Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • Itikad baik DKI tata ibu kota di tengah polemik Pasar Barito

    Itikad baik DKI tata ibu kota di tengah polemik Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan Taman Bendera Pusaka yang menyatukan tiga taman sekaligus yakni Taman Leuser, Taman Ayodya, dan Taman Langsat.

    Taman tersebut digadang-gadang akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga maupun sekadar berkumpul di taman itu.

    Namun ironisnya, tak jauh dari lokasi proyek itu, keresahan masih terasa di antara para pedagang Pasar Barito yang mengkhawatirkan lapak mereka bakal tergusur oleh pembangunan taman tersebut.

    Pemprov DKI Jakarta pun dihadapkan pada dilema tentang bagaimana membangun kota tanpa menyakiti para pedagang kecil.

    Kendati demikian, dengan itikad baik, Pemerintah Jakarta terus berupaya menata kawasan tersebut agar indah bagi pengunjung, namun tetap adil bagi mereka yang menggantungkan hidup di sana.

    Demo pedagang

    Saat peletakan batu pertama pembangunan Taman Bendera Pusaka pada 8 Agustus, para pedagang menggelar aksi unjuk rasa di lokasi tersebut.

    Sejak pagi, sejumlah pedagang menggelar aksi protes di sekitar lokasi pembangunan Taman Bendera Pusaka. Mereka menolak kebijakan relokasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta demi kepentingan pembangunan taman yang sebelumnya digadang-gadang akan menjadi taman ASEAN itu.

    Namun, aksi unjuk rasa itu tak menggentarkan Pemprov Jakarta untuk tetap membangun Taman Bendera Pusaka. Ground breaking pun tetap dilakukan pada hari itu.

    Kemudian pada 14 Oktober, para pedagang kembali menggelar aksi unjuk rasa. Kali ini di depan Balai Kota Jakarta.

    Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk keluar dan berdialog bersama. Para pedagang juga memohon agar Pramono menggunakan hati nuraninya.

    Bahkan, para pedagang melakukan prosesi pelepasan burung pipit sebagai bentuk kekecewaan mereka.

    “Burung ini adalah bentuk semangat perjuangan dan kekecewaan kita kepada Pemprov DKI. Karena kita merasa kasihan pada burung-burung kita jika dipindah ke Lenteng Agung. Jadi kita lepaskan saja,” ujar salah satu pedagang dari atas mobil komando.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pramono berkomitmen sediakan tempat layak untuk pedagang Pasar Barito

    Pramono berkomitmen sediakan tempat layak untuk pedagang Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk membantu pedagang Pasar Barito dengan menyediakan tempat yang layak, meski adanya temuan praktik penyalahgunaan izin sewa kios yang terjadi di pasar tersebut.

    “Di Pasar Barito saya benar-benar beritikad baik untuk memberi ruang, kesempatan kepada para pedagang. Dan saya sebenarnya sudah mendengar itu. Tetapi sekali lagi, saya tidak mau mempermasalahkan terlalu ke belakang,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Timur, Sabtu.

    Pramono menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyiapkan tempat yang baik dan layak, yakni Sentra Fauna di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Sentra tersebut berdiri di atas lahan seluas 7.500 meter persegi (m2). Dari luas tersebut, sekitar 2.000 m2 dialokasikan untuk pedagang yang sebelumnya menempati Lokasi Sementara (Loksem) JS 25, JS 26, JS 30, dan JS 96.

    Total kios terbagi dalam tiga zona utama, yakni Zona A terdiri atas 22 kios kuliner, Zona C dan D sebanyak 74 kios pedagang burung dan pakan hewan, serta Zona E untuk parcel dan kuliner sejumlah 29 kios.

    Adapun Zona B yang diperuntukkan bagi amphitheater masih belum berproses.

    “Saya sudah menyiapkan di Lenteng Agung tempat yang baik, layak, sehingga mereka sekarang ini tentunya diharapkan segera menyelesaikan,” ujar Pramono.

    Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mengungkap praktik penyalahgunaan izin sewa kios yang terjadi di Pasar Barito, Jakarta Selatan.

    Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, beberapa tahun terakhir, 58,9 persen atau 93 dari total 158 kios yang ada di Pasar Barito dikuasai hanya oleh sejumlah pedagang.

    “Berdasarkan data di lapangan, sejumlah pedagang selama ini diduga telah menyalahgunakan izin sewa kios Pasar Barito. Ternyata ada satu pedagang bisa menguasai 10 sampai 15 kios, untuk kemudian mereka sewakan kepada pedagang kecil,” katanya.

    Menurut data Dinas PPKUKM, lanjut Ratu, praktik penyalahgunaan izin sewa kios terjadi hampir di seluruh blok kios Pasar Barito.

    Di Blok JS25, yang merupakan area perdagangan hewan peliharaan, misalnya, 68,2 persen atau 58 dari total 85 kios dikuasai hanya oleh 17 pedagang.

    “Di blok kios inilah ada satu pedagang yang menguasai 15 kios untuk kemudian dia sewakan kepada pihak kedua, seolah kios ini milik pribadi,” jelas Ratu.

    Kemudian di blok JS26, zona perdagangan buah dan parcel, 88,9 persen atau 16 dari total 18 kios dikuasai oleh 6 pedagang. Lalu di blok JS30, zona kuliner, 50 persen atau 17 dari total 34 kios hak atas sewa dikuasai oleh enam orang.

    Hanya di blok kuliner JS96 data antara hak sewa resmi dan praktik berdagang di lapangan sesuai.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI dampingi pedagang Pasar Barito yang masih ragu tempati kios baru

    DKI dampingi pedagang Pasar Barito yang masih ragu tempati kios baru

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mendampingi pedagang eks Pasar Barito yang belum tervalidasi atau masih ragu menempati kios baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    “Kami terus membuka pendampingan bagi pedagang lain yang belum tervalidasi atau masih ragu demi memastikan transisi berjalan mulus dan Sentra Fauna Lenteng Agung dapat segera beroperasi maksimal,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Elisabeth mengatakan, pendampingan juga diberikan bagi pedagang yang masih menyiapkan dokumen atau memerlukan waktu untuk beradaptasi. Ini untuk memastikan seluruh pedagang eks Pasar Barito terfasilitasi hingga penetapan lokasi kios rampung.

    Adapun penataan pedagang hewan dan kuliner eks Pasar Barito menuju Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung menjadi upaya Pemprov DKI Jakarta mewujudkan ruang usaha yang lebih tertib, manusiawi, dan berdaya saing, sekaligus menghidupkan kembali potensi ekonomi melalui sentra-sentra tematik di berbagai kota.

    Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung memiliki 125 kios dengan berbagai fungsi, terdiri dari Zona A – Kuliner (22 kios), Zona B – Amphitheater (70 kursi), Zona C & D – Burung & Pakan Hewan (74 kios), dan Zona E – Parsel & Kuliner Tambahan (29 kios).

    Pada Jumat (17/1), kelompok pedagang JS 96 eks Pasar Barito mengunjungi lokasi sentra untuk melihat fasilitas sekaligus memilih nomor kios yang akan ditempati.

    Salah satu pedagang kuliner, Mujiyati mengatakan ingin memulai kembali usahanya dengan semangat baru di tempat baru.

    “Semoga rezekinya lebih baik, pembelinya ramai, dan sentra ini bisa jadi tempat yang hidup,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI ungkap praktik penyalahgunaan izin sewa kios di Pasar Barito

    DKI ungkap praktik penyalahgunaan izin sewa kios di Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta mengungkap praktik penyalahgunaan izin sewa kios di Pasar Barito, Jakarta Selatan.

    Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, beberapa tahun terakhir, 58,9 persen atau 93 dari total 158 kios yang ada di Pasar Barito dikuasai hanya oleh sejumlah pedagang.

    “Berdasarkan data di lapangan, sejumlah pedagang selama ini diduga telah menyalahgunakan izin sewa kios Pasar Barito,” kata Ratu di Jakarta, Jumat.

