Xcloud.id

kab/kota: Lumajang

  • Eksekusi Rumah di Lumajang Ricuh, Penghuni Tolak Pengosongan Surabaya 11 Juni 2025

    Eksekusi Rumah di Lumajang Ricuh, Penghuni Tolak Pengosongan Surabaya 11 Juni 2025

    Eksekusi Rumah di Lumajang Ricuh, Penghuni Tolak Pengosongan
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Proses
    eksekusi rumah
    oleh Pengadilan Negeri
    Lumajang
    di Jalan Raya Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, berlangsung ricuh pada Rabu (11/6/2025).
    Pemilik rumah,
    Halimatus
    , bersama keluarganya, melakukan penolakan terhadap eksekusi yang menimpa rumah mereka.
    Pertikaian verbal antara kedua pihak tak dapat dihindari. Keluarga Halimatus berusaha mengusir sekelompok orang yang diduga merupakan preman sewaan, yang bertindak atas nama pemohon, Astro, yang dikuasakan kepada Aris.
    Pantauan di lokasi eksekusi menunjukkan kehadiran dua unit truk dan satu ekskavator, yang telah disiapkan untuk proses pengosongan bangunan.
    Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, Tenny Pantow Tambariki, menjelaskan bahwa eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tahun 2004.
    “Kami melaksanakan eksekusi pengosongan bangunan sebagaimana perintah putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” ujarnya di lokasi kejadian.
    Di sisi lain, kuasa hukum termohon, Toha, menyatakan bahwa mereka akan melakukan perlawanan di Pengadilan Negeri Lumajang.
    Ia menjelaskan bahwa penolakan terhadap eksekusi ini disebabkan karena proses perlawanan masih berlangsung di pengadilan.
    Toha meminta agar eksekusi ditangguhkan hingga ada putusan dari gugatan yang diajukan.
    Meski begitu, kami bersedia mengosongkan bangunan tanpa ada pembongkaran.
    “Kami keberatan jika bangunan ini dibego (diruntuhkan). Namun untuk mengosongkan atau sama-sama tidak menguasai, kami oke, sampai nanti proses di pengadilan selesai,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR RI M. Khozin Kesal Rakyat Selalu Kalah dalam Sengketa Tanah

    Anggota DPR RI M. Khozin Kesal Rakyat Selalu Kalah dalam Sengketa Tanah

    Jember (beritajatim.com) – Muhammad Khozin, anggota DPR RI Komisi II dari Daerah Pemilihan Jember dan Lumajang kesal karena rakyat selalu kalah dalam sengketa tanah melawan negara dan swasta.

    Kekesalannya ini diungkapkan dalam cara sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, do Hotel Royal, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (11/6/2025).

    “Di Jember, masih banyak ditemukan daerah yang sampai detik ini sudah puluhan tahun bersengketa dengan negara, baik itu negara dalam hal ini BUMN (Badan Usaha Milik Negara) atau dengan swasta,” kata Khozin.

    “Dan rumusnya secara empiris ketika masyarakat berhadapan dengan institusi negara, bukan seratus persen lagi, seribu persen pasti masyarakat selalu dikalahkan,” kata Khozin.

    Khozin menilai ini kondisi yang ironis, jika melihat kembali Pasal 33 Undang-Undang 1945. “Di sana termaktub jelas bahwa tanah, air, dan seluruh kekayaan yang ada di dalamnya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Secara yuridis seperti itu,” katanya.

    “Tapi fakta empiris di lapangan, banyak terjadi disparitas antara yang seharusnya dan kenyataannya. Seharusnya pemilik atau saham tunggal kekayaan alam ini adalah masyarakat yang didelegasikan pengelolaannya kepada pemerintah,” kata Khozin.

    Khozin meyakini, redistribusi lahan harus berasas keadilan dan kepastian. “Namun saat ini, banyak masyarakat yang masih terpinggirkan dirugikan dalam persoalan agraria,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

    Ini kemudian yang membuat Komisi II bermitra dengan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan mitigasi melalui pemetaan permasalahan di lapangan.

    Salah satu permasalahan adalah tidak sesuainya luas lahan milik BUMN dalam hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB) dengan kenyataan sesungguhnya. Khozin mencontohkan penguasaan lahan perusahaan perkebunan.

