Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib
Tim Redaksi
LUMAJANG, KOMPAS.com
– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur, menyediakan layanan uji emisi gratis untuk kendaraan bermotor.
Layanan ini diberikan dalam rangka peringatan Hari Jadi
Lumajang
ke 770 dan menjelang libur
Natal dan Tahun Baru
(
Nataru
) 2025/2026.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang, Rasmin mengatakan, layanan
uji emisi
gratis diberikan kepada kendaraan angkutan barang maupun kendaraan umum. Sedangkan kendaraan pribadi tidak diwajibkan untuk melakukan uji emisi.
“Uji emisi itu kan salah satu materi pengujian kendaraan bermotor secara keseluruhan. Hanya saja yang wajib uji baru sebatas kendaraan mobil penumpang, bus, truk angkutan barang. Kendaraan pribadi belum ada kewajiban uji berkala,” kata Rasmin di Lumajang, Jumat (19/12/2025).
Meski begitu, Dinas Perhubungan Kabupaten Lumajang membuka peluang untuk kendaraan pribadi melakukan
uji emisi gratis
.
Menurut Rasmin, selama ini belum ada masyarakat Lumajang yang melakukan uji emisi pada kendaraan pribadinya.
Nantinya, apabila ada kendaraan pribadi yang akan melakukan uji emisi akan mendapatkan penanganan khusus. Sehingga, tidak menggangu kendaraan lain yang memang diwajibkan melakukan uji emisi.
Para pemilik kendaraan pribadi yang ingin melakukan uji emisi bisa langsung datang ke Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (PKB) di Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang.
“Karena belum wajib, terus di SOP (Standar Operasional Prosedur) saya belum mengatur, maka kalau ada masyarakat yang akan mengujikan kendaraan pribadi akan dapat penanganan khusus, supaya tidak tumpang tindih dengan kendaraan yang memang wajib uji,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Lumajang
-
/data/photo/2025/12/18/6943c78570d0d.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Lokasi dan Cara Uji Emisi Gratis di Lumajang, Kendaraan Pribadi Tidak Wajib Surabaya 19 Desember 2025
-
/data/photo/2025/12/19/69452dc842de5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pelaku Lain Pembunuhan Mahasiswi UMM, Teman Kecilnya Bripka AS Surabaya 19 Desember 2025
Pelaku Lain Pembunuhan Mahasiswi UMM, Teman Kecilnya Bripka AS
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com
– Polda Jatim telah menangkap pelaku lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berinisial FAN (21).
Sebelumnya, 1 orang telah ditetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Ia adalah
Bripka AS
, kakak ipar korban dan anggota Polres Probolinggo Kabupaten.
Tim Jatanaras lalu memburu pelaku lainnya berinisial SY (38) dan telah ditangkap di Jalan Panglima Sudirman, Kraksaan, Probolinggo pada Kamis (18/12/2025) sekitar pukul 23.00 WIB.
SY ditangkap usai bersembunyi dan lari ke Lumajang, Pamekasan, dan kembali ke Probolinggo.
Kini, ia diamankan di Mapolda Jatim untuk menjalani pemeriksaan bersama AS.
Kabid Humas
Polda Jatim
, Kombes Polisi Jules Abraham Abast mengatakan bahwa SY dan AS merupakan teman sejak kecil.
“Jadi kalau hubungan informasi sementara ini yang didapatkan dari penyidik bahwa mereka sudah berteman sejak kecil,” kata Jules di Mapolda Jatim, Jumat (19/12/2025).
SY bukanlah anggota polisi seperti AS.
Ia merupakan seorang petani.
Tim penyidik Polda Jatim masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait masing-masing tersangka dalam tindak pidana ini.
“Kita masih mendalami peran-peran dari keluarga, kerabat dari para terduga pelaku maupun para tersangka. Untuk tersangka SY ini sesuai dengan status pekerjaannya petani,” ungkap Jules.
Sebelumnya, jenazah
mahasiswi UMM
, asal Tiris, Probolinggo, FAN (21) ditemukan warga di sebuah sungai pinggir Jalan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Selasa (16/12/2025).
Ia ditemukan dalam kondisi terlungkup, mengenakan jaket hitam, celana panjang warna krem, serta helm berwarna pink.
Tubuh korban telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya untuk dilakukan otopsi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Polda Jatim Tangkap Satu Lagi Pelaku Pembunuhan Mahasiswa UMM
Surabaya (beritajatim.com) – Tim Jatanras Polda Jatim mengamankan satu lagi pelaku pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Faradillah Amalia Najwa.
