Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • PPKUKM Jaksel tambah mural dan pohon di Sentra Fauna Lenteng Agung

    PPKUKM Jaksel tambah mural dan pohon di Sentra Fauna Lenteng Agung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Selatan (Jaksel) menambah mural dan pohon di Sentra Fauna Lenteng Agung, Jagakarsa, sebagai upaya mempercantik kawasan tersebut.

    “Kami melakukan pengerasan jalan dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), penanaman pohon dan mural,” kata Kepala Sudin PPKUKM Jaksel Parulian Tampubolon saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, penataan kawasan itu sudah dilakukan sejak awal September 2025 dan terus dipercantik hingga peresmiannya nanti.

    Dia pun berharap berbagai fasilitas sudah tersedia menjelang peresmian Sentra Fauna Lenteng Agung yang rencananya akan dilakuksanakan pada 15 November 2025.

    “Penataan sudah mulai dari September minggu awal, sekarang sudah bisa digunakan,” ujar Parulian.

    Sementara itu, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatat sebanyak 25 pedagang sudah terdaftar di Sentra Fauna Lenteng Agung.

    Sebanyak 25 pedagang itu terdiri dari dua orang yang berasal dari lokasi sementara (loksem) JS 25, lima orang dari JS 30, dan 18 orang dari JS 96.

    Biaya retribusi pedagang di lokasi tersebut berkisar antara Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Namun selama masa adaptasi, pedagang tidak akan dikenakan biaya untuk menyesuaikan dengan pola konsumen yang mereka harapkan.

    Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan Sentra Fauna di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebagai tempat relokasi yang baik dan layak bagi pedagang Barito.

    Sentra tersebut berdiri di atas lahan seluas 7.500 meter persegi. Dari luas tersebut, sekitar 2.000 meter persegi dialokasikan untuk pedagang yang sebelumnya menempati loksem JS 25, JS 26, JS 30, dan JS 96.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 10 Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela Nasional

    10 Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela Nasional

    Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Politikus PDI Perjuangan Guntur Romli mengaku heran dengan pelaporan terhadap rekan separtainya, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).
    Guntur menyebutkan, pernyataan Ribka soal korban pembantaian 1965-1966 merupakan fakta sejarah yang telah tercatat dalam berbagai laporan resmi sehingga tak semestinya dilaporkan ke polisi.
    “Itu fakta sejarah dan hasil Tim Pencari Fakta Komnas HAM kok malah dilaporkan ke polisi,” kata Guntur kepada
    Kompas.com
    , Rabu (12/11/2025).
    Menurut Guntur, data tentang jumlah korban tragedi 1965-1966 juga pernah diungkapkan oleh Sarwo Edhi Wibowo, Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) pada masa itu, yang baru saja dianugerahi gelar pahlawan nasional.
    “Korban pembantaian tahun ’65-’66 ada 3 juta versi Sarwo Edhi Wibowo yang waktu itu menjadi Komandan Pasukan RPKAD. Itu ada di buku G30S: Fakta atau Rekayasa yang ditulis Julius Pour,” ujar dia.
    Guntur bilang, laporan Tim Pencari Fakta Komnas HAM tahun 2012 juga memperkirakan jumlah korban pembantaian 1965-1966 berkisar antara 500 ribu hingga 3 juta orang.
    Berdasarkan laporan tersebut, pihak yang disebut paling bertanggung jawab adalah Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), lembaga yang berada langsung di bawah komando Presiden Soeharto saat itu.
    “Kopkamtib dibentuk pada 10 Oktober 1965 untuk melakukan pembasmian terhadap unsur yang dicap PKI atau komunis di masyarakat,” kata Guntur.
    Ia menegaskan, penyelidikan Komnas HAM tersebut merupakan penyelidikan pro justicia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang kemudian direkomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.
    Oleh karena itu, lanjut Guntur, PDI-P memandang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebagai bentuk pemutihan terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.
    Ia juga mengingatkan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah diakui sebagai pelanggaran HAM berat oleh pemerintah pada era Presiden Joko Widodo tahun 2023.
    “Gelar pahlawan pada Soeharto kami anggap sebagai pemutihan terhadap pembantaian rakyat Indonesia tahun ’65-’66 yang jumlahnya diperkirakan 500 ribu sampai 3 juta orang versi Komnas HAM,” kata Guntur.
    “Belum lagi pelanggaran HAM berat lainnya seperti Tragedi Tanjung Priok, Talangsari, Petrus, DOM di Aceh, penculikan aktivis, dan Kerusuhan Mei 1998,” imbuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, politikus PDI-P
    Ribka Tjiptaning
    dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).
    Laporan itu terkait pernyataan Ribka yang menyebut Presiden ke-2 RI, Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” kata Koordinator ARAH, Iqbal, saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” kata Iqbal.
    Iqbal mengatakan, laporan tersebut dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Ribka bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.
    Menurut Iqbal, pernyataan itu tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti melakukan pembunuhan terhadap jutaan rakyat.
    “Tentu ini juga pernyataan seperti ini, kalau dibiarkan tentu akan menyesatkan informasi publik,” kata dia.
    Iqbal menyebut video pernyataan Ribka yang beredar di media sosial menjadi barang bukti utama dalam laporannya.
    Kata dia, pernyataan itu disampaikan Ribka pada 28 Oktober 2025 , tetapi dia tak menjabarkan detail di mana lokasi Ribka mengatakan hal itu.
    ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
    Iqbal menegaskan laporan ini bukan atas nama keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif ARAH untuk menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan. “Bukan, kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH),” ucapnya.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menolak keras pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ribka mempertanyakan apa kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.
    “(Gelar pahlawan Soeharto) Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan,” ujar dia saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
    “Hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” kata Ribka.
    Ribka lalu menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran HAM harus diluruskan lebih dulu sampai semuanya jelas.
    “Udah lah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” ucap Ribka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 10 Ribka Tjiptaning Dilaporkan akibat Pernyataan soal Soeharto, Politikus PDI-P Membela Nasional

