Xcloud.id

kab/kota: Lumajang

  • Polres Malang Tangkap 7 Pelaku Curanmor, Salah Satunya Gunakan Modus Jejaring Kencan Online

    Polres Malang Tangkap 7 Pelaku Curanmor, Salah Satunya Gunakan Modus Jejaring Kencan Online

    Malang (beritajatm.com) – Satuan Reserse Kriminal Polres Malang berhasil meringkus tujuh orang tersangka pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dalam operasi khusus yang berlangsung sejak awal Januari 2025.

    Para pelaku memiliki berbagai modus dalam menjalankan aksinya, salah satunya menggunakan jejaring kencan online untuk menjebak korban.

    “Ada tujuh orang tersangka yang kita amankan, salah satunya masih anak-anak (di bawah umur). Dan satu orang lagi seorang residivis,” ungkap Wakapolres Malang Kompol Bayu Halim, Jumat (24/1/2025).

    Dari hasil penyelidikan, polisi mengungkap bahwa ada enam kasus atau laporan yang melibatkan para tersangka. Salah satu kasus yang menonjol adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku berinisial RAP (23), warga Desa Kebonagung, Kecamatan Pakisaji.

    RAP menggunakan aplikasi kencan online MiChat untuk berkenalan dengan korbannya, seorang perempuan. Pelaku kemudian mengajak korban bertemu di sebuah penginapan di Kepanjen. Saat bertemu, korban dicekik hingga tak berdaya, lalu pelaku merampas sepeda motor serta barang berharga milik korban.

    Sementara itu, pelaku di bawah umur berinisial MJA (16), warga Kecamatan Tumpang, terlibat dalam pencurian motor yang didalangi oleh seorang buronan bernama Julian Aditya. “Dari pengakuan pelaku, ini merupakan aksi pertamanya. Dia diajak berkeliling permukiman oleh Julian Aditya (DPO), lalu disuruh mengambil motor yang terparkir di depan rumah,” jelas Bayu.

    Modus lain dilakukan oleh Irwanto alias Petel (35), yang berpura-pura meminjam motor korban dengan alasan membeli busi ke bengkel. Namun setelah ditunggu lebih dari satu jam, pelaku tidak kembali. Saat korban menyusul ke bengkel, pelaku sudah menghilang.

    “Memang modus yang dilakukan bermacam-macam, semuanya berbeda versi, bahkan ada yang menyaru sebagai pencari rumput untuk mengincar sasarannya. Jadi para pencari rumput juga harus waspada,” ujar Bayu.

    Cara unik lainnya dilakukan oleh dua tersangka, Bagas Fardi Fahrur (18) dan Rizky Izzati (17). Mereka mengajak korban berkeliling untuk menonton kesenian bantengan (mberot). Saat berada di perbatasan Lumajang, korban diturunkan di tepi jalan dengan ancaman pisau, lalu motornya dirampas.

    Kini, ketujuh tersangka harus mendekam di tahanan Polres Malang. Mereka adalah MJA (16), Rianto Arya Pratama (23), M. Yuda alias Mendol (26), Irwanto alias Petel (35), Bagas Fardi Fahrur (18), Rizky Izzati (17), dan Joko Edy Prasetyo (34).

    Polisi menjerat para tersangka dengan berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 365 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, Pasal 363 dengan ancaman 7 tahun penjara, serta Pasal 378 dan Pasal 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. [yog/suf]

  • Menuju Jatim Bebas Pasung, 253 Orang Masih Terpasung di 2025

    Menuju Jatim Bebas Pasung, 253 Orang Masih Terpasung di 2025

    Surabaya (beritajatim.com) – Upaya Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Timur menuju Jatim bebas pasung terus menunjukkan progres. Hingga awal tahun 2025, sebanyak 253 orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih dipasung. Jumlah ini terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Totalnya ada 253 ODGJ. Jumlahnya setiap tahun terus menurun,” ungkap Kepala Dinas Sosial Jatim, Restu Novi Widiani, didampingi Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Muchammad Arif Ardiansyah di kantornya, Jumat (24/1/2025).

    Restu Novi menjelaskan, angka tersebut telah berkurang signifikan dalam satu dekade terakhir. Pada 2014, tercatat sebanyak 2.000 ODGJ masih dipasung, namun kini tinggal 253 kasus yang tersisa.

    “Pada 2014 lalu angkanya mencapai 2.000, dan di awal tahun 2025 ini tersisa 253,” tambahnya.