    Ternyata ada satu pedagang bisa menguasai 10 sampai 15 kios. “Kemudian mereka sewakan kepada pedagang kecil,” katanya.

    Menurut data Dinas PPKUKM, praktik penyalahgunaan izin sewa kios terjadi hampir di seluruh blok kios Pasar Barito. Di Blok JS25, yang merupakan area perdagangan hewan peliharaan, misalnya, 68,2 persen atau 58 dari total 85 kios dikuasai hanya oleh 17 pedagang.

    Di blok kios inilah ada satu pedagang yang menguasai 15 kios. “Kemudian disewakan kepada pihak kedua, seolah kios ini milik pribadi,” katanya.

    Kemudian di Blok JS26, zona perdagangan buah dan bingkisan (parcel), 88,9 persen atau 16 dari total 18 kios dikuasai oleh 6 pedagang. Lalu di Blok JS30, zona kuliner, 50 persen atau 17 dari total 34 kios hak atas sewa dikuasai oleh enam orang.

    Hanya di Blok Kuliner JS96 data antara hak sewa resmi dan praktik berdagang di lapangan sesuai.

    Hal ini perlu diluruskan, karena penyalahgunaan izin sewa kios ini jelas merugikan para pedagang kecil. Yang semestinya bisa berkontrak langsung dengan PPKUKM, jadi harus berkontrak dengan mereka yang memonopoli hak sewa kios.

    Untuk mengakhiri praktik ilegal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen mengembangkan Sentra Fauna Lenteng Agung. Kawasan ini akan menjadi pusat perdagangan fauna yang lebih tertata dan berkeadilan bagi seluruh pedagang.

    Ratu menuturkan, pemprov membuka kesempatan bagi pedagang Pasar Barito untuk berkolaborasi mengembangkan sentra baru tersebut.

    Sebagai bentuk dukungan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan paket insentif, mulai dari bebas sewa kios selama enam bulan pertama, kemudahan izin usaha, hingga pendampingan manajemen dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil.

    “Sentra Fauna Lenteng Agung kami desain agar menjadi rumah baru bagi para pedagang. Di sana lebih bersih, aman, dan nyaman bagi pengunjung maupun hewan peliharaan,” kata Ratu.

    Ia berharap langkah ini bisa membuka lembaran baru dalam tata kelola perdagangan fauna di Jakarta lebih tertib, adil dan memberikan ruang tumbuh bagi pedagang kecil.

    “Kami berkomitmen menciptakan ekosistem dagang yang sehat. Jadi mari kita bangun Sentra Fauna Lenteng Agung bersama-sama,” ujar Ratu.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, PWNU DKI demo ke Trans7 hingga kebakaran di Jakut

    DKI kemarin, PWNU DKI demo ke Trans7 hingga kebakaran di Jakut

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di Jakarta pada Rabu (15/10), mulai dari demonstrasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI di gedung Trans7 Jakarta hingga kebakaran di Jakarta Utara.

    Berikut deretan berita yang menarik untuk dibaca kembali:

    1. Pengunjuk rasa PWNU DKI kibarkan bendera hijau di gedung Trans7

    Pengunjuk rasa dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta dan alumni pesantren mengibarkan bendera hijau di depan gedung Trans7 Jalan Kapten Pierre Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

    Kedatangan mereka diawali dengan melintasnya mobil komando dari arah Tendean pada Rabu sekitar pukul 09.00 WIB.

    Selengkapnya di sini

    2. Jakarta dan Danantara sepakati kerja sama bangun PTLSa

    Pembahasan teknis kerja sama Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Danantara terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) sudah disepakati.

    Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, Rabu, dibandingkan dengan daerah lainnya, Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih siap.

    Selengkapnya di sini

    3. GP Ansor laporkan program Trans7 tentang tayangan pesantren ke KPI

    Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (LBH PP GP Ansor) secara resmi melaporkan program “Xpose Uncensored” yang ditayangkan Trans7 ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat karena dinilai menyinggung kalangan pondok pesantren dan kia.