    1 Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Pernyataan soal Soeharto Nasional

    Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Pernyataan soal Soeharto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan politisi PDI-P Ribka Tjiptaning ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
    Laporan itu terkait pernyataan Ribka yang menyebut almarhum Presiden ke-2 RI,
    Soeharto
    sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam polemik pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional.
    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu
    Ribka Tjiptaning
    , yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” kata Koordinator
    ARAH
    , Iqbal, saat ditemui di
    Bareskrim
    , Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” lanjutnya.
    Iqbal mengatakan laporan tersebut dibuat karena pihaknya menilai pernyataan Ribka bersifat menyesatkan dan mengandung unsur ujaran kebencian serta penyebaran berita bohong.
    Menurut Iqbal, pernyataan itu tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan Soeharto terbukti melakukan pembunuhan terhadap jutaan rakyat.
    “Kalau betul almarhum Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat, pertanyaannya di mana dia membunuh, kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat?” jelasnya.
    “Tentu ini juga pernyataan seperti ini, kalau dibiarkan tentu akan menyesatkan informasi publik,” katanya.
    Iqbal menyebut video pernyataan Ribka yang beredar di media sosial menjadi barang bukti utama dalam laporannya.
    Kata dia, pernyataan itu disampaikan Ribka pada 28 Oktober 2025. Namun dia tak menjabarkan detail di mana lokasi Ribka mengatakan hal itu.
    ARAH melaporkan kasus ini ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
    Iqbal menegaskan laporan ini bukan atas nama keluarga Cendana, melainkan murni inisiatif ARAH untuk menjaga ruang publik dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan.
    “Bukan, kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax (ARAH),” ucapnya.
    Kompas.com
    telah menghubungi Ribka Tjiptaning untuk mendapatkan klarifikasinya atas materi pelaporan ini.
    Namun hingga berita ini diunggah Ribka hanya menyampaikan terima kasih atas informasi soal adanya pelaporan ini.
    “Thanks infonya,” tulis Ribka via pesan singkat.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menolak keras pengusulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
    Ribka mempertanyakan apa kehebatan Soeharto sehingga bisa diusulkan sebagai salah satu pahlawan nasional.
    “(Gelar pahlawan Soeharto) Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan,” ujar dia saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
    “Hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” kata Ribka.
    Ribka lalu menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto. Ia menilai, kasus dugaan pelanggaran HAM harus diluruskan lebih dulu sampai semuanya jelas.
    “Udah lah pelanggar HAM. Belum ada pelurusan sejarah, udah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” ucap Ribka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    PDI Perjuangan cetak relawan kesehatan yang mampu bantu masyarakat

    Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Kesehatan, Ribka Tjiptaning mengatakan pelatihan kader kesehatan PDI Perjuangan dilakukan untuk mencetak relawan kesehatan yang mampu membantu masyarakat mendapatkan hak kesehatan yang birokratis.

