ANTARA – Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kamis (24/4). Dalam kesempatan ini, Menpar mengagumi keindahan kawasan yang dikelola oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan akan mendukung tetap terlaksananya balap motor bergengsi dunia, MotoGP di Sirkuit Mandalika.
(Kusnandar/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)
kab/kota: Lombok
-
Kemenpar siap kolaborasi untuk keberlangsungan MotoGP
-
Tampang Pelaku Pencabulan Santriwati di Lombok Barat, Faisal Ngaku Khilaf – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Ahmad Faisal alias AF (52), pimpinan sebuah pondok pesantren di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), ditetapkan sebagai tersangka atas kasus persetubuhan.
Ia menyetubuhi sejumlah santriwatinya dengan dalih mengajarkan doa.
Dikutip TribunLombok.com, AF mengakui perbuatannya yang dilakukan sejak tahun 2015-2021 tersebut.
“Ada yang mengajarkan doa dan mengijazahkan, tidak dibenarkan secara agama,” kata AF, Kamis (24/4/2025).
AF juga membantah melakukan aksinya dengan modus penyucian rahim yang kelak akan melahirkan seorang wali.
Ia menjanjikan korbannya kelak akan mendapatkan pasangan dan keturunan yang baik.
“Itu tentu kekhilafan dan kesetanan saya, saya pribadi meminta maaf,” kata AF.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili mengatakan ada dua laporan dalam kasus ini.
Pertama adalah pencabulan dan yang kedua persetubuhan.
“Kita sudah tingkatkan ke penyidikan dan sudah menetapkan tersangka dengan kasus persetubuhan, jadi kasus ini ada dua laporan kepolisian (pencabulan dan persetubuhan),” kata Regi, Kamis (24/4/2025).
Ia juga menyebut bahwa ada tiga korban lain yang melaporkan kasus ini.
“Pagi tadi ada tiga orang lagi yang melapor, kami belum pastikan (korban pencabulan atau persetubuhan),” kata Regi.
Saat ini korban yang sudah diperiksa ada 10 orang. Lima adalah korban persetubuhan dan lima lainnya pencabulan.
Sementara itu, tiga korban yang melapor masih belum dipastikan.
Dengan tambahan tiga orang yang melapor, berarti ada 13 orang yang menjadi korban Faisal.
Ia juga meminta para korban maupun keluarga korban untuk melapor ke polisi.
Regi menjelaskan tersangka menggunakan berbagai modus untuk melancarkan aksinya.
“Jadi berbagai cara untuk memanipulasi para korban, untuk melakukan tindakan pencabulan dan persetubuhan,” kata Regi.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Korban Pelecehan Seksual Walid Lombok Bertambah Jadi 13 Orang
(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunLombok.com, Robby Firmansyah)
-
Festival Rimpu Mantika Kota Bima siap digelar
Sejak kemarin hingga tadi malam kami ‘standby’ untuk menyiapkan arena kegiatan, stand ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), talent dan melakukan gladi resik
Kota Bima, NTB (ANTARA) – Dinas Pariwisata Kota Bima, Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh kesiapan Festival Rimpu Mantika pada 24-26 April 2025 sudah rampung 100 persen sehingga siap digelar.
“Hari ini seluruh kesiapan rampung 100 persen,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima Muh. Natsir di Bima, Kamis.
Ia mengatakan, Pemerintah Kota Bima terus mematangkan secara teknis untuk menyukseskan agenda tahunan yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) tersebut.
“Sejak kemarin hingga tadi malam kami ‘standby’ untuk menyiapkan arena kegiatan, stand ekonomi kreatif, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), talent dan melakukan gladi resik,” katanya.
Ia menegaskan, Festival Rimpu yang berlangsung di Lapangan Serasuba pada 24-26 April ini bukan sekedar kegiatan perayaan budaya semata.
“Tetapi, lebih ke penguatan identitas lokal dan menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal,” ujarnya.
Pada Pawai Rimpu, sambung Natsir, nanti akan ditampilkan dan dinilai bagaimana cara memakai Rimpu Cili dan Rimpu Colo yang benar untuk perempuan, termasuk cara memakai Sambolo untuk laki-laki.
“Peserta yang tampil sesuai dengan pakemnya akan diberikan penghargaan dan uang pembinaan di acara puncak,” paparnya.