    Kabid Rehabilitasi Sosial (Resos) Dinsos Jatim, Muchammad Arif Ardiansyah, merinci daerah dengan jumlah ODGJ yang masih dipasung terbanyak berada di wilayah Madura dan sekitarnya.

    “Terbanyak ada di Sampang 27 orang, kemudian di Kabupaten Madiun ada 24 orang, Kabupaten Probolinggo 19 orang, Pamekasan 18 orang, Bangkalan 16 orang, Lumajang dan Sumenep masing-masing 15 orang,” jelasnya.

    Meski jumlahnya terus menurun, Arif mengungkapkan bahwa proses pembebasan pasung tidak mudah. Hal ini membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan keluarga pasien.

    Dinsos Jatim menetapkan target pembebasan 30 ODGJ yang masih dipasung pada tahun 2025. Wilayah prioritas pembebasan adalah Kabupaten Blitar dan Nganjuk, dengan fokus pada perawatan intensif bagi para pasien.

    “Tahun ini kami menargetkan 30 ODGJ atau disabilitas mental yang dipasung untuk dilakukan perawatan. Ada sejumlah alternatif rumah sakit di antaranya di RSJ Menur, RSJ Lawang. Tentu kami akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota, termasuk faskes setempat,” pungkas Arif. [tok/beq]

  • Viral Pendaki Nekat Naik Gunung Semeru yang Ditutup, Diduga Lewat Jalur Ilegal, Pengelola Bertindak – Halaman all

    Viral Pendaki Nekat Naik Gunung Semeru yang Ditutup, Diduga Lewat Jalur Ilegal, Pengelola Bertindak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebuah video yang memperlihatkan rombongan pendaki bergembira karena berhasil menaiki puncak Gunung Semeru menjadi viral di media sosial.

    Diketahui, saat ini pendakian di Gunung Semeru masih ditutup lantaran adanya potensi cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik.

    Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini masih dalam pengawasan hingga pendakian ditutup karena bisa membahayakan pendaki.

    Dalam narasinya, pendaki tersebut nekat mendaki gunung lewat jalur ilegal dan diperkirakan terjadi pada Sabtu (18/1/2025).

    “Gimana pendapatmu? Di saat jalur pendakian sedang ditutup, rombongan pendaki ini nekat sampai ke puncak Semeru.”

    “Diperkirakan mereka naik weekend kemarin tanggal 18 Januari 2025. Kabarnya mereka nekat mendaki Semeru lewat jalur ilegal,” tulis keterangan unggahan tersebut.

    Video ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Instagram @jejakpendaki, Selasa (21/1/2025).

    Dikutip dari TribunJatim.com, pihak pengelola belum dapat memastikan kebenaran terkait unggahan itu.

    Pihaknya juga berupaya mencari identitas pendaki itu untuk dimintai klarifikasi.

    Namun, saat dihubungi, pendaki yang bersangkutan belum memberi tanggapan.

    Hal ini diungkapkan oleh Pranata Humas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Endrip Wahyutama.

    “Sampai saat ini kami terus melacak akun dan Nomor HP tersebut untuk meminta klarifikasi terkait kegiatan itu.”

    “Kami sudah mengirimkan pesan singkat dan menghubungi tapi belum ada tanggapan dari yang bersangkutan,” ujar Endrip ketika dikonfirmasi, Kamis (23/1/2025).

    Dia memastikan pendakian Gunung Semeru masih ditutup hingga 8 Februari 2025.

    Penutupan sementara dilakukan untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan akibat cuaca ekstrem dan aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

    Sementara itu, jalur pendakian resmi oleh TNBTS yakni melalui rute Ranupani, Senduro, Kabupaten Lumajang.

    Lebih lanjut, pihaknya mengaku kecewa lantaran penutupan pendakian Gunung Semeru ini dilakukan demi keselamatan pendaki.

