kab/kota: Lenteng Agung

  • PDIP Klaim Punya Bukti Keterlibatan Polri di Pilkada 2024

    PDIP Klaim Punya Bukti Keterlibatan Polri di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – PDI Perjuangan (PDIP) mengklaim memiliki bukti dugaan keterlibatan alias cawe-cawe Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy dalam konferensi pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 

    “Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya,” tutur Ronny, yang dikutip pada Kamis (5/11/2024). 

    Ronny kemudian mengklaim bahwa dugaan ini sudah dilengkapi bukti dan saksi yang bakal didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Tentunya hal-hal ini kami dari tim hukum kami persiapkan saksi, bukti, dan kami sudah susun semua keterangan-keterangan yang ada. Kepentingan kami adalah untuk nanti pembuktian di MK,” tutur Ronny.

    Ronny juga berpendapat bahwa keterlibatan aparat dalam kontestasi politik telah menjadi bahan kritikan sejumlah pihak. Mereka juga mengaku memiliki bukti yang cukup untuk kemudian dihadirkan ke MK. 

    “Jadi diskusi terkait dengan keterlibatan di Kepolisian, ASN, Kades dan PJ. Kami dari tim hukum PDIP sudah mengumpulkan terkait bukti-bukti tersebut. Jadi, terlalu dini kalau ada yang sampaikan ini tidak benar, ini hoaks. Menurut kami, kami punya bukti yang cukup dan itu akan kita buktikan di MK,” ucapnya. 

    Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto kemudian juga mengungkapkan bahwa partai berlogo banteng tersebut sudah membentuk tim khusus yang akan berfokus pada berbagai dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan Parcok di beberapa daerah. 

    Adapun, tim khusus tersebut terdiri dari bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. 

  • Hasto Kristiyanto Ketemu dengan Mantan Kaesang Felicia Tissue, Bahas Keadilan dan Informasi Rahasia

    Hasto Kristiyanto Ketemu dengan Mantan Kaesang Felicia Tissue, Bahas Keadilan dan Informasi Rahasia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan pertemuannya dengan Felicia Tissue, selebgram yang juga mantan kekasih Kaesang Pangarep, beberapa waktu lalu. Pertemuan itu, menurut Hasto, diinisiasi oleh ibu Felicia yang meminta bantuan untuk mencari keadilan terkait masalah yang mereka alami.

    Hasto menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka tidak hanya membahas keadilan, tetapi juga saling bertukar informasi penting. “Ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya? Itu rahasia,” ujar Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Hasto menegaskan bahwa informasi yang diterimanya sangat rahasia dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakkan kebenaran. Ia juga menyampaikan bahwa tindakan tersebut menunjukkan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa Indonesia.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa. Sebagai bangsa besar, kita tidak boleh diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” tegasnya.

    Dalam foto yang diambil saat pertemuan, Felicia dan ibunya terlihat mengenakan jaket merah dengan nomor tiga, yang merupakan nomor urut PDIP dalam Pemilu 2024. Namun, Hasto memastikan bahwa pemakaian jaket tersebut hanya sebagai bentuk apresiasi kepada partai, bukan sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi kader.

  • PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    PDIP Kecam MKD Gara-gara Beri Sanksi Etik kepada Yulius Setiarto

    Bisnis.com, JAKARTA – DPP PDIP mengecam pemberian sanksi yang diberikan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari PDIP, Yulius Setiarto soal pernyataan terkait Partai Coklat (Parcok). 

    PDIP berpendapat bahwa alih-alih mendalami pernyataan Yulius terkait ketidaknetralan polisi di Pilkada 2024 ini, MKD malah memproses Yulius. 

    “Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).

    Lanjutnya, Hasto berpendapat bahwa MKD perlu memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI apapun fraksinya. 

    Sebab demikian, ia mengaku menyayangkan langkah MKD DPR yang malah memberikan sanksi kepada Yulius. 

    “Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui,” tutur Hasto.

    Sebagai informasi, MKD memberi sanksi kepada Yulius Setiarto telah terbukti melanggar kode etik lantaran unggahan pernyataannya tentang “Partai Coklat” alias Parcok yang diduga cawe-cawe dalam Pilkada 2024. 

    Tak hanya itu, MKD juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada Yulius. Hal ini disampaikan oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/12/2024). 

