kab/kota: Lenteng Agung

PDI Perjuangan Jember Perjuangkan 2 Perda Inisiatif pada Masa Vivere Pericoloso

Jember (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung kosakata yang digunakan Bung Karno, ‘vivere pericoloso’, untuk menyebut situasi yang dihadapi partainya saat ini. Di tengah situasi itu, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, berkomitmen memperjuangkan dua peraturan daerah inisiatif.

“Kita tahu di tingkat nasional, gejolak ekonomi tidak menentu, dan banyak persoalan fiskal. Itu tentu tantangan. Apalagi kalau betul ada virus semacam dulu yang masuk ke Indonesia, maka tantangan kita semakin berat,” kata Sekretaris DPC PDIP Jember Widarto, di sela-sela acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-52 PDI Perjuangan, di kantor sekretariat DPC, Jumat (10/1/2025).

Sementara di Jember, menurut Widarto, ada sejumlah persoalan yang harus segera ditangani, seperti perbaikan infrastruktur yang rusak, persoalan layanan kesehatan, dan hal lainnya yang tak mudah.

Dalam pidatonya saat membuka peringatan HUT-ke 52 PDIP di Sekolah Partai PDIP, di Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2024), Megawati menyinggung istilah atau frasa Italia ‘vivere pericoloso’ atau tahun menyerempet bahaya.

“Berbagai ujian menjelang Kongres VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati saat memberikan pidatonya.

Menindaklanjuti pidato Megawati, Widarto menegaskan, keinginan PDI Perjuangan Jember untuk berkontribusi bersama rakyat dalam situasi apapun. “Bukan bagian dari masalah, tapi kami ingin memberikan solusi kepada masyarakat, terutama kaum Marhaen,” katanya.

Widarto menyadari jajaran eksekutif di pusat, provinsi, dan kebupaten bukan representasi PDI Perjuangan. “Tapi kami akan terus bersinergi melalui legislatif, kami akan memberikan masukan. Kami punya komitmen menghasilkan produk legislasi peraturan daerah yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Dua rancangan peraturan daerah yang diperjuangkan PDI Perjuangan melalui DPRD Jember adalah Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan dan Rancangan Perda Perlindungan Petani. “Ini harus terus kami suarakan karena itu penting untuk Jember ke depan,” kata Widarto.

Rancangan Perda Wawasan Pancasila dan Pendidikan Kebangsaan sudah lolos harmonisasi Kementerian Hukum. “Kami tinggal paripurnakan untuk menjadi perda inisiatif Kabupaten Jember,” kata Widarto.

Sementara untuk Raperda Perlindungan Petani diharapkan Widarto bisa menyelesaikan banyak persoalan di sektor pertanian. “Baik menyangkut bagaimana mereka berproduksi maupun pasca produksi. Banyak hal soal petani yang harus terus kami dampingi,” kata Widarto.

Upaya memperjuangkan dua perda ini sekaligus membuktikan bahwa PDI Perjuangan dipandu oleh ideologi. “Tidak pernah diombang-ambingkan situasi politik yang begitu dinamis. Pada akhirnya kami meyakini bahwa kebenaran yang akan menang, sebagaimana arti satyam eva jayate,” kata Widarto.

PDI Perjuangan juga mendorong pariwisata di Jember agar menjadi sumber pendapatan daerah. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Raperda Ripparkab) sesegera mungkin.

“Pariwisata harus menjadi sumber pendapatan sekaligus multiplier effect-nya untuk masyarakat yang sangat besar,” kata Widarto. [wir]

11/01/2025 10:59
Singgung Kasus Hasto, Politikus Senior PDIP Minta Prabowo Perbaiki Penegakan Hukum – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Emir Moeis meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem reformasi hukum di Indonesia.

Emir beralasan, agar tak ada lagi praktik-praktik yang digunakan aparat untuk melakukan kriminalisasi terhadap siapa pun.

“Makanya saya mengimbau betul nih ke Presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” kata Emir usai menghadiri peringatan HUT ke-52 Partai di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025) malam.

Dia pun meminta agar di era Presiden ke-8 tidak lagi terjadi kriminalisasi dalam penetapan tersangka, termasuk pada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Emir juga menyinggung kasus dugaan suap yang pernah menjerat dirinya terkait Konsorsium Alstom Power Incorporated dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

“Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” jelasnya.