“Untuk kegiatan ekonominya, tahun ini pelibatan ekonomi kreatif dan UMKM diperluas. Agar manfaatnya kegiatan nya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tambah Natsir.
Selain itu, pesertanya juga akan dimeriahkan oleh orang-orang di luar Kota Bima.
“Insya Allah akan hadir dari Kabupaten Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok bahkan sampai Labuan Bajo,” bebernya.
Lebih lanjut ia menuturkan, yang membuat lebih semarak pada tahun ini adanya kehadiran perwakilan dua kementerian yakni Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf), Anggota DPR RI, Anggota DPD RI, Gubernur, OPD Provinsi dan sejumlah tokoh nasional.
Pewarta: Nur Imansyah, Ady Ardiansah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Garuda Indonesia pastikan kesiapan armada dan layanan haji 2025
Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bahwa pengoperasian penerbangan haji di tahun ini menandai momentum Garuda Indonesia yang telah dipercaya selama tujuh dekade mengantarkan para jemaah haji Indonesia menuju Tanah Suci
Tangerang (ANTARA) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia memastikan kesiapan armada dan layanan penerbangan haji yang akan dimulai pada Jumat, 2 Mei 2025.
Dalam rangka memastikan fase keberangkatan hingga fase kepulangan haji, dapat dipastikan berlangsung dengan lancar dan aman, upaya kesiapan dilakukan di sejumlah aspek mulai dari layanan, operasional, hingga penguatan tata kelola safety.
Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani di Tangerang, Kamis, menyampaikan, sebanyak 28,4 persen dari total jumlah jemaah haji yang diangkut oleh Garuda Indonesia masuk ke dalam kategori lansia atau dengan usia di atas 65 tahun. Oleh karena itu, kesiapan operasional penerbangan haji turut difokuskan pada pemenuhan layanan penunjang bagi lansia.
“Merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bahwa pengoperasian penerbangan haji di tahun ini menandai momentum Garuda Indonesia yang telah dipercaya selama tujuh dekade mengantarkan para jemaah haji Indonesia menuju Tanah Suci,” katanya.
Ia mengatakan, untuk memastikan pesawat beroperasi dalam kondisi sehat dan layak terbang, Garuda Indonesia menerapkan sejumlah prosedur perawatan secara menyeluruh dan berlapis di seluruh armada yang akan melayani penerbangan haji melalui program Aircraft Health Program yang telah berlangsung sejak awal April lalu, termasuk pemenuhan General Authority of Civil Aviation (GACA) Certification sebagai syarat utama untuk mendaftarkan pesawat penerbangan haji ke Otoritas Kerajaan Arab Saudi.
GMF AeroAsia turut berpartisipasi aktif dalam memastikan kesiapan aspek teknis lainnya, di antaranya melalui optimalisasi Material/Spare Readiness yakni penempatan tools dan spare part di stasiun embarkasi sebagai mitigasi kebutuhan penggantian part pesawat; dan Manpower Readiness dengan penempatan 142 Engineer yang tersebar di 7 (tujuh) embarkasi hingga Jeddah, Madinah, dan Hyderabad.
Dengan lebih dari 25 ribu calon jemaah haji dengan usia di atas 65 tahun (atau sebesar 28,4 persen dari total jemaah) yang akan dilayani di tahun ini, Garuda Indonesia juga memfokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan lanjut usia, baik selama di darat menuju dan turun dari pesawat.
“Program haji ramah lansia dan disabilitas ini diharapkan dapat menghadirkan layanan penerbangan yang inklusif bagi jemaah lanjut usia maupun penyandang disabilitas, sehingga diharapkan kenyamanan perjalanan dapat dirasakan oleh seluruh jemaah dan persiapan ibadah haji pun semakin maksimal,” ujarnya.
Sejumlah perlengkapan layanan penunjang di penerbangan yang akan disediakan di antaranya 30 wheelchair di setiap embarkasi, 2 ambulift di embarkasi Jakarta dan Solo, bus jemaah yang dilengkapi dengan toilet, priority boarding & disembark, special baggage handling, buggy car di Bandara Internasional King Abdulaziz, serta untuk memaksimalkan kenyamanan lebih tersedia juga selimut, first aid kit, emergency equipment hingga asistensi para awak kabin untuk membantu mobilisasi jemaah selama di penerbangan.
“Adapun pada sajian menu makanan di penerbangan, Garuda Indonesia turut menyiapkan hot meals sebanyak 2 (dua) kali dan snack sebanyak 1 (satu) kali sesuai dengan standar penyajian inflight meals bagi penumpang jamaah haji,” ucapnya.
