambarawa
    Jombang-Babat-Tuban
    Kalisat-Panarukan
    Semarang-Demak-Juana-Rembang
    Madiun-Slahung
    Sidoaro-Tulangan-Tarik
    Kamal-Sumenep

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Panen Raya Jagung di Madiun, Polri dan Petani Bersatu Perkuat Ketahanan Pangan

    Panen Raya Jagung di Madiun, Polri dan Petani Bersatu Perkuat Ketahanan Pangan

    Madiun (beritajatim.com) – Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, pada Sabtu (27/9/2025) menjadi pusat kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III.

    Acara ini dihadiri Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara bersama jajaran Forkopimca, perwakilan Bulog, Dinas Pertanian, BPS, perangkat desa, dan masyarakat setempat.

    Panen raya tersebut digelar sebagai langkah bersama antara Polri, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk memperkuat ketahanan pangan. Jagung dipilih sebagai komoditas unggulan karena memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan pangan di wilayah Madiun dan sekitarnya.

    Tidak hanya ikut memanen jagung, Kapolres Madiun juga menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada para petani. Bantuan itu diberikan sebagai bentuk kepedulian Polri dalam meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

    “Kerja keras para petani patut diapresiasi karena berkontribusi besar menjaga ketersediaan pangan. Panen raya ini juga menunjukkan semangat kebersamaan. Polri siap mendampingi masyarakat, bukan hanya soal keamanan, tetapi juga dalam mendukung kesejahteraan,” ujar Kapolres Madiun.

    Ia berharap kegiatan panen raya bisa menjadi dorongan bagi petani untuk terus berproduksi, sekaligus memantik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian.

    Suasana kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban, mencerminkan semangat gotong royong antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan daerah. [rbr/ian]

  • Alfamart dan Zwitsal Lanjutkan Program “Sahabat Posyandu” di Kediri

    Alfamart dan Zwitsal Lanjutkan Program “Sahabat Posyandu” di Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Alfamart bersama Zwitsal kembali menggelar program “Alfamart Sahabat Posyandu” yang menyasar ibu dan anak di 34 kota/kabupaten di Indonesia.

    Sepanjang September 2025, ribuan keluarga berkesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sekaligus edukasi pentingnya menjaga kesehatan kulit bayi.

    Program yang pertama kali diluncurkan pada 2023 ini terus berlanjut setiap bulan. Hingga kini, kegiatan tersebut telah menjangkau puluhan ribu keluarga melalui ribuan titik posyandu yang bekerja sama dengan kader posyandu dan dinas kesehatan setempat.

    Untuk wilayah Cabang Madiun, pelaksanaan berlangsung di halaman gerai Alfamart Harinjing, Desa Kepung, Kabupaten Kediri, Jumat (26/9).

    Corporate Communications General Manager Alfamart, Rani Wijaya, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kesehatan masyarakat.

    “Alfamart berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama ibu dan anak. Melalui program Alfamart Sahabat Posyandu, kami ingin memastikan edukasi gizi, pelayanan kesehatan dasar, termasuk pengecekan kesehatan kulit bayi bisa diakses lebih dekat oleh keluarga,” ujarnya.

    Dalam kegiatan yang digelar di halaman gerai Alfamart maupun posyandu sekitar, para ibu membawa anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai layanan, mulai dari pemeriksaan tumbuh kembang, pengukuran tinggi dan berat badan, pemberian vitamin, imunisasi, pengecekan kesehatan kulit, hingga distribusi Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

    Senior Brand Manager Zwitsal, Niken Kinanti Suryanto, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen Zwitsal untuk mendampingi ibu dalam menjaga kesehatan kulit bayi, khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

    “Dalam kegiatan Sahabat Posyandu, Zwitsal juga mengedukasi pentingnya melakukan pengecekan kesehatan kulit bayi secara teratur dengan ‘Analisis Kulit Si Kecil’ atau AKSI,” ungkapnya.

    Niken menambahkan, “Selama lebih dari 50 tahun, Zwitsal dengan kelembutannya telah menemani perjalanan ibu bersama buah hati melalui rangkaian produk yang teruji hypoallergenic sehingga aman digunakan untuk kulit bayi yang sensitif sekalipun sejak hari pertama.

    Melalui berbagai kampanye edukatif, Zwitsal ingin mendampingi ibu menjaga kesehatan kulit Si Kecil melalui edukasi 4 Langkah AKSI: cek ruam dan lecet, cek tekstur kulit, cek luka di kulit, dan cek tangisan si kecil.”

    Program “Alfamart Sahabat Posyandu” tahun ini ditargetkan menjangkau lebih dari 3.400 ibu dan anak dari barat hingga timur Indonesia. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi orang tua yang memanfaatkan layanan kesehatan gratis ini.

    Salah satu peserta, Siti Fatimai, mengaku sangat terbantu. “Anak saya bisa diperiksa kesehatannya tanpa harus jauh-jauh ke puskesmas. Lokasinya dekat rumah, di halaman Alfamart, jadi praktis sekali,” tuturnya.

    Ketua Posyandu Desa Kepung, Umi Hanik, juga mengapresiasi sinergi antara sektor swasta dan komunitas kesehatan. “Respon masyarakat sangat positif, dan kegiatan ini menjadi contoh baik sinergi antara sektor swasta dan komunitas kesehatan,” ujarnya.

    Dengan kolaborasi Alfamart dan Zwitsal, program ini tidak hanya mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat kesehatan ibu dan anak, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa edukasi dan layanan kesehatan dapat dihadirkan lebih dekat ke masyarakat. (ted)