Xcloud.id

kab/kota: Lombok

  • Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Kemenhub perkuat tata kelola Pelabuhan Lembar lewat konsesi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan menetapkan konsesi 30 tahun di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi layanan kepelabuhanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan optimalisasi penerimaan negara melalui skema pengusahaan yang terukur.

    Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud menekankan investasi di sektor pelayanan jasa kepelabuhanan sangat penting khususnya pada wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tempat berdirinya Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Dengan investasi yang tepat, kita dapat meningkatkan infrastruktur dan layanan kepelabuhanan, yang tentunya akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan perekonomian lokal setempat,” kata Masyhud dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan menandatangani Perjanjian Konsesi Kegiatan Pengusahaan Jasa Kepelabuhanan Pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera di Pelabuhan Lembar dengan masa konsesi selama 30 tahun dan fee konsesi sebesar 7,5 persen dari pendapatan bruto.

    Masyhud menyaksikan langsung penandatanganan Perjanjian Konsesi yang dilakukan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Lembar Syamsurizal dengan Direktur Utama PT Pelabuhan Lembar Sejahtera, Sudarta di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

    Menurut Masyhud hal itu penting sebagai upaya meningkatkan kuantitas, kualitas, efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan dalam penyediaan jasa kepelabuhanan di area Pelabuhan Lembar sekaligus dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pembayaran pendapatan konsesi.

    Penandatanganan konsesi ini, kata Masyhud merupakan langkah nyata untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian bangsa khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

    Selain itu, dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha atas kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Lembar Sejahtera.

    “Melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, kita dapat menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya, inovasi teknologi, dan keberlanjutan lingkungan,” imbuhnya.

    Ia berharap agar semua pihak dapat terus menjalin komunikasi dan berkoordinasi aktif terkait dengan hal-hal yang harus dipenuhi oleh BUP di antaranya pemenuhan izin operasi terminal, penerapan tarif jasa kepelabuhanan, dan pelaporan kegiatan operasional pelabuhan.

    Adapun pelayanan jasa kepelabuhanan pada Terminal Pelabuhan Lembar Sejahtera merupakan satu kesatuan sistem pelayanan angkutan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan penyeberangan pada Pelabuhan Tanjung Wangi.

    “Yang salah satu terminalnya akan dikelola oleh BUP PT Pelabuhan Lembar Sejahtera dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dengan KSOP Kelas III Tanjung Wangi yang rencananya akan ditandatangani pada akhir tahun ini,” kata Masyhud.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Toyota Veloz Hybrid Dibawa Jelajah 4 Ribu KM dari Lombok sampai Aceh

    Toyota Veloz Hybrid Dibawa Jelajah 4 Ribu KM dari Lombok sampai Aceh

    Jakarta –

    PT Toyota Astra Motor (TAM) resmi memulai ekspedisi jelajah lintas nusantara dengan tajuk ‘Veloz Hybrid EV Lintas Nusa’. Rangkaian perjalanan dimulai dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuju Aceh di Barat Indonesia.

    Flag-off perjalanan dimulai dari Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Rabu (2/12). Ekspedisi tersebut akan menggunakan satu unit Veloz Hybrid dan dikemudikan secara estafet oleh 11 media nasional.

    Ekspedisi ini menjadi demonstrasi nyata kemampuan teknologi hybrid Toyota menghadapi beragam medan Indonesia, dari jalur pantai hingga pegunungan, dari kota hingga pedalaman.

    “Perjalanan Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025 adalah bentuk apresiasi kami kepada keluarga Indonesia yang telah mempercayai Toyota sebagai solusi mobilitas. Ekspedisi ini sekaligus membuktikan Quality, Durability & Reliability (QDR) Veloz yang kini hadir sebagai Hybrid EV untuk semua,” ujar Marketing Director PT TAM, Jap Ernando Demily.

    “Melalui perjalanan lintas pulau, kami ingin menunjukkan bahwa teknologi hybrid Toyota efisien, tangguh, dan relevan untuk berbagai kondisi nyata di Indonesia. Inilah wujud komitmen kami bahwa Toyota Ada Untuk Indonesia. Menghadirkan teknologi elektrifikasi yang praktis, inklusif, dan bermanfaat hingga ke pelosok negeri,” tambahnya.