Pada musim haji tahun ini, Garuda Indonesia diproyeksikan akan membawa 90.933 penumpang yang terdiri dari 90.203 calon jemaah haji dan 730 petugas haji yang terbagi ke dalam 246 kelompok terbang (kloter) dan diberangkatkan dari 7 (tujuh) embarkasi yaitu Banda Aceh, Medan, Jakarta, Solo, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.
Secara bertahap fase keberangkatan akan berlangsung mulai tanggal 2 – 16 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Madinah, dan 17 – 31 Mei 2025 untuk penerbangan menuju Jeddah. Selanjutnya, fase pemulangan jemaah akan dimulai tanggal 11 – 25 Juni 2025 dengan keberangkatan dari Jeddah/Madinah menuju kota Embarkasi, dan 26 Juni – 10 Juli 2025 dari Madinah menuju kota Embarkasi.
Garuda Indonesia akan mengoperasikan 13 pesawat wide-body selama musim haji berlangsung yang terdiri dari Boeing B777-300ER, Airbus A330-900neo, dan Airbus A330-300.
Adapun dari total pesawat yang dioperasikan tersebut, 5 di antaranya merupakan pesawat sewa. Kemudian untuk mengantisipasi potensi irregularity pada operasional penerbangan, Garuda Indonesia juga menyediakan 1 pesawat cadangan jenis Airbus A330-300.
“Kami meyakini bahwa setiap masukan yang diberikan merupakan bentuk dukungan, harapan, serta kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi dan dedikasi Garuda Indonesia dalam menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman, nyaman, dan sesuai dengan kebutuhan jamaah,” kata dia.
Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025 -
Cabuli Belasan Santriwati, Walid Lombok Resmi Jadi Tersangka
Mataram, Beritasatu.com – Pria berinisial AF yang dijuluki Walid Lombok resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Ketua yayasan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu diduga telah mencabuli belasan santriwati.
“Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan pengumpulan bukti, yang bersangkutan telah resmi kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini telah dilakukan penahanan,” kata Kasatreskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili, Kamis (24/4/2025).
Regi mengatakan korban kasus pencabulan AF yang sudah melapor ke polisi terus bertambah. “Pagi tadi, kami kembali menerima laporan dari tiga orang korban baru,” ujarnya.
Korban pencabulan Walid Lombok yang baru melapor tersebut langsung dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim Polresta Mataram.
“Tim penyidik kami sedang melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para korban yang baru melapor ini untuk mendapatkan keterangan yang lebih rinci terkait pengalaman traumatis yang mereka alami,” jelasnya.
Polresta Mataram menyebutkan sudah 13 korban yang diperiksa. Keterangan mereka menjadi salah satu dasar penetapan AF sebagai tersangka.
“Dari hasil pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap para korban, terungkap bahwa ada lima korban yang diduga kuat mengalami tindak pidana pencabulan, dan lima korban lainnya diduga menjadi korban persetubuhan. Bahkan, terdapat satu korban di antara sepuluh korban awal yang diduga mengalami kedua jenis tindakan asusila tersebut,” pungkas Regi Halili.
Kasus pencabulan di lingkungan pesantren diasuh AF terbongkar setelah viralnya serial film Bida’ah produksi Malaysia. Film tersebut berkisah seseorang pemuka agama yang dipanggil Walid menggunakan kedok agama untuk menyetubuhi santri-santrinya.
Korban yang terinspirasi film Bida’ah memberanikan diri melapor kasus pencabulan dialaminya. Tersangka AF yang dijuluki Walid Lombok diduga mencabuli 20 santriwatinya, tetapi baru sebagian yang berani melapor.
-
Menpar ajak warga bangun budaya bersih di destinasi wisata
Mataram, NTB (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajak warga konsisten membangun budaya kebersihan di destinasi wisata agar memperkuat keberlanjutan pariwisata daerah.
“Gerakan wisata bersih dapat menjadi sebuah langkah untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” ujarnya saat meluncurkan program gerakan wisata bersih di Pantai Kuta Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kamis.
Widiyanti berharap gerakan wisata bersih dapat membangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, Pantai Kuta Mandalika bisa menjadi momentum untuk memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata di Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya.