Satu tersangka tersebut adalah SY (38). SY diketahui teman dari kecil pelaku utama yakni anggota Polres Probolinggo Bripda AS yang saat ini sudah ditahan di Rutan Polda Jatim.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, mengungkapkan penyidik dari Ditreskrimum Polda Jatim terus bergerak melakukan upaya pengungkapan kasus diantaranya sudah ditetapkan satu tersangka berinisial AS.
“Tadi malam telah ditangkap satu terduga pelaku calon tersangka berinisial SY (38 tahun) warga Probolinggo. Untuk pelaku ini adalah terduga pelaku yang bersama sama dengan tersangka AS melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama sama terhadap korban,” ujarnya, Jumat (19/12/2025) sore.
Untuk tersangka SY kata Kabid Humas, semenjak kejadian dia terus berpindah mulai dari Lumajang, Pamekasan kemudian kembali ke Probolinggo.
Berkat informasi dari masyarakat dan kerjasama tim Jatanras maupun personil Polres jajaran Polda Jatim maka tersangka SY berhasil ditangkap di jalan raya Panglima Sudirman yang ada di Kraksan Probolinggo tadi malam sekitar jam 23.00 Wib.
Saat ini yang bersangkutan berada di Polda Jatim dalam proses pemeriksaan untuk melengkapi bersama AS.
“Untuk peran masih mendalami, AS maupun SY. Yang jelas mereka bersama sama melakukan dan mengetahui tindak pidana yang terjadi dan pada saat membuang mayat korban juga dilakukan bersama-sama,” ujarnya.
Untung motif, Jules juga masih mendalami tersangka SY maupun AS. Yang jelas mereka bersama sama melakukan pembunuhan. “Untuk hubungan keduanya berteman sejak kecil,” ujar Jules.
Apakah keduanya merencanakan pembunuhan? Jules mengatakan bahwa hal itu masih didalami dan juga perlu dicari unsur yang berkaitan dengan pembunuhan berencana.
Untuk pelarian tersangka SY yang dikabarkan turut dibantu keluarga, Jules mengatakan bahwa hal itu masih didalami. [uci/suf]
-

Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera
Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.
Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera.
Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
“Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy.
Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.
“Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.
Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media.
“Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.
Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak
Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.
“Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya
Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak
Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.
Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media.
“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.
Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.
“Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.
Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.
Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.
“Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.
Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.
“Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.
-

Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera
Jakarta –
Seskab Teddy Indra Wijaya menjawab anggapan pemerintah lambat menangani bencana Sumatera. Teddy mengatakan pemerintah sudah bekerja sejak bencana pertama kali dilaporkan.
Teddy awalnya menjelaskan bahwa Kepala BNPB Suharyanto sudah berada di Sumatera sejak awal bencana, berangkat dari Lumajang, Jawa Timur. Suharyanto dari Lumajang karena di wilayah tersebut juga terjadi bencana.
“Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini,” kata Teddy di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Setelah menerima laporan bencana banjir dan longsor di Sumatera, pemerintah mengerahkan personel TNI, Polri, BNPB, hingga BPBD untuk menuju lokasi bencana. Personel awal dikerahkan untuk evakuasi warga terdampak hingga penanganan awal bencana.
Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, juga langsung menelepon kepala daerah di Sumatera usai menerima laporan adanya bencana. Prabowo menelepon kepala daerah untuk memastikan kondisi lapangan dan koordinasi penanganan.
Dalam beberapa hari awal penanganan bencana, pemerintah juga mengerahkan pesawat hingga helikopter untuk penanganan bencana di Sumatera. Pesawat dan helikopter yang berada di Jawa dan Sumatera dikerahkan ke lokasi, total diperkirakan berjumlah 80 unit.
“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat genset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” ucap Teddy.
Teddy menegaskan pemerintah sudah bekerja menangani bencana Sumatera sejak awal laporan diterima. Semua unsur, bergerak menangani bencana Sumatera.
“Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana. Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu rekan-rekan semuanya,” imbuhnya.
(rfs/gbr)
-

300 Kendaraan Bermotor Uji Emisi, Ada Mobil Dinas Pemkab Lumajang Tak Lulus
Lumajang (beritajatim.com) – Mobil dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur ada yang tidak memenuhi persyaratan untuk lulus uji emisi.