    “Dia memiliki HGU atau HGB dalam konsesinya, misalkan, tiga ribu hektare, tapi existing di lapangan bisa sampai 10 ribu hektare. Masyarakat banyak dirugikan untuk hal itu, tapi ketika mau melakukan cross check data HGU, enggak dibuka sampai detik ini. Data HGU tertutup sampai sekarang. Inilah kemudian yang menjadi kritik keras saya,” kata Khozin.

    Kondisi ini membuat masyarakat susah menggugat. “Dia tidak tahu ini izinnya di mana saja dan itu selalu tertutup. Itu modus operandi pertama. Yang kedua, ketika masyarakat melakukan protes, Brimob yang turun,” kata mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini. [wir]

  • Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Kios di Lumajang Langsung Ditutup

    Jual Pupuk Subsidi di Atas HET, Kios di Lumajang Langsung Ditutup

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemukan kecurangan pelaku usaha yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini ditemukan saat melakukan kunjungan kerja ke kebun tebu P240T di wilayah Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6).

    Temuan ini berdasarkan informasi yang diterima Amran dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Menanggapi hal tersebut, Amran menekankan, penjualan pupuk di atas HET tidak dapat ditoleransi. Ia memerintahkan agar izin distributor yang melakukan pelanggaran tersebut segera dicabut.

    “Penjual pupuk di atas HET, dicabut izinnya,” tegas Amran, dikutip dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).

    Lebih lanjut, ia juga meminta dukungan dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang menjual pupuk melebihi harga ketentuan. “Saya minta Kapolres Lumajang untuk mendampingi dan agar distributor yang menjual pupuk di atas HET dicabut izinnya,” kata Amran.

    Kios Penjual Pupuk Ditutup

    Sebagai tindaklanjut, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Polres Lumajang melakukan pemeriksaan di lapangan. Hasilnya, pelaku usaha itu merupakan kios pupuk Berkah Abadi yang berasal dari Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

    Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, pemilik kios mengakui telah menjual pupuk NPK subsidi sebesar Rp 150.000 per sak atau di atas HET. Biasanya satu sak berisi 50 kilogram (kg) pupuk.

    Padahal, HET pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 telah diatur oleh Kementerian Pertanian, yaitu untuk pupuk Urea sebesar Rp 2.250/kg atau Rp 112.500/50 kg, pupuk NPK Phonska Rp 2.300/kg (Rp 115.000/50 kg), pupuk NPK untuk Kakao Rp 3.300/kg (Rp 165.000/50kg, dan pupuk Organik Rp 800/kg (Rp 40.000/50 kg).

    Kemudian, Senior Manager (SM) Regional 3A Pupuk Indonesia, Saroyo Utomo, mengatakan sebagai tindaklanjut dari pemeriksaan tersebut, kios Berkah Abadi di Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur resmi ditutup.

    “Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada di surat perjanjian jual-beli antara distributor dan kios, atas pelanggaran ketentuan menjual di atas HET, maka Kios Berkah Abadi secara resmi ditutup atau diputus kontraknya pada hari ini pada tanggal 10 Juni 2025,” ujarnya.

    Pihaknya memastikan bahwa mulai hari ini operasional Kios Berkah Abadi dihentikan baik secara sistem, aplikasi penebusan pupuk subsidi atau i-Pubers, yang biasanya digunakan oleh kios. Jadi mulai 10 Juni 2025 tidak ada lagi transaksi dengan Kios Berkah Abadi.

    Pupuk Indonesia meyakini penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani. Stok pupuk subsidi NPK sebanyak 8 ton yang ada di kios Berkah Abadi akan dialihkan secara fisik kepada kios UD Madani yang ditunjuk sebagai pengganti oleh Pupuk Indonesia.

    Saroyo mengingatkan kepada seluruh mitra kios bahwa pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran pupuk bersubsidi memiliki sanksi tegas. Apabila terbukti maka kios akan mendapatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan.

    Selanjutnya, Pupuk Indonesia mewajibkan seluruh mitra kios untuk memasang spanduk yang berisi informasi mengenai nomor telepon yang dapat dihubungi apabila petani menemukan kios yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Perusahaan juga mendorong masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

    Pelaporan dapat dilakukan melalui tim lapangan Pupuk Indonesia atau menghubungi pusat layanan resmi perusahaan. Adapun layanan pelanggan yang bisa diakses oleh seluruh petani dengan kontak bebas pulsa di nomor 0800 100 8001 atau WhatsApp di nomor 0811 9918001.

