Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    Cerita Mengejutkan Megawati soal Sandi Rahasia Naga Hijau dan Naga Merah saat Diperiksa Polisi

    GELORA.CO – Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menceritakan sandi atau kode dibalik kalimat ‘Naga Hijau’ dan ‘Naga Merah’ saat diperiksa polisi dan membuatnya jengkel. Kejadian itu dialaminya saat belum menjabat Presiden maupun Wakil Presiden..

    Menurutnya julukan itu melekat kepada dirinya sebagai ‘Naga Merah’ dan ‘Naga Hijau’ merupakan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Saya sewaktu dipanggil polisi dan ada satu pertanyaan yang membuat saya marah apa? Ibu kenal nggak dengan naga hijau dan naga merah? ucap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    “Aku bingung aku kalau kesal, saya mau tanya dulu bapak-bapak kenal nggak sama naga?” lanjut Megawati.

    Putri Bung Karno itu mengungkapkan sandi rahasia yang diucapkan oleh penyidik saat dirinya diperiksa.

    “Pada mau mesam-mesem (senyum) pasti bapak ngga kenal sama naga apalagi saya, ada hijau ada merah, itu rupanya kata sandi yang merah itu saya yang hijau itu Gus Dur lucu yah,” tambahnya.

    Presiden RI ke-5 itu menilai hal itu merupakan kejadian yang mengejutkan yang ada di Republik Indonesia saat itu.

    “Gile nggak. Thats is out republic,” tutup Megawati.

  • HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    HUT ke-52 PDIP, Kenneth DPRD DKJ Siap Ikut Arahan Megawati untuk Satukan Kata dan Perbuatan

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia.

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidatonya di HUT ke-52 PDI Perjuangan yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Dimana salah satu yang dipesankan Megawati yakni soal keteladanan, dimana pemimpin harus menyatukan kata dan perbuatan.

    Merespons pidato Megawati, Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDIP Hardiyanto Kenneth sepakat dengan pendapat tersebut. 

    Kenneth mengatakan dirinya berkomitmen untuk menjalankan tugasnya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab.

    “Saya sepenuhnya setuju dengan arahan Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri bahwa sebagai pemimpin, kita harus sanggup menyatukan kata dan perbuatan, serta menjadikan etika, moral, dan hati nurani sebagai landasan dalam setiap keputusan yang diambil. 

    Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk selalu mengikuti perintah Ibu Ketua Umum untuk menjalankan tugas saya di DPRD Jakarta dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” ujar Kenneth, Jumat (10/1/2025).

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan DKI Jakarta ini menilai pidato Megawati itu mengingatkan tentang pentingnya lima prinsip negara paripurna yang harus diwujudkan bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

    lihat foto
    KLIK SELENGKAPNYA: Ucapan Effendi Simbolon Dinilai Membuat Perang Terbuka Presiden ke-7 RI Jokowi Vs PDIP berlanjut. Pengamat Nilai Effendi Mantap Jika Masih kader PDIP.

    “Saya mendukung penuh pentingnya mengaktualisasikan Pancasila secara progresif, sebagai dasar untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. 

    Pancasila harus benar-benar menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang kita buat untuk masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung,” tuturnya.

    Ia juga mengaku sepakat dengan pentingnya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teguh, karena konstitusi telah mengatur dengan jelas sistem pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

    “Tantangan pembangunan yang berkelanjutan juga menjadi fokus yang perlu kita jaga. Saya akan mendukung penuh langkah-langkah strategis yang mengarah pada pembangunan yang berencana, yang tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat Jakarta,” tegas pria yang juga menjabat Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu.

    Terakhir, sebagai kader PDI Perjuangan, Kenneth meyakini bahwa visi Indonesia Raya yang digagas oleh BPUPKI adalah dasar yang kokoh untuk membangun bangsa ini. 

    Ia pun berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan ini dengan semangat juang yang tinggi, sebagaimana yang selalu diajarkan Megawati.