Hal ini terungkap saat pelaksanaan uji emisi untuk menekan potensi polusi udara yang dilaksanakan Pemkab Lumajang di kawasan terminal Mobil Penumpang Umum (MPU), Kamis (18/12/2025).
Sedikitnya, ada 300 kendaraan bermotor termasuk mobil dinas pemerintah yang diikutkan untuk menjalani uji emisi.
Pantauan langsung di lokasi saat pelaksanaan uji emisi, mobil dinas yang tak lulus uji emisi itu berjenis Isuzu Turbo dengan Nopol N 9066 YP tahun 2016.
Mobil dinas itu dinyatakan tidak lulus oleh tim penguji emisi dari Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang karena kadar polutan yang diukur dari ketebalan asap kendaraan telah mencapai 60 persen.
Kepala Dishub Lumajang Rasmin mengatakan, kriteria bagi kendaraan untuk bisa lulus uji emisi akan berbeda-beda.
Sebab, harus menyesuaikan usia kendaraan, berat, hingga bahan bakar yang dipakai.
Jika sebuah kendaraan dinyatakan tidak lulus, pihaknya akan kembali merekomendasikan agar dilakukan perbaikan untuk kemudian diuji emisi kembali.
“Jadi, kalau ada kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka sertifikat atau bukti lulus uji tidak akan diterbitkan. Ini berlaku untuk semua kendaraan,” terangnya di lokasi uji emisi terminal MPU Lumajang, Kamis (18/12/2025).
Sementara itu, Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan, agar ada pemberian teguran terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi.
Sebab, tingginya kadar polutan yang dihasilkan kendaraan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu pencemaran udara.
“Ini DLH kasih teguran, salah satu yang berkontribusi pencemaran udara,” kata Indah saat mengikuti proses uji emisi.
Menurutnya, kendaraan dinas milik pemerintah yang beroperasi haruslah menjadi contoh bagi masyarakat.
Untuk itu, Indah meminta agar semua kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Lumajang agar bisa segera dilakukan uji emisi terlebih dahulu.
“Saya minta seluruh kendaraan dinas dilakukan uji emisi. Kita harus memberi contoh kepada masyarakat sebelum kendaraan itu dipakai operasional,” ungkap Indah. (has/ted)
-

Pembatasan Angkutan Barang di Jalan Tol-Non Tol Jatim Mulai 19 Desember, Mana Saja?
Surabaya (beritajatim.com) – Mulai Jumat 19 Desember dinihari nanti pukul 00.00 WIB, akan diberlakukan pembatasan angkutan barang di Jawa Timur. Pembatasan angkutan barang itu berlaku di jalur tol dan non tol.
Pembatasan angkutan barang diberlakukan selama tiga periode selama Nataru ini. Periode pertama diberlakukan pada 19-20 Desember 2025 selama dua hari penuh untuk jalur tol.
“Ada tiga periode, untuk periode pertama jalur tol berlaku pada Jumat 19 Desember dari pukul 00.00 WIB sampai Sabtu 20 Desember pukul 23.59 WIB,” kata Nyono melalui Kabid Lalin Dishub Jatim, Farid Susanto, Kamis (18/12/2025).
Selanjutnya, kata dia, periode kedua pembatasan angkutan barang jalur tol diberlakukan pada Selasa 23 Desember 2025 mulai pukul 00.00 WIB hingga Minggu 28 Desember 2025 pukul 23.59 WIB. Lalu periode ketiga dilakukan pada Jumat 2 Januari 2026 mulai pukul 00.00 WIB hingga Minggu 4 Januari 2026 pukul 23.59 WIB.
Jalur tol yang diberlakukan pembatasan angkutan barang yakni ruas Surabaya-Gempol, Surabaya-Pandaan-Malang, Surabaya-Gresik, Probolinggo-Banyuwangi segmen Gending-Paiton.
Selain jalur tol, dia menyebut pembatasan angkutan barang juga diberlakukan di jalur non-tol selama tiga periode di momen Nataru ini.
Kabid Lalin Dishub Jatim, Farid Susanto, Kamis (18/12/2025).
Periode pertama berlaku pada Jumat 19 Desember 2025 hingga Sabtu 20 Desember 2025. Pembatasan jalur non-tol ini berlaku sejak pukul 05.00-22.00 WIB di tanggal yang sudah ditentukan.
Periode kedua diberlakukan pada Selasa 23 Desember 2025 hingga Minggu 28 Desember 2025. Lalu periode ketiga diberlakukan pada Jumat 2 Januari 2026 hingga Minggu 4 Januari 2026. Pembatasan jalur non-tol ini berlaku sejak pukul 05.00-22.00 WIB di tanggal yang sudah ditentukan.