“Sudah sepatutnya kita menjaga kebersihan destinasi wisata kita, termasuk Pantai Kuta Mandalika, sebuah destinasi wisata yang memikat,” katanya.
Menteri Widiyanti menyampaikan gerakan wisata bersih merupakan aksi konkret yang lahir dari kesadaran kolektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata Indonesia.
Sektor pariwisata di Lombok, imbuhnya, telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada tahun 2024.
“Harapannya, program itu membantu semakin mendorong pencapaian tersebut, memperkuat citra daerah, serta menjadi contoh yang dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia,” ucap Widiyanti.
Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Reza Warokka mengapresiasi upaya Kementerian Pariwisata yang memilih kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika sebagai lokasi pelaksanaan gerakan wisata bersih.
“Acara itu semakin memperkuat sinergi kami dalam berkontribusi meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, khususnya Mandalika,” sebutnya.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Menpar komit perkuat pengembangan wisata Mandalika
Lombok Tengah (ANTARA) – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan tetap komitmen untuk memperkuat pengembangan pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Promosi pariwisata di NTB ini harus tetap diperkuat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan,” kata Menpar Widiyanti di Lombok Tengah, Kamis.
Ia mengatakan ajang balap motor sport baik itu MotoGP maupun event lainnya yang digelar di Sirkuit Mandalika bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan.
Oleh karena itu, diharapkan kolaborasi semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat dalam meningkatkan promosi, sehingga wisatawan yang datang semakin banyak.
“Destinasi wisata di lingkar Sirkuit Mandalika ini sangat indah. Tadi saya juga mencoba berkeliling di Sirkuit Mandalika,” katanya.
Ia mengatakan sektor pariwisata di Lombok telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada 2024.
“Dalam waktu dekat akan digelar ajang balap mobil Internasional dan MotoGP di Sirkuit Mandalika. Semua harus mendukung event tersebut untuk peningkatan kunjungan wisatawan di NTB,” katanya.
Sementara itu, Direktur Komersil ITDC Troy Reza Warokka mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan luar biasa Kemenpar dalam berbagai event besar yang diselenggarakan di Sirkuit Mandalika.
Mulai dari Mandalika Street Food Festival, Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGP), hingga event-event Internasional di kawasan Danau Toba seperti Aquabike dan F1 Powerboat.
“Dukungan ini tidak hanya memperkuat citra destinasi pariwisata Indonesia, tetapi juga menciptakan multiplier effect yang signifika baik dari sisi ekonomi, promosi UMKM, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar,” katanya.
ITDC berkomitmen untuk terus menjalin kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan para stakeholders lainnya, dalam mendorong terciptanya destinasi-destinasi unggulan yang tidak hanya menarik secara ekonomi, tetapi juga lestari secara lingkungan dan inklusif secara sosial.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan destinasi wisata,” katanya.
Pewarta: Akhyar Rosidi
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025 -
Pemkab Lombok Barat tertibkan vila dan penginapan tak berizin
Lombok Barat (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen untuk menertibkan vila maupun penginapan yang tidak memiliki izin dan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP.
Wakil Bupati Lombok Barat Nurul Adha mengatakan pihaknya melakukan pendataan dan penginapan yang berizin maupun tidak berizin sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Lombok Barat.
“Pendataan itu agar kami memiliki database yang valid dan jelas terkait vila dan penginapan agar kami dapat menghitung potensi PAD secara jelas untuk mencegah kebocoran PAD,” ujarnya di Lombok Barat, Kamis.
Nurul menuturkan bangunan vila atau penginapan yang dibangun di Lombok Barat harus memiliki izin agar penanggung jawab dan pengelolaannya jelas. Hal itu juga sebagai bentuk antisipasi terhadap keberadaan vila tak berizin yang berpotensi disalahgunakan untuk kegiatan kegiatan negatif.
Menurutnya, selama ini data perizinan vila dan homestay cenderung berbeda jumlahnya di setiap kecamatan dan lebih terpusat di Kecamatan Batulayar.
Wakil Bupati Nurul lantas meminta organisasi perangkat daerah untuk turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara menyeluruh agar data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya mengharapkan baik dari Dinas Perizinan, Bapenda, dan camat harus turun lapangan untuk mencari data mengenai bangunan vila maupun lainnya yang sudah memiliki izin maupun belum berizin untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Barat mencatat ada 351 vila dan hotel yang tersebar di seluruh kecamatan di Lombok Barat.