    “Dengan keyakinan ini, saya akan terus bekerja keras untuk menjalankan tugas saya sebagai Anggota DPRD Daerah Khusus Jakarta, dan berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita besar PDI Perjuangan untuk Indonesia yang lebih adil, makmur, dan berdaulat. 

    Seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati, kita harus menjadi kader partai yang selalu kuat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan zaman,” Paparnya.

    5 Prinsip dari Megawati 

    Diketahui, dalam pidatonya, Megawati  menyampaikan lima prinsip negara paripurna yang harus diterapkan untuk masa depan Indonesia. 

    Megawati yakin, prinsip-prinsip ini akan membuka jalan optimisme bagi Indonesia yang ber-Trisakti.

    “Paripurna dalam pemikiran, namun tetap abadi. Konsepsi Negara Paripurna inilah yang harus dijadikan cahaya masa depan,” kata Megawati.

    Dimana kelima prinsip tersebut yakni keteladanan, Pancasila, Undang-Undang 1945, pembangunan berencana dan Indonesia Raya.

    Megawati meyakini, kelima poin ini akan membuka jalan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dalam ekonomi, dan memiliki kepribadian budaya yang kuat.

    Di akhir pidato, Megawati mengingatkan seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP untuk terus semangat dalam perjuangan. 

    “Hadapi segala tantangan dengan percaya diri. Kita bukan cacing yang mudah diinjak. Kita adalah partai yang kuat, partai banteng yang akan terus abadi melintasi zaman,” ujarnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Megawati: Prabowo Kirim Sinyal Ingin Bertemu, Tapi Aku lagi Mumet

    Megawati: Prabowo Kirim Sinyal Ingin Bertemu, Tapi Aku lagi Mumet

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memastikan hubungan komunikasinya dengan Presiden RI Prabowo Subianto dalam kondisi baik. Bahkan, Megawati menngaku mendapat sinyal bahwa Prabowo ingin bertemu dengan dirinya.

    Namun Megawati mengatakan, dirinya masih pusing dengan kadernya yang gagal di pilkada. “Ada yang ngomong, bu, ada yang udah minta nasi goreng. weee minta nasi goreng, lho aku wae lagi mumet banyak anakku yang gak jadi. Lho gitu lho, lho emangnya gak boleh? Ya bolehlah,” kata Megawati saat pidato politiknya dalam pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati pun mengingat bagaimana seorang Prabowo Subianto selalu senang ketika bertemu dirinya. Ketika bertemu, Megawati memasakkan sendiri nasi goreng untuk Prabowo.

    “Tetapi kan prinsip. Biar wae aku kene wae, situ di KIM Plus rame-rame. Apa aku ngerusuhi situ? Kan enggak yo. (Biar saya di sini saja, kalian di KIM plus ramai-ramai. Apa saya meributi mereka? Kan tidak ya, red),” ujarnya.

    Namun ia memastikan bahwa ia dan PDIP akan menjaga juga pemerintahan Prabowo walau tidak berada di dalam pemerintahan.

    “Kalau aku perlu situ (Prabowo) kan gak perlu ketemu tho. Aku bida kok ngirim orang. Sampai (pesannya). Itu apa namanya? Strategi politik. ngono wae kok, ra usah mikir,” kata Megawati. [ian]

  • Cerita Megawati ‘Bantu’ Ahok Saat di Penjara

    Cerita Megawati ‘Bantu’ Ahok Saat di Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengisahkan ketika memberikan bantuan kepada Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama saat dipenjara karena kasus penodaan agama. 

    Megawati menuturkan bahwa sempat bertanya-tanya soal kapasitas lapas atau rutan yang menjadi tempat Ahok mendekam selama dua tahun.