    “Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu Yang Terhormat Yulius Setiarto SH MH Nomor Anggota A234 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis,” ujarnya. 

    Pada kesempatan yang sama, Yulius mulanya menyebut unggahannya pada 25 November lalu di platform TikTok ini merupakan bentuk kecintaannya pada institusi Kepolisian Republik Indonesia. 

    Menurutnya, dalam melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, dia menggunakan media sosialnya untuk menyampaikan permintaan kepada Kapolri guna menjaga marwah demokrasi dan kewibawaan Polri.

  • 2
                    
                        Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
                        Nasional

    2 Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat? Nasional

    Akhir Hubungan Jokowi dan PDI-P, Diusung hingga Jadi Presiden Berujung Dipecat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Berakhir sudah hubungan antara
    PDI-P
    dan
    Joko Widodo
    . Setelah disokong PDI-P sejak menjadi wali kota Solo, gubernur Jakarta, dan presiden Republik Indonesia, Jokowi kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari partai berlambang banteng itu.
     
    “Saya tegaskan kembali. Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Krsityanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).
    Putra sulung Jokowi,
    Gibran Rakabuming Raka
    , dan menantu Jokowi,
    Bobby Nasution
    , memang pernah tergabung dengan PDI-P yang mengusung mereka menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan.
    Namun, PDI-P kini sudah tidak menganggap Jokowi dan keluarganya sebagai bagian karena dinilai punya ambisi kekuasaan yang tiada henti.
    Menurut Hasto, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita yang diperjuangkan Presiden Pertama RI Soekarno atau Bung Karno ketika masa-masa membangun Partai Nasional Indonesia (PNI).
    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” ungkap Hasto.
    DPP PDI-P tak mengindahkan terkait pengakuan Jokowi bahwa Kartu Tanda Anggota (KTA) partai masih ia simpan.
    Sebab, menjadi anggota PDI-P bukan dihitung dari persoalan memiliki KTA atau tidak.
    “Tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai,” kata Hasto.
    Retak jelang pemilu
    Retaknya hubungan Jokowi dan PDI-P sesungguhnya sudah terpampang sejak 2023 ketika ia merestui Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2024.
    Padahal, ketika itu, PDI-P sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Sejak itu, Jokowi sudah tidak terlihat lagi dalam acara-acara besar yang digelar oleh PDI-P seperti peringatan ulang tahun atau rapat kerja nasional.
    Di sisi lain, PDI-P juga mulai blak-blakan melancarkan kritik kepada sosok yang dibesarkannya itu.
    Perubahan arah politik Jokowi ini lantas menggagalkan niat PDI-P untuk memenangkan pilpres tiga kali berturut-turut, justru Prabowo-Gibran yang keluar sebagai pemenang.
    Perbedaan arah politik ini juga semakin ditunjukkan pada gelaran
    Pilkada 2024
    di mana Jokowi memberikan dukungan atau 
    endorsement
    kepada sejumlah calon kepala daerah yang tidak diusung oleh PDI-P.
    Tak hanya Jokowi, beberapa kader PDI-P pun turut mengubah haluan dukungan mereka pada Pilpres 2024 maupun Pilkada 2024 dengan merapat ke kubu Prabowo.
    Mereka, antara lain, Bobby Nasution, Maruarar Sirait, Budiman Sudjatmiko, dan Effendi Simbolon.
    Pecat 27 kader
    Hasto mengungkapkan, ada 27 kader yang bakal dipecat dari PDI-P karena pelanggaran berat, salah satu pelanggaran berat yang dimaksud adalah mendukung calon lain yang tidak diusung oleh partai.
    “Termasuk kemudian kaki dua, tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Hasto menyebutkan, pelanggaran itu tidak hanya terjadi pada kontestasi Pilpres 2024, melainkan juga Pilkada 2024.
    “Ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar. Nah, sekarang (Pilkada) makin tegas (melanggarnya),” ucap dia.
    Namun, Hasto masih merahasiakan nama-nama kader yang bakal dipecat, termasuk kemungkinan Jokowi masuk dalam daftar 27 nama tersebut.
    Ia mengatakan, akan ada prosesi pemecatan yang digelar pada 17 Desember 2024 mendatang, satu hari setelah penetapan hasil Pilkada 2024.
    “Itu yang akan dilakukan. Maka tempatnya (pengumuman pemecatan) pun mengambil momentum di Sekolah Partai ini,” kata Hasto.
    Sementara itu, Jokowi hanya melemparkan tawa ketika disinggung oleh awak media soal statusnya di PDI-P.
    Namun, Jokowi memastikan bahwa ia masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P masih disimpannya.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Selasa (3/12/2024).
    Jokowi juga mengaku masih berhubungan baik dengan mantan Ketua DPC PDI-P Solo FX Hadi Rudyatmo.
    “Semuanya kan teman, sahabat baik. (Dengan FX Rudy), sudah lama terjalin,
    bestie
    ,” kata dia.

