Xcloud.id

kab/kota: London

  • Alanis Morrissette Siapkan Jadwal Tur di Musim Panas, Fans Temukan Teori Menarik

    Alanis Morrissette Siapkan Jadwal Tur di Musim Panas, Fans Temukan Teori Menarik

    JAKARTA – Alanis Morissette baru saja membagikan kabar besar kepada para fans. Sang lady rocker akan menjadi headliner dalam pertunjukan besar di London’s O2 Arena musim panas nanti.

    Tak sendiri, Alanis akan ditemani oleh artis berbakat lainnya, Liz Phair. Pengumuman ini muncul setelah penyanyi ‘Ironic’ itu mengungkap rencana tur UK dan Eropa-nya pada Oktober lalu, yang mencakup 16 tanggal di Denmark, Swedia, Jerman, Polandia, Belanda dan lainnya.

    Rangkaian Tur di UK dan Irlandia akan dimulai dengan pertunjukan utama di Malahide Castle, Dublin, pada 29 Juni, dilanjutkan dengan pertunjukan di Ormeau Park, Belfast, pada 30 Juni. Berikutnya, Alanis akan tampil di Cardiff, Lancashire, dan Glasgow pada 2, 4, dan 5 Juli.

    Setelah menyelesaikan tanggal di UK, ia akan menuju Spanyol untuk dua pertunjukan terakhir di Coruna dan Barcelona.

    Namun fans menemukan sesuatu yang menarik. Mereka melihat jeda di jadwal turnya di Amsterdam dan Dublin. Ia mengosongkan tanggal 26 hingga 28 Juni.

    Bukan kebetulan, tanggal itu adalah momen berlangsungnya Glastonbury Festival 2025. Meskipun itu masih spekulasi, yang pasti adalah pertunjukannya di London O2 Arena pada 27 Juli, dengan Liz Phair sebagai pendukung. Tiket akan mulai dijual pada Jumat ini (7 Maret) pukul 10 pagi. 

  • Populer Internasional: Sosok 4 Capres Ukraina Pilihan AS – Ribuan Orang Israel Demo di Tel Aviv – Halaman all

    Populer Internasional: Sosok 4 Capres Ukraina Pilihan AS – Ribuan Orang Israel Demo di Tel Aviv – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Rangkuman berita populer Tribunnews di kanal Internasional dapat disimak di sini.

    Buntut pertengkarannya dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Presiden AS Donald Trump meminta Zelensky untuk mundur.

    Trump juga menyodorkan 4 sosok capres Ukraina pilihannya sendiri.

    Sementara itu di Tel Aviv, ribuan warga Israel turun ke jalanan menuntut kelanjutan pertukaran sandera.

    Selengkapnya, berikut berita populer internasional dalam 24 jam terakhir.

    1. Sosok 4 Capres Ukraina yang Disodorkan AS Usai Zelensky Bertengkar dengan Donald Trump

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertengkar dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di ruang oval gedung putih AS pada Jumat, 28 Februari 2025.

    Trump yang tersulut emosi menuduh pemimpin Ukraina itu tidak berterima kasih dan tidak menghormati Amerika Serikat.

    Pertemuan Trump dengan Zelensky terkait penyelesaian perang Ukraina dengan Rusia yang sudah berlangsung 3 tahun.

    AS minta Zelensky diganti

    Buntut dari pertengkaran Zelensky dengan Trump, AS lalu meminta diadakan pemilihan calon presiden (capres) yang baru pengganti Zelensky.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    2. Ribuan Orang Israel di Tel Aviv Unjuk Rasa Menuntut agar Kesepakatan Pertukaran Sandera Dilanjutkan

    Ribuan warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv kemarin untuk menuntut dilanjutkannya gencatan senjata Gaza dan proses pertukaran sandera, Anadolu Agency melaporkan.

    Para pengunjuk rasa menyerukan agar warga Israel yang ditahan di Gaza dipulangkan, dan mendesak pihak berwenang untuk memprioritaskan negosiasi.

    Tahap pertama perjanjian gencatan senjata Gaza, yang dimulai pada 19 Januari, berakhir kemarin. 

    Negosiasi untuk tahap kedua dijadwalkan akan dimulai pada 3 Februari. 

    Namun, Israel belum memulai negosiasi.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    3. Serangan Presisi Sukhoi Su-34 Rusia Sapu Bersih Kantong Pertahanan Ukraina di Gulyaypole

    Angkatan Udara Rusia melakukan serangan udara presisi di titik penempatan dan konsentrasi pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina di Gulyaypole, Oblast Zaporizhzhia, Senin (3/3/2025).

    Operasi yang dilakukan oleh pesawat tempur-pembom Su-34 tersebut menggunakan bom udara FAB-1500 dan FAB-500 yang dilengkapi dengan modul perencanaan dan koreksi universal.

    Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman video serangan tersebut, yang menyoroti penempatan amunisi ini dalam konflik yang sedang berlangsung antara kedua negara.