    “Kami menilai tayangan “Xpose Uncensored” pada 13 Oktober 2025 memuat konten yang menghasut, mendiskreditkan, serta merendahkan martabat kiai dan pesantren,” kata Ketua Tim Advokasi LBH PP GP Ansor Afriendi Sikumbang usai menyerahkan laporan ke KPI Pusat di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    4. Sentra Fauna Lenteng Agung jadi upaya agar pedagang naik kelas

    Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menjadi salah satu upaya pemerintah agar para pelaku usaha naik kelas dan dapat terus mengembangkan usahanya.

    “Kami ingin agar para pedagang tidak hanya memiliki tempat baru, tetapi juga bisa naik kelas,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya di sini

    5. Empat orang tewas akibat kebakaran rumah di Pademangan Jakut

    Empat orang tewas akibat kebakaran yang menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Pademangan Raya, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, pada Rabu pagi.

    “Ada empat orang korban meninggal dunia dalam kebakaran ini,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta.

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Ruang Publik Baru Ikon Jaksel Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Ruang Publik Baru Ikon Jaksel Megapolitan 14 Oktober 2025

    Pemprov DKI Jakarta Hadirkan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Ruang Publik Baru Ikon Jaksel
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghadirkan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung di Jakarta Selatan (Jaksel). Kawasan baru ini dirancang menjadi ikon kota sekaligus ruang usaha representatif, destinasi kuliner, serta pusat edukasi fauna bagi masyarakat.
    Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan, sentra tersebut tak sekadar menjadi tempat berdagang, melainkan juga ruang interaksi warga.
    “Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung disiapkan sebagai ruang publik yang mempertemukan ekonomi rakyat, kreativitas, dan rekreasi keluarga. Di sini juga akan menjadi pusat edukasi fauna serta wadah kegiatan seni, budaya, dan komunitas,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (14/10/2025).
    Menurut Chico, pembangunan Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung mencerminkan semangat Jakarta Global — kota yang modern, tertib, manusiawi, dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menjelaskan bahwa pembangunan sentra tersebut merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam menyediakan fasilitas usaha yang lebih tertata dan berdaya saing bagi para pelaku UMKM.
    “Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung kami hadirkan sebagai ruang usaha baru yang lebih keren, modern, dan nyaman. Para pedagang, termasuk yang sebelumnya berjualan di kawasan Barito dan terdaftar sebagai anggota PPUKM, akan mendapat tempat yang lebih layak serta peluang berkembang yang lebih besar,” ujar Ratu.
    Kawasan tersebut dibangun sejalan dengan rencana pengembangan Taman Bendera Pusaka, yang menggabungkan Taman Ayodya, Taman Langsat, dan Taman Leuser sebagai ruang hijau bersejarah di Jakarta Selatan.
    Para pedagang Barito akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru di Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, sehingga aktivitas ekonomi tetap berlanjut dalam lingkungan yang lebih tertata dan representatif.
    Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung memiliki total 125 kios yang terbagi ke dalam beberapa zona dengan fungsi berbeda. Zona A diperuntukkan bagi pelaku usaha kuliner dengan 22 kios, sementara Zona B menghadirkan amfiteater berkapasitas 70 kursi sebagai ruang pertunjukan dan interaksi publik.
    Adapun Zona C dan D difokuskan untuk usaha burung serta pakan hewan dengan total 74 kios, sedangkan Zona E menyediakan 29 kios yang digunakan bagi usaha parcel dan kuliner tambahan.
    Kawasan itu juga dilengkapi area pertunjukan seni dan budaya, lahan parkir luas, toilet, musala, serta desain ramah lingkungan dan ramah keluarga.
    Sistem sirkulasi udara dan sanitasi dirancang modern, sementara akses transportasi publik dapat ditempuh melalui Stasiun Commuter Line Lenteng Agung, Transjakarta (4B Manggarai–UI, D21 Lebak Bulus–UI), dan Jak Lingko 44 (Andara–Lenteng Agung).
    “Kami ingin para pedagang tidak hanya memiliki tempat baru, tetapi juga bisa naik kelas. Melalui fasilitas, pelatihan, dan promosi yang terintegrasi dengan program Jakpreneur, kami berharap mereka tumbuh lebih besar dan menjadi bagian dari wajah baru Jakarta,” tutur Ratu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    PDIP perkuat kapasitas kader beri pendampingan bagi pekerja migran

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mercy Barends mengatakan PDIP telah menyusun sejumlah rekomendasi dan akan pembekalan kepada kadernya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja Indonesia baik domestik maupun migran.