    “Kami sangat menyayangkan dengan postingan tersebut di tengah kondisi pendakian tutup dan kondisi Semeru yang saat ini sangat berbahaya untuk melakukan pendakian ke puncak Semeru,” jelas Endrip.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Pendakian Gunung Semeru Ditutup, Rombongan Pendaki Nekat Muncak, TNBTS Bertindak

    (Tribunnews.com/Isti Prasetya, TribunJatim.com/Erwin Wicaksono)

  • Kembangkan SDM Terampil, BPVP Banyuwangi Cetak Ribuan Peserta Pelatihan pada 2024 Nasional 24 Januari 2025

    Kembangkan SDM Terampil, BPVP Banyuwangi Cetak Ribuan Peserta Pelatihan pada 2024 Nasional 24 Januari 2025

    Kembangkan SDM Terampil, BPVP Banyuwangi Cetak Ribuan Peserta Pelatihan pada 2024
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) akan menargetkan 1 juta orang yang akan mengikuti pelatihan pada 2025.
    Pelatihan itu dilakukan  melalui sinergi dan kolaborasi dengan berbagai lembaga pelatihan vokasi, baik milik pemerintah maupun swasta.
    Hal itu dilakukan sebagai upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terampil dan berdaya saing dengan berbagai pilihan program pelatihan.
    Program pelatihan yang dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi, antara lain program pelatihan teknisi (menengah tinggi), program pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dan tailor made training (TMT). 
    Program pelatihan Teknisi dan PBK menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. 
    Kedua program pelatihan tersebut dilaksanakan di
    workshop
    Balai Pelatihan Vokasi. 
    Selain itu, ada juga terobosan program pelatihan berupa program pelatihan Tailor Made Training (TMT) yang merupakan terobosan baru untuk mendekatkan para pencari kerja dan dunia kerja dengan program pelatihan yang disesuaikan potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja, serta wirausaha.
    Salah satu balai pelatihan vokasi yang secara intensif melaksanakan pelatihan adalah Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banyuwangi, Jawa Timur.
    Kepala Biro Humas
    Kemenaker
    Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan, pada 2024,
    BPVP Banyuwangi
    gencar mengadakan pelatihan berbasis kompetensi.
    Pelatihan dari berbagai jenis kejuruan itu, di antaranya kejuruan pariwisata, yang meliputi
    restaurant attendant, front office, room attendant, tour guide
    , dan barista.
    Selain itu, pelatihan dengan kejuruan teknologi pengolahan hasil pertanian (
    processing
    ) meliputi pembuatan roti dan kue, pengolahan buah, dan pengolahan ikan. 
    Kejuruan teknologi informasi dan komunikasi, yang meliputi desain grafis,
    practical office

    advance
    , operator komputer muda, dan pemasangan jaringan komputer. 
    Kejuruan otomotif yang meliputi servis sepeda motor dan pemeliharaan kendaraan ringan. 
    Kemudian, kejuruan pertanian meliputi pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik dan
    smart farming
    , pengelasan, dan
    fashion technology.
    “Pada 2024, BPVP Banyuwangi telah melatih 5.352 peserta dengan 80 persen di antaranya berasal dari masyarakat Banyuwangi,” ucapnya dalam siaran pers, Jumat (24/1/2025).
    Sunardi menambahkan, BPVP Banyuwangi juga melaksanakan program pelatihan TMT yang telah dilaksanakan di wilayah kerja meliputi Kabupaten Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Kota Probolinggo.
    Ia menjelaskan, pelatihan TMT bertujuan meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas SDM. 
    Lembaga atau komunitas yang dapat mengusulkan kegiatan pelatihan TMT sangat beragam, mulai dari perusahaan swasta, lembaga pemerintah, hingga kelompok masyarakat dan komunitas tertentu.
    Proses pengajuan program pelatihan dimulai dengan pengajuan melalui
    e-proposal,
    dilanjutkan dengan verifikasi administrasi yang mencakup legalitas lembaga pengusul, kurikulum yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
    Sunardi mengatakan, pelatihan itu mencakup berbagai bidang kompetensi, seperti pembuatan roti dan kue, pengelolaan sampah, pelatihan bordir, dan pelatihan yang langsung diimplementasikan bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di berbagai sektor.
    “Sesuai arahan Bapak Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli bahwa Kemenaker akan terus melakukan upaya peningkatan kompetensi masyarakat supaya siap terjun ke dunia kerja,” katanya.
    Dia menjelaskan, setiap tahun, kebutuhan kerja sangat dinamis sehingga pelatihan itu diharapkan disambut pemerintah daerah.
    “Para kepala daerah bisa memetakan kebutuhan pelatihan berdasarkan potensi unggulan daerahnya supaya tepat sasaran,” ungkapnya.
    Adapun kolaborasi itu bisa dilakukan melalui program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Daerah dan atau berkolaborasi dengan Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP) BLK Kemenaker dalam merancang program pelatihan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Musda Golkar Jatim Usai Rakernas, Sarmuji Bantah Upaya Aklamasi!