    FAB-1500, bom berdaya ledak tinggi seberat 1.500 kilogram, merupakan salah satu yang terberat dalam seri FAB rancangan Soviet, yang juga mencakup FAB-500.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    4. Buntut Cekcok Trump-Zelensky, Pemimpin Eropa Ambil Alih Negosiasi Perdamaian Perang Ukraina

    Para pemimpin di Uni Eropa sepakat untuk mengambil alih penyusunan rencana negosiasi perdamaian perang Ukraina usai menggelar pertemuan di London, Inggris

    Rencana tersebut, diungkap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dua hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terlibat cekcok dengan Presiden AS Donald Trump.

    Trump yang tersulut emosi menuduh pemimpin Ukraina itu tidak berterima kasih dan tidak menghormati Amerika Serikat.

    Ketegangan ini yang kemudian mendorong para pemimpin di Eropa untuk mengambil kendali negosiasi perang Rusia-Ukraina dari Amerika Serikat di tengah memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington.

    BACA SELENGKAPNYA >>>

    (Tribunnews.com)

  • Kremlin Anggap Sia-sia Resolusi London Summit Dukungan ke Ukraina, Permusuhan Dianggap Bisa Berlanjut

    Kremlin Anggap Sia-sia Resolusi London Summit Dukungan ke Ukraina, Permusuhan Dianggap Bisa Berlanjut

    JAKARTA  – Kremlin mengatakan janji yang dibuat oleh para pemimpin Eropa pada pertemuan puncak di London mengenai Ukraina akhir pekan lalu untuk meningkatkan pendanaan ke Kyiv, tidak akan membantu mewujudkan resolusi damai atas konflik tersebut.

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan para pemimpin Barat lainnya pada Minggu, 2 Maret.

    Mereka sepakat untuk menyusun rencana perdamaian Ukraina untuk disampaikan ke Amerika Serikat dua hari setelah Zelenskyy berselisih hebat dengan Presiden Donald Trump di Gedung Putih.

    Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hasil pertemuan puncak tersebut – termasuk kesepakatan rudal pertahanan udara senilai $2 miliar dari Inggris – akan memungkinkan permusuhan terus berlanjut.

    Dilansir Reuters, Senin, 3 Maret, Kremlin menegaskan sangat penting bagi Zelenskyy untuk dipaksa mengubah posisinya dan mencari perdamaian.

  • Pelaut Korut Diperlakukan Seperti Budak di Kapal China, 8 Tahun Tak Pernah Mendarat – Halaman all

    Pelaut Korut Diperlakukan Seperti Budak di Kapal China, 8 Tahun Tak Pernah Mendarat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggota awak kapal Korea Utara (Korut) hidup seperti budak di kapal penangkap ikan tuna milik China di Samudra Hindia. Para pelaut Indonesia dan Filipina bersaksi serta menceritakan hal tersebut kepada EJF atau Yayasan Keadilan Lingkungan, sebagaimana diungkapkan dalam laporan yang dirilis pada 23 Februari 2025 lalu.

    “Pelaut Korea Utara yang dikirim ke kapal penangkap ikan laut dalam China untuk mendapatkan mata uang asing ditemukan dieksploitasi seperti budak,” tulis laporan dari EJF (Environmental Justice Foundation) tersebut.

    Kesaksian ini disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh kelompok lingkungan Inggris, EJF. Di antara kasus-kasus yang dijelaskan dalam laporan itu adalah seorang pelaut Korea Utara yang dipaksa bekerja di atas kapal selama 10 tahun, serta kasus lain di mana seorang pelaut tetap berada di kapal selama delapan tahun tanpa bisa mendarat.

    “Dapat dikatakan bahwa rezim pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, memperdagangkan warganya sendiri untuk mendapatkan mata uang asing, dan hal ini kini terungkap,” lanjut laporan tersebut.

    Yayasan Keadilan Lingkungan, yang berkantor pusat di London, Inggris, merilis sebuah laporan berjudul “Terjebak di Laut: Paparan Kerja Paksa Korea Utara pada Kapal Penangkap Ikan Tuna China di Samudra Hindia.” Laporan ini menggambarkan kerja paksa yang dialami oleh awak kapal penangkap ikan Korea Utara.

    Laporan ini berdasarkan kesaksian pelaut Indonesia dan Filipina yang bekerja di kapal penangkap ikan tuna pelagis China antara tahun 2017 dan 2023, dengan fokus utama pada pelaut Korea Utara yang berada di kapal yang sama.

    “China adalah tujuan utama bagi 100.000 pekerja Korea Utara di luar negeri, dan ini adalah pertama kalinya situasi pekerja Korea Utara di kapal penangkap ikan laut dalam [China] dipublikasikan,” ujar laporan tersebut.

    Kapal penangkap ikan laut dalam China yang beroperasi di sekitar perairan Somalia, Mauritius, dan Australia secara rutin memasuki pelabuhan di berbagai belahan dunia. Namun, pelaut Korea Utara tidak dapat mendarat karena mereka tidak pernah turun ke pelabuhan dan dipindahkan langsung ke kapal lain.