    Sebagaimana diketahui, Ahok menjalani masa hukuman pidananya di Mako Brimob. “Aku nanya eh itu muat apa enggak ya. ‘Bu itu udah penuh banget.’ Terus Ahok mau dimasukin di situ? Satu hari saja dianya udab babak belur aku bilang. Ini bener lho,” ujarnya pada saat Perayaan HUT ke-52 PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Megawati lalu mengungkap pernah mengutus seseorang untuk melihat situasi dan kondisi lapas. Dia lalu berkelakar bahwa Ahok belum ‘membayar’ bantuan yang diberikan olehnya. 

    “Kalau enggak salah kamu deh yang aku suruh toh intipi dulu [menunjuk ke hadirin]. Jadi kita juga kaya polisi, intipin dulu. Terus katanya gimana ya? Pura-pura aja masukin, kalau sudah dikeluarin. Gitu, eh bisa lho. Eh ibu Mega udah bilang gampang. Jadi hari ini belum bayar sama aku,” ujarnya sambil tertawa. 

    Namun, dia memastikan tidak langsung datang mengunjungi Ahok di penjara. Dia mengaku mengirimkan orang untuk membesuk mantan Gubernur Jakarta itu.  “Kalau saya dengar, sekarang segala sesuatunya supaya balances maka harus jual beli. Jadi saya mikir duh banyak banget yang bisa kumintain. Pak Ahok ya bukan saya yang dateng gimana? Kan bisa sekarang nyuruh orang,” ucapnya. 

    Untuk diketahui, Ahok menjalani masa pidana badan di Mako Brimob sejak 9 Mei 2017 sebagai terpidana kasus penodaan agama. Dia divonis dua tahun penjara. 

  • Megawati: Prabowo Kirim Sinyal Ingin Bertemu, Tapi Aku lagi Mumet

    Megawati Ucapkan Terima Kasih kepada Presiden Prabowo dan Pimpinan MPR

    Jakarta (beritajatim.com)  – Dalam perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan, Ketua Umum PDI Perjuangan, Prof. Dr. Hj. Megawati Soekarnoputri, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan seluruh rakyat Indonesia atas upaya pemulihan nama baik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno (Bung Karno).

    Acara peringatan yang berlangsung di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, diadakan dengan sederhana namun penuh makna.

    Dalam pidatonya, Megawati mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus atas pencabutan TAP MPR No XXXIII/MPR/1967, yang sebelumnya mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai mandataris MPR dan mengaitkannya dengan peristiwa Gerakan 30 September (G30S) 1965.

    Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menilai pidato Megawati sebagai momen yang sangat mengharukan.

    “Pidato Ibu Mega tadi sore memberikan kesan yang mendalam. Beliau mengapresiasi setulus-tulusnya peran Presiden Prabowo, pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat yang memungkinkan pencabutan TAP MPR tersebut,” ujar Said.

    Luka Sejarah yang Tak Terlupakan
    Said Abdullah menambahkan, Megawati selalu tersentuh saat berbicara tentang perjuangan Bung Karno dan cita-cita Indonesia Raya. TAP MPR No XXXIII/MPR/1967 yang ditetapkan pada masa Orde Baru tidak hanya mencabut mandat Bung Karno, tetapi juga membawa konsekuensi menyakitkan.

    Bung Karno diasingkan, menjadi tahanan kota, dan dipisahkan dari keluarganya tanpa mendapatkan perawatan medis yang layak hingga akhir hayatnya.

    “Orde Baru juga melakukan de-Soekarnoisasi, membatasi ajaran-ajaran Bung Karno secara sistematis, serta menekan anak-anaknya, termasuk Ibu Mega. Sejarah kelam ini sangat membekas dalam ingatan beliau,” jelas Said.

    Menurut Said, pencabutan TAP MPR tersebut adalah wujud penghormatan kepada sejarah dan keadilan. “Tanpa andil Presiden Prabowo, pimpinan MPR, dan dukungan rakyat, mustahil pencabutan ini dapat terwujud,” tegasnya.