Sementara, ruas jalur non-tol yang diberlakukan pembatasan angkutan barang yakni Pandaan-Malang, Probolinggo-Lumajang, Madiun-Caruban-Jombang, dan Banyuwangi-Jember.
Dia membeberkan aturan pembatasan di jalur tol dan non-tol ini berlaku terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih. Kemudian mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian meliputi tanah, pasir, batu, hasil tambang, bahan bangunan.
Sementara, aturan pembatasan tidak berlaku untuk angkutan barang pengangkut BBM atau gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk, keperluan penanganan bencana alam, pakan ternak, sepeda motor gratis, dan barang pokok, terdiri atas beras, tepung terigu/tepung gandum/tepung tapioka, jagung, gula, sayur dan buah-buahan, daging, ikan, daging unggas, minyak goreng dan mentega, susu, telur, garam, kedelai, bawang, dan cabai.
Farid menyebut bagi angkutan barang yang memuat bahan pokok, hantaran uang, atau BBM menyertakan surat muatan dan ditempel di kaca sebelah kiri angkutan muatan.
“Yang boleh melintas harus dilengkapi dengan surat muatan dengan ketentuan surat muatan diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan juga harus berisi keterangan jenis barang yang diangkut, tujuan pengiriman barang, dan nama dan alamat pemilik barang. Jangan lupa surat muatan ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang, dan jangan sampai over dimensi over load (ODOL),” jelasnya.
“Tim Dishub Jatim bersama kepolisian dan pihak terkait akan melakukan pengawasan di titik-titik pembatasan angkutan barang,” pungkasnya. (tok/ted)
-

Tekan Pencemaran Udara, 300 Kendaraan Bermotor di Lumajang Jalani Uji Emisi
Lumajang (beritajatim.com) – Sebanyak 300 kendaraan termasuk mobil dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, Jawa Timur menjalani uji emisi, Kamis (18/12/2025).
Uji emisi ini menjadi upaya untuk mengendalikan pencemaran udara, seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di semua kategori.
Informasi yang dihimpun, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Lumajang tercatat mencapai 187.532 unit pada tahun 2025. Terdiri dari sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.
Peningkatan jumlah kendaraan ini berpotensi menambah beban pencemaran udara jika tidak diimbangi dengan pengendalian emisi yang ketat.
Sebagai informasi, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Lumajang pernah berada di angka 85,24 persen pada tahun 2023. Kemudian, persentasenya meningkat menjadi 92,07 persen atau berstatus sangat baik pada tahun 2024.
Uji emisi ratusan kendaraan bermotor termasuk mobil dinas Pemkab Lumajang di terminal MPU, Kamis (18/12/2025). (Foto: Muhammad Hasbi/Beritajatim.com)
Heru Satrio, salah satu warga Lumajang yang mengikuti uji emisi mengaku, dirinya sengaja mengikuti prosesi uji emisi sebagai bentuk kepedulian untuk menjaga lingkungan di wilayahnya.
Selain itu, dengan telah lulus uji emisi, artinya kelaikan jalan kendaraannya telah dinyatakan komplit. Baik surat-surat maupun kesehatan mesin.
“Tadi Alhamdulillah lulus uji, ini selain bisa menjaga lingkungan, manfaatnya kalau ada sertifikat itu artinya dokumen kendaraan sudah komplit dan aman untuk berkendara,” terang Heru saat dijumpai di terminal Mobil Penumpang Umum (MPU), kamis (18/12/2025).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lumajang Hertutik mengatakan, uji emisi menjadi program penting dalam upaya untuk menekan polutan kendaraan agar tidak melebihi ambang batas.
“Jadi, ini upaya untuk mewujudkan udara yang bersih, minim polusi, sekaligus meningkatkan indeks kualitas udara kita,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang Rasmin menjelaskan, kriteria bagi kendaraan untuk bisa lulus uji emisi akan berbeda-beda menyesuaikan usia barang maupun bahan bakar yang dipakai.
Menurutnya, bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi, maka sertifikat atau bukti lulus uji (BLU) tidak akan diterbitkan.