    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9
                    
                        PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
                        Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Hasto Sebut Mantan Kekasih Kaesang Beri Informasi Penting ke PDIP, Bahas Gratifikasi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim telah menerima info berharga dari mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yaitu Felicia Tissue.

    Hasto mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Felicia Tissue dan ibunya bernama Mei di Sekolah Partai PDIP yang berlokasi Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada hari Rabu (4/12/2024).

    Menurut Hasto, dalam pertemuan tersebut dirinya dan Felicia Tissue bertukar informasi penting yang belum bisa diungkapkan ke publik saat ini.

    Pasalnya, kata Hasto, informasi Felicia itu sangat berharga dan akan digunakan oleh PDIP untuk menegakan semua kebenaran selama ini.

    “Mereka kemudian bergerak, selanjutnya menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya,” tuturnya.

    Menurut Hasto, mantan pacar Kaesang itu ternyata memiliki visi yang sama dengan PDIP dan sedih dengan kondisi Indonesia saat ini. 

    “Beliau juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” katanya.

    Sementara itu, Felicia Tissue yang tampak mengenakan jaket PDIP dalam unggahan media sosial pribadinya menyebut turut membahas mengenai gratifikasi dengan Hasto.

    “Terima kasih Pak Sekjen PDI Perjuangan @sekjenpdiperjuangan yang sudah menjelaskan kepada saya dan untuk masyarakat lainnya juga, mengenai apa itu Gratifikasi serta sanksi hukumnya bagi pejabat publik dan keluarganya,” ujar Felicia dalam unggahannya Instagram pribadinya.

  • Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Hasto Foto Bareng Felicia Tissue Berjaket PDIP, Ngaku Terima Info Berharga

    Jakarta

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal foto bersama Felicia Tissue yang merupakan mantan pacar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Hasto mengaku dia hanya memenuhi undangan dari Felicia.

    Meski tak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan itu dilakukan, Hasto mengaku saling bertukar informasi berharga dengan Felicia ataupun ibunya.

    “Saya dihubungi karena dari Ibu Mei (ibunya Felicia) menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    Kendati begitu, Hasto enggan membeberkan apa informasi yang dimaksudnya. Dia mengatakan perihal itu masih rahasia, namun terkait proses menegakkan kebenaran.

    “Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi,” ucap Hasto.

    Di lain sisi, Hasto menuturkan informasi yang didapat dari Felicia dan dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP. Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi.

    “Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini,” tutur Hasto.

    “Mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai,” pungkasnya.

    (ond/isa)

  • PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    PDIP Bakal Pecat 27 Kader pada 17 Desember, Jokowi dan Gibran Termasuk?

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya akan menjatuhkan sanksi pada 27 kader yang dinilai melanggar disiplin.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Nantinya Partai akan memberikan sanksi yang begitu tegas. DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan,” kata Hasto. 

    Adapun, dikatakan bahwa siapa kader-kader tersebut akan diumumkan dalam acara resmi partai pada 17 Desember 2024 mendatang. 

    “Nanti akan diumumkam 17 Desember bersama-sama, sekaligus. Jadi nanti dalam upacara partai itu kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul annti menjadi kesadaran bagi seluruh kader-kader partai,” jelas Hasto. 

    Sebelumnya, Hasto menjelaskan bahwa partai berlogo banteng tersebut terus melakukan evaluasi terhadap terhadap disiplin partai. Adapun, jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi organisasi. 

    Dia kemudian menerangkan bahwa langkah ini juga menjadi bagian dari upaya konsolidasi ideologi dan organisasi, jelang Kongres PDIP yang digelar tahun depan. 