    Teladan Kenegarawanan
    Dalam pidato Megawati, tersirat pesan tentang pentingnya kenegarawanan. Said menyoroti bahwa Megawati tidak memulihkan nama baik Bung Karno saat menjabat sebagai Presiden karena prioritas terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasional saat itu.

    “Ibu Mega memberikan teladan, bahwa kepentingan keluarga meskipun penting, tidak boleh mengalahkan tanggung jawab kepada bangsa. Demikian pula, kenegarawanan Presiden Prabowo yang mendukung langkah ini menunjukkan komitmen kepada kebenaran dan keadilan,” tutur Said.

    Di tengah peringatan hari jadi PDI Perjuangan, Megawati mengajak seluruh kader partai untuk terus menjunjung nilai-nilai keadilan dan perjuangan. “Dirgahayu ke-52 PDI Perjuangan. Satyam Eva Jayate – Kebenaran pasti menang,” pungkasnya. (ted)

  • Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. DR.Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kebangkitan imperialisme di dalam negeri. Namun bukan imperialisme dari negara asing, tapi oleh anak bangsa sendiri..

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Awalnya, Megawati bercerita soal imperialisme masa Belanda dulu. Ia menyebutkan bahwa Belanda sebenarnya tidak terlibat langsung dalam pemerintahan Indonesia, melainkan hanya melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang kemudian memperkenalkan imperialisme. 

    Megawati mengaku sudah mendengar tentang jalur sutera yang menghubungkan timur dan barat, itu menunjukkan betapa kaya dan strategisnya negara Indonesia. 

    “Belanda itu tidak masuk dalam pemerintahan loh, yang ada adalah VOC. Tapi karena melibat kekayaan begitu dia ngomong sama pemerintahannya, datanglah imperialisme penjajah. Jangan lupa pula, saya sudah dengar liat ke sana timur. Yang namanya jalur sutera itu bener-bener menunjukkan apa? Mangkanya mikir, negara kita ini kaya raya banget dari timur ke barat,” kata Megawati. 

    Presiden ke-5 RI ini pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus fokus pada upaya untuk memajukan negara, bukan sekadar mementingkan kekayaan individu. 

    “Kalian kok mikirnya cuma saya hanya mau kaya, bukan negara akan menjadi kaya. Dengan cara seperti apa? Karena potensinya luar biasa. Apa kita mau jadi imperialisme bagi warga negara kita sendiri? Namanya itu reinkarnasi (imperialisme), ya enggak (boleh dibiarkan) lah. Masa begitu? Jadi harap diingat, apakah hal itu tidak mungkin? Why not?” kata Megawati. 

    Lebih jauh, Megawati mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu jauh lebih mudah karena musuh yang dihadapi adalah penjajah asing. 

    Namun, menurut Megawati, tantangan masa kini jauh lebih berat, yaitu menghadapi ancaman yang datang dari dalam negeri. 

    “Atas dasar hal inilah Bung Karno mengatakan bahwa “perjuanganku lebih mudah karena mengusir bangsa asing, namun perjuanganmu lebih berat karena berhadapan dengan bangsamu sendiri,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP
    PDI-P
    Ahmad Basarah mengatakan bahwa partainya berjanji akan mengawasi kinerja kabinet pemerintahan
    Prabowo
    Subianto melalui kader-kadernya di DPR RI.
    Hal ini disampaikan Basarah setelah menjelaskan bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    , meski enggan disebut sebagai oposisi maupun koalisi.
    “Kami punya 110 anggota DPR-MPR, ini salah satu wewenang yang diberikan oleh konstitusi kita terhadap anggota-anggota DPR dari berbagai fraksi termasuk dari fraksi PDI Perjuangan adalah fungsi pengawasan,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    “Dalam konteks fungsi pengawasan itulah PDI Perjuangan ingin membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan ikut mengawasi jalannya kekuasaan pemerintahan negara di bawah Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya lagi.
    Basarah lantas mengatakan, banyak menteri di kabinet pemerintahan Prabowo yang mesti diawasi oleh komisi-komisi di DPR.
    Menurut dia, pengawasan itu penting agar pemerintahan saat ini betul-betul menjalankan janji politik Prabowo Subianto yang disampaikan saat kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
    “Agar janji kepada rakyat itu dipenuhi,” kata Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    Basarah menyebut, dengan begitu PDI-P turut berkontribusi membantu pemerintahan Prabowo.
    Akan tetapi, PDI-P menegaskan tetap menghormati keputusan Prabowo dalam penyusunan kabinet pemerintahan.
    “Sebagai partai politik yang memahami betul bahwa penyusunan dan penetapan kementerian, menteri-menteri pejabat negara adalah hak prerogatif Presiden, maka hal itu kemudian kita serahkan sepenuhnya kepada wewenang konstitusional yang dimiliki oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Basarah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Janji Awasi Kinerja Pemerintahan Prabowo Melalui DPR