“Bagi yang tidak lulus uji kategori dari kendaraan penumpang umum, mereka akan kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan dulu, barulah satu minggu kemudian harus uji lagi agar bisa dapat BLU,” ungkap Rasmin. (has/but)
-

Komitmen Pemprov Jatim di Sektor EBT Diganjar Penghargaan Bertubi-tubi
Surabaya (beritajatim.com) – Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menunjukkan komitmennya untuk mensosialisasikan dan mendukung penggunaan green energy. ESDM Jatim mendukung penuh zero nett emission 2060.
Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono diwakili Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan (EBT) Rendy Herdijanto mengungkap Jatim meraih berbagai penghargaan sejak 2023 lalu.
“Pemprov Jatim meraih penghargaan bergengsi di sektor energi sepanjang tahun 2023, 2024, dan 2025. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemprov Jatim dalam memperkuat kebijakan energi daerah, mendorong konservasi dan efisiensi energi, serta mengakselerasi pemanfaatan EBT secara terukur dan berkelanjutan,” kata Rendy di Surabaya, Rabu (17/12/2025).
Menurut Rendy, ESDM Jatim menerapkan regulasi energi daerah yang progresif dan konsisten. Jawa Timur menunjukkan kepemimpinan nasional dalam penataan regulasi energi daerah dengan meraih Juara I kategori Daerah yang Melakukan Implementasi Kebijakan dan Regulasi Turunan PERDA RUED Provinsi selama dua tahun berturut-turut (2023 dan 2024).
Penghargaan ini diberikan atas kecepatan dan konsistensi Pemprov Jatim dalam menerbitkan 7 Peraturan Daerah terkait kebijakan energi, serta keberhasilannya menjadi satu-satunya provinsi yang telah melakukan revisi review RUED, sebagaimana tertuang dalam Perda RUED Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019.
Inisiatif Konservasi Energi
Dalam upaya konservasi energi, lanjut Rendy, Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Pemerintah Daerah yang Paling Aktif dalam Melakukan Inisiatif Manajemen/Konservasi Energi (2023).Komitmen tersebut diperkuat dengan capaian sebagai Pemenang Juara 1 dalam 5 kategori Penghargaan Anugerah Dewan Energi Nasional Tahun 2024 serta Juara 1 Penghargaan Efisiensi Energi Nasional (PEEN) Kementerian ESDM Tahun 2024 Kategori Gedung Baru.
Pemprov Jatim juga secara masif mendorong pemasangan PLTS Atap pada gedung instansi pemerintah dan swasta, pondok pesantren, sekolah, UMKM, rumah sakit, lembaga, hingga sektor pertanian sebagai bagian dari strategi efisiensi energi lintas sektor.
“Sepanjang 2019-2024 telah terbangun 1.081 unit PLTS dengan kapasitas total baik PLTS Atap dan PLTS Solar Home System (PLTS SHS). PLTS SHS sebanyak 1.011 unit PLTS tekah tersebar di Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Pacitan, Pasuruan dan Lumajang,” bebernya.
“Pemasangan PLTS SHS ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan energi berkeadilan dan ketahanan energi. Selain itu juga Pembangunan PLTS Atap sebanyak 70 unit dengan total kapasitas 725 kWp di antaranya telah terpasang di beberapa pondok pesantren yang tersebar di Jawa Timur sebanyak 45 unit dengan total kapasitas 305 kWp, di sekolah sebanyak 2 unit dengan total kapasitas 10 kWp, UMKM sebanyak 9 unit dengan total kapasitas 9 kWp, instansi pemerintahsebanyak 9 unit dengan total kapasitas 295 kWp, dan organisasi keagamaan sebanyak 5 unit dengan total kapasitas 106 kWp,” tambahnya.
Pemprov Jatim, lanjut Rendy juga berhasil meraih Juara I kategori Daerah yang Berhasil Mengoptimalkan dan Memanfaatkan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2024) serta Juara II kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi; dan Berhasil Mengoptimalkan serta Berhasil dalam Melakukan Pemanfaatan Potensi Energi Baru dan Terbarukan (2023).
Penghargaan ini ditopang oleh optimalisasi potensi EBT Jawa Timur yang mencapai 1.788,19 MW di tahun 2024 dengan total potensi EBT sebesar 188.410 MW, serta peningkatan signifikan penggunaan kendaraan listrik sebanyak 35.238 unit yang didukung oleh ketersediaan 232 SPKLU di berbagai wilayah.
Di bidang inovasi, Pemprov Jatim meraih Juara I Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan (2024) dan Juara II Daerah yang Memiliki Inovasi Terbaik dalam Pengembangan Energi Terbarukan dan Aktif dalam Mengkampanyekan Energi Bersih.