    “Sehingga tersaringlah kader-kader Partai yang militan. Kader-kader Partai yang menegakkan kebenaran. Kader-kader Partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi,” terangnya. 

    Atas dasar tersebut, Hasto mengatakan bahwa DPP PDIP bakal menggelar rapat tertutup untuk  mendeteksi kader-kader yang indisipliner dalam pelaksana Pilkada 2024. 

    Sebelumnya, Hasto menegaskan bahwa Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

  • Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    Jokowi, Gibran dan Bobby Sudah Bukan Lagi Bagian PDIP

    GELORA.CO -Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan keluarganya, yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution sudah bukan lagi menjadi bagian dari PDIP.

    Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan soal status keanggotaan Jokowi. 

    “Saya tegaskan kembali, bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” tegas Hasto saat jumpa pers di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024. 

    Hasto menyebut bahwa Jokowi sudah jauh dari cita-cita partai dan bangsa Indonesia karena mempunyai ambisi politik yang tidak pernah berhenti menggunakan kekuasaannya selama menjabat Presiden RI.

    “Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDIP kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa menjadi seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin,” jelas Hasto. 

    Menurutnya, peristiwa penyalahgunaan kekuasaan itu tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Itulah kenapa pada rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP beberapa waktu lalu partai banteng moncong putih menyampaikan permintaan maaf secara kepada rakyat Indonesia. 

    “Tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya,” ujar politikus asal Yogyakarta ini. 

    Hasto menambahkan, terkait Gibran Rakabuming Raka sendiri secara otomatis tidak lagi menjadi kader PDIP ketika pencalonan dianggap mengangkangi konstitusi pada Pilpres 2024 lalu.  

    “Apalagi melalui suatu proses mencederai konstitusi dan demokrasi itu, terbukti dengan pelanggaran etik yang sangat berat terhadap saudara Anwar Usman. Maka pada saat itu juga, ketika konstitusi saja dikebiri, maka otomatis status seluruh kelekatan yang berkaitan dengan PDI Perjuangan sudah dinyatakan berakhir. Mengapa? Karena PDIP digerakkan oleh suatu cita-cita,” tegas Hasto. 

    Menurut Hasto, DPC PDIP Kota Surakarta juga sudah mengirimkan surat pemberhentian Gibran sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih. 

    Sementara itu, terkait menantu Jokowi, Bobby Nasution, Hasto juga menegaskan sudah tidak lagi menjadi kader PDIP. Ia menyebut, ada sejumlah anomali dalam proses Pilkada di Sumatera Utara.

    “Dan kemudian membangun suatu rezim kekuasaan dengan segala cara, bahkan masyarakat Sumatera Utara bisa merasakan bagaimana ketika Saudara Bobby Nasution itu dipaksakan untuk menjadi calon gubernur, dan proses pemilihan menjadi gubernur itu juga melalui pengerahan aparatur negara, sumber-sumber daya negara, dan suatu kontestasi yang sangat tidak fair,” bebernya.

    “Maka di situ semua menjadi bukti-bukti pengingkaran konstitusi dan demokrasi itu sendiri. Ketika seseorang sudah berkhianat terhadap konstitusi, sudah berkhianat terhadap demokrasi, dan juga menyalahgunakan hukum, maka sanksi dari rakyat itulah yang dibebankan kepada mereka-mereka yang secara sengaja telah merusak demokrasi itu sendiri,” imbuhnya menegaskan. 

    Atas dasar itu, masih kata Hasto, keanggotaan PDIP bukan semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tapi pada komitmen membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. 

    “PDIP perjuangan percaya pada nilai-nilai satuan Eva jayate, sehingga mereka yang menanam angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa,” pungkasnya.

  • Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Hasto Tegaskan Jokowi dan Keluarga Tidak Lagi Bagian dari PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya, termasuk Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai. 

    Pernyataan tersebut disampaikan Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” terang Hasto. 

    Dikatakan Hasto, keputusan ini diambil karena praktik politik Jokowi dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak era Bung Karno.

    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” tuturnya. 

    Hasto juga menyebutkan bahwa praktik-praktik yang dilakukan Jokowi dan keluarga dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi seluruh pihak. 

    Meski demikian, dia memastikan bahwa partai juga tidak akan kehilangan gagasan idealnya, yakni dari rakyat biasa dapat berproses hingga menjadi pemimpin. 

    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” tuturnya.