Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • Tim Pemecah Kemacetan Mempercepat Arus Lalu Lintas Keluar Masuk Jakarta, Ini Titik-titiknya – Halaman all

    Tim Pemecah Kemacetan Mempercepat Arus Lalu Lintas Keluar Masuk Jakarta, Ini Titik-titiknya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman menyampaikan tim pemecah kemacetan berfungsi untuk mempercepat arus lalu lintas keluar masuk Jakarta.

    Latif telah melakukan penempatan sejumlah petugas di beberapa titik.

    “Personel sudah saya kirim untuk plottingannya sambil lihat situasi nanti laporan dari wilayah mana tempat-tempat yang memang ada muncul kemacetan tim urai ini bergerak,” ucap Latif kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Tim pemecah kemacatan bergerak dinamis menggunakan sepeda motor melihat situasi di lapangan.

    Untuk pagi hari, tim urai beroperasi mulai dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 08.30 WIB.

    “Jadi upayanya adalah mempercepat arus yang akan masuk dari Jakarta, seperti mulai dari Cakung, mulai dari Kalimalang, mulai dari Depok yang dari Trakindo, mulai dari Lenteng Agung, dari Ciputat masuk ke Pondok Indah, terus dari Daan Mogot,” sambung dia.

    Personel ditugaskan di pintu-pintu masuk ke Jakarta terutama di jalan arteri pada pagi hari.

    Pun demikian pada sore hari, petugas juga akan menempati titik-titik yang sudah ditentukan untuk yang akan keluar Jakarta. 

    Sama seperti titik tadi,  jalur Sudirman-Thamrin sama jalur Gatot Subroto menjadi titik konsentrasi.

    “Bagaimana kendaraan-kendaraan ini kan menumpuknya di situ pada sore hari, yaitu mulai jam 16.00 WIB sampai nanti jam sekitar jam 21.00 WIB,” tuturnya.

    Namun petugas lalu lintas di lapangan akan tetap bersiaga hingga pukul 22.00 WIB sampai arus kendaraan sudah terurai.

    Kapolda Cek Lokasi

    Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto turun langsung mengecek kerja tim pemecah kemacetan Polda Metro Jaya untuk memastikan kelancaran lalu lintas pada Jumat (14/2/2025) malam.

    Karyoto melakukan pengecekan tepatnya di traffic light (lampu merah) Kuningan dan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan pada saat jam sibuk yakni dimulai dari pukul 18.30 WIB.

    “Kami ingin memastikan bahwa tim ini siap bertugas dengan maksimal dalam mengatasi kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, pengecekan langsung di lapangan sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang telah disiapkan,” kata Karyoto.

    Dalam pengecekan itu, Karyoto menemukan indikasi pelanggaran lalu lintas yang menjadi penyebab kemacetan.

    Kebiasaan buruk pengendara mulai dari menerobos lampu merah, parkir sembarangan, hingga menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.

    “Hal-hal seperti ini yang sering memperparah kondisi lalu lintas. Oleh karena itu, kami minta masyarakat untuk lebih sadar dan tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan,” ungkapnya.

    Meski tim pengurai kemacetan ini sudah bekerja dengan optimal, namun hal itu akan sia-sia jika tidak adanya kesadaran pengendara untuk bisa tertib berlalu lintas.

    “Kami terus berupaya mengatasi kemacetan dengan berbagai strategi di lapangan. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan kerja sama dari masyarakat. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap disiplin dan mengutamakan keselamatan,” tuturnya.

    Nantinya, Karyoto akan melakukan pengecekan secara berkala untuk mempersiapkan sejumlah strategi mengatasi kemacetan di Jakarta.

    “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar strategi penguraian kemacetan semakin efektif. Harapannya, Jakarta bisa memiliki lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan,” tukasnya.