    Toyota Veloz Hybrid. Foto: Doc. detikOto

    Hanya mengandalkan satu unit Veloz Hybrid dengan durasi perjalanan yang tak kurang dari 50 hari, ekspedisi ini ingin menunjukkan, Quality, Durability & Reliability (QDR) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari semua solusi mobilitas Toyota di dunia.

    Menurut rencana, tim akan melewati medan yang sangat variatif. Mulai dari jalan tol yang mulus, jalan antarkota yang dinamis, jalan perkotaan yang padat, sampai jalan pegunungan yang berkelok dan naik-turun. Bahkan, tak tertutup pula melewati jalan pedesaan untuk bermain off-road ringan.

    Rute dimulai dari Lombok menuju Bali dan Banyuwangi, dilanjutkan ke Bromo, Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta. Perjalanan kemudian berlanjut ke Pulau Sumatra melewati Palembang, Jambi, Bukittinggi, hingga Danau Toba dan sekitarnya.

    Di daerah-daerah yang dilewati, tim akan mengeksplorasi wisata alam dan wisata kuliner sebagai bentuk keragaman budaya, kearifan lokal, dan gaya hidup masyarakat, serta mengunjungi para pahlawan lokal yang telah banyak berkontribusi pada kemajuan daerahnya.

    “Melalui Veloz Hybrid EV Lintas Nusa 2025, mereka dapat melihat sendiri keandalan Hybrid EV Toyota ketika melewati berbagai kondisi jalan dari Mandalika sampai wilayah barat Indonesia. Kami berharap New Veloz Hybrid EV dapat tumbuh sebagai lokomotif dalam mendorong adopsi kendaraan elektrifikasi di Indonesia,” kata Marketing Director PT TAM, Hiroyuki Oide.

    (sfn/dry)

  • Dono Kasino Indro Dilantik jadi Wakil Rakyat di Lombok Tengah

    Dono Kasino Indro Dilantik jadi Wakil Rakyat di Lombok Tengah

    Sementara itu, Bupati Lombok Tengah H Lalu Pathul Bahri mengucapkan selamat kepada Dono Kasino Indro yang mengemban amanah sebagai anggota DPRD Lombok Tengah.

    Menurut dia, pengucapan sumpah atau janji yang sudah dilakukan bukan hanya sebagai prosedur formal, tetapi merupakan komitmen moral dan konstitusional yang mengikat, baik secara hukum etika maupun spiritual.

    “Sebagai wakil rakyat memiliki tanggungjawab besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pembangunan dan menjalin sinergi dengan Pemda untuk kemajuan Lombok Tengah,” katanya.

    Ia berharap dengan pengalaman, dedikasi dan semangat pengabdian yang dimiliki dapat melanjutkan perjuangan dan pengabdian secara maksimal dan penuh tanggung jawab.

    Pada sisi lain, ia menyampaikan bahwa proses PAW merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan telah diatur secara konstitusional.

    “Kami berharap, fungsi legislatif dapat terus berjalan semakin optimal dan kolaborasi antara DPRD dan Pemda dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipasif dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

  • Penyidikan Gratifikasi DPRD Terus Bergerak, Tersangka Baru Berpotensi Muncul

    Penyidikan Gratifikasi DPRD Terus Bergerak, Tersangka Baru Berpotensi Muncul

    MATARAM – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan penyidikan kasus dugaan gratifikasi di DPRD Provinsi NTB masih terus berkembang.

    Jaksa menegaskan bahwa proses yang telah menetapkan tiga tersangka ini berpotensi mengarah pada tersangka baru, bergantung pada alat bukti yang muncul.

    “Asalnya begini, semuanya berjalan dinamis,” kata Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said di Mataram, Antara, Rabu, 3 Desember. 

    Zulkifli menjelaskan, peluang adanya tersangka tambahan terbuka sepanjang ditemukan kecukupan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

    Keterangan para tersangka juga dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap peran pihak lain dalam perkara tersebut.

    “Intinya tergantung keterangan yang bersangkutan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, para tersangka dapat bekerja sama dengan penyidik melalui mekanisme justice collaborator jika hendak membuka keterlibatan pihak lain dalam dugaan tindak pidana tersebut.

    Tiga tersangka yang telah ditetapkan yakni anggota DPRD NTB: Indra Jaya Usman (IJU), Hamdan Kasim (HK), dan Muhammad Nashib Ikroman (MNI). Saat ini MNI menjalani penitipan penahanan di Rutan Praya, Lombok Tengah, sementara dua tersangka lain ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.

