kab/kota: Lumajang

  • Kecelakaan Maut di JLS Lumajang, Anggota Polres Jember Meninggal Dunia

    Kecelakaan Maut di JLS Lumajang, Anggota Polres Jember Meninggal Dunia

    Lumajang (beritajatim.com) – Seorang anggota Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Jember dilaporkan tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Selatan (JLS), Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Kamis (9/10/2025).

    Korban diketahui bernama Bripda Ryan Pramadya Octaviandra (24), warga Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

    Peristiwa nahas itu terjadi saat korban yang mengendarai sepeda motor Honda CRF bernomor polisi P 3175 LZ bertabrakan dengan sebuah dump truk.

    Sopir dump truk bernomor polisi N 8836 UO diketahui bernama Alfian (25), warga Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.

    Saksi kejadian, Ismam, mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi ketika korban yang melaju dari arah Jember kehilangan kendali di tikungan.

    Menurutnya, dump truk yang datang dari arah berlawanan sebenarnya sudah berada di jalur yang benar. “Waktu kejadian itu motornya kencang, truknya sudah di jalurnya. Sepertinya motor belok terlalu kanan dan menabrak bak samping truk. Korban langsung meninggal di tempat,” ujar saksi mata yang akrab disapa Kacong, di lokasi kejadian.

    Petugas Satlantas Polres Lumajang, Aiptu Suprastyanto, menjelaskan bahwa proses olah tempat kejadian perkara (TKP) sudah dilakukan.

    Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Jenazah korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses lebih lanjut. “Dari hasil olah TKP, kami belum bisa memastikan penyebab kecelakaan. Namun benar, korban merupakan anggota Polres Jember,” ungkap Aiptu Suprastyanto. (has/kun)

  • Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Desa Lebakharjo adalah sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

    Desa tersebut, berjarak lebih dari 2 jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen. Lebakharjo, pernah menjadi pusat perkemahan tingkat dunia. Atau Community Development Camp (Comdeca) pada tahun 1993 silam. Ketika itu, Presiden Repubilik Indonesia ke 2 HM Soeharto, hadir langsung di desa terpencil yang dulunya kawasan hutan belantara Malang bagian selatan.

    Dalam literatur sejarahnya, Desa Lebakharjo awalnya di persiapkan sebagai lahan pertanian oleh sang pembabat alas pertama yang bernama Soleh. Padahal, kawasan tersebut saat itu masih berupa hutan belantara.

    Soleh berhasil menyulap hutan tersebut menjadi lahan untuk bercocok tanam. Lahan itu kemudian tertanami jagung dan ubi-ubian.

    Karena hasil panen dari lahan pertanian melimpah-ruah, Soleh dan kelompoknya mendiami kawasan tersebut. Hal itu pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang dan ikut mendirikan rumah-rumah sederhana. Seiring waktu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan.

    Setelah banyak pendatang, kisaran tahun 1922 terdapat lahan baru yang lebih terbuka. Mereka menyebutnya lahan Tengon. Karena tempat itu banyak ditemukan hewan sejenis kutu, yang dalam Bahasa Jawa terkenal dengan nama ‘tengu’. Pada tahun 1923, datang pula warga dari Sekarlindu, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang bagian selatan yang juga turut membuka lahan.

    Sebelum resmi menjadi desa sendiri, Lebakharjo dulunya masuk wilayah Dukuh Sumbertangkil. Banyaknya penduduk yang datang ke sana, maka berdirilah Desa Lebakharjo. Peresmian desa itu dilakukan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1924 ketika itu. Soleh, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Lebakharjo pertama.

    Meski berada cukup jauh dari pusat ibukota Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo pernah dinobatkan sebagai Desa Pramuka tingkat Dunia. Berawal dari Lebakharjo menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya tingkat Asia Pacific atau PW Aspac pada tahun 1978. Para peserta perkemahan dari berbagai negara saat itu, menetap 3 bulan di Lebakharjo.

    Seusai gelaran itu, di Tahun 1993, Desa Lebakharjo kembali mendunia. Mendiang Presiden Republik Indonesia ke-2 HM Soeharto, membuka langsung kegiatan sejenis bernama Community Development Camp (Comdeca) tingkat Dunia. Perkemahan tingkat Dunia di Lebakharjo saat itu, menjadi ruh bagi penduduk disana akan arti pentingnya menumbuhkan jiwa jiwa kepanduan.