     

  • Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti

    Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti

    Gerindra Rayakan HUT ke-17: Jokowi Hadir, Megawati Belum Pasti
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Gerindra akan menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-17, hari ini, Sabtu (15/2/2025). Perayaan akan dilaksanakan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
    Diketahui Partai Gerindra menginjak usia 17 tahun pada 6 Februari 2025. Sebelumnya, telah menggelar Rapimnas yang menunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. 
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, partainya bakal mengundang seluruh ketua umum (ketum) partai politik (parpol) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Gerindra ke-17.
    “Semua pimpinan partai politik, apalagi ketua umum, akan kami undang. Insya Allah,” kata Muzani
    Tak hanya ketum parpol, para mantan Presiden RI pun akan diundang. Dengan begitu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pun bakal diundang. Aku Frugal maka Aku Ada Artikel Kompas.id
    “Insya Allah semua mantan presiden akan kami undang,” tuturnya.
    Partai Gerindra mengundang seluruh presiden terdahulu, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Namun,
    Megawati belum terkonfirmasi
    kehadirannya dalam acara ini.
    Terlebih, Mega bersama Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, dan sejumlah petinggi partai lain tengah menjalankan ibadah umrah.
    Meski begitu, Sekjen PDI-P Hasto Kristianto menyebut pihaknya akan menghadiri Perayaan HUT Partai Gerindra.
    “Ya (PDI-P), siap hadir,” kata Hasto, menjawab pertanyaan awak media di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).
    Hasto juga belum bisa memastikan siapa tokoh dari partainya yang diutus menghadiri HUT Gerindra, jika Megawati tidak bisa memenuhi undangan tersebut. 
    Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mengaku akan hadir dalam perayaan di Sentul ini.
    “Iya, ini ke hari ulang tahun Gerindra besok pagi,” ujar Jokowi saat di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/2/2025).
    Sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) disebutkan akan hadir dalam perayaan ini.
    Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, mengonfirmasi kehadirannya dalam acara itu.
    “Datang,” katanya saat ditemui di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Alasan Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Alasan Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan menghormati apa pun keputusan hakim.

    “Apa pun keputusannya kami hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan. Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

     

  • Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditolak PN Jakarta Selatan – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyerahkan sepenuhnya proses praperadilan kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan menghormati apa pun keputusan hakim.

    “Apa pun keputusannya kami hormati, kami percayakan sepenuhnya kepada hakim yang kami percaya akan mencari keadilan. Sebagai warga PDIP tentu kami siap menerima segala bentuk konsekuensi,” kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Airlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto.

    Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan.

    “Kami membaca dari pidato pengukuhan Prof. Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ‘ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki, karena setiap hakim mengambil keputusan keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa’,” kata Hasto.

    “Prof Sunarto mengatakan bahwa setiap hakim itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan materil, tetapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki,” sambung dia.

    Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tetapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan.

    “Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan. Bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material,” ujar Hasto.

    Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan praperadilan, Hasto merasa optimistis putusan praperadilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim.

    “Kami diajarkan untuk selalu optimis menghadapi tantangan-tantangan apa pun. Persoalan yang kita hadapi itu kalau kita tempatkan pada prinsip-prinsip tadi, kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, kebangsaan, keadilan, dan mata hati kita yang berbicara, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan,” ucap Hasto.

  • Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    Dituduh Kompori Hubungan Prabowo-Jokowi, PDIP Semprot Waketum PKB: Mungkin Dia Bangun Kesiangan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDI Perjuangan tidak memanas-manasi hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Hal ini merujuk dari pernyataan Presiden Prabowo bahwa ada pihak yang mencoba merusak hubungan dirinya dengan Jokowi.

    “Tidak usah dikompor-kompori, lebih baik saling jaga kekompakan dan keberlanjutan,” terang Jazilul kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

    Menanggapi tudingan Jazilul, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menekankan bahwa partainya tak ada urusannya untuk merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Deddy kemudian menyindir bahwa Jazilul bangun kesiangan.

    “Mungkin dia bangun kesiangan, sehingga tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisah Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu urusan beliau-beliau, kita nggak ada urusan untuk memisah atau merekatkan mereka,” kata Deddy di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Menurut Deddy, tidak ada yang bisa memisahkan dua tokoh tersebut sepanjang mereka memiliki kepentingan yang sama.

    “Namanya politik kan basisnya kepentingan pastinya. Kalau sepanjang mereka punya kepentingan berdua, siapapun enggak bisa memisahkan,” ungkapnya.

    Ia pun meminta Jazilul tidak mencampuri dapur partai lain dan fokus mengurusi internal partainya sendiri.

    “Jadi silakan saja, tapi mohon Bung Jazilul enggak usah urusin orang lain, urus saja partai sendiri,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo mengaku tergelitik ada pihak tertentu yang ingin merusak hubungan baiknya dengan Jokowi.