    Alasan utama mereka tidak dapat mendarat adalah karena Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pada Desember 2017 yang melarang semua negara anggota PBB untuk mempekerjakan pekerja Korea Utara. Resolusi ini juga mewajibkan pemulangan pekerja Korea Utara yang sebelumnya bekerja di luar negeri sebagai bagian dari sanksi atas pengembangan nuklir Korea Utara.

    Untuk menghindari tindakan keras, pemilik kapal menahan para pelaut Korea Utara di kapal sehingga mereka tidak bisa naik ke darat.

    Pada Desember 2022, seorang kapten kapal nelayan China yang berlabuh di Mauritius bersama enam pelaut Korea Utara ditangkap. Sejak itu, semakin banyak kasus pelaut Korea Utara yang ditahan untuk menghindari tindakan keras dari otoritas internasional. Hal ini juga dijelaskan dalam laporan.

    Pelaut Korea Utara juga dilarang memiliki ponsel, sehingga mereka tidak dapat menghubungi keluarga mereka selama bertahun-tahun. Hasil penyelidikan menemukan bahwa seorang pelaut Indonesia yang bekerja di kapal yang sama dengan enam pelaut Korea Utara dari akhir 2022 hingga Juni tahun lalu bersaksi:

    “Saya mendengar bahwa seorang pelaut Korea Utara tidak dapat menghubungi istrinya selama tujuh tahun,” ungkap pelaut Indonesia itu.

    Laporan itu juga mencakup kesaksian tentang seorang pelaut Korea Utara yang telah berada di kapal selama delapan tahun tanpa pernah bisa mendarat.

    Pelaut Korea Utara menjadi sasaran perlakuan yang melanggar hak asasi manusia, tetapi ada juga kesaksian bahwa mereka saling memantau dan terlibat dalam pendidikan ideologis. Mereka kadang-kadang menonton video pidato Kim Jong-un dan pada waktu tertentu berdiri tegak tanpa bergerak, mengibarkan bendera nasional, dan menyanyikan lagu kebangsaan Korut. Para pelaut ini diduga telah dicuci otaknya oleh pemerintah mereka.

    Sementara banyak awak kapal penangkap ikan China naik ke kapal dengan paspor mereka disita dan hanya diizinkan tidur lima hingga enam jam sehari, pelaut Korea Utara dikatakan sebagai yang paling berpengalaman dan terampil di kapal penangkap ikan mana pun.

    Selain itu, pelaut Indonesia menerima sekitar $330 (sekitar 49.000 yen) per bulan, tetapi gaji pelaut Korea Utara dikirim langsung ke pemerintah Korea Utara. Namun, beberapa kapal penangkap ikan diketahui memotong $50 (sekitar 7.500 yen) dari gaji awak kapal Korea Utara.

    Saat mengumumkan laporan ini, Steve Trent, presiden Yayasan Keadilan Lingkungan, mengatakan:
    “Penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia hampir secara universal ditemukan di kapal penangkap ikan laut dalam China. Kerja paksa yang diderita pelaut Korea Utara dari waktu ke waktu adalah salah satu pelanggaran paling serius yang telah diidentifikasi oleh yayasan.”

    Menurut yayasan tersebut, 177 kasus penangkapan ikan ilegal dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi atau diduga terjadi pada 71 kapal penangkap ikan China yang beroperasi di barat daya Samudra Hindia antara 2017 hingga 2023.

    Pemerintah China tidak memberikan komentar atas laporan tersebut tetapi kembali menegaskan bahwa kegiatan kapal penangkap ikan laut dalam adalah legal.

    Lin Jian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan dalam konferensi pers pada 24 Februari 2025:
    “Saya tidak tahu situasi spesifiknya, tetapi pada prinsipnya, China mewajibkan kepatuhan terhadap hukum setempat dan ketentuan terkait hukum internasional saat melakukan kegiatan penangkapan ikan laut dalam.”

    Selain itu, ia juga menyatakan semua kerja sama antara China dan Korea Utara (DPRK) di bidang terkait dilakukan dalam kerangka hukum internasional.

    Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pertanyaan mengenai apakah isi laporan melanggar sanksi PBB.

    Diskusi terkait nelayan Indonesia juga dilakukan oleh kelompok Pencinta Jepang Gratis. Bagi yang ingin bergabung, silakan mengirim email ke: tkyjepang@gmail.com dengan mencantumkan nama lengkap, alamat, dan nomor WhatsApp. (Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang)

     

  • Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun

    Golkar Bantah Bahlil Terlibat dalam Mega Korupsi Pertamina Rp 1 Kuadriliun
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Dalam beberapa pekan terakhir, kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1 kuadriliun menjadi perhatian publik.
    Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sembilan tersangka terkait kasus yang terjadi pada 2018-2024.
    Dalam diskusi terbaru, sejumlah pihak menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
    Bahlil Lahadalia
    , dalam skandal mega korupsi tersebut.
    Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai
    Golkar
    Nurul Arifin menegaskan bahwa tuduhan terhadap Bahlil salah alamat.
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Skandal korupsi ini terjadi pada 2018-2023,” ucapnya dalam keterangan pers, Senin (3/3/2025). 
    Nurul menekankan, Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang diambil pada periode tersebut. 
    Sebaliknya, kata dia, Bahlil meminta produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri.
    Dengan kebijakan tersebut, Kementerian ESDM tidak lagi mengizinkan ekspor minyak mentah ke luar negeri.
    “Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah. Salah satunya soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor bahan bakar minyak (BBM),” kata Nurul.
    Ia juga menjelaskan, Kementerian ESDM sedang mempercepat proses impor BBM menjadi enam bulan, dari yang sebelumnya satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memudahkan evaluasi setiap tiga bulan.
    Nurul berharap, publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat.
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini,” ungkapnya. 
    Nurul juga mengajak semua pihak, termasuk Pertamina untuk berbenah demi meningkatkan pelayanan publik.
    Pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR), Ari Junaedi menilai, terdapat muatan politis dalam narasi keterlibatan Bahlil dalam dugaan kasus korupsi di Pertamina.
    Hal ini karena Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar.
    “Isu
    reshuffle
    , isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar,” ujar Ari. 
    Ia juga mengatakan, publik harus lebih bijak dalam menyaring informasi, apalagi saat ini  bukan masa politik. 
    “Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” ucap Ari.
    Ia menambahkan bahwa tuduhan publik, terutama dari warganet, terhadap Bahlil tidak tepat.
    Sebab, kronologi kasus
    korupsi Pertamina
    tidak bertepatan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam kasus korupsi Pertamina menurut saya salah alamat. Apa buktinya?,” ujar Ari, yang juga merupakan Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.

    Jakarta: Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada rentang waktu 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.
     
    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar Nurul Arifin angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama Sang Ketum. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.
     
    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” ucap Nurul Arifin dalam keterangan pers, Senin, 3 Maret 2025.

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.
     
    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” kata Nurul.
     

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.
     
    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” ucap Nurul mengimbau.
     
    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat, terutama warganet di media sosial, soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.
     
    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.
     
    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
     
    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” kata Ari.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ROS)

  • Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Korupsi di Pertamina Tak Sinkron dengan Kepemimpinan Bahlil

    Bisnis.com, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pertamina yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung menjadi perhatian publik. Korupsi yang terjadi pada 2018-2023 itu disinyalir merugikan keuangan negara mencapai Rp 1 kuadriliun. Kejagung pun telah menetapkan sembilan tersangka dalam dugaan korupsi tersebut.

    Namun dalam perkembangannya, sejumlah pihak justru menyeret nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam pusaran mega korupsi tersebut. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin pun angkat bicara ihwal kasus korupsi yang menyeret nama ketum nya tersebut. Nurul mengatakan bahwa tuduhan tersebut salah alamat.

    “Narasi yang menyebut Pak Bahlil terlibat dalam kasus korupsi di Pertamina merupakan sebuah fitnah. Pak Bahlil saja baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara skandal korupsi itu terjadi pada 2018-2023,” tegas Nurul Arifin dalam keterangannya, Senin (3 Maret 2025).

    Atas dasar itu, kata Nurul, Menteri Bahlil tidak memiliki keterlibatan dalam setiap keputusan yang dibuat dalam periode tersebut. Nurul bahkan menjelaskan bahwa Menteri Bahlil telah menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri sehingga Kementerian ESDM sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

    “Justru Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Pak Bahlil tengah berbenah saat ini soal tata kelola minyak mentah melalui izin impor BBM yang bakal dipersingkat menjadi enam bulan dari yang sebelumnya satu tahun. Tujuannya agar evaluasi bisa mudah dilakukan setiap tiga bulan,” ungkapnya.

    Nurul pun berharap agar publik lebih cerdas dan kritis dalam menilai kasus ini sehingga tidak ada salah persepsi dalam mengawal kasus korupsi yang merugikan rakyat tersebut.

    “Ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa pihak terkait harus bertanggungjawab atas dugaan kasus korupsi ini. Ini saat nya bagi kita semua untuk berbenah terutama di lingkungan Pertamina agar bisa jauh lebih baik ke depan terkait pelayanan publik,” imbau Nurul.

    Semantara itu, pengamat komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Ari Junaedi menilai tidak tepat jika Menteri Bahlil menjadi objek sasaran kemarahan masyarakat terutama warganet di media sosial soal kasus korupsi di Pertamina tersebut. Ari menjelaskan, secara kronologi kasus korupsi di Pertamina tidak berbarengan dengan masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM.

    “Tuduhan atau opini publik terhadap Menteri Bahlil dalam skandal korupsi di Pertamina ini menurut saya salah alamat. Buktinya apa? kita lihat saja periode jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara korupsi terjadi pada 2018-2023,” kata Ari Junaedi.