Jumlah penginapan di Kecamatan Batulayar tercatat sebanyak 162 penginapan yang meliputi vila, hotel, hotel melati, apartemen, penginapan backpacker, pondok wisata, dan akomodasi lainnya. Namun, jumlah vila tercatat ada 46 vila yang terdiri dari 20 vila berizin dan 26 vila tidak memiliki izin.
Badan Pendapatan Daerah segera memeriksa tempat penginapan yang sudah tidak digunakan atau ditutup agar bisa ditagih wajib pajak sesuai dengan kondisi masing-masing.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025 -
BPH Migas sebut penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dorong sektor produktif
BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan kompensasi secara tepat sasaran turut mendorong pengembangan sektor produktif.
Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi XStar BPH Migas bertujuan agar penyaluran pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran bagi konsumen pengguna.
“BBM subsidi dan kompensasi diharapkan dapat menggerakkan sektor-sektor produktif dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya dalam acara “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi XStar BPH Migas”, di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/4).
Kegiatan tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah (OPD) serta kepala desa di Lombok Barat.
Saleh menyampaikan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Untuk menggerakkan kekuatan ini menjadi sektor yang produktif, pemerintah memberikan berbagai dukungan, seperti BBM subsidi dan khusus penugasan.
“Dalam sektor produktif, peran BBM itu sangat penting yaitu menggerakkan roda-roda produksi. Program BBM subsidi atau solar dan BBM khusus penugasan atau pertalite ini menjadi program pemerintah yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pula.
Saleh melanjutkan sejalan dengan menggeliatnya sektor-sektor produktif, maka taraf hidup masyarakat diharapkan dapat meningkat.
Saat ini, kesadaran masyarakat untuk maju dan berkembang semakin tinggi, antara lain terlihat dari semakin banyaknya petani, nelayan dan UMKM yang mengajukan surat rekomendasi BBM.
“Perkembangan kesadaran masyarakat ini menjadi perhatian dari seluruh OPD. Di beberapa tempat termasuk nelayan, sekarang, banyak yang mengajukan permintaan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN). Mereka melihat potensi ekonomi di sektor produktif nelayan itu sangat besar, termasuk juga sektor pertanian dan lainnya,” kata Saleh.
Aplikasi XStar BPH Migas juga memberikan kemudahan, baik bagi OPD selaku penerbit surat rekomendasi maupun konsumen pengguna.
“Pemanfaatan aplikasi XStar terus disosialisasikan karena memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi. Kalau dulu nelayan atau petani ketika mengajukan permintaan surat rekomendasi harus datang langsung ke dinas terkait atau kepala desa, padahal lokasi tempat tinggalnya jauh dan membutuhkan waktu beberapa hari untuk mendapatkannya. Sekarang dengan sistem online ini, surat rekomendasi dapat langsung dikerjakan langsung saat itu juga. Yang penting, petani atau nelayan bersangkutan membawa semua dokumen-dokumen untuk diserahkan ke kepala desa atau dinas terkait dan akan segera diproses,” katanya menegaskan.
Jangka waktu pemberlakuan surat rekomendasi yang semula satu bulan, kini telah diubah menjadi tiga bulan untuk mempermudah OPD melakukan evaluasi pemanfaatan BBM subsidi dan khusus penugasan tersebut apakah sudah tepat sasaran, tepat guna, dan tepat volume.
“Sekarang, kami berikan jangka waktu tiga bulan. Untuk memudahkan sekaligus untuk mengevaluasi benar tidak petani atau nelayan kita ini menggunakan BBM sesuai kebutuhan. Pada saat misalnya tidak melaut, tentu saja kebutuhan BBM turun. Kami sudah membuat tabel yang sangat mudah bagi OPD untuk mengevaluasi usulan para pemohon ini. Kami berikan panduannya, pedomannya,” katanya lagi.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat Lalu Najamudin menyampaikan, ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global.
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat mendukung penggunaan aplikasi XStar dan QR code untuk pembelian BBM jenis solar dan pertalite agar subsidi pemerintah tepat sasaran, sekaligus mendukung sektor pertanian, perikanan dan konsumen lainnya.
“Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan penggunaan energi oleh masyarakat kita ini tepat sasaran.Tidak terjadi penyelewengan penggunaan, tidak terjadi penimbunan segala macam. Karena kalau terjadi penimbunan, kasihan masyarakat kita yang sangat membutuhkan,” katanya lagi.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman (kiri) saat monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, di SPBU Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Selasa (22/4/2025). ANTARA/HO-BPH Migas
Monitoring SPBU
Selain melakukan sosialisasi aplikasi XStar kepada OPD dan kepala desa, Saleh juga melakukan monitoring penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi ke sejumlah SPBU,, di Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (22/4).
Dalam kunjungan di salah satu SPBU di Kecamatan Praya Timur, didapati sebagian besar konsumen merupakan petani yang menggunakan surat rekomendasi untuk membeli BBM subsidi dan kompensasi.
“Alhamdulillah, banyak kegiatan ekonomi masyarakat di daerah ini yang membutuhkan BBM solar maupun pertalite. Kami sampaikan ke pihak SPBU agar melayani masyarakat sesuai prosedur, harus menggunakan surat rekomendasi. Volumenya juga harus tepat, dan betul-betul diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya,” katanya lagi.
Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB Tommy Wisnu Ramdan menyampaikan pihaknya akan terus memberi edukasi kepada konsumen pengguna dan pihak SPBU ketentuan penggunaan surat rekomendasi.
Di samping itu, ujarnya, berkoordinasi dengan OPD dan kepala desa agar menerbitkan surat rekomendasi sesuai dengan panduan dari BPH Migas.
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
9 Santriwati Dicabuli Pimpinan Ponpes di Lombok, Pelaku Mengancam dan Menawarkan Nikah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Kasus pencabulan santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB) terungkap setelah korban menonton film Malaysia berjudul ‘Bidaah’ dengan tokoh utama bernama Walid.
Aksi pencabulan dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial AF dalam rentang waktu 2016 hingga 2023.
Para korban menilai tindakan AF seperti tokoh Walid dalam film, yakni menggunakan modus agama untuk melakukan pencabulan.
Perwakilan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, Joko Jumadi, meminta pelaku pencabulan dihukum mati atau penjara seumur hidup.
Sebanyak sembilan santriwati telah melapor dan lima di antaranya menjadi korban rudapaksa.
“Sejauh ini belum ada yang hamil,” paparnya, Rabu (23/4/2025), dikutip dari TribunLombok.com.
Setelah mendapat kekerasan seksual, para korban diancam oleh pelaku.
“Ada oknum-oknum yang mencoba mengancam (korban), ada juga yang mencoba menawarkan untuk dinikahkan dan dibiayai,” imbuhnya.
Kini, pihaknya sedang mengupayakan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK).
Menurutnya, pengawasan dari Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB terhadap kegiatan ponpes sangat kurang.
“Ini sebenarnya menujukan bahwa Kanwil Kemenag NTB gagal untuk mengelola Ponpes di NTB, sehingga desakan dari kami (Aliansi) untuk mengganti Kakanwil Kemenag NTB,” tuturnya.
Kasus pelecehan santriwati mendapat sorotan dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal yang menemui para korban.
Lalu Muhammad Iqbal menangis saat mendengar cerita korban yang masih di bawah umur.
“Semua kita akan coba tracing, baik yang masih mondok maupun yang sudah keluar, harus kita bantu,” sambungnya.
Joko berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas para korban yang mengalami trauma atas tindakan pelaku.
Menurut Joko, Gubernur NTB tak perlu menutup ponpes lantaran tindakan pencabulan dilakukan oleh oknum.
“Yang bersangkutan (pelaku) juga sudah dikeluarkan dari ponpes,” lanjutnya.
Modus Pelaku
Joko Jumadi mengatakan modus yang digunakan pelaku yakni menjanjikan dapat membuat suci rahim korban.
“Kelak santriwati tersebut dijanjikan akan melahirkan anak yang menjadi seorang wali,” imbuhnya.
Menurutnya, sebagaian korban dirudapaksa dan sebagian mengalami pencabulan.
“Artinya yang dicabuli ini tidak mau untuk disetubuhi,” terangnya.
Pihak ponpes yang mendegar adanya laporan kasus pencabulan meminta klarifikasi ke korban.
Sejumlah saksi telah diperiksa dan penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).
Sebagian artikel telah tayang di TribunLombok.com dengan judul Kasus Pelecehan Seksual di Ponpes Lombok Barat, Aktivis Anak Dorong Hukuman Mati Bagi Pelaku
(Tribunnews.com/Mohay) (TribunLombok.com/Robby Firmansyah)