  • Hari Ini Putusan Praperadilan Hasto, KPK Berharap Hakim Dapat Menilai Objektif

    Hari Ini Putusan Praperadilan Hasto, KPK Berharap Hakim Dapat Menilai Objektif

    loading…

    Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dengan agenda putusan, Kamis (13/2/2025). Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA SELATAN – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto pada Kamis (13/2/2025). Agenda sidang kali ini ialah pembacaan putusan.

    Hakim tunggal Djuyamto diagendakan akan membacakan putusan itu pada pukul 16.00 WIB WIB. Mengenai agenda pembacaan putusan ini, KPK berharap Djuyamto dapat menilai secara objektif.

    “KPK berharap hakim tunggal praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dapat secara objektif dan menilai seluruh alat bukti serta argumen yang telah disajikan oleh tim Biro Hukum KPK,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardhika, Kamis (13/2/2025).

    Tessa menyebut apabila hakim melihat bukti-bukti itu secara objektif maka gugatan praperadilan Hasto mestilah ditolak.

    “Sehingga memiliki keyakinan untuk memutuskan bahwa gugatan praperadilan yang diajukan saudara HK harus ditolak,” tegasnya.

    Sementara, Hasto mengaku siap menerima apapun putusan yang akan dibacakan nanti. Hasto menyebut dirinya merupakan warga negara yang taat hukum.

    “Sebagai warga PDI Perjuangan, tentu kami siap menerima segala konsekuensi, semuanya kami serahkan kepada keputusan hakim. Apa pun keputusannya, kami akan taati sepenuhnya,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Sebagaimana diketahui, Hasto ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI pada 24 Desember 2024 silam. Perkara korupsi yang dimaksud ialah perkara yang sama dengan Harun Masiku.

    KPK menilai Hasto memiliki peran dalam kasus suap tersebut. Selain perkara suap, KPK juga menilai Hasto melakukan perintangan penyidikan.

    Meski demikian Hasto tak tinggal diam. Hasto menggunakan perlawanan terkait status hukum yang disangkakan terhadapnya dengan mengajukan gugatan praperadilan.

    (shf)

  • Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang dan Berdikari

    Lebih Baik Kencangkan Ikat Pinggang dan Berdikari

    loading…

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran APBN dan APBD yang diarahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hasto mengatakan kajian-kajian telah dilakukan oleh Prabowo. Namun, situasi geopolitik dunia untuk tumbuh dan berkembang menjadi tantangan. Sehingga diperlukan langkah mengencangkan ikat pinggang dan mendorong kemampuan berdikari.

    Baca Juga

    “Ya kami mendengar bahwa Presiden Prabowo juga melakukan kajian-kajian secara dinamis bagaimana kebijakan nasional itu juga diselaraskan dengan tantangan-tantangan global,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    “Jadi memang ini situasi tidak mudah ada pertarungan geopolitik ekspektasi dunia untuk tumbuh dan berkembang juga masih menghadapi berbagai tantangan-tantangan global yang tidak mudah maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” tambahnya.

    Hasto mengatakan, DPR melalui Badan Anggaran (Banggar) juga tengah melakukan kajian dengan efisiensi anggaran. Ia meminta publik agar mempercayakan DPR sebagai fungsi pengawas anggaran di bawah kepemimpinan Said Abdullah.

    Ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia.

    Baca Juga

    Saat ini DPR melakukan kajian-kajian terkait dengan rasional anggaran, termasuk projek strategis nasional untuk dilihat kembali dan tetap memprioritaskan tujuan bernegara.

  • PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    PDIP Girang Menang Pertama Kali di Depok dan Tumbangkan 20 Tahun Rezim PKS

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto berharap Kota Depok, Jawa Barat menjadi City of Intellect dengan adanya Universitas Indonesia (UI) dibawah kepemimpinan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Hal itu diutarakan Hasto dalam acara pembekalan kepala daerah terpilih secara hybrid di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Di Jawa Barat, Depok, Kota Depok, ini memberikan suatu ruang bagi kita agar Kota Depok dengan seluruh warna kebangsaannya, dan di situ ada City of Intellect Universitas Indonesia, Pemerintah Kota Depok nantinya untuk menggali seluruh pemikiran-pemikiran geopolitik Bung Karno dengan menjadikan universitas di wilayahnya sebagai City of Intellect,” ujarnya.