    Ari yang juga Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama ini menilai ada muatan politis dalam narasi keterlibatan Menteri Bahlil dalam dugaan korupsi tersebut mengingat Bahlil sebagai Menteri ESDM juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    “Isu reshuffle, isu korupsi di Pertamina, ini kental sekali dengan muatan politik di belakangnya yang ingin menggoyang kepemimpinan Pak Bahlil sebagai pucuk pimpinan Golkar. Publik harus lebih pintar-pintar lagi dalam menyaring informasi karena sekali lagi saya ingatkan, tidak ada musim politik. Politik itu dinamis dan bisa menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan,” tegas Ari.

  • Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1104: Zelensky Bertemu Raja Charles III – Halaman all

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1104: Zelensky Bertemu Raja Charles III – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-1104 pada Senin (3/3/2025).

    Ketegangan masih terus meningkat di sepanjang perbatasan dan dampak yang jauh meluas ke seluruh dunia.  

    Di tengah situasi yang terus memanas, pertemuan penting terjadi antara dua tokoh besar dunia, yaitu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Raja Charles III dari Inggris.

    Kunjungan ini, membawa makna simbolis yang mendalam, baik bagi Ukraina yang terus berjuang menghadapi agresi Rusia, maupun bagi hubungan diplomatik antara Ukraina dan Inggris.

    Selengkapnya simak peristiwa lainnya berikut ini.

    Perang Rusia-Ukraina Hari ke-1104:

    Zelensky-Raja Charles III Bertemu

    Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu Raja Charles III di Sandringham, Inggris.

    Dikutip dari The Guardian, pertemuan ini terjadi setelah Zelensky menghadiri pertemuan puncak Starmer dengan pemimpin Eropa.

    Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu, sebelumnya pada 2023, mereka bertemu di Istana Buckingham.

    Inggris telah menjadi pendukung utama Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia, memberikan bantuan militer, ekonomi, dan kemanusiaan.

    Pada peringatan kedua invasi Rusia, Raja Charles menyatakan dukungan penuh kepada Ukraina, menyebut agresi Rusia sebagai “agresi yang tak terlukiskan” dan memuji keberanian rakyat Ukraina.

    Kunjungan ini mempererat hubungan antara kedua negara dan mempertegas komitmen Inggris untuk terus mendukung Ukraina dalam perjuangannya melawan Rusia.

    Diharapkan pertemuan ini memberikan dampak positif bagi Ukraina dalam memperkuat aliansi internasional.

    Inggris Sediakan 5.000 Rudal Pertahanan untuk Ukraina

    Inggris akan menyediakan 5.000 rudal pertahanan udara untuk Ukraina, seperti yang diumumkan oleh Starmer. 

    Inggris akan mengalokasikan £1,6 miliar (sekitar US$2 miliar) untuk pembelian rudal multiperan ringan, yang dikenal dengan nama Martlet. 

    Rudal ini diproduksi oleh perusahaan pembuat senjata Thales.

    Martlet memiliki jangkauan lebih dari 6 km (3,7 mil) dan dapat ditembakkan dari berbagai platform, baik di darat, laut, maupun udara.

    Zelensky Puji Dukungan Eropa dan Tekankan Pentingnya Jaminan Keamanan

    Zelenskyy memuji “dukungan yang jelas dari Eropa, Inggris, Uni Eropa, dan Turki” setelah kembali ke Ukraina dari pertemuan puncak di London yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    “Lebih banyak persatuan, lebih banyak kemauan untuk bekerja sama,” ucap Zelensky.

    “Semua orang bersatu dalam isu utama – agar perdamaian menjadi nyata, kita membutuhkan jaminan keamanan yang nyata. Ini adalah posisi seluruh Eropa,” imbuhnya.

    Zelensky Puji Dukungan AS dan Tegaskan Jaminan Keamanan sebagai Kunci Perdamaian

    Zelenskyy mengungkapkan pentingnya dukungan Amerika Serikat.

    “Kami berterima kasih atas semua dukungan yang kami terima. Tidak ada hari di mana kami tidak merasa bersyukur.”

    Ia menekankan, ketahanan Ukraina bergantung pada bantuan mitra internasional, yang juga berkontribusi pada keamanan mereka sendiri.

    “Yang kami butuhkan adalah perdamaian, bukan perang tanpa akhir. Dan itu sebabnya kami mengatakan jaminan keamanan adalah kuncinya,” tambah Zelenskyy.

    Sebelumnya, Zelenskyy berupaya memajukan pembicaraan dengan Presiden AS, Donald Trump, setelah pertemuan yang sulit.

    Ia mengisyaratkan kesiapan Ukraina untuk menandatangani kesepakatan mineral dan berharap untuk pembicaraan “konstruktif” dengan pemerintah AS mengenai langkah selanjutnya.

    Pada Minggu (2/3/2025) malam, sebuah pesawat nirawak Rusia menyerang gedung apartemen bertingkat di kota Kharkiv, Ukraina, yang merupakan kota terbesar kedua di negara tersebut.

    Serangan ini menyebabkan kebakaran dan melukai delapan orang, menurut wali kota Kharkiv, Ihor Terekhov.

    Selain itu, tiga bangunan tempat tinggal lainnya rusak akibat serangan tersebut.

    Di kota Zaporizhzhia, serangan pesawat nirawak Rusia lainnya melukai seorang warga sipil.