    Dari rangkaian penyidikan, Kejati NTB menyebut para tersangka berperan sebagai pihak yang memberikan uang kepada puluhan anggota DPRD NTB dengan nilai lebih dari Rp2 miliar. Jumlah itu terungkap dari penitipan uang oleh belasan anggota dewan kepada jaksa.

    Meski demikian, jaksa belum membeberkan motif pemberian uang tersebut, termasuk sumber dana maupun potensi keterlibatan pidana bagi para penerima dari kalangan DPRD NTB.

  • Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Banjir Sumatra Gerus PDB, Ekonom Mandiri Estimasi Kerugian Ekonomi Rp32,6 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatra diproyeksikan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV/2025, dengan estimasi kerugian ekonomi mencapai Rp32,6 triliun.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro mengungkapkan bencana yang terjadi di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tersebut menjadi risiko penurunan (downside risk) bagi target pertumbuhan ekonomi akhir tahun.

    Berdasarkan data Tim Ekonom Bank Mandiri, kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ketiga provinsi tersebut tercatat sebesar 7,8% terhadap total perekonomian nasional.

    “Kalau kita lihat dampak banjir di Sumatra terhadap PDB, one-off event ini diperkirakan memangkas pertumbuhan antara 0,08% hingga 0,12% percentage point. Jadi kalau ekspektasi awal di 5,1%, memang ada downside risk [risiko penurunan],” ujarnya dalam Economic Outlook Q4 secara daring, Rabu (3/12/2025).

    Asmo memaparkan bahwa berdasarkan kalkulasi awal yang membandingkan bencana serupa di masa lalu, dampak kerugian ekonomi kali ini terbilang cukup besar.

    Sebagai pembanding, gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah pada 2018 memberikan dampak kerugian ekonomi sekitar Rp15 triliun hingga Rp22 triliun. Sementara itu, dampak gempa Lombok pada tahun yang sama berkisar antara Rp5 triliun hingga Rp7,7 triliun.

    “Estimasi awal kami, roughly [kasarnya] dari data yang ada, dampak banjir bandang di tiga provinsi itu nilainya sekitar Rp32,6 triliun,” jelasnya.

    Asmo menambahkan bahwa provinsi Aceh menjadi wilayah dengan dampak terbesar, menyumbang sekitar 50% dari total kerugian ekonomi tersebut. Hanya saja, dia menekankan bahwa perhitungan ini masih per awal Desember 2025 sehingga akan terus diperbarui seiring dengan pendataan di lapangan.

    Meski menekan pertumbuhan ekonomi, Asmo menilai dampak bencana ini terhadap inflasi nasional relatif terbatas. Pasalnya, proporsi inflasi tiga provinsi itu terhadap inflasi nasional hanya sebesar 7%, jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi Jakarta dan Jawa Barat yang mencapai 55%.

    “Jadi harusnya kalau terhadap inflasi nasional memang tidak berdampak signifikan, tapi kalau kita lihat kepada pertumbuhan ekonomi nasional ini akan bisa berdampak. Paling tidak di akhir tahun ini ya,” pungkasnya

    Kendati demikian, Asmo mengingatkan pentingnya percepatan distribusi bantuan. Apalagi, sambungnya, Sumatra Barat merupakan salah satu lumbung beras nasional.

  • Mewujudkan swasembada energi dari limbah kayu

    Mewujudkan swasembada energi dari limbah kayu

    Pengolahan biomassa bersifat padat partisipasi yang tidak membutuhkan modal besar

    Lombok Tengah (ANTARA) – Di sebuah lereng yang dikelilingi lahan persawahan di Desa Beber, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdiri sebuah usaha pemasok biomassa untuk bahan bakar generator listrik.

    Pagi itu, Syamsul Hadi yang berpakaian serba hitam tampak sibuk dengan ponselnya yang tak berhenti berdering. Pria berusia 34 tahun ini sedang melakukan perjanjian via telepon untuk bertemu pihak dealer terkait rencana pembelian delapan unit truk baru dan satu unit mobil jenis SUV (sport utility vehicle).

    Syamsul Hadi adalah pendiri PT Syahroni Rizki Mandiri—perusahaan pemasok biomassa untuk program co-firing yang dilakukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang dan PLTU Sumbawa Barat.