    Atribut Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya, tidak hanya terpasang pada bagian depan rumah warganya. Namun tumbuh dalam nafas dan jiwa warga Desa Lebakharjo yang terkenal setia kawan, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong nan tinggi.

    Tak salah jika hari ini, Desa Lebakharjo, menjadi pusat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 126 Tahun 2025. Program TMMD, digagas langsung Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Satuan Tugas TMMD di Lebakharjo, dikendalikan oleh Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho.

    Desa Tertua di Malang yang Rawan Bencana Banjir :
    Menjadi program TMMD ke-126 tahun ini, Kepala Desa Lebakharjo Sumarno mengaku senang. “Alhamdulillah desa kami masuk program TMMD 126, karena sejauh ini butuh banyak pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,” tegas Sumarno, Kamis (9/10/2025) saat berbincang dengan beritajatim.com.

    Sumarno bangga dengan Lebakharjo. Desa yang sudah mendunia sejak jadi bumi Perkemahan Dunia hingga terkenal jadi Bumi Pramuka. “Tahun 1993 Presiden Suharto pernah ke Lebakharjo. Saat itu saya baru saja pindah dari Lumajang ke Lebakharjo. Kalau kegiatan tingkat Nasional banyak sekali kegiatan digelar di Lebakharjo mas. Pramuka Nasional tahun 2018 dulu juga digelar disini,” tuturnya.

    Sumarno bilang, dulunya Lebakharjo memang hutan belantara yang memiliki 6 sungai besar. Satu sungai bahkan hulunya langsung dari Gunung Semeru, yakni sungai Kalimanjing namanya. Sehingga, Desa Lebakharjo juga menjadi daerah rawan terjadinya bencana banjir. “Ada 6 sungai besar di desa kami. 5 sungai itu berasal dari hutan dan satu dari aliran gunung Semeru. Tahun 2022 lalu banjir besar terjadi hingga menggenangi 642 rumah warga kami,” bebernya.

    Kata Sumarno, sungai glidik dan sungai Kalimanjing, hulunya berada di Gunung Semeru. Jika hujan deras dikawasan Semeru, membawa gelontoran banjir lahar dingin dan bertemu dengan aliran sungai kedungondo dan sungai Kalisat dikawasan hutan Lebakharjo.

    Selain sungai Kalisat dan kedungondo, sungai dari hutan seperti sungai sengkaringan, kondangkutuk, sungai antrokan juga membelah Desa Lebakharjo. Menjadikan kawasan berpenduduk 7.800 jiwa lebih ini, rawan bencana banjir.

    “Desa kami cukup rawan banjir. Karena memang dialiri banyak sungai. Bahkan jika aliran lahar dingin Semeru bertemu sungai di desa kami, selalu meluap. Ini yang kami usulkan pada pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem agar ada upaya penyudetan sungai. Nanti akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Karena penyudetan sungai ini kalau tidak dilakukan tingkat Propinsi kami rasa tidak maksimal. Karena potensi pengerjaannya besar,” tegasnya.

    Dari 378 desa se Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo adalah satu satunya Desa yang berusia cukup tua. “Desa ini usianya sudah 101 tahun. Ini desa tua, asli sudah berbentuk desa sejak jaman pemerintahan Belanda. Hari Jadi Desa kami yakni tanggal 20 Agustus 1920, setelah Pak Soleh sebagai Kepala Desa yang pertama ditunjuk langsung pemerintah Belanda ketika itu,” tuturnya.

    Infrastruktur yang Dibangun Dalam TMMD 126 :
    Dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.300, mata pencaharian utama warga Desa Lebakharjo adalah bertani. Hanya 64 orang saja yang bergelut sebagai nelayan. “Mayoritas warga kami hidup dari pertanian. Ada juga yang nelayan, hanya 64 orang saja,” ucap Sumarno, Kepala Desa Lebakharjo.

    Terdapat 6 Dusun di Desa Lebakharjo. Yakni Dusun Krajan 1B, Dusun Krajan 1A, Dusun Krajan 2B, Dusun Krajan 2A, Dusun Sukomaju A, Dusun Sukomaju B, dan Dusun Lebkasari. Dusun terakhir ini, berada di tepi kawasan Pantai Licin. Daerah pinggir Samudera Indonesia dengan pemandangan laut yang elok.