    Serangan ini memicu kebakaran besar di sebuah bangunan tempat tinggal, menghancurkan atapnya, yang sebagian runtuh.

    Dua orang berhasil diselamatkan dari bawah reruntuhan.

    Gelombang ledakan yang terjadi merusak rumah-rumah di sekitarnya, menyebabkan puluhan orang kehilangan tempat tinggal.

    Ukraina Protes Rotasi IAEA di Zaporizhzhia melalui Wilayah Pendudukan

    Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) melakukan rotasi pengamat di PLTN Zaporizhzhia melalui wilayah pendudukan Ukraina, yang disertai oleh personel militer Rusia.

    Kementerian Luar Negeri Ukraina menanggapi tindakan ini dengan mengirimkan nota protes kepada IAEA, menganggapnya sebagai evakuasi kemanusiaan yang dilakukan di bawah tekanan Rusia.

    Dikutip dari Suspilne, rotasi ini melibatkan 27 pengamat IAEA, termasuk tiga inspektur, yang bertugas memantau keselamatan operasional dan fisik stasiun.

    Untuk pertama kalinya, rute rotasi melewati sepenuhnya wilayah yang dikuasai oleh Rusia dan didampingi oleh prajurit Garda Rusia.

    Rotasi ini seharusnya dilakukan sebulan lalu, namun tertunda dua kali.

    Ukraina mengutuk fakta bahwa rotasi ini melibatkan wilayah yang mereka anggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan integritas teritorial.

    Kementerian Luar Negeri Ukraina juga menuduh Rusia memaksa karyawan IAEA untuk tetap tinggal lebih lama dari yang direncanakan, menyebabkan tekanan psikologis yang besar.

    Ukraina menegaskan, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan resolusi Majelis Umum PBB, serta memperingatkan agar tidak ada tindakan serupa di masa depan.

    Prancis dan Inggris Usulkan Gencatan Senjata Satu Bulan di Ukraina

    Prancis dan Inggris mengusulkan gencatan senjata sebagian selama sebulan antara Rusia dan Ukraina, yang tidak mencakup pertempuran darat.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron mengungkapkan hal ini dalam wawancara dengan surat kabar Le Figaro pada Minggu (2/3/2025).

    Menurut Macron, gencatan senjata ini akan berlaku di udara, laut, dan fasilitas energi, namun tidak mencakup pertempuran di darat.

    Macron menjelaskan bahwa keuntungan dari inisiatif ini adalah kemampuannya untuk lebih mudah dikendalikan.

    Namun, ia juga menekankan tantangan dalam memverifikasi kepatuhan terhadap gencatan senjata, mengingat garis depan yang panjang, yang sejauh ini setara dengan jarak antara Paris dan Budapest.

    Macron menambahkan, pada tahap kedua, tentara Eropa akan dikerahkan di wilayah Ukraina.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Trump Jual Visa ‘Kartu Emas’, Apa Itu?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menawarkan visa “kartu emas” bagi warga negara asing yang kaya dan ingin menjadi warga negara AS. Visa itu bisa ditebus seharga Rp82 miliar (US$5 juta).

    “Mereka akan kaya dan sukses, dan mereka akan menghabiskan banyak uang, membayar banyak pajak, serta mempekerjakan banyak orang. Kami pikir ini akan sangat sukses,” kata Trump di Gedung Putih, pada Selasa (25/02) lalu.

    Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan bahwa “kartu emas” yang diusulkan akan menggantikan skema visa EB-5 yang menawarkan visa kepada investor asing.

    Apa yang diusulkan Trump?

    Trump sama sekali tidak menyebutkan bahwa orang yang menerima visa tersebut harus menciptakan lapangan kerja. “Yang berhak adalah orang-orang dengan uang,” katanya.

    Meskipun jumlah visa EB-5 dibatasi, Trump ingin agar pemerintahannya menjual 10 juta “kartu emas” guna mengurangi defisit. Dia mengatakan visa tersebut “bisa menjadi luar biasa, mungkin akan sangat fantastis.”

    “Ini adalah jalur menuju kewarganegaraan bagi orang-orang kaya atau orang-orang yang bertalenta, sehingga orang-orang kaya bisa membayar agar orang-orang bertalenta bisa masuk. Para perusahaan akan membayar agar orang-orang bisa masuk dan memiliki status jangka panjang di negara ini,” katanya.

    Ketika ditanya oleh wartawan apakah warga Rusia yang kaya bisa memenuhi syarat, Trump menjawab: “Ya, mungkin. Saya mengenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang baik.”

    Selain itu, belum jelas juga berapa lama pemegang visa kartu emas harus menunggu untuk memperoleh kewarganegaraan.

    Pemegang kartu hijau (green card)termasuk penerima manfaat dari inisiatif EB-5 saat inibiasanya harus tinggal sebagai penduduk tetap yang sah di AS selama lima tahun sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan.

    Kongres menentukan kualifikasi untuk kewarganegaraan AS, tetapi Trump mengeklaim bahwa “kartu emas” tidak memerlukan persetujuan kongres.