    Hasto menyebutkan bahwa baru pertama kali Kota Depok tidak kembali dipimpin dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Diketahui Supian-Chandra diusung oleh Gerindra, PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Perindo dan partai lainnya yang tergabung dalam KIM Plus.

    Ia menilai Kota Depok yang kini dipimpin Supian-Chandra memberikan perbedaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Jadi Kota Depok itu kembali bahkan baru pertama kali, baru pertama kali berada di bawah pimpinan PDI Perjuangan, sehingga ini memberikan suatu diferensiasi bagi kita di dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, KPU Depok dan DPRD Kota Depok telah menetapkan Pasangan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih untuk periode 2025-2030.

    Penetapan ini menjadi momen bersejarah bagi Kota Depok dalam menyongsong babak baru kepemimpinan setelah dipimpin kader PKS selama 20 tahun.

  • Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Hasto: Kepala Daerah dari PDIP Pasti Dukung Program Efisensi Anggaran Presiden Prabowo

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan kepala daerah terpilih dari PDIP akan memberikan dukungan bagi Prabowo soal kebijakan efisiensi anggaran.

    “Kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” kata Hasto disela-sela pembekalan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Namun, dia menekankan, pemerintah harus bisa memberikan skala prioritas untuk menghidupkan ekonomi rakyat dari kebijakan efisiensi anggaran. “Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan, sehingga yang didorong, kami meyakini dan Pak Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat ini. Ini yang juga kami ajarkan kepada kepala daerah dari PDIP,” ujar Hasto.

    Diketahui, sejumlah elite PDI Perjuangan hadir dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari partai berlambang Banteng moncong putih.

    Semisal, Djarot Saiful Hidayat, Deddy Yevri Sitorus, dan Yoseph Adhi Dharmo yang hadir secara langsung di Sekolah Partai. Ada juga Wasekjen PDIP Utut Adianto.

    Kemudian, elite PDI Perjuangan lainnya seperti Bambang Wuryanto atau Pacul, Wiryanto Sukamdani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, dan Yuke Yurike mengikuti secara daring. [hen/aje]

  • Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    Kepala Daerah dari PDIP Diminta Ikuti Tradisi Bung Karno, Rancang Kebijakan dengan Libatkan Ahli

    JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto meminta para kepala daerah terpilih yang diusung partainya untuk mengikuti tradisi intelektual Presiden Soekarno dalam merumuskan kebijakan di daerah masing-masing.

    Hasto menyebut, Bung Karno, selama memimpin Indonesia, kerap mengundang para ahli dan pakar untuk merancang pembangunan. Hal ini diungkapkan dalam pembekalan kepala daerah terpilih dari PDIP yang digelar secara hybrid.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari.

    Menurut Hasto, Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas, dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    Bung Karno, disebut telah menyusun Pola Pembangunan Semesta Berencana bersama para pakar. PDIP ingin kepala daerah terpilih bisa menuangkan gagasan tersebut menjadi program kerja di daerah masing-masing.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah usungan PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang seperti yang dijalankan Bapak Proklamator tersebut.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research. Jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbang saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” jelas Hasto.

    Pembekalan PDIP diikuti oleh 142 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jelang pelantikan. Pembekalan gelombang pertama diikuti oleh kepala daerah yang baru pertama kali terpilih. Sedangkan petahana akan mendapat pembekalan gelombang berikutnya.

    Dari 142 kepala daerah terpilih yang mendapat pembekalan gelombang pertama, mayoritas atau sebanyak 71 orang merupakan kader internal. Kemudian, sebanyak 45 orang berasal dari ASN atau birokrat, 23 orang dari kalangan pengusaha atau swasta, 1 orang berlatar TNI/Polri, dan 2 orang akademisi.

    Hasto menuturkan, pembekalan ini juga bertujuan agar para kepala daerah terpilih memiliki bekal kesiapan dalam menjalani retreat kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan kepala daerah terpilih dalam retreat gelombang pertama pada 21-28 Februari 2025. Retret dilaksanakan usai kepala daerah tersebut dilantik pada 20 Februari.

    “Ini juga sebagai pembekalan agar nanti ketika mendapatkan pengarahan dan gemblengan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto dengan seluruh jajaran pemerintahan negara yang akan dilaksanakan di Magelang. Maka, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih sudah memiliki bekal dalam suatu konsepsi membentuk negara kita,” imbuhnya.