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan, bahwa dirinya tidak akan maju lagi sebagai Ketua Golkar Jatim dan bertarung di ajang Musda XI Golkar Jatim.

    “Musda Golkar Jatim nanti setelah Rakernas Partai Golkar. Rakernas Golkar dijadwalkan pada 8 Februari 2025 di Jakarta. Setelah itu disusun jadwal musda, kita belum tahu meskipun saya sekjen, Jatim bagian yang pertama, kedua atau ketiga. Ada kemungkinan setelah lebaran. Satu tahun ini tahun konsolidasi,” kata Sarmuji usai membuka Bimtek ‘Optimalisasi Tupoksi DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Fraksi Partai Golkar Tahun 2025 di Hotel Doubletree Surabaya, Kamis (23/1/2025) petang.

    Apakah ada pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim yang maju dan ada upaya aklamasi? “Nggak perlu pembukaan pendaftaran untuk calon yang bakalan maju. Belum tahu ada kabar aklamasi. Yang pasti saya tidak maju lagi. Sekjen mosok mbalik maneh, mudun maneh (jadi ketua DPD Partai Golkar Jatim),” tukasnya.

    Diberitakan sebelumnya, ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). (tok/but)

  • Tragis! Pemotor Asal Leces Tewas Terlindas Truk di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo

    Tragis! Pemotor Asal Leces Tewas Terlindas Truk di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di Jalan Raya Lumajang-Probolinggo pada Kamis (23/1/2025) pagi. Seorang warga Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, meninggal dunia di lokasi kejadian dengan kondisi kepala hancur terlindas truk boks.

    Korban diketahui bernama Suhartik (49) yang merupakan istri dari Karib (69). Menurut keterangan, keduanya sedang melaju dari arah selatan menuju utara. Sesampainya di tempat kejadian perkara (TKP), motor yang mereka kendarai bersenggolan dengan motor lain yang membawa ikan dengan keranjang di sisi kanan dan kirinya.

    “Jadi saya terjatuh ke arah kanan, dan kebetulan dari arah berlawanan ada truk boks, dan ternyata istri saya, yang ikut terjatuh itu terlindas oleh truk,” jelas Karib.

    Akibat kejadian tersebut, istri Karib meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kamar Mayat RSUD Dr. Moh. Saleh, Kota Probolinggo, untuk dimandikan.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo Kota, Ipda Farouk, membenarkan terjadinya insiden kecelakaan tersebut. Saat ini, pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan untuk mengetahui lebih detail kronologi kejadian dan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. “Untuk laporan masih proses penyelidikan, nanti segera kita laporkan,” terangnya. (ada/kun)

  • KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    KPU Jatim tunggu regulasi pelantikan 22 kepala daerah Pilkada 2024

    Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur masih menunggu regulasi resmi terkait pelantikan 22 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang dijadwalkan pada 6 Februari 2025.

    “Kami masih menunggu kepastian regulasinya,” kata Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Choirul Umam saat dihubungi dari Surabaya, Kamis.

    Pelantikan tersebut direncanakan hanya akan dilakukan untuk daerah yang tidak menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Menurut Umam, pihaknya telah mendengar hasil kesepakatan antara KPU RI, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait tanggal pelantikan tersebut, yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat Komisi II pada Rabu (22/1).

    Meski demikian, Umam menegaskan bahwa pelaksanaan pelantikan merupakan kewenangan pemerintah, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara pemilu.

    “Urusan pelantikan sudah menjadi wilayah pemerintah,” ujarnya.

    Dirinya mengaku, saat ini KPU Jatim sedang fokus pada proses sidang sengketa Pilkada yang berlangsung di MK.

    Berdasarkan rencana pemerintah, di Jawa Timur terdapat 22 daerah dari total 38 kabupaten/kota yang akan menjalani pelantikan karena tidak menghadapi sengketa di MK.

    Sebelumnya, KPU di masing-masing kabupaten/kota telah menetapkan pemenang Pilkada di 22 daerah tersebut.

    Berikut 22 pasangan kepala daerah terpilih di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU daerah.

    Kabupaten Pacitan yaitu Indrata Nur Bayuaji-Gagarin Sumrambah, Kabupaten Trenggalek yaitu Mochamad Nur Arifin-Syah Muhamad Nata Negara, Kabupaten Blitar yaitu Rijanto-Beky, dan Kabupaten Kediri yaitu Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa.