    Mercy menyebut PDIP perlu menegaskan posisi ideologinya dan hadir sebagai partai pro-pekerja serta menyiapkan Sistem Manajemen Kasus Tenaga Kerja dan Perlindungan Migran Indonesia (TKP2MI) terpadu berbasis struktural partai dengan membentuk sayap partai.

    “Melakukan penguatan kapasitas kader dan relawan partai sebagai pendamping dan paralegal TKP2MI serta melakukan fungsi integrasi secara secara kolaboratif lintas multi-pihak untuk fungsi advokasi, pendampingan dan pemulihan fisik, psikososial, hukum, pemberdayaan ekonomi dan administrasi secara holistik dan terpadu,” kata Mercy dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Mercy dalam lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Dalam kesempatan itu Mercy juga mendorong kampanye publik dan reformasi kebijakan yang pro pekerja.

    Oleh karena itu, dia menambahkan kerja sama multi pihak sangat diharapkan dalam perlindungan pekerja, antara lain pemerintah, dunia usaha, serikat buruh termasuk partai politik.

    Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana memaparkan sejumlah tantangan utama dalam ketenagakerjaan domestik.

    Dimana, ada soal pengangguran dan mismatch pendidikan-industri; dominasi sektor informal dan lemahnya jaminan sosial serta belum adanya UU khusus pekerja domestik karena RUU Pekerja Rumah Tangga belum disahkan, akibatnya perlindungan melemah.

    Tak hanya itu, dampak otomasi dan digitalisasi dunia kerja yang membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi berkurang.

    “Layanan publik ketenagakerjaan dan mekanisme pengaduan belum optimal, sistem layanan belum terintegrasi untuk sektor informal,” ujarnya.

    Tak sampai di situ, Eva juga mengungkapkan arah transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional. Salah satunya, reformasi regulasi dan perlindungan pekerja domestik mulai dari penyusunan regulasi, perluasan jaminan sosial dan layanan publik ketenagakerjaan.

    “Peningkatan kualitas, keterampilan, dan martabat pekerja domestik,” jelasnya.

    Dalam menjawab tantangan pekerja domestik, Eva mengatakan strategi dan kolaborasi yang harus dilakukan baik pemerintah dan masyarakat diantaranya koordinasi lintas sektor dan pemerintahan daerah; partisipasi organisasi pekerja domestik dan LSM; integrasi data dan digitalisasi layanan dan tentunya peningkatan kapasitas fungsional pengantar kerja, pengawas dan mediator.

    Maka dari itu, dalam menjawab permasalahan pekerja domestik diperlukan transformasi kebijakan ketenagakerjaan nasional adalah langkah menuju keadilan sosial.

    “Kemnaker berkomitmen menyediakan pekerjaan layak, menjamin perlindungan sosial, dan meningkatkan martabat serta kesejahteraan tenaga kerja domestik,” kata Eva.

    Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Anis Hidayat mengatakan bahwa hak setiap orang dengan bebas dan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan yang menghormati hak fundamental dan martabat sebagai manusia.

    Serta, memberi pemasukan yang layak untuk diri dan keluarga, serta menjamin keamanan, kesehatan fisik dan mental, dan keselamatan.

    “Termasuk di dalamnya hak kolektif untuk berserikat, berunding, dan mendorong perlindungan sosial,” jelas Anis.

    Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang memberi sambutan serta anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    PDIP: Megawati minta pemulangan pekerja migran tak ditunda-tunda

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan komitmennya dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapat perlakukan tidak adil di luar negeri.

    Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Presiden Kelima RI itu juga terus mempertegas mekanisme pemulangan PMI harus dilaksanakan dengan cepat. Pasalnya, perlindungan terhadap PMI yang menghadapi persoalan, tidak boleh ditunda-tunda dalam proses pemulangan.