    Rincian dari kartu emas ini akan dirilis dalam dua minggu, tambahnya.

    Mengapa mengganti skema EB-5?

    Getty ImagesMenteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan “visa emas” Trump akan menggantikan skema visa investor EB-5 yang telah berlaku selama 35 tahun.

    Menurut Lutnick, “program EB-5… penuh dengan omong kosong, kepura-puraan, dan penipuan. Itu adalah cara untuk mendapatkan green card dengan harga murah. Jadi Presiden berkata, daripada memiliki program EB-5 yang konyol seperti ini, kami akan mengakhiri program EB-5 ini.”

    Kongres AS menetapkan skema EB-5 sejak 1990 untuk menarik investasi asing. Skema ini memungkinkan individu untuk memenuhi syarat dengan berinvestasi sekitar Rp16 miliar (US$1 juta) dalam bisnis yang menciptakan setidaknya 10 pekerjaan.

    Dalam program ini, investor langsung menerima green card jalur menuju kewarganegaraan di masa depan sebagai imbalan atas investasi mereka.

    Sebaliknya, sebagian besar pemohon kartu hijau harus menunggu waktu yang bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk mendapatkan status penduduk tetap.

    Baca juga:

    Program EB-5 dibatasi hingga 10.000 visa per tahun, dengan 3.000 dicadangkan untuk investor di area dengan pengangguran tinggi, menurut Departemen Luar Negeri AS.

    Tujuannya adalah untuk “merangsang ekonomi AS melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi modal oleh investor asing,” menurut Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS.

    Pada periode 12 bulan yang berakhir pada 30 September 2022, sekitar 8.000 orang memperoleh visa investor, menurut Buku Tahunan Statistik Imigrasi versi terbaru dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

    Selain itu, pada 2021, Layanan Penelitian Kongres AS menemukan bahwa visa EB-5 “menimbulkan risiko penipuan” dibandingkan dengan visa imigran lainnya.

    “Risiko semacam itu terkait dengan kesulitan memverifikasi bahwa dana investor diperoleh secara sah dan dengan potensi visa untuk mendapatkan keuntungan moneter yang besar, yang dapat memotivasi individu untuk mengambil keuntungan dari investor dan membuat visa rentan terhadap kesan favoritisme,” kata laporan itu.

    Bagaimana skema serupa di negara lain?

    Getty ImagesVisa dan paspor emas populer di kalangan orang kaya.

    Skema serupa juga umum dilakukan di seluruh dunia.

    Skema “visa emas” menawarkan hak bagi warga asing kaya untuk tinggal dan bekerja di negara lain sebagai imbalan atas investasi besar yang mereka tanamkan.

    Ada juga skema “paspor emas,” yang populer di beberapa negara Karibia. Paspor ini melalui mengizinkan orang-orang kaya untuk mendapatkan semua hak dan kebebasan sebagai warga negara, termasuk hak untuk bekerja dan memilih (pemilu) di negara tempat mereka mengajukan permohonan.

    Henley & Partners, sebuah firma penasihat yang berbasis di Inggris, melaporkan bahwa lebih dari 100 negara menawarkan “visa emas” kepada individu kaya, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Spanyol, Yunani, Malta, Australia, Kanada, dan Italia.

    Namun, program-program ini telah menuai kritik dan pengawasan yang semakin ketat.

    “[Program ini] dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing secara langsung, tetapi juga menarik bagi para penjahat dan pejabat korup yang berusaha menghindari hukuman dan mencuci hasil kejahatan yang mencapai miliaran dolar,” menurut laporan yang diterbitkan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2023.

    Transparency International, LSM global yang berfokus untuk melawan korupsi di lebih dari 100 negara, memperingatkan bahwa skema di Uni Eropa “bukan tentang investasi atau migrasi tetapi tentang melayani kepentingan-kepentingan korup.”

    Kritik juga datang dari berbagai badan Uni Eropa. Pada 2022, Komite Kebebasan Sipil, Kehakiman, dan Urusan Dalam Negeri Uni Eropa memberikan suara mereka untuk melarang paspor emas dan meminta negara-negara ketiga dengan akses bebas visa ke Uni Eropa untuk menghentikan skema paspor emas mereka.

    Kekhawatiran ini telah menyebabkan beberapa negara Eropa, termasuk Inggris, Spanyol, Belanda, dan Yunani, mencabut program visa emas mereka dalam beberapa tahun terakhir.

    Spanyol, misalnya, menghapus program “visa emas” yang dibuat pada 2013, yang memberikan visa kepada investor sebagai imbalan atas pembelian properti senilai 500.000 ($525.000) atau lebih. Batas waktu untuk pengajuan terakhir adalah 3 April 2025.

    Tahun lalu, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Snchez, mengatakan niat pemerintahnya untuk menghapus skema ini adalah untuk “menjamin bahwa perumahan adalah hak dan bukan sekadar subjek spekulasi bisnis.”