    Berikutnya, Kabupaten Lumajang yakni Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma, Kabupaten Jember yakni Muhammad Fawait-Djoko Susanto, Kabupaten Situbondo yakni Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiyah kemudian Kabupaten Probolinggo yakni Mohammad Haris-Fahmi AHZ.

    Kabupaten Pasuruan pasangan Mochamad Rusdi Sutejo-Shobih Asrori, Kabupaten Sidoarjo yaitu Subandi-Mimik Idayana, Kabupaten Mojokerto yaitu Muhammad Albarraa-Muhammad Rizal Oktavian, Kabupaten Jombang yaitu Warsubi-Salmanuddin dan Kabupaten Madiun yaitu Hari Wuryanto-Purnomo Hadi.

    Selain itu, Kabupaten Ngawi yaitu Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko dan Kabupaten Bojonegoro yaitu Setyo Wahono-Nurul Azizah.

    Selanjutnya, Kota Kediri yaitu Vinanda Prameswati-Qowimuddin, Kota Pasuruan yaitu Adi Wibowo-Mokhamad Nawawi, Kota Mojokerto yaitu Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi, Kota Madiun yaitu Maidi-Bagus Panuntun, Kota Surabaya yaitu Eri Cahyadi-Armuji, dan Kota Batu yaitu Nurochman-Heli Suyanto.

    Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viral Pendaki di Puncak Gunung Semeru, Diduga Gunakan Jalur Ilegal Saat Penutupan

    Viral Pendaki di Puncak Gunung Semeru, Diduga Gunakan Jalur Ilegal Saat Penutupan

    Lumajang (beritajatim.com) – Sebuah video yang menampilkan tujuh pendaki berada di puncak Gunung Semeru viral di media sosial. Video yang diunggah akun Instagram @jejakpendaki itu telah ditonton lebih dari 513 ribu kali. Namun, aksi ini menuai kecaman lantaran diduga dilakukan saat jalur resmi pendakian ditutup untuk pemulihan ekosistem.

    Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) memastikan bahwa jalur resmi pendakian Gunung Semeru telah ditutup sejak Jumat (17/1/2025) hingga Sabtu (8/2/2025). Kepala Divisi Humas BBTNBTS, Endrip Wahyutama, menyatakan pihaknya sedang menyelidiki waktu dan jalur yang digunakan oleh para pendaki tersebut.

    “Kami sudah mencoba menghubungi pihak yang memposting video itu untuk memastikan kapan pendakian dilakukan, tetapi hingga saat ini belum ada respons,” ujar Endrip melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/1/2025).

    Endrip menambahkan bahwa dari pantauan CCTV di jalur resmi pendakian Ranu Pani, rombongan pendaki tidak terdeteksi melewati area tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa mereka menggunakan jalur ilegal untuk mencapai puncak Gunung Semeru.

    “Gunung Semeru memiliki area yang luas, sehingga memungkinkan pendaki masuk melalui jalur tidak resmi. Namun, di jalur resmi Ranu Pani, selalu ada petugas yang berjaga setiap hari,” jelas Endrip.

    BBTNBTS menyatakan akan memberikan sanksi tegas jika terbukti pendakian dilakukan melalui jalur ilegal selama masa penutupan. Endrip menegaskan pentingnya mematuhi aturan pendakian untuk menjaga kelestarian alam dan keselamatan para pendaki.

    “Kami akan memastikan fakta dan kronologi kejadian sebelum mengambil tindakan. Kebijakan akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya.

    Hingga saat ini, BBTNBTS masih terus mengumpulkan informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Masyarakat diminta untuk berpartisipasi menjaga kelestarian alam Gunung Semeru dengan tidak menggunakan jalur ilegal atau melakukan pendakian saat penutupan. [dav/beq]

  • Pj. Gubernur Sebut 22 Kepala Daerah di Jatim Dilantik 6 Februari, Mana Saja?

    Pj. Gubernur Sebut 22 Kepala Daerah di Jatim Dilantik 6 Februari, Mana Saja?

    Surabaya (beritajatim.com) – Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, menyebutkan terdapat 22 kepala daerah di Jatim yang bakal dilantik pada 6 Februari 2025. 22 kepala daerah tersebut terpilih dalam Pilkada 2024 dan tidak muncul gugatan di MK.

