kab/kota: Lumajang

Probolinggo (beritajatim.com) – Forum Mujadalah Kiai Kampung (MKK) kembali digelar di Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Kegiatan yang dihadiri ratusan warga Suku Tengger ini menjadi ajang menyampaikan keluh kesah masyarakat petani di kawasan lereng Gunung Bromo, terutama soal kesulitan air dan kesejahteraan ekonomi.

Pendiri MKK, Najib Salim Atamimi, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengupayakan kerja sama antar daerah untuk mencari solusi permanen atas persoalan air di wilayah Tengger.

“Di Ranu Kumbolo itu ada air yang tumpah ke sungai, mengalir ke enam desa di sini. Kami sedang berkomunikasi dengan pihak Lumajang untuk kesejahteraan masyarakat Tengger, agar bisa menyalurkan air bersihnya ke wilayah sini,” ujarnya.

Najib menegaskan, pembangunan ekonomi seharusnya menyentuh wilayah pedesaan, bukan hanya perkotaan. Salah satunya dengan membangun pasar desa agar hasil pertanian bisa dipasarkan langsung.

“Presiden mana pun membangun bukan di kota, tapi di desa. Karena di kota sudah banyak investor, sementara di desa masih minim. Kami akan mencari lokasi terbaik dan mengupayakan investasi dari dana CSR untuk membangun market hasil pertanian di kawasan enam desa ini,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM RI, dr. Ferry Julianto, memberikan apresiasi terhadap gerakan MKK yang digagas masyarakat Tengger.

“Kami membahas bagaimana menjadikan enam desa di wilayah Tengger ini sebagai model koperasi desa Qur’an Merah Putih. Program ini bisa menjadi contoh nasional dalam tata kelola koperasi berbasis masyarakat,” kata Ferry.

Ia menegaskan, pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum serta DPRD dan pemerintah daerah Probolinggo-Lumajang untuk mempercepat penyelesaian krisis air di kawasan tersebut.

Selain itu, enam koperasi desa di kawasan Tengger juga akan dikirim untuk belajar ke Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey, Jawa Barat, guna mempelajari pengelolaan produk hortikultura yang bernilai tinggi.

“Kualitas sayur-mayur di Tengger ini luar biasa, tapi belum dikelola optimal. Kami ingin jadikan ini model pengembangan koperasi desa berbasis hasil pertanian,” jelas Ferry.

Ferry juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang memetakan ribuan bidang tanah desa yang akan dijadikan lokasi pembangunan fasilitas ekonomi berbasis koperasi. Diharapkan pada Maret 2026, proyek tersebut sudah dapat beroperasi.

Di sisi lain, Kepala Desa Ngadas menuturkan bahwa warganya telah lama menghadapi kesulitan air bersih, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian.

“Sejak zaman kemerdekaan kami sulit air. Dulu warga mengambil dari sungai, lalu dibuat penampungan, tapi masih kurang. Kalau musim hujan kami tidak bisa memanfaatkannya. Semoga dengan bantuan pemerintah, masalah air di Bromo segera teratasi,” katanya.

Ia menambahkan, jika pasokan air bisa stabil, masyarakat bisa menanam sepanjang tahun dan tidak hanya satu kali panen.

“Kalau musim panas, petani banyak menganggur. Dengan adanya air, kami bisa tetap bekerja, menyiram tanaman sayur seperti gubis dan lainnya,” imbuhnya.

Forum mujadalah ini diakhiri dengan doa bersama dan komitmen bersama antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi di kawasan Tengger. [ada/but]