Meski begitu, mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis ini menegaskan lembaga penegak hukum seperti KPK maupun Polri tetap dibutuhkan di Indonesia.

Namun, dia meminta Presiden Prabowo untuk menata lagi KPK dan Kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional dan tak terimbas politik.

“KPK suatu yang bagus, tapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan). Kalau orang-orangnya berengsek ya rusak,” tegas dia.

Emir juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem reformasi hukum di Indonesia.

“Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan presiden itu memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke tahun 2045,” jelas dia.

11/01/2025 09:57
Infografis Pidato Politik Megawati di HUT ke-52 PDIP dan Tonggak Penting Partai Banteng – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pun menyampaikan pidato politik.

Ternyata, tak seperti pidato politik pada biasanya. Bertempat di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat 10 Januari 2025, Megawati justru menyuguhkan durasi pidato lebih panjang, bahkan mencapai total 3 jam.

“Merdeka!” kata Presiden ke-5 RI itu mengawali pidato yang membakar semangat para kader yang menyaksikan, baik secara langsung maupun online atau daring peringatan HUT ke-52 PDIP.

Tak terlihat rasa lelah dari putri sulung Presiden pertama RI Sukarno tersebut. Sepanjang 3 jam, Megawati menyampaikan sejumlah arahan kepada para kader partai berlambang banteng moncong putih.

Suara Megawati bahkan tetap tenang dan lantang dengan intonasi penegasan di sejumlah poin krusial. Satu di antaranya soal aturan untuk taat dan patuh terhadap perintah partai.

“Makanya hati-hati, siapa tidak mau nurut dengan ketua umum, perintahnya, saya minta keluar. Untuk apa? Saya ini adalah orang yang disuruh mem-bonding kamu, solid untuk bergerak. tahu-tahu ada yang mencla ke sana ke sono, mencle ke sana ke sini,” putri proklamator Bung Karno kelahiran 23 Januari 1947 itu menegaskan.

Bukan hanya itu. Megawati juga tetap kritis terhadap penegakan hukum di Indonesia. Yang dipertanyakan, salah satunya terkait kasus hukum menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

“Saya bikin KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Loh ngopo kok nde’e yang digoleki kok kroco-kroco ngono loh? Mbok yang bener! Sing jumlahe T-T-T-T gitu lho. Lah endi? (Saya bikin KPK, lalu kenapa yang dicari kok yang kecil-kecil gitu? Harusnya yang benar yang jumlahnya T-T-T-T (triliun),” ujar Megawati dengan nada heran.

“Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega mengritik saja? Lah enggak! Orang benar,” Megawati menambahkan.

Banyak hal disinggung oleh Megawati. Misalnya, mengucapkan terima kasih kepada MPR dan Presiden Prabowo Subianto hingga menyindir pihak yang ingin merebut kursi ketum PDIP.

Seperti apa petikan penting pidato politik Megawati di HUT ke-52 PDIP? Apa saja tonggak penting partai banteng di jagat politik Tanah Air? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

11/01/2025 09:05
KPK Punya Keinginan Sama dengan Megawati untuk Bongkar Kasus Korupsi Besar

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja dengan benar. Megawati menilai, KPK seharusnya sudah menangkap para koruptor yang menilap uang negara triliunan rupiah. Merespons hal itu, KPK mengaku mempunyai keinginan yang sama dengan Megawati untuk bisa membongkar kasus korupsi yang skalanya besar.

Lembaga antikorupsi itu juga mengapresiasi pandangan yang disampaikan Megawati tersebut. “Tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan ibu ketua umum dan tentunya juga memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara yang besar,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

Bahkan diungkapkan Asep, KPK telah banyak menerima laporan dari masyarakat seputar dugaan korupsi yang mereka temukan. Hanya saja, dia menyebut tidak semua dugaan korupsi yang dilaporkan menyentuh nilai fantastis.

Meski begitu, Asep tetap menegaskan komitmen KPK untuk selalu merespons tiap laporan dari masyarakat. Akan tetapi, dia tetap berharap pihaknya bisa membongkar megakorupsi pada waktu mendatang.

“Jadi kami juga berharapnya sih dapat perkara perkara yang nilainya sangat besar. Tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan ketua umum. Semoga kita juga ke depan bisa menangani atau ada pelaporan terkait perkara-perkara yang besar,” ungkap Asep.

