Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • TMP fokus lahirkan kader kritis dan matang dalam bersikap

    TMP fokus lahirkan kader kritis dan matang dalam bersikap

    Jakarta (ANTARA) – Organisasi sayap pemuda PDI Perjuangan Taruna Merah Putih (TMP) pada usianya yang ke-17 akan fokus untuk menjadi rumah yang melahirkan kader-kader yang kritis dan matang dalam bersikap.

    “Kita harus bikin itu menjadi rumah yang fresh yang relevan sehingga mereka semua bisa berpartisipasi di rumah kita ini. Kita juga ingin membangun kader-kader yang kritis dalam berfikir dan matang dalam bersikap kedepannya.” Kata Ketua Bidang Sosial DPP Taruna Merah Putih Adri Prasetyo Martowardojo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    TMP berdiri pada 10 Januari 2008, tanggal tersebut juga bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan. TMP dideklarasikan di DPP Partai yang sekarang menjadi gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung.

    Dalam rangka memperingati HUT TMP ke-17 dan HUT PDI Perjuangan ke-52, TMP mengadakan gathering di Sekretariat TMP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu.

    Kegiatan tersebut dihadiri DPP Partai PDI Perjuangan, senior TMP, DPP dan perwakilan DPD TMP Provinsi se-Indonesia.

    Adri Martowardojo yang juga Ketua Panitia Gathering Taruna Merah Putih 2025, mengungkapkan sudah mengonsolidasi 34 DPD Taruna Merah Putih se-Indonesia dari total 38 provinsi.

    “Siang ini kita sudah konsolidasi 34 DPD Taruna Merah Putih, dari total 38 provinsi yang ada, sekitar beberapa waktu lalu kita cek 32 hadir bersama kita hari ini.” ujar Adri kepada wartawan.

    Adri juga menegaskan sikap TMP dalam berorganisasi harus berani membuat keputusan di dalam koridor-koridor yang benar dan tegak lurus dengan sikap Partai.

    “Dengan semangat itu kita sebagai Taruna Merah Putih (TMP) harus berani membuat keputusan namun tetap dalam koridor-koridor yang benar dan pastinya koridor kita, orang tua kita, partai PDI Perjuangan.” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bendahara Umum TMP Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjelaskan bahwa kegiatan ini mencerminkan komitmen kuat organisasi untuk merangkul generasi muda dalam membangun bangsa.

    “Ini menunjukkan keseriusan kami dalam mengajak anak muda untuk berkontribusi bagi negeri. Kami akan menghadirkan program-program yang lebih menarik dan relevan, tanpa melupakan nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi berdirinya TMP,” ujar Pinka.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    Jokowi Disebut Jadi ‘Penghambat’ Pertemuan Megawati dan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) disinyalir menjadi hambatan hubungan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, antara Megawati dan Jokowi memiliki gejolak psikologis.

    Sementara, Jokowi saat ini semakin menunjukkan kemesraan dengan Prabowo.

    Pendapat ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pada Minggu (12/1/2025). 

    “Tapi (pertemuan Prabowo dan megawati) rada rumit karena kondisinya tak mendukung.”

    “Mungkin karena PDIP kalah pilpres, pilkada juga relatif tak sekuat sebelumnya, termasuk juga mungkin karena hambatan psikologis dengan Jokowi yang masih mesra dengan Prabowo,” ujar Adi dilansir Kompas.com.

    Hubungan antara PDIP dan Prabowo, kata Adi, sebenarnya baik-baik saja dari sisi politik. 

    Hal itu terlihat dari tidak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD dan DPRD) yang berpotensi membuat PDIP kehilangan jatah kursi Ketua DPR.

    Selain itu, di level pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD), politikus PDIP, Said Abdullah, juga masih mendapat jatah untuk menduduki posisi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

    “Publik melihatnya kendala utama PDIP faktor Jokowi yang masih di Prabowo,” ujar Adi menegaskan.

    Menurutnya, masuk atau tidaknya PDIP ke dalam barisan pemerintahan bergantung kepada suara kader partai yang memberikan masukan kepada Megawati.

    “Kalau suara kritis macam barisan Hasto yang lebih dominan, PDIP cenderung akan jadi oposisi.”

    “Tapi kalau yang dominan suara barisan Puan, PDIP sepertinya lebih tertarik berkoalisi dengan Prabowo,” imbuh Adi.