    Pernyataan ini disampaikan Ribka dalam Seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    Menurut Ribka, kader relawan kesehatan PDI Perjuangan harus memiliki modal cukup agar mampu mendampingi masyarakat dalam mendapatkan hak kesehatan di tengah birokrasi pemerintahan yang terbilang rumit.

    Ia memberikan contoh konkret yang sering dihadapi relawan, seperti ketika hak pasien BPJS Kesehatan dipersulit. “Misalnya, BPJS kok masih infus dia dibatalkan? Sebenarnya nggak boleh,” kata Ribka.

    “Mereka (relawan) jago dengan undang-undang. Ketika dia berhadapan mentok –kita ini kan pendamping pasien– ketika hak-hak rakyat itu, hak pasien tidak dapat di rumah sakit,” jelas Ribka.

    Ribka menegaskan bahwa hak untuk sehat adalah hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

    Undang-undang itu juga yang menurut Ribka menjadi awal dari lahirnya fasilitas layanan BPJS.

    “Hak sehat itu sama, dan itu undang-undangnya ada. Di Undang-Undang Dasar ’45, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34, itu Undang-Undang Dasar ’45. Undang-Undang Kesehatan kan turunan dari UUD ’45, Undang-Undang BPJS juga itu,” paparnya.

    Disinilah, menurut Ribka, peran relawan penting untuk mengedukasi masyarakat sekaligus membantu memperjuangkan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

    “Peran relawan sebagai pendamping pasien menjadi sangat penting ketika mereka menghadapi jalan buntu akibat persoalan birokrasi kesehatan”

    Ribka juga menekankan pesan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada seluruh relawan agar membantu seluruh masyarakat, walaupun yang ditolong bukan dari kalangan PDI Perjuangan.

    “Kalau perintah Ibu Ketua Umum, ketika kita menolong orang, jangan lihat dia bukan tim kita, dia bukan orang partai kita. Oh, nolong orang tuh ya semua aja kita tolong. Nothing to lose dulu ya, kita toh nolong orang,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Perawat Sejawat Indonesia, Iwan Effendi, S.Kep., dalam paparan materinya menjelaskan soal mekanisme hukum yang bisa dilakukan oleh relawan kesehatan PDI Perjuangan saat mendampingi pasien di Rumah Sakit.

    “Rekam medis, proses dirawat, dipegang jangan dibuang. Ini penting untuk pasien. Dan Pasal 273 dan 274 dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) mengatur hak dan kewajiban tenaga medis dan kesehatan. Ini para relawan harus paham juga soal ini,” jelas Iwan.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    PDI Perjuangan berkomitmen perluas jaringan kader kesehatan

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,”

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan partainya sangat berkomitmen untuk memperluas jaringan kader kesehatan demi melayani masyarakat.

    Hal tersebut, kata Hasto, dilakukan PDIP bukan bertujuan untuk meningkatkan elektoral melainkan murni pengabdian kepada masyarakat.

    Penegasan Hasto ini disampaikan dalam acara seminar Pelatihan Relawan Kesehatan PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu.

    “Menjalankan fungsi kemanusiaan itu bukan elektoral. Elektoral itu pasti akan dapat ketika kita turun ke bawah, menyatu bersama rakyat,” jelas Hasto dalam siaran pers resmi yang diterima ANTARA di Jakarta.

    Dalam sambutannya, Hasto menilai kehadiran relawan kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah yang sulit mendapatkan akses kesehatan berkualitas.

    Hasto kemudian mengulas soal perjalanannya yang baru saja mengunjungi Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pulau terluar sisi Selatan Indonesia. Dia menggambarkan betapa krusialnya kehadiran relawan kesehatan di daerah terpencil dan kepulauan.

    Karenanya, dia meminta para relawan kesehatan PDI Perjuangan tidak hanya memberikan layanan bersifat kuratif (penyembuhan) tetapi juga preventif (pencegahan) efektif.