    “Masyarakat juga dapat berpartisipasi mengawasi peredaran pupuk bersubsidi. Jika terdapat hal mencurigakan, jangan segan untuk melapor kepada aparat penegak hukum,” tutupnya.

    Tonton juga Video: Pupuk Bersubsidi Bisa Ditebus Mulai 1 Januari 2025, Petani Bisa Diwakilkan!

    (acd/acd)

  • 6 Poniman Divonis 2 Tahun Penjara gara-gara Pinjamkan KTP untuk Kredit Motor Surabaya

    6 Poniman Divonis 2 Tahun Penjara gara-gara Pinjamkan KTP untuk Kredit Motor Surabaya

    Poniman Divonis 2 Tahun Penjara gara-gara Pinjamkan KTP untuk Kredit Motor
    Editor
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    –
    Poniman divonis 2 tahun penjara
    dan denda Rp 10 juta oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
    Lumajang
    , Jawa Timur, gara-gara meminjamkan kartu tanda penduduk (KTP) kepada temannya untuk kredit motor.
    Juru bicara Pengadilan Negeri Lumajang I Gede Adhy Gandha Wijaya mengatakan, Poniman terbukti menggelapkan kendaraan yang belum lunas dalam perkara tersebut.
    “Betul tadi sudah diputus 2 tahun, lebih berat 6 bulan dari tuntutan jaksa,” kata Gandha di Pengadilan Negeri Lumajang, Selasa (10/6/2025).
    Sebelumnya, jaksa penuntut umum meminta Poniman dihukum selama 1 tahun 6 bulan.
    Menurut Adhy, motor dalam hal ini harus dipandang dengan status sewa karena masih menyicil. Status motor akan terbeli ketika pembayaran sudah lunas.
    Dalam perkara ini, PT
    Adira Finance
    Lumajang rugi hingga Rp 38.939.996.
    Poniman yang merupakan warga Desa Papringan, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, awalnya didatangi oleh temannya bernama Kartiman.
    Kepada Poniman, Kartiman berniat meminta KTP untuk diajukan sebagai debitur di Adira Finance untuk pembelian 1 unit sepeda motor vario 160 cc.
    Kartiman berjanji akan membayar cicilan motor itu setiap bulan setelah pengajuan kredit disetujui. Dengan begitu, Poniman tidak perlu mencicil.
    Poniman juga dijanjikan uang Rp 1,4 juta setelah pengajuan kredit tersebut disetujui oleh Adira.
    Setelah itu, proses pengajuan kredit berlangsung. Surveyor dari Adira datang ke rumah Poniman untuk survei pengajuan kredit. Surveyor tersebut didampingi oleh Kartiman.
    Pengajuan kredit disetujui dan motor dikirim ke rumah Poniman. Saat itu juga, Kartiman langsung mengambil motor tersebut.
    Sesuai janjinya, Kartiman memberikan uang kepada Poniman sebesar Rp 1,4 juta.
    Namun setelah itu, Kartiman menghilang. Kartiman tidak membayar cicilan sesuai perjanjian sebelumnya hingga akhirnya Poniman terseret masalah hukum.
    Kartiman kini berstatus sebagai DPO dalam perkara tersebut.
    Cluster Collection Head Adira Finance Cabang Lumajang-Probolinggo, Novi Ariyanto mengingatkan masyarakat supaya tidak meminjamkan KTP untuk pengajuan pembiayaan karena ada konsekuensi hukumnya.
    “Kami tidak segan-segan untuk melaporkan debitur nakal, agar diproses sesuai hukum yang berlaku, sebaliknya jika debitur koperatif mau diajak komunikasi dan tidak sampai mengalihkan unit, kita pasti akan carikan solusi bersama,” pungkas Novi.
    Sumber: KOMPAS.com (Penulis, Miftahul Huda | Editor: Bilal Ramadhan)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawa Timur Jadi Lumbung Pangan Nasional, Mentan: Harus Dijaga

    Jawa Timur Jadi Lumbung Pangan Nasional, Mentan: Harus Dijaga

    Lumajang, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis sebagai lumbung pangan nasional yang tidak tergantikan.

    Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke Kebun P240T milik PG Djatiroto di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Selasa (10/6/2026).

    “Jawa Timur ini jadi lumbung pangan nomor satu di Indonesia. Kita harus jaga betul. Kalau daerah ini terganggu, maka ketahanan pangan nasional ikut terguncang,” ujar Amran.