    “Kami akan klarifikasi ke atas. Yang jelas, bahwa sebelumnya akan dilaksanakan pelantikan serentak menunggu mereka yang bersengketa di MK, tapi saat ini sudah ada kepastian dua kali pelantikan. Yang tidak bersengketa, bisa dilantik pada 6 Februari 2025. Yang ada sengketa dibedakan hari pelantikannya,” ujar Adhy di Gedung Negara Grahadi, Kamis (23/1/2025).

    Mengenai lokasi pelantikan di IKN atau Jakarta, Adhy menjawab tidak tahu. “Silakan tanya ke Seskab Mayor Teddy. Tapi yang jelas dilantik oleh Presiden RI Pak Prabowo,” ujarnya.

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan seluruh kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilangsungkan di Jakarta pada 6 Februari 2025.

    Tito mengatakan, pelantikan digelar di Jakarta, karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota dan belum ada keputusan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Di Jawa Timur, ada 22 pilkada kabupaten/kota yang tidak mengajukan gugatan MK.

    “Di Jatim yang tidak ada gugatan MK di 22 kabupaten/kota,” kata Komisioner KPU Jatim, Choirul Umam saat dikonfirmasi terpisah.

    Berikut daftar 22 kepala daerah terpilih yang sudah ditetapkan oleh KPU dan tidak bersengketa di MK:

    1. Pacitan: Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin Sumrambah

    2. Trenggalek: Mochamad Nur Arifin dan Syah Muhammad Natanegara

    3. Kabupaten Blitar: Rijanto-Beky Hardiansyah

    4. Kabupaten Kediri: Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa

    5. Lumajang: Indah Amperawati-Yudha Adji Kusuma

    6. Jember: Gus Fawait-Djoko Santoso

    7. Situbondo: Yusuf Rio Wahyu Prayogo-Ulfiah

    8. Kabupaten Probolinggo: Gus Muhammad Haris-Ra Fahmi AHZ

    9. Kabupaten Pasuruan: Rusdi Sutejo-M Shohib Asrori

    10. Sidoarjo: Subandi-Mimik Idayana

    11. Kabupaten Mojokerto: Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian

    12. Jombang: Warsubi-KH Salmanudin Yazid

    13. Kabupaten Madiun: Hari Wuryanto-Purnomo Hadi

    14. Ngawi: Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko

    15. Bojonegoro: Setyo Wahono-Nurul Azizah

    16. Tuban: Aditya Halindra Faridzky-Joko Sarwono

    17. Kota Kediri: Vinanda Prameswati-KH Qowimmudin Thoha

    18. Kota Pasuruan: Adi Wibowo-M Nawawi

    19. Kota Mojokerto: Ika Puspitasari-Rachman Sidharta Arisandi

    20. Kota Madiun: Maidi-Bagus Panuntun

    21. Kota Surabaya: Eri Cahyadi-Armuji

    22. Kota Batu: Nurrochman-Heli Suyanto

    [tok/beq]

  • Semeru Sering Erupsi, Pemkab Lumajang Hadirkan Pemerintah Swiss Upaya Mitigasi

    Semeru Sering Erupsi, Pemkab Lumajang Hadirkan Pemerintah Swiss Upaya Mitigasi

    Lumajang (beritajatim.com) – Upaya mitigasi bencana di Lumajang terus ditingkatkan. Kali ini, pemerintah daerah bekerja sama dengan Pemerintah Swiss dan BNPB untuk menyempurnakan Sistem Peringatan Dini Bencana (SPDB) untuk menghadapi ancaman lahar dingin Gunung Semeru.

    Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk bencana, baik dari segi kerusakan infrastruktur maupun korban jiwa.

    “Fokus utama kami adalah memperkuat sistem, mulai dari pemasangan alat pemantau hingga edukasi masyarakat,” jelas Patria, Rabu (22/01/2025)

    Menurut Patria, serangkaian kegiatan telah dilakukan, mulai dari rapat koordinasi untuk merumuskan strategi hingga survei lokasi pemasangan alat.

    “Kami ingin memastikan bahwa teknologi yang digunakan efektif dan informasi yang disampaikan mudah dipahami masyarakat” tambahnya.

    Direktur Peringatan Dini BNPB, Afrial Rosya, juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam program ini. “Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga partisipasi aktif masyarakat” tegasnya.

    Dengan adanya sistem peringatan dini yang canggih dan kesadaran masyarakat yang tinggi, diharapkan Lumajang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghadapi ancaman bencana serupa.

    Kolaborasi antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat ini menunjukkan komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. [vid/ian]