    Dengan demikian, masyarakat bisa semakin paham tentang tata cara mengantisipasi penyakit sehingga angka kesehatan di Indonesia bisa meningkat.

    “Peran utama relawan adalah menjadi jembatan yang memahami kondisi pasien dan mengajarkan upaya preventif,” jelas dia.

    Untuk memecut semangat para kader kesehatan PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas mulia tersebut, Hasto memastikan kader kesehatan PDI Perjuangan mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Ibu Ketua Umum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap relawan kesehatan ini dalam upaya mendampingi pasien,” ujarnya.

    Di akhir sambutan, Hasto berharap relawan kesehatan ini akan menjadi jaring kemanusiaan yang siap membantu seluruh rakyat Indonesia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    DKI data ulang eks pedagang Pasar Barito

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendata pedagang eks Pasar Barito untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan tepat menjelang batas akhir pendaftaran ulang pedagang pada 10 November 2025.

    “Kami jemput bola sebagai bagian dari ikhtiar semaksimal mungkin agar tidak ada pedagang eks Barito yang tertinggal,” kata Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim di Jakarta, Kamis.

    Menurut Chico, kebijakan penataan pedagang eks Barito ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung menjunjung tinggi prinsip humanisme, keadilan dan kesetaraan.

    “Upaya itu tentu memperlihatkan bagaimana Pemprov DKI mengedepankan aspek humanisme, keadilan dan kesetaraan,” katanya.

    Hal itu, menurut Chico, yang senantiasa dipesankan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno ke seluruh jajarannya.

    Chico mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga telah menyampaikan kepada seluruh pedagang eks Barito tanpa terkecuali terkait informasi pendaftaran ulang pedagang yang akan berpindah ke Sentra Fauna dan Kuliner di Lenteng Agung sejak.

    “Semua kemudahan akses, fasilitas perpindahan kami bantu, penggratisan sewa kios dan air selama 6 bulan pertama juga kami berikan,” ujar Chico.

    Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo menyampaikan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kepada para pedagang yang telah terverifikasi datanya.

    Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pedagang yang merasa belum menerima informasi terkait penataan, khususnya bagi mereka yang kurang aktif memantau media sosial.

    Pihaknya akan menyiapkan tanda terima dan mendokumentasikan penerima surat melalui foto. “Apabila ada yang menolak menerima, surat tersebut akan kami teruskan melalui RT atau RW setempat,” katanya.

    Ratu mengajak agar seluruh pedagang eks Barito segera melakukan pendaftaran ulang untuk menempati kios di Sentra Fauna dan Kuliner (SFK) Jakarta, Lenteng Agung, melalui tautan bit.ly/DaftarEksBaritoSFKLA.

    Pengumuman resmi daftar pedagang yang lolos seleksi dan berhak menempati SFK Jakarta akan disampaikan sebelum proses mobilisasi dan penempatan berlangsung.

    “Melalui tahapan ini, Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh proses penataan berjalan tertib, transparan, dan sesuai jadwal,” kata Ratu.

    Ia menambahkan, keberadaan Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta dicanangkan menjadi ruang tumbuh baru bagi para pelaku UMKM sekaligus destinasi menarik bagi masyarakat.

    Dengan fasilitas yang lebih baik, pelaku usaha nantinya dapat meningkatkan daya saing dan produktivitasnya, sementara masyarakat memperoleh pengalaman wisata kuliner yang terintegrasi dengan konsep ruang publik yang nyaman.

    Dinas PPKUKM juga menyampaikan bahwa pedagang yang tidak melakukan pendaftaran ulang hingga batas waktu yang ditentukan akan kehilangan hak atas kiosnya. Kuota tersebut akan dialihkan kepada pedagang umum yang memenuhi syarat.