    Selama program TMMD 126 dengan waktu 1 bulan penuh, sejumlah infrastruktur pembangunan yang akan diwujudkan yakni berupa normalisasi saluran air di Dusun Lebkasari. Kemudian pipanisasi oleh Dinas Cipta Karya bersama TNI AD sepanjang 2,5 kilometer di Dusun Sukomaju B.

    Pembuatan Bronjong dari Dinas Sumber Air bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B RT 40. Sebanyak 30 Bronjong disiapkan sebagai antisipasi terjadinya luapan sungai dan banjir.

    Pengerjaan berikutnya, sambung Sumarno, yakni pembuatan Jalan Usaha Tani dari Dinas Pertanian bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B yang ada di RT 39. “Panjang jalan usahan Tani 315 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 3 meter. Lalu ada rabat beton ada di beberapa titik. Juga pembuatan drainase dari Binarmarga bersama TNI AD di Dusun Krajan 1B, ada di RT 15. Panjang Drainase 240 meter,” bebernya.

    Pembangunan infrastruktur berikutnya di Desa Lebakharjo yakni perbaikan saluran irigasi di Dusun Krajan 2 yang ada di RT26. Adapun pekerjaan yang kini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan mulai selesai adalah hotmix jalan sepanjang 415 meter.

    “Jalan hotmix desa kami sudah selesai, panjangnya 415 meter. Terimakasih pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem. Semoga seluruh pengerjaan ini berkah dan bermanfaat buat warga desa kami,” ujar Sumarno.

    Terpisah Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho sebagai Pelaksana Tugas di TMMD 126 mengungkapkan, melalui TMMD ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Bayu menekankan, pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan TMMD. “Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Dengan semangat itu, kita bisa menyelesaikan setiap sasaran fisik tepat waktu dan hasilnya dapat langsung dirasakan warga,” tegasnya.

    Letkol Bayu bilang, bahwa TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan peningkatan wawasan masyarakat. “Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja keras agar hasil TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.

    Program TMMD ke-126 Kodim 0818/Malang-Batu ini akan berlangsung selama satu bulan, dengan berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pertanian.

    Penandatanganan naskah kerja sama ini menandai komitmen kuat antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

    Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan TMMD yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat. “Melalui TMMD, kita bisa melihat sinergi nyata antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Sanusi.

    Usai penandatanganan naskah kerjasama, Sanusi menegaskan, mendukung kelancaran agenda TMMD. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 1.736.000.000.

    Anggaran tersebut ditujukan guna merealisasikan 10 kegiatan fisik pada pelaksanaan TMMD ke-126 yang diselenggarakan di Desa Lebakharjo. Antara lain meliputi pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan, pengaspalan jalan di Dusun Krajan, pembangunan drainase di Dusun Krajan.

    Kemudian pembangunan pipanisasi, peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pemasangan kawat bronjong, hingga pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sukamaju. “Program TMMD merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” tegas Sanusi.

    Apa yang disampaikan Sanusi tersebut sebagaimana tema yang diusung dalam HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni: TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Di mana, makna dari tema tersebut menitikberatkan pada TNI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan berjuang demi rakyat sebagaimana yang ditekankan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Hal ini lah yang menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil dan makmur,” beber Sanusi.

    Sanusi juga berharap kepada seluruh jajaran TNI, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut menyukseskan program TMMD ke-126.

    “Program TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, juga dibutuhkan kekuatan TNI yang dekat dengan rakyat, serta didukung dengan aparat desa dan partisipasi aktif dari masyarakat,” imbuhnya.

    Sanusi menyebut, darma bakti TMMD dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa yang maju dan mandiri tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Malang. Terutama dalam membangun Kabupaten Malang menuju kesejahteraan yang merata.

    “TMMD bukan hanya sebagai jembatan pembangunan infrastruktur fisik, akan tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sehingga dapat tercipta desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.

    Sanusi menambahkan, dalam konteks nasional, Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan hingga menjaga stabilitas bangsa.