Sebelumnya, Megawati menyoroti KPK yang menurutnya menangani kasus korupsi berskala kecil. Menurutnya, KPK mesti membongkar kasus besar.

“Saya bikin KPK, loh ngopo kok nde’e (kok mau) yang digoleki (dicari), kok kroco-kroco ngono loh. Mbok yang bener, sing jumlahe T-T-T-T (cari koruptor yang jumlahnya triliunan) gitu loh. Lah endi?” ujar Megawati dalam pidato politiknya di HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024).

Megawati mengaku memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengkritik KPK agar berjalan di rel yang benar. Apalagi, kata dia, dirinya dahulu yang mendirikan lembaga antirasuah tersebut.

“Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega mengritik saja. Mengkritik saja. Lah tidak, orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar. Loh yang bikin saya juga, bingung saya. Kecuali orang lain,” tegas Megawati.

11/01/2025 08:59
Dikritik Megawati Hanya Tangani Kasus Kecil, Ini Respons KPK

loading…

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menanggapi kritikan Megawati Soekarnoputri yang menyebut KPK hanya menangani kasus kecil. FOTO/DOK.SINDOnews

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menanggapi kritikan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan KPK hanya menangani kasus kecil. KPK juga berharap dapat menangani kasus korupsi yang lebih besar.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengapresiasi kritikan Megawati Soekarnoputri. “Tentu juga itu menjadi harapan kita juga menangani perkara yang besar,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (10/1/2025).

Menurut Asep, KPK dalam bergerak mengusut dugaan korupsi bersumber dari laporan masyarakat. Meski banyak laporan yang masuk, tidak semuanya bisa diproses karena membutuhkan kecukupan alat bukti.

Asep melanjutkan, dalam menangani perkara kasus korupsi besar maupun kecil hal yang dilakukan sama saja.

“Karena effort yang kita keluarkan, misal perkara kita tangani Rp10 miliar dengan perkara Rp10 triliun, sama saja kita lakukan penggeledahan periksa saksi dan lain-lain sementara kerugiannya berbeda,” ujarnya.

“Jadi semoga ada informasi dan melaporkan ke kita (kasus dugaan) korupsi, kita juga tergantungg laporan dari masarakat,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati menyebut lembaga antirasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hal ini disinggung Megawati dalam pidato politik HUT PDIP ke-52 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

“Lah KPK masak nggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Hasto iku wae,” kata Megawati.

11/01/2025 08:04
Puan Akui PDIP Belum Bahas soal Pengganti Hasto: Kita Lihat Dulu – Page 3

Diketahui, mencuat isu penggulingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menjelang Kongres PDIP April mendatang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menilai, pergantian struktur partai di Kongres merupakan hal biasa.

“Kongres, setiap proses Kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya,” kata Puan, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2024).

Oleh karena itu, Puan meminta semua pihak tunggu hasil resmi Kongres April mendatang.

“Jadi, itu kan nanti kita lihat di bulan April, insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan Kongresnya,” jelas dia.

11/01/2025 07:42
Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP

Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 10 Januari 2025 – 17:32 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan jika menjelang Kongres ke-VI PDIP muncul sejumlah ujian yang mulai nampak. Utamanya mengenai ada pihak yang menyasar kursi ketua umum partai berlambang kepala banteng itu.

Megawati pun menyinggung istilah italia Vivere Pericoloso atau Tahun menyerempet bahaya.

Namun, Megawati mengingatkan bahwa PDI Perjuangan telah terbiasa melewati sejumlah ujian sejak zaman Orde Baru.

Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politiknya dalam pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.

“Berbagai ujian menjelang Kongres ke VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati.

Megawati pun menilai, apa yang terjadi saat ini diibaratkan sebagai senam politik. Dimana, senam itu beraturan dan berirama. Namun, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini mengibaratkan politik sebagai Pencak Silat.

“Terkadang senam itu kalau perlu, kalau senam kan teratur, satu, dua, tiga, empat. Gito toh, tapi kalau sudah Pencak Silat nggak boleh ketauan dong, yang mana mau diginikan,” ujar Megawati sambil menunjukan gerakan silat.

Megawati lalu membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. Megawati pun berkelakar dirinya enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama. Namun ia lantas melanjutkan bahwa kalau ia tak mau ditetapkan lagi sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

“Katanya minta saya Ketua Umum lagi, Ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh. (Kalau anak buah saya seperti ini, enggak mau),” ujar Megawati.