    Produksi Pangan dan Komoditas Strategis

    Jawa Timur saat ini menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap produksi padi, jagung, dan komoditas strategis lain, seperti tebu, kopi, kakao, dan karet.

    Keberadaan kebun dengan produktivitas tinggi, seperti di Lumajang memperkuat posisi Jawa Timur dalam mendukung swasembada pangan nasional.

    Amran menyatakan bahwa ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan produksi di daerah-daerah utama, seperti Jawa Timur.

    Dalam upaya meningkatkan hasil pertanian, Kementerian Pertanian terus menggenjot program modernisasi pertanian di Jawa Timur melalui penguatan benih unggul, irigasi presisi, dan digitalisasi pembiayaan petani.

    Tak hanya itu, Mentan Amran juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan petani guna mewujudkan swasembada gula nasional.

    “Dulu zaman Belanda, kita bisa produksi hingga 14 ton gula per hektare. Sekarang tinggal 4 ton. Ini PR kita bersama,” tegasnya.

    Amran menekankan, yang ingin dicapai adalah produktivitas tinggi seperti masa lalu, bukan kondisi kolonialnya.

    Jaga dan Wariskan Lumbung Pangan Nasional

    Mentan Amran mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk menjaga, memperkuat, dan mewariskan lumbung pangan ini bagi generasi mendatang.

    “Kalau kita jaga Jawa Timur, maka kita jaga Indonesia. Lumbung ini harus kita lindungi, tingkatkan, dan wariskan,” tambahnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi sarana produksi pertanian agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan petani di lapangan.

    Sebagai penghasil utama berbagai komoditas strategis, Jawa Timur memainkan peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    Kementerian Pertanian berkomitmen untuk terus memperkuat provinsi ini melalui program-program modernisasi, kolaborasi multisektor, dan pengawasan ketat distribusi pertanian.

    Masa depan pangan Indonesia, kata Mentan Amran, berakar dari kekuatan lumbung-lumbung pangan nasional, seperti Jawa Timur.

  • Jawa Timur Jadi Lumbung Pangan Nasional, Mentan: Harus Dijaga

    6 Jurus Mentan Amran Kejar Swasembada Gula

    Lumajang, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman beberkan enam strategi kunci dalam mencapai swasembada gula nasional. Strategi-strategi tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas, pemberdayaan petani secara berkelanjutan,efisiensi budidaya, serta peningkatan pendapatan petani tebu.

    “Alhamdulillah pangan kita sudah cukup. Stok kita (beras) tertinggi selama merdeka, yaitu 4 juta ton. Jadi sekarang kita mulai melihat komoditas perkebunan yaitu tebu, kopi, kakao, karet, dan lain sebagainya. Kita fokus tebu, semoga 2 hingga 3 tahun, paling lambat 4 atau 5 tahun, Indonesia bisa mulai meraih swasembada gula,” kata Mentan Amran pada acara panen dan tanam tebu yang dilaksanakan di Kebun Lumajang 3 AFD, Desa Banter Barat, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

    Mentan Amran memerinci enam strategi kunci yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan swasembada gula nasional, yakni melakukan penguatan penyuluhan kepada petani, memperbaiki sistem pengelolaan perkebunan tebu, menyediakan sarana produksi, memberikan kemudahan akses pupuk, irigasi, pengelolaan tanah, dan harga harus menguntungkan petani.

    “Kalau ini diberesin semua, swasembada jadi kenyataan,” ujarnya. 

    Mentan Amran juga mengungkapkan, pelaksanaan keenam strategi tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, maupun swasta.

    Mentan Amran juga bertekad untuk meningkatkan produktivitas gula nasional yang saat ini masih di kisaran 4 ton per hektare. Seperti diketahui, data menunjukkan produksi gula per hektare sempat menembus angka 14 ton pada era 1930-an.

    “Ini berarti harus ada yang dibenahi. Doakan mudah-mudahan minimal produksi gula kita bisa seperti jaman dahulu lagi, minimal 14  ton produksinya,” ujar Mentan Amran.

    Melihat tren produksi saat ini, Mentan Amran juga optimistis kebutuhan gula konsumsi dalam negeri mampu tercukupi sepenuhnya paling lambat pada 2026.