    “TMMD ini menjadi momentum di mana kekuatan bangsa Indonesia utamanya TNI dan rakyat bersatu, serta pemerintah juga turut hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sanusi menekankan, bahwa pembangunan desa harus sejalan dengan program prioritas nasional. Di antaranya mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa. “Sehingga, dalam hal ini TMMD juga berperan penting untuk memperkuat fondasi desa agar mampu berdaya saing dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

  • Evakuasi Sarang Tawon di Rumah Warga, Petugas Damkar Lumajang Tersengat hingga Bengkak
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        9 Oktober 2025

    Evakuasi Sarang Tawon di Rumah Warga, Petugas Damkar Lumajang Tersengat hingga Bengkak Surabaya 9 Oktober 2025

    Evakuasi Sarang Tawon di Rumah Warga, Petugas Damkar Lumajang Tersengat hingga Bengkak
    Tim Redaksi
    LUMAJANG, KOMPAS.com
    – Petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tersengat tawon saat hendak mengevakuasi sarang tawon dari rumah warga, Kamis (9/10/2025).
    Petugas damkar itu bernama Agum. Saat itu, ia dan regu damkarnya sedang mengevakuasi sarang tawon di rumah warga di Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang.
    Awalnya, proses evakuasi berjalan lancar seperti prosedur pada umumnya, yakni dengan cara menutup lubang pada sarang tawon menggunakan kain yang telah dilumuri bensin.
    Petugas yang melakukan evakuasi juga sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri.
    Namun, karena kurang hati-hati, sarang tawon yang hendak dipindahkan itu malah pecah dan membuat tawon-tawon itu beterbangan ke segala arah.
    Agum yang sedang melakukan evakuasi pun langsung jadi sasaran serangan tawon.
    Agum mengatakan, saat itu dia dan tim kurang memprediksi risiko saat melakukan evakuasi.
    Sebab, tawon yang dievakuasi berjenis vespa analis. Menurut Agum, tawon jenis ini tidak terlalu berbahaya apabila menyengat.
    Ditambah, sarung tangan yang digunakan saat evakuasi terlalu tipis, sehingga saat tawon-tawon itu menyerang, sengatannya langsung tembus ke kulit.
    “Tadi kurang prediksinya, terus sarung tangannya terlalu tipis,” kata Agum di TKP, Kamis (9/10/2025).
    Total, ada 6 sengatan yang menancap di tangan sebelah kanan dan kiri Agum hingga menyebabkan tangannya membengkak.
    “Bengkak ini, ada 6 sengatan yang menancap,” katanya. 
    Setelah serangan tawon terhadap Agum, proses evakuasi sarang tawon digantikan oleh petugas Damkar yang lain.
    Kali ini, upaya petugas berhasil dan langsung mengamankan sarang tawon tersebut ke dalam karung.
    Komandan Regu Damkar Lumajang Agung mengatakan, petugas mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi lantaran sarang tawon tersebut menempel pada kabel.
    Petugas harus memisahkan kabel dengan sarang tawon terlebih dahulu sebelum melakukan evakuasi.
    “Kesulitannya karena sarangnya nempel dengan kabel, jadi prosesnya harus pelan-pelan memisahkan kabel dengan sarang dan jangan sampai sarangnya pecah,” ujar Agung.
    Sementara itu, Abdul Rahman, pemilik rumah, mengatakan, sarang tawon itu muncul di rumahnya sudah beberapa bulan yang lalu.
    Menurutnya, tawon-tawon tersebut kerap mengganggu anak-anak yang biasa mengaji di rumahnya.
    “Mulai ada itu 6 bulan lalu, disini kan kalau sore ada anak ngaji, mereka takut, biasanya warga evakuasi sendiri tapi karena posisinya menempel dengan kabel warga juga takut, makanya kita minta bantuan damkar,” ujar Rahman.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 75 Persen Berkas Pendaftar PPPK Paruh Waktu Pemkab Lumajang yang Ikuti Proses Penetapan Nomor Induk Disetujui BKN

    75 Persen Berkas Pendaftar PPPK Paruh Waktu Pemkab Lumajang yang Ikuti Proses Penetapan Nomor Induk Disetujui BKN

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur mencatat progres penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang disetujui Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencapai 75 persen.

    Sebelumnya, sebanyak 4.240 pegawai honorer di lingkungan Pemkab Lumajang telah diusulkan untuk memperoleh NI PPPK paruh waktu.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ari Murcono mengatakan, dari total usulan, sebanyak 3.180 peserta PPPK paruh waktu telah mendapat persetujuan teknis dari BKN.