    “Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu diceritakan Hasto oleh saat membuka lokakarya bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Megawati juga mempertegas komitmennya terhadap aspek perlindungan PMI dengan menghadirkan Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia dalam struktur Partai pada periode 2025-2030.

    Megawati bahkan rela turun langsung untuk memberikan perlindungan kepada PMI. Dimana, salah satunya kasus PMI di Rusia yang ditanganinya secara langsung demi memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia.

    “Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan. Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” kata Hasto.

    Hasto juga menyampaikan pesan yang selalu disampaikan Megawati kepada seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Indonesia dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPPN) bahwa jalankan terus ideologi Pancasila sebagai pegangan dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia.

    “Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan,” jelas Hasto menyampaikan pesan Megawati.

    Lokakarya ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    PDIP tekankan pendekatan ideologis dalam Perlindungan Pekerja

    Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menekankan masalah perlindungan pekerja lebih dari sekadar persoalan teknis, pelanggaran hukum atau hak asasi manusia (HAM) semata, melainkan sebagai persoalan ideologis.

    Hal itu disampaikannya menyoroti berbagai persoalan serius yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik domestik maupun migran.

    “Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan,” kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam workshop bertajuk Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

    Acara yang digelar di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta ini turut diikuti oleh Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, kader partai hingga perwakilan dari pemerintah yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) serta Komnas HAM.

    Hasto menambahkan berbagai tragedi kemanusiaan terkait pekerja menggugah perasaan semua pihak untuk melindungi pekerja Indonesia. Oleh karena itu, Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

    Pria kelahiran Yogyakarta itu menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP yang dapat membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara.

    Untuk memperkuat perlindungan, Hasto mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus.

    “Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran,” jelas Hasto.

    Hasto pun mengingatkan kembali pada cita-cita pendirian Republik Indonesia, bahwa negara hadir untuk menjamin bekerjanya kemanusiaan dan keadilan sosial dan kehidupan yang layak bagi semua warga negaranya.

    “Ini yang harus kita sentuh dengan mengingatkan kembali bahwa pada dasarnya Republik ini dibangun dengan suatu cita-cita besar, cita-cita keadilan sosial. Cita-cita di mana dalam demokratisasi ekonomi harus memastikan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak secara kemanusiaan atas pekerjaannya,” kata Hasto.

    Langkah pembentukan taskforce perlindungan pekerja migran ini diharapkan dapat menjadi aksi nyata PDIP dalam menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti perbatasan Thailand dan Kamboja, sekaligus mengingatkan pemerintah akan mandat konstitusionalnya.

    Workshop ini juga menghadirkan sejumlah nara sumber diantaranya, Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana; Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat; Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends serta perwakilan organisasi buruh.

    Turut hadir dalam acara ini, anggota DPR RI TB Hasanuddin, Nico Siahaan, Wayan Sudirta, Pulung Agustanto dan Edy Wuryanto. Lalu, Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning dan Sri Rahayu.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Riangnya Warga Rayakan HUT TNI ke-80 di Monas Megapolitan 6 Oktober 2025