    Sebuah studi tentang visa emas Uni Eropa oleh London School of Economics and Political Science di Inggris dan Harvard University di AS juga mempertanyakan alasan ekonomi dari skema ini, dengan kesimpulan bahwa skema tersebut hanya mewakili “proposisi kecil” dari investasi asing dengan dampak ekonomi yang “tidak signifikan”.

    Sebuah investigasi oleh Organized Crime and Corruption Reporting Projectjaringan jurnalis investigasi duniayang diterbitkan pada Oktober 2023 juga mengungkapkan bahwa seorang mantan kolonel Libya yang dituduh melakukan kejahatan perang dan seorang pengusaha Turki yang dijatuhi hukuman penjara di negaranya dapat membeli paspor Dominika melalui skema ini.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Buntut Cekcok Trump-Zelensky, Pemimpin Eropa Ambil Alih Negosiasi Perdamaian Perang Ukraina – Halaman all

    Buntut Cekcok Trump-Zelensky, Pemimpin Eropa Ambil Alih Negosiasi Perdamaian Perang Ukraina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Para pemimpin di Uni Eropa sepakat untuk mengambil alih penyusunan rencana negosiasi perdamaian perang Ukraina usai menggelar pertemuan di London, Inggris

    Rencana tersebut diungkap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dua hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terlibat cekcok dengan Presiden AS Donald Trump.

    Trump yang tersulut emosi menuduh pemimpin Ukraina itu tidak berterima kasih dan tidak menghormati Amerika Serikat.

    Ketegangan ini yang kemudian mendorong para pemimpin di Eropa untuk mengambil kendali negosiasi perang Rusia-Ukraina dari Amerika Serikat di tengah memburuknya hubungan antara Kyiv dan Washington.

    Starmer mengatakan dirinya sedang bekerja sama dengan Prancis dan beberapa negara lainnya untuk menyusun rencana penghentian pertempuran, yang nantinya akan diajukan kepada AS.

    “Ini bukan saatnya untuk lebih banyak bicara. Sekarang waktunya bertindak,” kata Starmer setelah pertemuan diplomatik penting di London.

    Meski negosiasi perdamaian perang Ukraina akan diambil alih Eropa, namun Starmer menegaskan bahwa upaya ini tetap membutuhkan dukungan AS

    Ia juga menolak anggapan AS adalah “sekutu yang tidak dapat diandalkan,” menyusul pertengkaran sengit antara Trump dan Zelensky yang mengguncang Eropa.

    Oleh karenanya setelah Inggris, Prancis dan beberapa negara lainnya selesai menyusun rencana penghentian pertempuran, proposal itu nantinya akan diajukan kepada AS.

    Pemimpin Eropa Nyatakan Dukungan ke Ukraina

    Mengutip Euronews, pertemuan yang dihadiri pemimpin Prancis, Jerman, Denmark, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Spanyol, Kanada, Finlandia, Swedia, Republik Ceko, dan Rumania, serta Menteri Luar Negeri Turki selain membahas negosiasi perang.

    Juga dimaksudkan untuk mendukung Zelensky dan kepentingan rakyat Ukraina. Lantaran insiden tersebut adalah mimpi buruk bagi Eropa.

    “Saya harap Anda tahu bahwa kami semua mendukung Anda dan rakyat Ukraina selama diperlukan. Semua orang ada di meja ini,” katanya kepada pemimpin Ukraina dilansir AFP.

    “Kita perlu menyepakati langkah-langkah apa yang dihasilkan dari pertemuan ini untuk mewujudkan perdamaian melalui kekuatan demi kepentingan semua orang,” sambung Starmer.

    Dukungan serupa juga dilontarkan Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni yang ikut hadir dalam pertemuan di London.

    Dia menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik antara sesama negara-negara di Eropa.

    “Pertemuan tersebut memberikan kesempatan untuk menegaskan kembali dukungan Italia terhadap Ukraina dan rakyatnya, serta komitmennya untuk membangun perdamaian yang adil dan abadi, menjamin masa depan kedaulatan, keamanan dan kebebasan bagi Ukraina,” ujar Meloni.

    Mengikuti yang lainnya Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan di X, “Ukraina dapat mengandalkan Jerman — dan Eropa.

    Sementara Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menulis di media sosial, “Ukraina, Spanyol mendukung Anda.

    Pemimpin Eropa lainnya, termasuk dari Finlandia, Belanda, Republik Ceko, dan Norwegia, juga menggunakan media sosial untuk menyuarakan dukungan bagi Ukraina.

    Termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mengatakan bahwa “Rusia adalah agresor, dan Ukraina adalah orang-orang yang diserang.”

    Namun tidak semua pemimpin Eropa mendukung Ukraina.

    Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban, yang telah lama mengkritik bantuan militer Uni Eropa untuk Kyiv justru mendukung upaya Trump.

    “Pria kuat menciptakan perdamaian, pria lemah menciptakan perang. Hari ini Presiden Trump dengan berani memperjuangkan perdamaian. Meskipun sulit diterima oleh banyak orang. Terima kasih, Tuan Presiden!”, tulis Orban di X.

    (Tribunnews.com / Namira)