    Sedangkan masih ada 950 yang dalam proses verifikasi, 4 dalam tahap input berkas, dan 107 tercatat berstatus BTS.

    “Berdasarkan data per 6 Oktober 2025, progres penetapan NI PPPK paruh waktu di Kabupaten Lumajang telah mencapai 75 persen. Dari total 4.240 usulan, sebanyak 3.180 telah mendapat persetujuan teknis,” terang Ari, Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, saat ini proses penetapan NI PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Lumajang masih berlangsung. Proses verifikasi berkas milik peserta dipastikan akan berjalan transparan dan akurat.

    “Jadi, BKD bersama BKN terus bekerja memastikan setiap berkas peserta diverifikasi secara teliti. Prinsip kami adalah kepastian, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapan,” tambah Ari.

    Diakui, percepatan proses penetapan NI PPPK paruh waktu akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menentukan kepastian status kepegawaian.

    Selain itu, selama tahapan penetapan NI PPPK paruh waktu, semua peserta diimbau untuk ikut melakukan pemantauan perkembangan informasi di kanal resmi milik BKD dan BKN.

    “Tentu pemerintah daerah akan menjamin bahwa tidak ada satu pun peserta yang dirugikan. Semua proses kami kawal agar berjalan sesuai regulasi dan prinsip merit sistem ASN,” ungkap Ari. [has/aje]

  • Aplikasi MOLA BKN Catat 107 Berkas Peserta PPPK Paruh Waktu Pemkab Lumajang Tak Sesuai

    Aplikasi MOLA BKN Catat 107 Berkas Peserta PPPK Paruh Waktu Pemkab Lumajang Tak Sesuai

    Lumajang (beritajatim.com) – Aplikasi Monitoring Layanan (MOLA) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sebanyak 107 data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu Pemkab Lumajang berstatus berkas tidak sesuai (BTS).

    Sebagai informasi, aplikasi MOLA merupakan sistem digital milik BKN yang digunakan untuk menelusuri perkembangan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).

    Selain itu, peserta seleksi PPPK paruh waktu juga dapat menggunakan aplikasi MOLA untuk memantau proses penetapan Nomor Induk (NI).

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lumajang Ari Murcono mengatakan, data yang muncul dengan status BTS pada aplikasi MOLA bukan disebabkan karena peserta gagal menjadi PPPK paruh waktu.

    Diakui, status BTS yang muncul pada sistem hanya menjadi bagian dari proses verifikasi teknis untuk memastikan keakuratan data calon aparatur.

    Selanjutnya, setiap peserta yang perlu melakukan perbaikan data dipastikan akan langsung dihubungi petugas. Jika peserta tidak menerima pemberitahuan, otomatis berkas sudah sesuai dan sedang dalam proses validasi akhir.

    “Jadi, status BTS itu menandakan ada ketidaksesuaian data atau dokumen yang perlu diverifikasi lebih lanjut. Peserta tidak perlu panik karena perbaikannya hanya bisa dilakukan oleh admin BKD bukan oleh peserta,” terang Ari Murcono, Rabu (8/10/2025).

    Menurutnya, saat ini proses penetapan NI PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkab Lumajang masih berlangsung.

    Total ada 4.240 pegawai honorer yang diusulkan untuk menjadi PPPK paruh waktu. Sebanyak 107 data diantaranya tercatat berstatus BTS.

    Dari seluruh berkas yang dikategorikan BTS, 28 di antaranya terkonfirmasi memiliki perbedaan data saat input di sistem Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dan dokumen ijazah.

    “Umumnya ini berupa selisih nama atau tanggal lahir yang masih perlu penyesuaian. Tapi BKD bersama BKN terus bekerja memastikan setiap berkas peserta diverifikasi secara teliti dan transparan,” tambah Ari.

    Selama tahapan penetapan NI PPPK paruh waktu, semua peserta diimbau untuk ikut melakukan pemantauan perkembangan informasi di kanal resmi milik BKD dan BKN.