    Hubungan antara kedua pimpinan partai politik ini juga disinggung Megawati  saat pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Megawati sendiri menepis isu hubungan dirinya dan Prabowo dianggap bermusuhan.

    Putri Ir. Soekarno juga mengaku tetap berkomunikasi dengan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra hingga kini. 

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayanya musuhan. Enggak! Enggak!” tegas Megawati.

    Megawati juga menjelaskan dirinya dan Prabowo memiliki posisi yang sama, yakni sebagai ketua umum partai.

    Dalam pembahasan ini, Megawati dan Prabowo juga membicarakan perasaan apabila anak buahnya di partai mendapat perlakuan tidak adil. 

    “Lha tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan, saya ketua umum, kamu ketua umum, lihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” ungkap Megawati kepada Prabowo yang disampaikan kepada publik.

    Ketua Umum DPP PDIP itu juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Prabowo perihal keputusan MPR RI yang resmi mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno atau Bung Karno.

    Dimana, dengan dicabutnya TAP MPR tersebut, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.

    Said Abdullah menyebut Megawati selalu tersentuh hati saat berbicara dua hal, yakni tentang cita-cita Indonesia Raya dan kisah perjuangan politik Bung Karno yang di akhir kekuasaannya diperlakukan bak pesakitan politik. 

    Said pun mengatakan, bahwa setelah diberhentikan dari Presiden, Bung Karno diperlakukan sebagai tahanan kota, serta jauhkan dari keluarganya, dan tidak mendapatkan perawatan kesehatan sebagaimana selayaknya sebagai proklamator dan mantan presiden. 

    Bahkan, di akhir hayat, Bung Karno wafat dengan kondisi yang sangat menyedihkan karena dalan kondisi sakit kerusakan ginjal, dan sengaja tidak diberikan pertolongan medis yang semestinya.

    Selain itu, anak anak Bung Karno, termasuk Megawati menghadapi berbagai tekanan, dan pembatasan politik di masa orde baru.

    “Sejarah itu tersimpan kuat dalam memori Ibu Mega. Saking kuatnya ingatan itu, maka ketika MPR mencabut TAP MPR NoXXXIII/MPR/1967, rasa haru dan terima kasih itu beliau ucapkan kembali.”

    “Sebab dengan pencabutan TAP MPR tersebut negara telah memulihkan nama baik Bung Karno,” kata Said, Jumat.

    Said pun menilai, tanpa andil Prabowo sebagai Presiden RI dan seluruh Pimpinan MPR, serta dukungan seluruh elemen rakyat, mustahil TAP MPR yang menyangkutkan Bung Karno dengan G 30 S 1965 itu bisa dihapuskan. 

    Kerena itulah, lanjutnya, dalam pidato Megawati sungguh memberikan kesan yang mendalam. 

    “Apresiasi setulus tulusnya dari beliau kepada Presiden Prabowo, Pimpinan MPR dan seluruh rakyat,” ujar Said.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)(Kompas.com)

  • Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah

    Pramono Anung: Walau Tak di Kabinet, PDI-P Tetap Mitra Strategis Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur Jakarta terpilih sekaligus politikus senior
    PDI-P
    Pramono Anung memastikan partainya tetap menjadi mitra strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Pramono menegaskan posisi PDI-P yang tetap mendukung program pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil, meski tidak tergabung dalam Kabinet Merah Putih Prabowo.
    “Walaupun posisinya tidak di dalam kabinet secara langsung, tetapi pasti akan menjadi mitra strategis yang baik untuk ke depan pembangunan Indonesia ini,” ujar Pramono kepada wartawan di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).
    Sikap tersebut juga selalu ditekankan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam pidatonya pada HUT ke-52 partai pada Jumat (10/1/2025).
    Dalam pidato tersebut, kata Pramono, Megawati memastikan tidak akan merusak pemerintahan yang dipimpin Prabowo Subianto.
    “Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Mega di dalam HUT kemarin, bahwa Ibu mengatakan antara PDI Perjuangan dan pemerintah ini kan partnership, mitra strategis dan Ibu juga menyampaikan akan menjaga pemerintahan yang sekarang dengan baik,” pungkasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan, PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet. Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu telah ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut dianggap tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang

    Bukan Oposisi dan Koalisi di Pemerintahan Prabowo, PDI-P: Kami Penyeimbang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menegaskan maksud dari pernyataan ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, bahwa PDI-P akan bekerja sama dengan pemerintahan
    Presiden Prabowo Subianto
    .
    Menurut Hasto, ini berkaitan dengan sikap politik PDI-P yang di tengah-tengah, tidak menjadi oposisi atau pun koalisi pemerintahan.
    PDI-P tetap memberikan kritik terhadap pemerintahan Prabowo ke depannya.
    “PDI Perjuangan baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, itu selalu memberikan suatu kritik-kritik yang membangun untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara,” kata Hasto ditemui di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/1/2025) usai lomba Soekarno Run.
    Hasto menjelaskan, PDI-P ingin menjadi penyeimbang pemerintah.
    Namun, lanjut Hasto, Indonesia tidak mengenal oposisi maupun koalisi karena menganut sistem presidensial.
    Sehingga, partainya enggan disebut oposisi maupun koalisi pemerintahan Prabowo.
    “Jadi tentu saja di dalam sistem presidensial, itu kan kita tidak mengenal oposisi. Tetapi ada fungsi-fungsi penyeimbang, ada
    check and balances
    yang dijalankan oleh PDI Perjuangan,” jelas politikus asal Yogyakarta ini.
    Hasto menyatakan bahwa kritik juga kerap disampaikan ke dalam partainya.
    Sebagai contoh, saat perayaan hari ulang tahun (HUT) partai, kritik juga terbuka dari masyarakat.
    “Dan kami juga melakukan suatu otokritik. Maka fungsi-fungsi kritik-otokritik itu melekat di dalam fungsi-fungsi PDI Perjuangan terhadap pemerintah, terhadap DPR, terhadap lembaga-lembaga negara dan juga terhadap PDI Perjuangan sendiri,” pungkas dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menjelaskan bahwa partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Prabowo untuk membangun bangsa.
    Namun, dia menegaskan bahwa PDI-P tidak akan bergabung dalam kabinet.
    Posisi politik seperti itu, tidak seperti ketika PDI-P berada di luar atau menjadi oposisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    Hal itu ditegaskan oleh Megawati Soekarnoputri.
    “Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu (kerja sama dengan pemerintah Prabowo), tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu,” kata Basarah dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).
    Posisi politik PDI-P tersebut, kata dia, tidak akan mengganggu hubungan Megawati dan Prabowo yang sudah terjalin dengan baik.
    Menurut Basarah, justru sikap PDI-P tersebut diambil karena Megawati memiliki hubungan persahabatan dengan Prabowo sejak lama.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Pertemuan Megawati-Prabowo Jangan Dikerangkakan Berkoalisi

    Jakarta –

    Politikus PDIP Aria Bima meminta jika nantinya Ketum Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subinato dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu, jangan dipersepsikan untuk berkoalisi. Dia meminta agar wacana pertemuan itu berjalan natural saja.

    “Cuma pertemuan kedua beliau, saya menangkap jangan dikerangkakan, jangan dikerangkakan dalam kerangka mau koalisi. Berikan kesempatan pertemuan kedua beliau yang original, tidak usah didesain, tidak usah terlalu dikonstruksikan untuk masuk kabinet misalnya,” kata Aria di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

    Aria melanjutkan, Megawati tidak ada kendala psikologis untuk bertemu dengan Prabowo. Keduanya, menurut dia, saling bersahabat dengan diplomasi nasi goreng. Ada sejarah terkait nasi goreng antara Prabowo dan Megawati. Megawati pernah memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu terjadi saat Prabowo bersilaturahmi ke kediaman Megawati di Jl Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

    Saat itu, Prabowo memuji masakan Megawati. Prabowo mengaku menyukai nasi goreng tersebut. Pertemuan itu terjadi di tengah memanasnya situasi antara Megawati dan Prabowo yang berada di kubu berbeda kala Pemilu 2019 lalu. Megawati usai pertemuan tersebut, menegaskan diplomasi politik nasi goreng dengan Prabowo. Dia menegaskan politikus perempuan punya kelebihan karena bisa berdiplomasi lewat masakan.

    “PDI Perjuangan Ibu Mega kemarin jelas ya, kalau pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo, prinsipnya Ibu Mega tidak ada kendala psikologis secara pribadi. Mereka bersahabat,” tuturnya.