“Tapi terus ada yang kepingin (jadi ketum PDIP), ha-ha, gile,” kata Megawati sambil tertawa.

Putri Proklamator Bung Karno ini pun menanyakan kepada para jajaran DPP Partai yang hadir di lokasi HUT.

“Mau enggak sama yang kepengen itu?” tanya Megawati.

“Tidak,” jawab para elite PDIP.

“Hayo, gitu aja ada yang disana enggak ngomong, berarti dia mau, gila dah,” sambung Megawati.

Sumber : Radio Elshinta

11/01/2025 03:46
Puan Maharani Sikapi Dorongan Pergantian Ketua Umum PDIP

Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta semua pihak menghormati mekanisme internal partai. Permintaan itu dilontarkan terkait adanya dorongan soal pergantian ketua umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghargai dan menghormati proses internal yang ada di suatu partai. Jadi, kita ikuti proses yang ada di Partai PDI Perjuangan. Prosesnya itu untuk internal adanya di Kongres,” kata Puan Maharani usai peringatan HUT ke-52 PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Dia pun memastikan, seluruh kader PDI Perjuangan solid. “Kami solid, kami yakin insya Allah bahwa Kongres adalah proses tertinggi dari proses internal suatu partai, bukan hanya PDI Perjuangan,” tegasnya.

Seperti diketahui, mantan kader PDIP Effendi Simbolon mendorong Megawati Soekarnoputri mundur dari posisi Ketum PDIP saat menanggapi status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hal tersebut Effendi sampaikan sesaat setelah bertemu dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) yang juga mantan kader PDIP.

Puan kembali mengingatkan semua pihak untuk saling menghargai dan menghormati, apalagi setiap partai punya mekanisme sendiri.

“Jadi, kami meyakini bahwa semuanya akan saling menghormati dan menghargai bahwa proses di semua partai itu akan dijalani di internal partainya tersebut,” tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengungkap Kongres PDIP akan digelar pada bulan April mendatang.

“Nanti kita lihat di bulan April, insya Allah PDI Perjuangan akan melaksanakan Kongresnya. Setiap proses Kongres di setiap partai politik itu kan biasa kalau kemudian terjadi pergantian struktur-struktur di partainya,” kata Puan. [hen/but]

11/01/2025 03:22
Megawati Heran Ganjar Dibully Saat Tolak Israel – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menyebutkan, ajaran dan pemikiran Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno perlu ditularkan negara kepada generasi penerus.

“Menurut saya, pembelajaran ajaran Bung Karno perlu. Perlu menurut saya. Kalau ada yang enggak setuju. Boleh datang ke saya. Boleh kita berargumentasi,” kata Megawati, saat pidato politik di HUT ke-52 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

Dia mengatakan, Bung Karno sudah mengabdikan seluruh hidup buat rakyat dalam membuat sebuah ajaran. Dari situ, segala buah pemikiran Bung Karno bisa menjadi petunjuk dalam menjalankan tata pemerintahan.

“Pemikirannya sangat relevan untuk dijabarkan menjadi lentera dalam tata pemerintahan negara. Lah, yang bikin tata pemerintahan negara yang namanya konstitusi itu, kan, semua pendiri bangsa,” ujar dia.

Megawati kemudian berbicara soal pemikiran Bung Karno yang pernah disampaikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa berjudul To Build the World a New.

“Itu, kan, luar biasa pikiran Bung Karno. Ini di dunia dipakai yang To Build the World a New. Itu di mana? Itu di PBB tahu,” ujarnya.

Diketahui, pemikiran dalam To Build the World a New berisi gagasan penting bagi kelangsungan kehidupan berbangsa di dunia, terutama mengenai antiimperialisme dan antikolonialisme.

Namun, kata Megawati, pemikiran dan ajaran Bung Karno yang diakui dunia malah dimatikan era pemerintahan Orde Baru (Orba).

“Eh, sama kita sendiri, Orde Baru diplesekin-diplesekin, itu yang buat saya jengkel tahu, sebagai bukannya anak Bung Karno saja, tetapi sebagai anak negeri ini. Mau dijadikan apa negeri ini,” kata dia.

11/01/2025 03:00
Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

Buka HUT PDIP

Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini.

“Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

“Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.

Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

“Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

“Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

Sumber : Radio Elshinta

11/01/2025 02:39