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet

    PDI-P Bakal Kerja Sama dengan Pemerintahan Prabowo, tapi Tak Tempatkan Kader di Kabinet
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) Ahmad Basarah menyampaikan bahwa Ketua Umum PDI-P
    Megawati
    Soekarnoputri tidak akan menempatkan kadernya di kabinet pemerintahan Presiden
    Prabowo
    Subianto.
    Meski demikian, PDI-P akan bekerja sama dengan
    Pemerintahan Prabowo
    Subianto untuk membangun bangsa.
    Basarah pun menegaskan bahwa posisi politik tersebut bukan berarti PDI-P merupakan oposisi pemerintahan.
    “Oleh karena itu, Bu Mega mengatakan, PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan
    pemerintahan Prabowo
    Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo,” kata Basarah dalam konferensi pers usai peringatan HUT ke-52 PDI-P di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.
    Basarah mengatakan, Megawati memintanya untuk menyampaikan sikap politik itu kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani ketika keduanya masih sama-sama menjadi pimpinan MPR periode 2019-2024.
    Dia pun mengungkapkan, sikap PDI-P itu telah disampaikan ke Muzani pada 17 Oktober 2024, beberapa hari sebelum Prabowo mengucap sumpah sebagai Presiden RI.
    “Lalu, Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” ujar Ketua Fraksi PDI-P MPR ini.
    “Mengapa demikian? Karena kata Ibu Mega lebih lanjut, saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo, Ibu menyebutnya Mas Bowo,” katanya lagi.
    Basarah lantas mengungkapkan, persahabatan Megawati dan Prabowo terus berjalan dengan sangat baik hingga hari ini.
    Persahabatan ini, menurut Basarah, akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi Megawati dengan Prabowo dalam kapasitas sebagai sesama tokoh bangsa.
    “Jadi situasi itu yang kemudian kami menggambarkan bahwa posisi politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi apalagi menjalankan sisi pemerintahan oposisi, akan terus bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo, namun tidak menugaskan kader ataupun anggotanya menjadi anggota Kabinet Presiden Pak Prabowo,” ujarnya kembali menjelaskan.
    “Tapi, hubungan baik akan terus terjalin dan terbina,” kata Basarah melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan

    Sejumlah siswa mengikuti pelajaran di SDN Karet 01, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

    DKI tunggu kebijakan pusat terkait libur sekolah selama Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 11:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait wacana libur sekolah selama Bulan Ramadhan yang bergulir  beberapa hari terakhir.

    “Untuk libur Ramadhan masih menunggu kebijakan dari pusat,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadhan diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i. Dia mengiyakan ada wacana libur saat Ramadhan namun belum pembahasan mengenai hal tersebut.

    Setelah itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan masih dalam tahap kajian.

    Adapun kebijakan libur sekolah selama Bulan Ramadhan pernah diterapkan di era kepemimpinan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tahun 1999 agar siswa lebih fokus mempelajari ilmu agama Islam dan khusyuk beribadah.