    Riangnya Warga Rayakan HUT TNI ke-80 di Monas Megapolitan 6 Oktober 2025

    Riangnya Warga Rayakan HUT TNI ke-80 di Monas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kemeriahan peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025), berlangsung penuh tawa dan sorak sorai.
    Sejak pagi, ribuan warga dari berbagai daerah memadati lapangan Monas untuk menyaksikan parade alutsista dan atraksi udara.
    Salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran prajurit berseragam kamuflase lengkap dengan ghillie suit—pakaian loreng berbahan serat menyerupai dedaunan yang biasa digunakan penembak runduk (sniper).
    Anak-anak hingga orang dewasa tampak antusias berfoto bersama para prajurit yang ramah menyapa dan melayani setiap permintaan warga.
    Suasana hangat terasa di tengah terik matahari yang menyengat.
    “Seru banget, anak saya senang sekali bisa foto langsung sama tentara. Biasanya cuma lihat di TV,” ujar Dewi (38), warga Bekasi.
    “Pas lihat ada yang pakai baju kamuflase kayak di film, langsung minta foto,” katanya sambil tersenyum.
    Di sisi lain lapangan, tawa anak-anak menggema. Mereka bergantian berfoto sambil memegang replika senjata.
    “Lucu, soalnya kayak main perang-perangan tapi beneran tentara,” ucap Rafi (10), siswa SD asal Lenteng Agung.
    “Keren banget, kayak bisa ngilang di hutan,” tambahnya polos.
    Di antara deretan kendaraan tempur yang dipamerkan, satu yang paling ramai dikerumuni pengunjung adalah panser putih bertuliskan UNITED NATIONS milik Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI.
    Kendaraan lapis baja yang biasa digunakan dalam misi perdamaian di bawah bendera PBB itu menjadi “menara pandang dadakan” bagi warga yang ingin melihat parade lebih jelas.
    Puluhan orang, terutama anak muda, tampak berdiri dan duduk di atas kendaraan sambil berfoto.
    “Dari bawah enggak kelihatan karena ramai banget. Jadi pas lihat kendaraan putih ini berhenti, langsung naik bareng teman. Sekalian biar bisa foto dari atas,” ujar Rian (24), warga Jakarta Timur.
    “Ini pertama kali lihat dari dekat. Keren banget, bangga sama TNI,” katanya.
    Hal serupa disampaikan Yudi (30), pengunjung asal Depok. Ia mengaku sangat antusias dengan HUT TNI kali ini.
    “Ternyata boleh didekati dan foto bareng juga. Jadi suasananya seru, benar-benar jadi momen ulang tahun TNI,” tuturnya.
    “Lihat anak-anak dan orang dewasa bisa naik bareng tanpa takut, itu tandanya TNI-nya dekat sama rakyat,” ujar Yudi menambahkan.
    Salah satu momen paling ditunggu-tunggu adalah ketika jet tempur TNI AU melintas cepat di atas langit Monas, membentuk formasi di antara awan putih.
    Setiap kali dua pesawat melakukan manuver silang, warga sontak berteriak kagum sambil mengangkat ponsel ke udara.
    “Pas pesawatnya ngebentuk formasi di atas Tugu Monas, itu keren banget. Deg-degan juga sih, soalnya suaranya kencang banget,” ujar Fani (26), warga Bekasi.
    Banyak warga datang berkelompok bersama keluarga, bahkan membawa anak kecil yang tampak antusias.
    “Anak saya sampai teriak-teriak pas jetnya muter di udara. Katanya kayak di film. Senang banget bisa lihat langsung,” kata Yuliani (35), warga Tangerang Selatan.
    “Anak-anak jadi tahu kalau TNI itu bukan cuma tentara perang, tapi juga menjaga dan melindungi,” ujarnya.
    Selain parade kendaraan tempur dan atraksi udara, prajurit sniper juga menjadi daya tarik tersendiri.
    Beberapa prajurit berseragam ghillie suit tampak dikerubungi ibu-ibu yang antusias berfoto bersama.
    “Wah, keren banget! Baru kali ini bisa foto sama sniper asli,” ujar Narsih (45), pengunjung dari Pasar Senen.
    “Ramah dia (prajurit TNI), mau diajak foto. Tadi saya juga warnain nih wajah pakai warna hijau dan hitam biar samaan,” katanya sambil tertawa.
    Tak hanya berfoto, interaksi spontan itu juga menumbuhkan rasa kedekatan warga dengan tentara.
    “Rasanya bangga sekali. Jadi makin cinta sama TNI,” kata Nurhayati (39), pengunjung lainnya.
    Momen sederhana seperti berfoto bersama prajurit sniper menunjukkan bahwa rasa nasionalisme dapat tumbuh melalui interaksi hangat di tengah suasana.
    “Semangat kami tidak kalah dari mereka. Kalau TNI siap menjaga negeri, kami rakyat siap mendukung,” ujar seorang ibu dengan penuh semangat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.