Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Jelang Putusan PN Jaksel, Sekjen PDIP Hasto Yakin Hakim Akan Adil

    Jelang Putusan PN Jaksel, Sekjen PDIP Hasto Yakin Hakim Akan Adil

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meyakini hakim akan adil menjelang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait status tersangkanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Hal tersebut diungkapkan oleh Hasto, menimbang sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memintanya mengirim ucapan selamat khusus kepada Sunarto yang menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA). Surat itu dikirimkan kepada Sunarto dengan kop PDIP pada 13 Juni 2024.

    “Ibu Mega memanggil. Bilang ‘ini ada secercah harapan’,” jelas Hasto menirukan ucapan Megawati, kepada para wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Lanjutnya, Hasto bercerita bahwa ia mendapat penjelasan dari Megawati, bahwa harapan dimaksud adalah ketika Sunarto dikukuhkan menjadi Guru Besar Kehormatan pada Universitas Airlangga Surabaya pada 10 Juni 2024.

    Adapun, di dalam pidato, menurut Megawati dan Hasto, Sunarto menekankan bahwa setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa, dan setiap hakim harus menemukan keadilan yang hakiki. 

    “Tugas menjadi seorang seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman mendalam pada nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, akan tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani paling dalam. Hukum tanpa keadilan hanya seperangkat aturan yang kering tanpa ruh di dalamnya,” ucap Hasto membacakan tulisan Sunarto, dalam surat resmi yang dikirimkan DPP PDIP kepadanya.

    Sebab demikian, Hasto meyakini keadilan akan diterapkan, dan apapun keputusannya dia akan menghormati Putusan PN Jakarta Selatan. 

    “Kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan itu,” pungkas Hasto. 

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Hasto: PDIP Akan Hadiri HUT ke-17 Partai Gerindra – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan akan menghadiri puncak HUT ke-17 Partai Gerindra yang digelar pada 15 Februari 2025. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan partainya siap hadir sebagai bentuk komitmen menjaga hubungan baik antarpartai politik.

    “Ya, PDIP siap hadir,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025)

    Namun, Hasto belum dapat memastikan siapa yang akan mewakili PDIP dalam acara tersebut. Ia mengatakan, setiap undangan resmi dari partai politik biasanya ditujukan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Saat ini, kata dia, Megawati bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani masih berada di Madinah, Arab Saudi.

    “Ya, nanti kami laporkan ke Ibu karena undangan partai itu kan ditujukan kepada ketua umum,” ucap Hasto.

    Partai Gerindra akan menggelar puncak HUT ke-17 pada 15 Februari 2025. Acara HUT Gerindra akan didahului dengan prosesi pemotongan tumpeng pada 6 Februari dan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 14 Februari 2025.

    Hal ini disampaikan Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025). Dalam pertemuan itu, Muzani mengatakan, dirinya dan Prabowo juga membahas soal perjuangan panjang Partai Gerindra selama 17 tahun.

    “Insyaallah Partai Gerindra akan berulang tahun yang ke-17 pada tanggal 6 Februari. Tapi karena berbagai macam kegiatan di daerah yang juga diselenggarakan tanggal 6 Februari, Insyallah kegiatan ulang tahun Partai Gerindra di tingkat nasional akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari,” ujar Muzani usai bertemu Prabowo di Istana, Jakarta, Senin.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • PDIP Jawab PKB soal Rusak Hubungan Prabowo-Jokowi: Mungkin Bangun Kesiangan

    PDIP Jawab PKB soal Rusak Hubungan Prabowo-Jokowi: Mungkin Bangun Kesiangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus merespons pernyataan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yang menganggap partai berlambang banteng itu merusak hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

    Deddy bahkan berseloroh bahwa Wakil Ketua Umum alias Waketum PKB tersebut mungkin “bangun kesiangan” lantaran langsung menuding PDIP.

    “Ya mungkin dia bangun kesiangan ya sehingga tiba tiba menuduh PDIP mau memisah pak Jokowi dan pak Prabowo. Itu urusan beliau beliau, kita enggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” jelasnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Deddy berpendapat bahwa politik memiliki basis kepentingan. Jika sepanjang Prabowo dan Jokowi memiliki kepentingan maka siapapun tak dapat memisahkan mereka. 

    Lantaran menurutnya PDIP tak ada hubungannya, Dia meminta agar Jazilul tak perlu mengurusi partai lain dan berfokus pada partai sendiri. “Enggak ada urusannya dengan kita. Jadi salah kaprah, bahwa Jazuli (Jazilul) bilang PDIP mau memisahkan Jokowi dengan Prabowo,” jelas Deddy. 

    Adapun, awak media kemudian sempat memberi koreksi kepada Deddy terkait nama Waketum PKB tersebut. Deddy kemudian menanggapi. “Ya Jazuli, Jazilul ya siapa lah, namanya aja susah apalagi omongannya,” pungkas Deddy. 

  • PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    PDIP Minta Kepala Daerah Tak Libatkan Konsultan Politik Saat Bikin Visi Misi

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI-Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta kepala daerahnya tidak tergantung konsultan politik saat menyusun visi-misi. 

    Djarot menuturkan bahwa penggunaan konsultan politik membuat program visi misi berorientasi pada elektoral dan populisme, tanpa landasan kuat. Hal ini bisa menghambat kepala daerah dalam menunaikan janji kampanye mereka.

    “Ketika kita akan melaksanakan program-program kita kalau tidak didasarkan kepada konstitusi, tidak didasarkan kepada ideologi, maka kita akan semakin jauh untuk mencapai cita-cita Indonesia mereka,” ujar Djarot di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Namun demikian, lanjut Djarot, partai berlogo banteng tersebut mengadakan pembekalan bagi para kepala daerah terpilih, yang dibuka pada Rabu (12/2) hari ini. 

    Sebagai informasi, pembekalan gelombang pertama diterapkan bagi 142 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang baru pertama kali menjabat. 

    Dari total 142 kepala daerah terpilih, 71 merupakan kader internal PDIP, 45 berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau birokrat, 23 dari pengusaha atau sektor swasta, 2 akademisi, dan 1 dari Polri.

    Sementara bagi petahana atau incumbent, pembekalan akan dilakukan pada gelombang dua berikutnya.

  • PDIP: Pemimpin bangun daerah dengan ide, bukan hanya anggaran tersedia

    PDIP: Pemimpin bangun daerah dengan ide, bukan hanya anggaran tersedia

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih harus membangun daerahnya berbasis ide dan imajinasi, sehingga tidak terpaku pada jumlah anggaran yang disediakan negara.

    Hal ini disampaikan Hasto dalam sambutannya pada acara pelaksanaan pembekalan yang berlangsung secara hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, Hasto menjelaskan bahwa pemikiran Soekarno berakar pada dialektika sejarah Nusantara dan dunia, serta menggunakan pisau analisis materialisme historis, Marxisme, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme.

    “Jangan lupakan sejarah. Jangan tinggalkan sejarah. Ini yang namanya dialektika pertama,” kata Hasto menjelaskan bagaimana Soekarno membangun konstruksi pemikiran dalam menghadapi persoalan rakyat Indonesia.

    Ia mencontohkan penerapan pemikiran tersebut dalam langkah strategis PDI Perjuangan membangun kantor DPP alternatif di Yogyakarta.

    Ide ini muncul saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetuskan potensi ancaman megathrust di Jakarta, yang dapat berdampak pada eksistensi kantor pusat partai di Jalan Diponegoro.

    “Dari situ kami punya ide, kalau di Jakarta ada megathrust, maka kita juga punya kantor partai yang representatif apabila kantor di tingkat pusat dalam keadaan darurat,” ujarnya.

    Sejalan dengan pemikiran Soekarno yang selalu mengedepankan ide dan imajinasi, PDIP merancang kantor alternatif di Yogyakarta dengan konsep green building.

    “Kami menghubungi beberapa arsitek dari kalangan mahasiswa. Kita rangkul, kita punya konsep tentang green building. Maka ide melahirkan imajinasi,” tambah Hasto.

    Hasto menekankan pentingnya kepala daerah untuk memahami kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah masing-masing. Ia mengkritik pandangan pragmatis yang hanya berfokus pada anggaran sebelum memiliki visi pembangunan.

    “Ini penting bagi kepala daerah kita. Yang membangun sepertinya harus ada uang dulu. Padahal Soekarno nggak pernah memikirkan Indonesia merdeka duitnya berapa. Tidak pernah, tetapi ide dulu,” tegasnya.

    Menurut Hasto, the power of idea dan the power of imagination menjadi kunci bagi PDIP dalam merumuskan strategi politik dan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat dan pemikiran Bung Karno.

    Kantor DPP alternatif ini dibangun lima lantai dengan luas 3 ribu meter persegi. Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kantor alternatif didasarkan pada nilai historis yang kuat bagi PDI Perjuangan. “Ibu Mega lahir di Jogja. Oh ternyata Jogja pernah menjadi penyelamatan republik,” ucap Hasto.

    Acara pembekalan yang dihadiri oleh para pengurus pusat partai ini menekankan pentingnya memahami tradisi pemikiran Soekarno dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik.

    Hasto berharap para kepala daerah dari PDIP dapat mengimplementasikan kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah mereka dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Soekarno.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

  • PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

    “Maka Soekarno mendirikan PNI dengan spirit pemerdekaan Amerika dalam 4 Juli 1927 karena Amerika dan negara yang melawan kolonialisme yang pertama dalam sejarah peradaban modern. Nah ini maka tradisi intelektual Soekarno dialektika pertama, itu banyak di sejarah Nusantara,” sambungnya.

    Dirinya mengingatkan kepala daerah PDIP agar tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno.

    Dengan demikian, lanjut Hasto, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.

    “Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” tambah Hasto.

    “Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme, dari sini lah muncul suatu ide geest semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai,” ucapnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025