    Adapun persyaratan pendaftaran kios Sentra Fauna dan Kuliner Jakarta, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut:

    – Memiliki KTP dengan domisili DKI Jakarta

    – Melampirkan Kartu Keluarga (KK)

    – Satu KK hanya berhak menyewa satu kios

    – Tidak memiliki tempat usaha lain di wilayah DKI Jakarta

    – Memiliki usaha di bidang kuliner, hewan, atau perlengkapan hewan

    – Dilarang menyewakan atau memperjualbelikan kios kepada pihak lain

    – Tidak memiliki karyawan penjaga kios; penjaga wajib sesuai nama di KTP pendaftar

    – Setiap pendaftar akan melalui seleksi administrasi dan verifikasi

    – Melampirkan bukti foto penempatan kios pada loksem (contoh kode: 3525/3526/3530/J596)

    – Menyertakan Nomor Rekening Bank DKI yang terdaftar di Retribusi Online Sistem (ROS)

    – Melampirkan bukti pembayaran retribusi atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

    – Pedagang yang masih ada hubungan keluarga inti tidak diperkenankan menyewa kios tambahan. Satu keluarga hanya boleh satu kios (suami/ istri/anak/menantu).

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI Kemarin, tarif Transjakarta hingga banjir di Jaksel

    DKI Kemarin, tarif Transjakarta hingga banjir di Jaksel

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa terjadi di Jakarta pada Rabu (29/10), mulai dari pertimbangan kenaikan tarif Transjakarta hingga banjir yang melanda Jakarta Selatan (Jaksel) setelah hujan deras.

    Berikut lima berita pilihan yang menarik untuk disimak kembali:

    1. Ini kata Pramono terkait kenaikan tarif Transjakarta

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo juga mempertimbangkan usulan warganet atau netizen terkait perkiraan kenaikan tarif Transjakarta mulai dari Rp5000 hingga Rp7000.

    “Saya juga mendengar rata-rata mereka (masyarakat) mengusulkan, di media (sosial) saya itu, antara Rp5000 sampai Rp7000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat,” ujar Pramono di Balai Kota, Rabu.

    Selengkapnya

    2. Kepulauan Seribu panen ribuan ikan kerapu cantang

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu memanen 1.500 ekor ikan kerapu cantang dan wilayah tersebut akan menjadi lumbung pangan bagi Provinsi DKI Jakarta, terutama pangan yang berbasis hasil laut.

    Selanjutnya

    3. Layanan kesehatan hewan gratis tersedia di Sentra Fauna Lenteng Agung

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (Sudin KPKP) Jakarta Selatan menyediakan layanan kesehatan untuk hewan secara gratis di area Sentra Fauna dan Kuliner Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa.

    “Pelayanan kesehatan hewan gratis ini merupakan kerja sama kita dengan Sudin PPKUKM Jakarta Selatan,” kata Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Selatan, Irawati Harry Artharini di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya

    4. Pemprov DKI harus jaga sanitasi kota terutama saat musim hujan

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Penyakit Menular WHO Kantor Regional Asia Tenggara 2018-2020, Prof Tjandra Yoga Aditama mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjaga sanitasi dan kebersihan kota agar tidak menjadi sumber penularan penyakit, khususnya saat musim hujan.

    “Terutama saat curah hujan yang tinggi dan terjadi banjir,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Selanjutnya

    5. Banjir terjang 35 RT di Jaksel akibat curah hujan tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Banjir menerjang 35 rukun tetangga di Jakarta Selatan (Jaksel) dengan ketinggian air mulai dari 30-70 sentimeter (cm) akibat curah hujan tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya.

    “Kami mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    PDIP peringati Sumpah Pemuda ajak pemuda tak hanya kritik tapi solutif

    Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan (PDIP) memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengadakan diskusi Forum Suara Muda untuk mengajak pemuda menyuarakan aspirasi pemuda yang tak hanya mengkritik, tetapi juga solutif (menawarkan solusi praktis).

    Ketua DPP PDIP bidang Pemuda dan Olahraga MY Esti Wijayanti mengatakan Forum Suara Muda ini menegaskan bahwa generasi muda bukan sekadar penonton politik, melainkan mitra kritis dalam merancang masa depan bangsa. Mereka menuntut kebijakan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

    “Suara muda adalah wajah Indonesia hari ini — beragam, peduli, dan berani bicara,” kata Esti di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Mulai dari masalah pendataan disabilitas yang disebut sebagai masalah mendasar, bayang-bayang impunitas pelanggaran HAM yang menggerus demokrasi, hingga krisis sampah elektronik (e-waste) yang justru menyimpan potensi ekonomi.

    Forum Yang Muda, Yang Bersuara ini menegaskan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus inklusif, berpihak pada keadilan, dan berkelanjutan.