“Inovasi yang dinilai meliputi pengembangan Instalasi Gas Rawa sebagai substitusi LPG, pemanfaatan Refused Derived Fuel (RDF) untuk cofiring, Pembangunan PLTS atap di Pelabuhan ikan (Cold Storage) serta Pompa Air Tenaga Surya (PATS) sebagai langkah transisi energi dalam mendukung ketahanan pangan dan energi,” ungkapnya.
“Pengelolaan data energi yang terintegrasi
Pemprov Jatim juga meraih Juara I kategori Daerah yang Paling Baik dalam Pengelolaan Data Energi (2024), meningkat dari Juara III pada 2023. Capaian ini didukung oleh keberadaan database energi daerah yang terintegrasi dan terus diperbarui, sehingga menjadi rujukan utama dalam penyediaan data, perhitungan bauran energi Jawa Timur sebagai dasar perumusan roadmap kebijakan pengelolaan energi daerah di Jawa Timur,” lanjutnya.Pada kategori Daerah yang Berhasil Mendorong Transisi Energi, Pemprov Jatim, katq Rendy meraih Juara II pada tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Jawa Timur dalam mengintegrasikan kebijakan transisi energi ke dalam perencanaan daerah, memperluas pemanfaatan EBT, mendorong efisiensi energi di sektor publik dan swasta, serta membangun ekosistem pendukung melalui regulasi, infrastruktur, inovasi, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.
Ke depan, kata Rendy, Pemprov Jatim menegaskan bahwa berbagai capaian tersebut bukan merupakan titik akhir. Pada tahun 2025 dan seterusnya, upaya penguatan transisi energi akan terus dilanjutkan melalui peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penguatan kebijakan dan pengelolaan data energi, perluasan konservasi dan efisiensi energi lintas sektor, serta pengembangan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sejalan dengan komitmen tersebut, pada tahun 2025 Pemprov Jatim telah menyalurkan 17 unit PLTS Atap dengan total kapasitas 128 kWp, yang terpasang di 8 sekolah berkapasitas total 110 kWp, 8 pondok pesantren berkapasitas total 8 kWp, dan 1 instansi pemerintah berkapasitas 10 kWp, serta 1 unit Pompa Air Tenaga Surya berkapasitas 2.200 watt, sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketahanan energi menuju Net Zero Emission 2060,” pungkasnya. (tok/ted)
-

Dukung Ketahanan Pangan, Lapas Lumajang Berdayakan Napi Ternak Ayam Hingga Bayar Honor Kerja
Lumajang (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, secara aktif mengimplementasikan program ketahanan pangan sebagai bagian dari akselerasi kebijakan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas). Melalui pemanfaatan lahan yang ada, para warga binaan pemasyarakatan (WBP) kini diberdayakan dalam sektor peternakan dan pertanian produktif.
Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Imipas, Agus Andrianto, yang mendorong setiap Lapas di Indonesia untuk memanfaatkan lahan tidak produktif guna mendukung swasembada pangan nasional.
Kepala Lapas Kelas II B Lumajang, Mahendra Sulaksana, menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan satu dari 13 program prioritas kementerian. Di Lapas Lumajang, program ini difokuskan pada peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele, serta penanaman sayuran.
“Kami menyikapinya dengan kegiatan ternak ayam petelur, ada juga lele dan pertanian sayuran seperti sawi. Untuk sektor peternakan, ayam petelur kami mampu memproduksi 90 hingga 100 butir telur segar setiap harinya,” ujar Mahendra, Rabu (17/12/2025).
Hasil produksi tersebut, lanjut Mahendra, langsung didistribusikan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesejahteraan warga binaan di dalam Lapas.
Selain manfaat pada ketersediaan pangan, program ini juga menjadi sarana peningkatan skill bagi para narapidana. Menariknya, para WBP yang terlibat dalam pengelolaan ini tidak hanya mendapatkan ilmu keahlian, tetapi juga memperoleh honor kerja resmi.
“Pekerjanya mendapatkan honor dari membantu bekerja di sini. Tentu ini menjadi modal berharga bagi mereka saat bebas nanti; mereka pulang dengan membawa keahlian sekaligus bekal ekonomi,” ungkap Mahendra.
Langkah produktif ini diharapkan mampu mengubah stigma negatif terhadap narapidana, sekaligus menyiapkan mereka untuk kembali ke tatanan masyarakat sebagai individu yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. [has/beq]