    Aria meyakini pertemuan kedua tokoh bangsa itu akan berlangsung. Dukungan PDIP kepada pemerintahan Prabowo juga akan diberikan dalam bentuk kritis.

    “Kritis pasti konstruktif. Kritis PDI Perjuangan pasti argumentatif. Kritis PDI Perjuangan pasti memberikan persandingan-persandingan solusi. Intinya PDI Perjuangan akan mendukung Pak Prabowo dengan cara yang benar dari pandang Pancasila, NKRI dan kepentingan rakyat,” tambahnya.

    Apakah PDIP akan masuk koalisi pemerintah atau menjadi oposisi? Aria mengatakan hal tersebut akan dibahas di kongres partai. Ia menilai kecenderungan PDIP akan berada di luar pemerintahan.

    Sebelumnya, Megawai mengungkap tidak sedikit pihak yang beranggapan hubungannya dengan Prabowo sedang tidak baik-baik saja. Megawati menepis itu.

    “Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, nggak, nggak,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Pernyataan Megawati itu pun langsung disambut tepuk tangan kader PDIP. Megawati mengaku sempat berbincang dengan Prabowo mengadukan soal anak buahnya.

    “Lah, tapi saya bilang, ‘Mas, kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” kata Megawati disambut tepuk tangan hadirin.

    Megawati juga mengungkit Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Bahkan, katanya, Prabowo sempat memintanya memasak nasi goreng lagi.

    “Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng,” kata Megawati.

    Kendati demikian, kata Megawati, permintaan itu belum dipenuhi. Dia berkelakar saat ini suasana hatinya sedang tidak enak.

    “Sudah lama ada yang ngomong, ‘Ibu ada yang sudah minta goreng’, euhh… minta nasi goreng, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang nggak jadi,” kata Megawati.

    (ial/isa)

  • Disindir Megawati Beraninya Tangani Kasus Kroco, Ini Pembelaan KPK

    Disindir Megawati Beraninya Tangani Kasus Kroco, Ini Pembelaan KPK

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab kritik yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. 

    Megawati sebelumnya mengatakan bahwa hanya mengurusi perkara kroco-kroco alias kelas teri dan lupa mengusut kasus-kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah.  

    Pada konferensi pers, Jumat (10/1/2025), Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, lembaganya mengapresiasi kritik dari Megawati. Kritik itu disebut sejalan dengan harapan KPK. 

    “Memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara perkara yang besar. Tetapi masyarakat yang melaporkan ke KPK itu juga sangat banyak. Artinya perkara perkara yang mereka juga ya yang ada seperti itu, tidak semuanya perkaranya misalkan triliunan,” terang Asep kepada wartawan.

    Asep menyebut semua dugaan korupsi yang dilaporkan ke KPK harus ditindaklanjuti. Namun, dia mengakui lembaganya berharap agar bisa menangani kasus-kasus besar dengan jumlah korupsi hingga triliunan rupiah.

    “Misalkan perkara yang kita tangani Rp10 miliar dengan perkara yang misalkan Rp10 triliun, sama saja gitu. Artinya kita harus melakukan penggeledahan, penyitaan, memeriksa saksi saksi dan lain lain. Sementara kerugiannya berbeda gitu,” ucapnya.

    Kritik Megawati

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah membidik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Megawati berpesan kepada KPK agar tidak hanya menangani kasus-kasus kecil yang remeh temeh. Dia meminta agar lembaga antirasuah berani mengusut kasus-kasus dengan kerugian negara berjumlah triliunan rupiah. 

    “Lho ngopo to, hanya nggoleki kroco-kroco. Mbok yang bener-bener, sing jumlahe T T T [triliun] lha endi? Saya lalu dibilang, Ibu Mega mengkritik saja. Lho enggak, orang yang saya bilang itu benar. Saya ingin KPK itu yang benar,” ujar Megawati pada Perayaan HUT ke-52 PDIP, Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Megawati lalu kembali menyinggung bahwa KPK dibuat pada zaman pemerintahannya di awal 2000-an. Dia menceritakan sulitnya menciptakan KPK sekitar 20 tahun yang lalu. 

    “Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang? Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena itu sifatnya adhoc untuk membantu yang namanya polisi dan kejaksaan karena di dalam menjalankan tugasnya itu tidak maksmal, lho kok sampai sekarang ngono wae?,” paparnya. 

  • Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Arsip – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo bersama Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden ke-5 RU Megawati Soekarnoputri kepada Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai langkah penting dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 RI Soekarno saat perayaan ulang tahun partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan MPR periode 2019-2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

    “Tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno telah digugurkan demi hukum,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

     

    Menurut Bamsoet, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan langkah penting yang bukan hanya memulihkan nama baik Presiden Soekarno, tetapi juga tentang membangun kembali narasi sejarah Indonesia yang lebih adil dan akurat.

    “Melalui pemulihan nama baik Soekarno, harapan untuk sebuah bangsa yang lebih utuh dan bersatu bukan hanya sekedar idealisme, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah bangsa,” ujarnya.

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah.

    Hal itu mengingat Soekarno adalah ‘Bapak Proklamasi’ yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya sangat penting.

    Hal ini juga tidak hanya membawa kembali sebuah narasi yang lebih adil bagi Soekarno, tetapi juga membantu generasi muda Indonesia untuk lebih memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif.

    Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan pentingnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait pula dengan penguatan identitas nasional.

    Menurut dia, ketika masyarakat dapat melihat kembali sosok Bung Karno tanpa bias tuduhan yang telah lama mengakar, penegasan akan kesadaran sejarah bangsa menjadi semakin lebih kuat.

    “Ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Soekarno,” ujar Bamsoet.

    ia mengatakan pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menjadi titik tolak bagi generasi saat ini dan mendatang untuk mengkaji ulang sejarah Indonesia dengan lebih kritis.

    Dengan pemulihan nama baik Soekarno, kata Bamsoet, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pemikirannya yang telah memberikan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.

    “Terutama semangat nasionalisme dan keberagaman yang selaras dengan prinsip Pancasila,” ujarnya.

    Bamsoet menegaskan penting untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sejarah dituliskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

    Para pemimpin bangsa saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebaikan dan keburukan dalam sejarah dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

    “Masyarakat pun diharapkan untuk turut berperan dalam mendiskusikan dan menginterpretasikan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang dinamis serta memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif,” ucapnya.

    Selain mencabut TAP MPRS terkait pemulihan nama baik Soekarno, ujar Bamsoet, MPR RI periode 2019-2024 juga resmi memulihkan nama baik Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden ke-3 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan mencabut nama Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR melalui keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024.

    Adapun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

    Hal yang sama juga berlaku untuk TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedudukannya resmi tidak berlaku lagi.

    MPR juga mengusulkan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional. Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

    “MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.

    Sumber : Antara

  • Politikus Senior PDIP Emir Moeis Minta Prabowo Benahi KPK agar Tetap Profesional

    Politikus Senior PDIP Emir Moeis Minta Prabowo Benahi KPK agar Tetap Profesional

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus senior PDIP Emir Moeis, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera memperbaiki tata kelola negara dan sistem hukum di Indonesia. Salah satu fokusnya adalah memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap profesional dan tidak terjebak dalam kepentingan politik.

    Emir menyinggung penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK, yang menurutnya merupakan bentuk kriminalisasi.

    “Saya mengimbau betul nih ke presiden terpilih yang baru, Pak Prabowo nih, benahin cepat-cepat ketatanegaraan dan hukum kita,” ujar Emir seusai mengikuti HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Emir berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mencegah kasus serupa pada masa depan. Ia juga menyinggung pengalaman pribadinya terkait kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan PLTU Tarahan di Lampung.

    “Tatkala politik dan hukum bisa dipermainkan. Saya gimana, orang enggak jelas dari Amerika tiba-tiba bilang kasih suap ke saya. Enggak pernah tahu-menahu, orang yang dibilang disebut juga enggak pernah muncul, dipanggil saksi enggak datang. KPK juga diam saja,” jelas Emir seraya berharap kepada Prabowo Subianto.

    Meski begitu, Emir menegaskan KPK dan Polri tetap diperlukan di Indonesia. Namun, ia meminta Prabowo memastikan kedua lembaga tersebut bekerja secara profesional tanpa intervensi politik.

    “KPK itu bagus, tetapi sebetulnya ‘the man behind the gun’ yang mesti dibereskan. Jadi tergantung orang-orangnya (pimpinan),” ujar Emir.

    Emir juga menyatakan dukungannya kepada Prabowo untuk memperbaiki tata kelola sistem hukum di Indonesia. Ia berharap Prabowo dapat menjaga integritas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dalam upayanya mencapai Indonesia Emas 2045.