  • Krisis Pangan Global, Stok Beras Indonesia Justru Melimpah

    Krisis Pangan Global, Stok Beras Indonesia Justru Melimpah

    Lumajang, Beritasatu.com – Di tengah ancaman krisis pangan global yang melanda berbagai negara, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia berada dalam posisi aman dan siap menghadapi tekanan pangan global.

    Hal ini disampaikan Amran saat kunjungan kerja di kebun tebu produktivitas tinggi (P240T) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

    “Alhamdulillah, stok pangan (beras) kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka, yakni mencapai 4 juta ton. Ini buah dari fokus kerja kita,” tegas Amran.

    Amran mengungkapkan, sejak awal masa jabatannya, ia langsung berfokus pada pemulihan dan penguatan ketahanan pangan nasional. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kekhawatiran global terhadap ketersediaan pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan distribusi global.

    “Seluruh dunia mengalami krisis pangan, tetapi Indonesia tidak. Kita bersyukur, tetapi tidak boleh lengah. Kita harus mulai membenahi sektor perkebunan juga,” ujarnya.

    Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian khusus pemerintah adalah tebu. Menurut Amran, Indonesia masih bergantung pada impor gula, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan, sekaligus sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi ketidakpastian pasokan pangan global.

    Amran menilai kolaborasi lintas sektor dan internasional penting dilakukan mengingat produktivitas tebu Indonesia saat ini masih jauh tertinggal. Ia mencontohkan, pada masa kolonial Belanda, produktivitas gula bisa mencapai 14 ton per hektare, sementara sekarang hanya sekitar 8-10 ton.

    Dalam kunjungan tersebut, Amran juga menyampaikan enam pilar utama untuk memperkuat produksi dalam negeri, yakni penyediaan benih unggul, pengelolaan pertanian yang baik, kemudahan akses pupuk dan sarana produksi, sistem irigasi modern, pengolahan tanah yang efisien, serta jaminan harga jual yang menguntungkan bagi petani.

    Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan sarana produksi, agar tidak ada lagi praktik curang yang merugikan petani. Dengan langkah strategis ini, Amran optimis Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari ancaman krisis pangan global, tetapi juga tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru dalam produksi pertanian berkelanjutan.

  • Mentan Optimistis Swasembada Gula Tercapai Maksimal Lima Tahun

    Mentan Optimistis Swasembada Gula Tercapai Maksimal Lima Tahun

    Lumajang (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan optimisme bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada gula nasional dalam kurun waktu maksimal lima tahun. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerjanya di kebun tebu unggulan P240 T milik Pabrik Gula (PG) Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (10/6/2025).

    “Ini untuk fokus tebu, moga-moga dua tiga tahun, paling lambat empat lima tahun Indonesia bisa meraih swasembada gula nasional, mudah-mudahan,” terangnya.

    Amran menyoroti menurunnya produksi gula dari lahan tebu jika dibandingkan masa kolonial Belanda. Ia menyebut, pada masa itu, produksi gula dari satu hektare lahan bisa mencapai 14 ton, sementara saat ini hanya sekitar 10 ton per hektare.

    “Waktu zaman Belanda saja bisa 14 ton produksi per-hektare, sekarang turun 4 ton, ini ada apa. Ini harus dibenahi, minimal produksi kita bisa tampil seperti jaman saat Belanda ada di sini,” tambahnya.

    Untuk membenahi kondisi ini, ia menegaskan pentingnya penanganan serius dari seluruh sektor pertanian, khususnya tebu. Langkah-langkah strategis perlu dimulai dari pembenahan benih hingga pemenuhan sarana produksi.

    “Jadi upaya yang harus dilakukan mulai dari siapkan benih unggul, pengelolaan, sarana produksi, termasuk pupuk harus dipermudah, irigasi, pengelolaan tanah, harga harus menguntungkan bagi petani. Tentu kalau ini diberesin semua swasembada pasti jadi kenyataan,” ungkapnya.

    Amran juga menekankan bahwa peningkatan produksi gula harus ditopang dengan kebijakan yang berpihak pada petani, termasuk dalam penetapan harga yang kompetitif dan menjamin keberlanjutan usaha tani tebu. [has/beq]

  • Krisis Pangan Global Melanda, Mentan Andi Amran: Indonesia Aman

    Krisis Pangan Global Melanda, Mentan Andi Amran: Indonesia Aman

    Lumajang, Beritasatu.com- Di tengah krisis pangan global yang tengah melanda berbagai belahan dunia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menegaskan Indonesia berada dalam posisi aman dan siap menghadapi tekanan pangan global.

    Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di kebun tebu produktivitas tinggi di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Selasa (10/6/2025).

    “Alhamdulillah, stok pangan kita saat ini tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka,  mencapai 4 juta ton. Ini buah dari fokus kerja kita,” ucap Mentan Amran, di Lumajang, Selasa (10/6/2025).

    Ia menyebut, sejak awal masa jabatannya, dirinya langsung fokus pada pemulihan dan penguatan ketahanan pangan nasional, seiring dengan meningkatnya kekhawatiran global terkait ketersediaan pangan akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan distribusi global.

    “Seluruh dunia mengalami krisis pangan, tetapi Indonesia tidak. Kita bersyukur, tapi tidak boleh lengah. Kita harus mulai membenahi sektor perkebunan juga,” tambahnya. 

    Salah satu sektor yang kini menjadi perhatian khusus pemerintah adalah tebu. Indonesia, ditekankan Amran, masih bergantung pada impor gula, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri.

    Oleh karena itu, pemerintah saat ini tengah menargetkan swasembada gula dalam lima tahun ke depan, sekaligus sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi ketidakpastian pasokan pangan global.

    Amran menyampaikan enam pilar utama untuk memperkuat produksi dalam negeri, yakni penyediaan benih unggul, pengelolaan pertanian yang baik, kemudahan akses pupuk dan sarana produksi, sistem irigasi modern, pengolahan tanah yang efisien, serta jaminan harga jual yang menguntungkan bagi petani.

    Ia juga menyoroti perlunya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk dan sarana produksi, agar tidak ada lagi praktik-praktik curang yang merugikan para petani.

    “Dengan langkah strategis ini, optimis Indonesia tidak hanya mampu bertahan dari ancaman krisis pangan global, tapi juga tumbuh menjadi salah satu kekuatan baru dalam produksi pertanian berkelanjutan,” pungkas Mentan Amran.

  • Mentan Tingkatkan Produktivitas Tebu lewat Studi Banding ke 3 Negara

    Mentan Tingkatkan Produktivitas Tebu lewat Studi Banding ke 3 Negara

    Lumajang,  Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) tengah menyiapkan langkah nyata untuk mempercepat peningkatan produktivitas tebu nasional melalui kerja sama internasional. Salah satunya dengan rencana pengiriman delegasi studi banding ke negara-negara penghasil tebu unggulan seperti India, Brasil, dan Thailand.

    Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke kebun tebu produktivitas tinggi (P240T) di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada Selasa (10/6/2025).

    “Kita akan kirim delegasi ke India, Brasil, juga Thailand untuk belajar dari mereka. Di sana bibit dan teknologi pengelolaan tebunya sudah sangat maju,” kata Mentan Amran kepada awak media.

    Studi banding ini, lanjut Mentan akan melibatkan unsur dari pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Perkebunan Nusantara III (PTPN) serta tim teknis dari Kementan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar menuju swasembada gula nasional dan peningkatan efisiensi industri tebu dalam negeri.

    “Jawa Timur adalah lumbung pangan nasional nomor satu di Indonesia. Kita harus jaga ini. Kalau perlu belajar keluar negeri, ya kita belajar. Karena itu bagian dari investasi masa depan,” tegasnya.

    Menurut Amran, kolaborasi lintas sektor dan internasional penting dilakukan mengingat produktivitas tebu Indonesia saat ini masih jauh tertinggal. Ia mencontohkan, pada masa kolonial Belanda, produktivitas gula bisa mencapai 14 ton per hektare, sementara sekarang hanya sekitar 8 sampai 10 ton saja.

    Selain itu, rencana studi banding ke luar negeri ini juga menjadi bagian dari usaha untuk menyusun roadmap jangka panjang revitalisasi perkebunan tebu nasional, yang selama ini menghadapi berbagai masalaj mulai dari kualitas benih, sistem irigasi, hingga tata niaga.

    “Kita tak bisa kerja sendiri. Ini kerja kolektif. Pemerintah, BUMN, petani, dan dunia internasional harus saling menguatkan,” pungkas Mentan Amran.

    Dengan ini, Kementan  menargetkan Indonesia juga mampu bersaing dalam industri gula global berbasis pertanian modern dan juga berkelanjutan.