    Substitusi biomassa kian populer seiring komitmen pemerintah Indonesia yang serius ingin menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor pembangkit listrik. Sebanyak 11 unit truk yang dimiliki tak lagi cukup untuk mengangkut biomassa lantaran jumlah permintaan terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga Syamsul perlu tambahan truk baru.

    Biomassa merupakan bahan bakar organik. Produk biomassa paling umum digunakan untuk energi bersumber dari tumbuhan, kayu, dan limbah.

    Substitusi biomassa adalah teknologi paling sederhana, murah, dan efisien ketimbang implementasi teknologi baru berbasis batu bara bersih maupun teknologi penangkapan karbon. Program co-firing tidak memerlukan modifikasi total terhadap boiler pembangkit yang sudah ada, sehingga nilai investasi jauh lebih rendah.

    Desa pusat ekonomi

    Sektor usaha biomassa menjadikan desa sebagai pusat ekonomi baru. Lapangan kerja terbuka lebar dan pendapatan penduduk desa meningkat.

    Limbah pabrik penggergajian kayu berbentuk serbuk halus atau sawdust yang dulu mengotori lingkungan kini ludes masuk ke dalam tungku pembakaran generator listrik, termasuk limbah tebangan pohon berupa dahan atau kulit kayu diolah menjadi woodchip.

    Syamsul yang mengawali karir pertama sebagai pengusaha kayu sejak tahun 2006 menuturkan biomassa membuka peluang pasar bagi masyarakat desa dan membuat perputaran roda ekonomi desa menjadi lancar.

    “Dulu saat menjalankan usaha kayu, jumlah pekerja hanya sekitar 10 orang. Sekarang pekerja yang bernaung langsung dengan perusahaan kami sudah mencapai 50 orang,” ujarnya saat ditemua pada pertengahan November.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Liputan6.com, Jakarta Nurhidayah, istri Indra Jaya Usman (IJU) legislator dari Partai Demokrat tersangka kasus korupsi dana siluman DPRD NTB, membantah keterlibatan sebagai pengepul aliran uang.

    Kuasa Hukum Nurhidayah, Abdul Majid mengatakan, pemeriksaan terhadap Nurhidayah bukan soal aliran uang yang dibagikan suaminya.

    “Kami dampingi beliau (Nurhidayah) ke penyidik kejaksaan hanya untuk mengkonformasi pertanyaan lanjutan yang sudah ditanyakan pada pemeriksaan beberapa waktu lalu, yaitu apakah mengenal dua tersangka lainnya, itu saja,” ujar Majid, Selasa (2/12).

    Saat ditanya, apakah Nurhidayah mengetahui soal pembagian uang yang dilakukan oleh suaminya. Majid, tegas membantah. Menurutnya, Nurhidayah tidak pernah mencampuri urusan suaminya meskipun mereka satu ranjang.

    “Intinya Bu Nurhidayah tidak tahu sama sekali soal aliran uang yang dibagi oleh suaminya. meskipun mereka satu rumah,” ujar Majid.

    Untuk itu, Majid meminta agar publik tidak terlalu membesar-besarkan soal dugaan keterlibatan Nurhidayah di kasus ‘Dana Siluman’ ini.

    “Ini adalah upaya klarifikasi dari kami agar tidak membias,” tutup Abdul Majid.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Mereka adalah Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim, dan dua anggota DPRD lainnya yakni, Indra Jaya Usman (IJU) dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip.

    Penyidik menahan ketiganya di dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda selama 20 hari. Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Sementara itu, Muhammad Nashib Ikroman di Rutan Lombok Tengah.

    Terhadap ketiganya, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Untuk diketahui, sejak awal bergulirnya penanganan kasus dugaan korupsi ini, Tim Pidsus Kejati NTB telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Mereka berasal dari kalangan anggota DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pihak kontraktor yang diduga sebagai pengepul uang.

    Penyidik juga telah menyita barang bukti uang senilai Rp 2 miliar lebih dari 15 orang anggota DPRD NTB. Uang miliaran rupiah tersebut dibagikan oleh para tersangka kepada rekan-rekan anggota dewan lainnya dengan variasi 150-300 juta rupiah per anggota.

    Setelah penetapan tersangka, penyidik kini tengah memeriksa puluhan anggota DPRD NTB lainnya untuk dimintai keterangan.

  • Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    Polri: Tambang emas ilegal Mandalika berjalan sepekan

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,”

    Lombok Tengah (ANTARA) – Polres Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan lokasi diduga tambang emas ilegal di dekat Mandalika atau di Desa Kuta, Kecamatan Pujut yang menelan korban jiwa tersebut baru berjalan satu minggu atau sepekan.

    “Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, aktivitas penambangan emas ilegal di lokasi tersebut diketahui telah berjalan sekitar satu minggu,” kata Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah Iptu Lukluk Il Maqnun di Lombok Tengah, Selasa.

    ‎Korban saat itu melakukan aktivitas pencarian emas bersama dua rekannya. Salah satu dari mereka, saudara inisial ZUL, berada sekitar 1,5 meter di bawah posisi dua rekan lainnya. Saat itu, terdapat pula dua orang tak dikenal yang sedang memukul batu untuk mencari emas dengan menggali lubang.
    ‎
    ‎”Tiba-tiba terjadi longsor, menimbun seluruh penambang yang berada di bawah tebing. Dua korban yang tidak tertimbun langsung berupaya melakukan penyelamatan manual menggunakan tangan dan cangkul,” katanya.

    Dalam proses evakuasi sekitar setengah meter, ditemukan tiga korban tertimbun dua di antaranya selamat dan satu meninggal dunia yakni saudara Hemaldi (29) asal Desa Bonder.
    ‎
    ‎Setelah evakuasi, korban selamat dibawa ke Puskesmas Batujai, sedangkan korban meninggal langsung dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan.
    ‎
    “‎Lokasi tambang berada di tebing pantai yang hanya bisa diakses menggunakan sampan, dengan waktu tempuh sekitar lima menit dari bibir pantai,” katanya.

    Atas kejadian tersebut, Polres Lombok Tengah mengambil langkah tegas terhadap seluruh aktivitas penambangan emas ilegal yang meresahkan dan membahayakan keselamatan warga.
    ‎
    ‎“Kami melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab longsor sekaligus mengumpulkan bukti-bukti terkait aktivitas tambang emas ilegal di kawasan itu. Kegiatan tersebut jelas melanggar hukum dan membahayakan warga. Penegakan hukum akan kami lakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
    ‎
    Oleh karena itu, pihak Polres Lombok Tengah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tanah longsor mengakibatkan seorang penambang emas ilegal meninggal dunia di kawasan Pantai Mosrak Gunung Dundang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut.
    ‎
    ‎”Insiden tanah longsor tersebut terjadi pada Minggu, (30/11) sekitar pukul 12.30 Wita, mengakibatkan seorang penambang meninggal dunia,” katanya.
    ‎
    ‎Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas tambang ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.
    ‎
    “Lokasi tersebut telah dipasangkan garis polisi untuk proses penyelidikan,” katanya.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istri Legislator DPRD NTB Dicecar Pertanyaan Terkait Dua Tersangka Korupsi Dana ‘Siluman’

    Kejati Periksa 16 Legislator DPRD NTB dan Istri Tersangka

    Yang menarik dari pemeriksaan kali ini adalah kehadiran Nurhidayah, mantan ketua DPRD Lombok Barat yang juga merupakan istri salah satu tersangka Indra Jaya Usman.

    Dengan menenteng tas merek Balenciaga, Nurhidayah memenuhi panggilan Kejati didampingi oleh dua orang kuasa hukumnya.

    “Tadi diperiksa sebentar saja. Cuma dimintai keterangan terkait aliran uang saja,” ujar Abdul Majid, salah satu tim kuasa Hukum Nurhidayah.

    Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi NTB menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi DPRD NTB. Mereka adalah Ketua Komisi IV DPRD NTB Hamdan Kasim, dan dua anggota DPRD lainnya yakni Indra Jaya Usman (IJU) dan Muhammad Nashib Ikroman alias Acip.

    Penyidik kemudian menahan ketiganya di dua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berbeda selama 20 hari. Indra Jaya Usman dan Hamdan Kasim di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Sementara itu, Muhammad Nashib Ikroman di Rutan Lombok Tengah.

    Terhadap ketiganya, penyidik Kejati NTB menyangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

    Sejak awal bergulirnya kasus dugaan korupsi ini, Tim Pidsus Kejati NTB telah memeriksa sedikitnya 50 saksi. Mereka berasal dari kalangan anggota DPRD NTB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan pihak kontraktor yang diduga sebagai pengepul uang.