    “Tentu pemerintah daerah akan menjamin bahwa tidak ada satu pun peserta yang dirugikan. Semua proses kami kawal agar berjalan sesuai regulasi dan prinsip merit sistem ASN,” ungkap Ari. [has/aje]

  • Geger di Lumajang! Remaja Asal Probolinggo Ditemukan Membusuk di Kolong Jembatan

    Geger di Lumajang! Remaja Asal Probolinggo Ditemukan Membusuk di Kolong Jembatan

    Lumajang (beritajatim.com) – Warga Desa Mlawang, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk di kolong jembatan jalan nasional Soekarno Hatta, Selasa (7/10/2025).

    Identitas mayat yang ditemukan ini diketahui merupakan remaja bernama M Robbi Yudika (17) asal Desa Sumendi, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Tubuh Robbi ditemukan sudah mengambang dalam posisi tengkurap di sungai penuh sampah yang ada di bawah jembatan.

    Tidak jauh dari lokasi penemuan mayat, ditemukan juga sebuah sepeda motor jenis Honda Scoopy dengan Nopol L 2419 CAM berwarna hitam silver yang diduga milik Robbi.

    Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Untoro mengatakan, proses evakuasi sudah dilakukan petugas dengan mengevakuasi tubuh korban ke kamar jenazah RSUD dr Haryoto Lumajang.

    Diakui, korban diperkirakan sudah meninggal dunia sejak empat hari lalu. Sebab, saat ditemukan tubuh korban sudah membusuk. “Proses identifikasi lebih lanjut masih dilakukan, sementara korban diperkirakan sudah meninggal sekitar empat hari karena kondisinya sudah membusuk,” terang Untoro saat dikonfirmasi, Selasa (7/10/2025).

    Informasi yang disampaikan pihak keluarga korban menyebutkan bahwa sebelum ditemukan membusuk Robbi sempat berpamitan untuk keluar malam mingguan.

    Menurut Untoro, sejak berpamitan itulah keluarga kehilangan kontak dengan korban. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) diduga korban mengalami kecelakaan tunggal saat hendak perjalanan pulang.

    “Sementara dugaannya korban ini mengantuk saat berkendara lalu jatuh ke jurang di samping jembatan. Ini membuat korban meninggal dunia di lokasi,” ungkap Untoro. (has/kun)

  • Puting Beliung Terjang 32 Rumah di Lumajang, Bupati Indah Dirikan Posko Darurat untuk Warga

    Puting Beliung Terjang 32 Rumah di Lumajang, Bupati Indah Dirikan Posko Darurat untuk Warga

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur mencatat sebanyak 32 rumah mengalami kerusakan setelah diterjang bencana angin puting beliung pada Minggu (5/10/2025) sore.

    Bupati Lumajang Indah Amperawati turun langsung meninjau lokasi terdampak di Dusun Timur Jurang, Desa Kalipenggung, Kecamatan Randuagung, Senin (6/10/2025). Ia memastikan seluruh warga terdampak telah mendapatkan tempat tinggal sementara di posko darurat yang didirikan oleh pemerintah daerah.

    Menurutnya, meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, Pemkab Lumajang tetap menyiapkan posko darurat lengkap dengan logistik dan perlengkapan kebutuhan warga.

    “Kami pastikan tidak ada warga yang kekurangan makanan atau tempat tinggal sementara. Semua sudah kami siapkan di posko darurat. Tenaga medis juga disiapkan untuk memantau kesehatan warga,” terang Indah, Senin (6/10/2025).

    Proses evakuasi material akibat bencana dilakukan dengan melibatkan petugas gabungan lintas sektor. Setelah tahap tanggap darurat, pemerintah akan memfokuskan penanganan pasca bencana pada pemulihan infrastruktur, pendataan kerusakan rumah, dan penyaluran bantuan material bagi korban.

    Indah menegaskan pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi cuaca ekstrem yang masih mungkin terjadi di wilayah Lumajang.

    “Jadi, kami akan terus memperkuat edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat desa. Mitigasi harus menjadi budaya di Lumajang agar setiap keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana datang,” tambahnya.

    Sebagai langkah antisipasi, warga juga diimbau agar tetap waspada namun tidak panik menghadapi kemungkinan bencana susulan.

    “Yang paling penting tentu saat ini adalah tetap tenang, saling bantu, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah,” ungkap Indah. [has/ian]

  • DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    DPRD Jember Persoalkan Rendahnya Nominal Tawaran Pemenang Lelang Proyek

    Jember (beritajatim.com) – Komisi C DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timut, mempersoalkan rendahnya nominal penawaran pemenang lelang proyek pemerintah daerah setempat. Rendahnya nominal ini berdampak terhadap kualitas pekerjaan.