    “Menjalankan hukum sebagaimana mestinya, dan Presiden Prabowo Subianto memperoleh rahmat loh dari Tuhan. Dia memegang pena presiden, pena emas untuk Indonesia Raya ke 2045,” pungkas Emir terkait kinerja KPK.

  • Politikus Senior Emir Moeis: Megawati dan Hasto Masih Layak Pimpin PDIP

    Politikus Senior Emir Moeis: Megawati dan Hasto Masih Layak Pimpin PDIP

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus senior PDIP Emir Moeis menegaskan Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat sebagai Ketua Umum PDIP. Ia juga menyatakan Hasto Kristiyanto tetap pantas menjadi sekretaris jenderal partai berlambang banteng moncong putih tersebut, meskipun tengah menghadapi kasus hukum.

    Menurut Emir, hingga kini belum ada figur yang mampu menggantikan Megawati sebagai pemimpin utama PDIP.

    “Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega,” ujar Emir seusai menghadiri rangkaian HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025) malam.

    Emir menyebut Megawati memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI, meskipun ia tidak lagi menjabat sebagai presiden. “Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Namun, justru kita yang menjaga,” ujar mantan anggota DPR ini.

    Emir juga mengibaratkan Hasto sebagai jangkar kapal besar PDIP yang dinakhodai Megawati. Menurut Emir, Hasto berperan penting dalam menjaga stabilitas partai dan bangsa dari pengaruh negatif seperti kapitalisme, neoliberalisme, dan komunisme.

    “Bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu, bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tetapi NKRI, supaya kapal tidak oleng,” kata Emir terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.

    Emir tetap optimistis Hasto dapat menjalankan tugasnya sebagai sekjen PDIP meski ia tengah terjerat kasus hukum terkait Harun Masiku. Bahkan, Emir membandingkannya dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara.

    “Pak Hasto tetap harus jadi sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi sekjen. Nelson Mandela saja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” pungkas Emir.

    Menanggapi dorongan politikus Effendy Simbolon agar Megawati mundur sebagai ketua umum PDIP, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengingatkan agar semua pihak menghormati proses internal partai.

    “Kita jangan berandai-andai. Kita saling menghormati dan menghargai proses internal ada di suatu partai,” ujar Puan seusai menghadiri HUT ke-52 PDIP.

    Puan menegaskan PDIP memiliki mekanisme tersendiri dalam merespons status hukum kader dan pergantian struktur organisasi partai. Menurutnya, pergantian kepemimpinan partai hanya dapat diputuskan melalui kongres PDIP, yang dijadwalkan berlangsung pada April 2025.

    “Jadi kita ikuti proses PDIP, prosesnya itu untuk internal ada di kongres,” tutup Puan terkait usulan kembali Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum PDIP kembali.

  • Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    Begini Dalih Bambang Pacul Absen Hajatan PDIP di Jakarta

    GELORA.CO – Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yak nampak dalam peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat kemarin 10 Januari 2025. 

    Bambang Pacul mengaku tidak absen, namun dirinya merayakan HUT Partai di Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jawa Tengah. Ia pun mengaku turut mendengarkan pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui saluran online.

    “Saya di kantor DPD PDIP Jateng – Panti Marhaen. Saya Ketua DPD Partai Jateng, usai dengarkan pidato Ibu Ketum, (kami) bagi-bagi tumpeng,” kata Bambang Pacul, dalam keterangannya, Sabtu, 11 Januari 2025. 

    Bambang Pacul yang merupakan Ketua DPD PDIP Jateng ini membantah bahwa dirinya tak menghadiri puncak peringatan HUT PDIP. Sebab, ia tetap mengikuti pidato Megawati pada puncak peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng. 

    “Malam ini (saya) memimpin rapat untuk breakdown rangkaian acara HUT partai di Jateng,” katanya.

    Wakil Ketua MPR RI ini menyebut, peringatan HUT ke-52 PDIP di Jateng dihadiri oleh ratusan kader hingga simpatisan partai. Mengingat peringatan HUT partai tahun ini digelar secara sederhana.

    “Tadi hadir 400-an kader partai, terdiri dari fungsionaris DPD, anggota DPRD Provinsi, Pengurus Badan dan Sayap Partai, serta warga sekitar kantor DPD,” kata Pacul.