    Saat itu, Gus Dur mengimbau pihak sekolah untuk mengadakan kegiatan pesantren kilat sehingga tak sekadar meliburkan sekolah begitu saja.

    Wacana libur sekolah selama Ramadhan pun mendapat sambutan positif dari masyarakat. Novi asal Lenteng Agung, Jakarta Selatan, salah satu yang menyambut baik bila nantinya wacana tersebut benar-benar menjadi kebijakan pemerintah.

    Dia setuju dengan wacana libur selama Bulan Ramadhan, apalagi anaknya masih SD. “Kalau berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, setelah sahur dan Shalat Subuh mereka suka tidur lagi, nah giliran waktunya sekolah sulit dibangunkan dengan alasan masih ngantuk,” katanya.

    Novi mengatakan, kebijakan libur selama Ramadhan juga memungkinkan siswa lebih fokus menjalankan ibadah puasa.

    “Kalau, misalnya, diterapkan libur selama puasa, mungkin lebih enak kalau bisa PJJ (Pendidikan Jarak Jauh) atau melalui daring seperti saat pandemi COVID-19. Jadi mereka bisa tetap belajar tanpa harus keluar rumah,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jadikan Hasto Tersangka, Megawati Nilai KPK Kurang Kerjaan

    Jadikan Hasto Tersangka, Megawati Nilai KPK Kurang Kerjaan

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ‘kurang kerjaan’ karena menjadikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tersangka. Sementara, menurut Megawati banyak masalah hukum benar-benar besar yang tak disentuh sama sekali.

    “Belum lagi apa coba, KPK itu saya yang bikin? Mosok gak ada kerjaan lain. Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto, iku wae. Ayo wartawan tulis itu. Karna kan sebenarnya banyak yang malah udah tersangka. Tapi (KPK) meneng wae (diam saja, red),” ujar Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Dia mengaku selalu mencari tahu perkembangan terbaru lewat media massa. Dia pun ingin membuktikan tesisnya bahwa KPK tak hanya sekedar menyasar Hasto dan mengerjakan kasus lainnya yang benar-benar lebih penting dikerjakan oleh KPK. Namun, ia tak menemukan kabar baru.

    “Aku kalau udah tiap hari buka koran, mungkin ada tambahan (kasus besar yang ditangani KPK, red). Eh, nggak ada. Tadi aja sebelum ke sini ya begitu,” katanya.

    Megawati pun mengaku geram dan ingin angkat suara untuk mendorong agar KPK berani mengusut kasus-kasus korupsi yang benar-benar besar. Namun, Megawati menahan diri agar tidak mendahului KPK karena merasa hal tersebut tidak sopan. Meski begitu, ia meminta agar tidak takut.

    “Ntar kalau saya ngomong, saya ini, apa ya, tidak sopan. Masak kalian gitu saja takut? Sebenarnya takut itu apa sih? Kan saya sudah ngomong, (ketakutan) itu ilusi,” katanya.

    Megawati kembali mengingatkan agar KPK tak hanya mengurusi kasus remeh temeh dengan kerugian negara yang jumlahnya triliunan.

    “Lho ngopo to, hanya nggoleki kroco-kroco. Mbok yang bener-bener, sing jumlahe T T T, lha endi? Saya lalu dibilang, Ibu Mega mengkritik saja. Lho enggak, orang yang saya bilang itu benar. Saya ingin KPK itu yang benar,” ujar Megawati.

    Dia pun kembali menyatakan, bahwa dirinyalah yang membentuk KPK saat masih menjabat Presiden ke-5 RI.

    “Lho (KPK itu) yang bikin saya juga, tapi bingung saya, kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu (waktu mau bikin KPK). Karena itu sifatnya adhoc untuk membantu yang namanya polisi dan kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksmal, lho kok sampai sekarang ngono wae,” sindir Megawati. [hen/but]