    Ketua Komisi C Ardi Pujo Prabowo mengatakan, dari 27 pemenang lelang, beberapa di antaranya memiliki nominal penawaran di bawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri (HPS).

    “Padahal kami dari awal ingin (nominal penawaran) pemenang lelang minimal 80 persen, sehingga kualitas dan kuantitas pembangunan akan baik,” kata Ardi, usai rapat dengar pendapat di ruang Komisi C, Senin (6/10.2025).

    HPS adalah perkiraan harga yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) sebagai dasar untuk menilai kewajaran harga penawaran penyedia dan menjadi acuan anggaran pengadaan. Penyusunan HPS didasarkan pada analisis biaya seperti material, tenaga kerja, keuntungan, dan pajak, serta berbagai data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ardi menekankan kepada Dinas PU Bina Marga untuk meninjau ulang pemenang tender yang menawarkan nominal di bawah 80 persen dari HPS. “Jadi kami tidak ingin main-main. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Jember harus benar-benar bagus dan berkualitas,” katanya.

    Apalagi, lanjut Ardi, harga perkiraan sendiri (HPS) yang dibuat Pemkab Jember lebih rendah daripada Kabupaten Lumajang, Bondowoso, dan Banyuwangi. “Kami menekankan untuk minimal menyetarakan harga dengan tetangga sebelah untuk HPS, karena ini mempengaruhi kualitas kita. Kualitas kita harus benar-benar baik,” katanya.

    Ketua Fraksi Partai Gerindra Hanan Kukuh Ratmono juga berharap agar UKPBJ memperhatikan masalah ini dengan serius. “Kepentingan kami adalah kepentingan masyarakat agar mendapat manfaat berupa pekerjaan yang bagus, umur infrastruktur yang lama,” katanya.

    Pelaksana Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Jember Prima Kusuma Dewi mengatakan, evaluasi kewajaran harga dilakukan jika ada penawaran lelang di bawah 80 persen.

    “Jadi tidak bisa serta-merta kalau ada penawaran di bawah 80 persen dari HPS bisa digugurkan. Itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Evaluasi Kewajaran Harga pada Tender Barang atau Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi,” kata Prima.

    Menurut Prima, kelompok kerja (pokja) lelang akan mengirimkan undangan klarifikasi kewajaran harga, jika ada penawaran di bawah 80 persen. Rekanan akan diminta memberikan bukti pendukung berupa AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) minimal untuk MPU (Mata Pembayaran Utama).

    Tak cukup itu. Rekanan juga dimintai bukti dukung harga satuan dasar yang terdiri dari upah, bahan material, peralatan pada MPU. “Ketiga, bukti perhitungan kuantitas atau koefisien yang ditawarkan pada MPU, dan informasi nilai keuntungan dan biaya umum pada setiap mata pembayaran utama. Yang selanjutnya, MPU itu ditetapkan oleh PPK (Pejabatt Pembuat Komitmen),” kata Prima.

    Menurut Prima, evaluasi kewajaran harga (EKH) itu harus dihadiri direktur atau personel perusahaan yang memperoleh kuasa direktur. “Cara pelaksanaan klarifikasi dapat dilakukan dengan luring atau daring,” katanya.

    Prima mengaku sudah berupaya agar pemenang tender bisa memberikan tawaran minimal 80 persen dari HPS. “Keuntungan dan overhead itu sudah kita pisah. Dalam pelaksanaan EKH, pokja meminta peserta menyampaikan AHSP sekurang-kurangnya untuk MPU yang memisahkan nilai biaya umum dan keuntungan,” katanya.

    Prima mengatakan, pokja sudah melakukan klarifikasi lapangan hingga ke Pertamina dan distributor. “Ini kita membicarakan paket pembangunan jalan, bahan yang terbesar adalah AC-WC (Asphalt Concrete-Wearing Course),” katanya. Sementara untuk penyediaan personel, pokha sudah melakukan klarifikasi hingga pemberi kerja. [wir]

  • Pemkab Lumajang Akui Masih Temukan Pemilih Hantu dalam Data Kependudukan

    Pemkab Lumajang Akui Masih Temukan Pemilih Hantu dalam Data Kependudukan

    Lumajang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, mengungkap masih menemukan keberadaan data pemilih hantu dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan III tahun 2025. Temuan ini menunjukkan masih adanya persoalan validitas data kependudukan yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan Pemilu mendatang.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lumajang juga melaporkan hal serupa. Dari hasil uji petik pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan, ditemukan sejumlah pemilih fiktif yang tercatat dalam daftar resmi.

    Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Lumajang, Nurul Alfiy, membenarkan masih adanya data penduduk yang tidak sinkron dengan kondisi faktual di lapangan.

    “Ada temuan data orang meninggal tapi masih aktif sebagai pemilih. Sebaliknya, banyak juga warga yang masih hidup tapi dilaporkan meninggal. Jadinya banyak keluhan yang masuk tentang tidak bisa diaksesnya data karena dianggap sudah meninggal oleh sistem,” ujar Nurul, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, akar persoalan utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kematian anggota keluarga. Tanpa laporan resmi, pihak Disdukcapil tidak bisa melakukan penghapusan data dari sistem kependudukan.

    “Kalau tidak ada laporan meninggal, kami tidak berani mengutak-atik data. Inilah yang kami harapkan memang laporan dari keluarga, bukan hanya RT atau desa,” tambahnya.

    Nurul menambahkan, fenomena pemilih hantu di Lumajang juga diperparah oleh perubahan kebijakan terkait penerima manfaat santunan kematian. Pada tahun 2023, setiap warga yang meninggal berhak mendapatkan bantuan, sehingga masyarakat lebih aktif mengurus akta kematian.

    Namun, sejak 2024, bantuan tersebut hanya diberikan kepada keluarga dari kelompok masyarakat miskin.

    “Akibatnya jumlah pengajuan akta kematian ikut menurun drastis,” ungkap Nurul.

    Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara Disdukcapil, Bawaslu, dan masyarakat dalam menjaga keakuratan data pemilih, agar pelaksanaan Pemilu di Lumajang berjalan lebih transparan dan akuntabel. [has/beq]

  • Ponpes di Lumajang Belum Ada yang Miliki Izin PBG

    Ponpes di Lumajang Belum Ada yang Miliki Izin PBG

    Lumajang (beritajatim.com) – Pondok Pesantren di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, tercatat belum pernah mengajukan izin Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG).

    Hal ini terungkap berdasarkan data di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) Lumajang yang belum pernah menerima pengajuan izin PBG dari pondok pesantren manapun.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap bahwa hanya ada 50 Ponpes di seluruh Indonesia yang mengantongi PBG.

    Padahal, berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) di tahun 2024/2025 terdapat 42.433 ponpes yang sudah berdiri aktif di sejumlah di Indonesia.

    Fungsional Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman DPKP Lumajang Iin Suhariyati mengatakan, izin PBG umumnya harus diajukan sebelum sebuah bangunan didirikan.

    Sedangkan, data terbaru sejak tahun 2020-2025 yang dimiliki DPKP Lumajang tidak pernah mencatat adanya izin PBG yang diajukan oleh pondok pesantren.

    “Selama ini belum pernah ada untuk pondok pesantren mengajukan izinnya (PBG), kalau dulu kan namanya IMB (izin mendirikan bangunan, Red),” terang Iin ketika dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

    Menurutnya, selain PBG terdapat juga izin berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang harusnya dimiliki sebuah bangunan seperti pondok pesantren.

    Hanya saja, Iin menyebut pihaknya belum pernah menerbitkan satupun SLF untuk pondok pesantren di Lumajang.

    “Sempat ada yang mengajukan satu permohonan SLF untuk pondok pesantren, tapi belum keluar SLF nya, karena memang bangunannya belum sesuai dengan teknik pengkajian kelayakan bangunan,” tambahnya.

    Iin mengatakan, izin PBG harusnya diajukan sebelum bangunan di sebuah lahan didirikan, sedangkan SLF diajukan sesudah sebuah bangunan berdiri untuk.

    “Jadi, SLF ini sebenarnya sama produk keluarannya PBG juga, cuman kalau bangunan nya sudah berdiri perijinan nya lewat SLF, tapi kalau pbg masih belum ada bangunan sama sekali, masih tanah kosong, masih direncanakan untuk bangunan,” ungkap Iin. (has/but)