    Penyidik Pidsus telah menyita barang bukti uang senilai Rp 2 miliar lebih dari 15 orang anggota DPRD NTB. Uang miliaran tersebut dibagikan oleh para tersangka kepada rekan-rekan anggota dewan lainnya dengan variasi 150-300 juta rupiah per anggota.

    “(uangnya) Sudah kami sita,” ucap Zulkifli.

    Sebagai informasi, kejaksaan mulai menangani dugaan korupsi dana ‘siluman’ ini berdasarkan surat perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat nomor: PRINT-09/N.2/Fd. 1/07/2025 tanggal 10 Juli 2025.

  • Garuda (GIAA) Beberkan Kesiapan Maskapai Jelang Musim Haji 2026

    Garuda (GIAA) Beberkan Kesiapan Maskapai Jelang Musim Haji 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) menyampaikan, maskapai akan fokus pada penyiapan armada menjelang Musim Haji 2026 yang akan mulai pada 21 April 2026. 

    Direktur Operasi Garuda Indonesia Dhani Haikal Iriawan menyebutkan dalam implementasi operasional Ibadah Haji 2026, pihaknya bakal fokus pada rotasi pesawat agar berjalan lebih efektif. 

    “Kami fokus memperkuat kesiapan armada dan efektivitas rotasi,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI, Senin (1/12/2025). 

    Selain itu, juga dilakukan koordinasi lintas negara agar musim haji berikutnya dapat dilaksanakan dengan standar pelayanan dan ketepatan waktu yang semakin tinggi.

    Berkaca dari Musim Haji 2025, Garuda Indonesia menuntaskan operasional haji dengan kinerja yang jauh lebih solid, dengan mencatatkan on time performance (OTP) keberangkatan sebesar 96,4%.

    Capaian tersebut tumbuh signifikan sebesar 16,9% dibandingkan dari periode sebelumnya yang mencatatkan angka OTP sebesar 79,5%, sedangkan pada OTP kepulangan, Garuda mencatatkan capaian sebesar 96%, tumbuh 18,4% dibandingkan tahun lalu sebesar 77,6%. 

    Pada musim Haji 2025, kami melayani 7 embarkasi dengan total 91.000 jemaah yang diterbangkan dengan 14 pesawat untuk 247 kloter penerbangan. 

    Garuda Indonesia sendiri akan melayani pengangkutan jemaah haji dan petugas kloter sebanyak 102.502 orang yang berasal dari embarkasi Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta (Pondok Gede), Banten, Solo, Jogja, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

    Per November 2025, Garuda Indonesia tercatat mengoperasikan 58 pesawat. melayani 72 rute dan 53 destinasi, yang terdiri dari 52 rute domestik dengan 38 destinasi, serta 20 rute internasional mencakup 15 destinasi utama.

    Sementara saat ini, Garuda Indonesia tengah menyelesaikan perawatan armada yang dimiliki menggunakan aliran dana hasil suntikan dana dari Danantara senilai Rp8,7 triliun. 

    Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines untuk melayani jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah/2026 masehi.

    Lion Air yang sebelumnya menjadi maskapai haji 2025, absen dalam pelayanan haji tahun depan. 

    Sebelumnya pun, Pengamat Penerbangan Gatot Rahardjo mengingatkan agar Garuda memastikan kesiapan armada sejak dini. Menurut Gatot, ketersediaan pesawat, suku cadang, dan kesiapan teknis menjadi faktor krusial di tengah ketatnya pasokan pesawat global.

    Selama ini Garuda Indonesia memang kerap menyewa pesawat untuk kebutuhan haji. Untuk itu, persiapan penyewaan harus dilakukan lebih awal agar tidak terkendala ketersediaan armada mendekati musim haji. 

    Selain aspek teknis, pengamat tersebut juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan otoritas penerbangan Arab Saudi untuk mendapatkan slot penerbangan yang ideal. 

    Untuk diketahu, penyelenggaraan ibadah haji tahun depan akan dimulai pada 21 April 2026 dengan masuknya jemaah haji di seluruh embarkasi Indonesia. Selanjutnya, pada 22 April 2026 dimulai pemberangkatan kloter pertama sementara pemulangan jemaah haji akan berakhir pada 1 Juli 2026.