    Bertempat di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Acara ini menghadirkan puluhan anak muda dari berbagai komunitas yang menyuarakan gagasan lintas isu.

    Salah satu pembicara, Marthella Rivera Roidatua Sirait, pendiri Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), menyoroti masalah mendasar bagi penyandang disabilitas di Indonesia: pendataan yang belum tuntas.

    “Sudahkah semua penyandang disabilitas terdata di Indonesia? Belum,” ujar Marthella.

    Ia mencontohkan kondisi aksesibilitas publik yang masih jauh dari ideal, seperti jalur pemandu kuning di MRT Cipete yang rusak parah.

    Menurut data yang ia paparkan, 17,2 persen penyandang disabilitas tidak pernah bersekolah, dan hanya 23,9 persen yang aktif bekerja. Bahkan, kurang dari seribu perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas.

    Lewat komunitasnya, Marthella membangun pelatihan UMKM inklusif dan katalog digital pemasaran produk karya penyandang disabilitas.

    “Program seperti ini layak direplikasi dan diakselerasi,” tegasnya.

    Dari bidang hak asasi manusia, Jane Rosalina Rumpia dari KontraS mengingatkan bahwa lebih dari dua dekade setelah reformasi, bayang-bayang pelanggaran HAM berat belum hilang.

    “Sepanjang Juli 2024 hingga Juli 2025, kami mencatat 89 pelanggaran kebebasan sipil dan 42 pembubaran aksi massa,” ungkap Jane.

    Menurutnya, reformasi sektor keamanan yang tidak tuntas dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi masalah serius. Ia menegaskan perlunya partai politik dan DPR berperan aktif dalam pengawasan pemerintah.

    “Demokrasi yang sehat butuh partisipasi masyarakat dan anak muda yang berani bersuara,” katanya.

    Dalam bidang pendidikan, Erlangga Sakti Ubaszti dari Indonesia Institute for Education Reform bersama Rizky Liberty menyoroti perlunya transformasi sistem pendidikan agar berpihak pada siswa.

    “Kita masih menghadapi ketimpangan ekonomi yang membuat akses ke perguruan tinggi tidak merata. Pendidikan seharusnya jadi alat pembebasan, bukan seleksi sosial,” kata Rizky.

    Mereka menyerukan pentingnya kurikulum yang adaptif terhadap perubahan zaman dan pembelajaran berbasis karakter serta kreativitas.

    Sementara itu, Rafa Jafar, pendiri Komunitas EwasteRJ, menyoroti ancaman limbah elektronik yang kian menggunung akibat budaya konsumtif.

    “E-waste mengandung logam berharga seperti emas, perak, paladium, bahkan nikel. Daripada terus menggali sumber daya alam, kita bisa memanfaatkannya dari perangkat elektronik yang tak terpakai,” jelasnya.

    Rafa kini mengembangkan dropbox e-waste di sejumlah kota untuk mendorong partisipasi publik.

    “Kami ingin membangun kesadaran ekonomi sirkular. Jangan buang, tapi ubah jadi peluang,” ujarnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hari Sumpah Pemuda 2025, Megawati Beri Pesan Penting untuk Generasi Muda – Page 3

    Hari Sumpah Pemuda 2025, Megawati Beri Pesan Penting untuk Generasi Muda – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan, generasi muda harus tumbuh dengan pengetahuan luas dan kepedulian terhadap bangsa.

    Pesan ini disampaikan melalui Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga, MY Esti Wijayati, ketika hadir di acara Town Hall Suara Muda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Selasa (28/10/2025).

    Dia mengatakan, Megawati selalu menekankan pentingnya peran anak muda dalam menentukan masa depan bangsa. “Ibu Megawati selalu memberikan pemahaman kepada kami bagaimana pentingnya peran anak muda bagi masa depan bangsa ini,” kata dia.

    Karena itu, kata dia, Megawati berharap anak muda bukan cuma harus pintar, tapi juga peduli. Peduli pada sesama, pada bangsa, dan pada bumi yang mereka tinggali.

    “Maka harapan Ibu Mega, anak muda ini juga harus berpengetahuan, anak muda ini harus menguatkan kepeduliannya terkait tidak hanya persoalan sosial, persoalan pendidikan tetapi juga dunia politik kita, termasuk bagaimana terkait merawat bumi,” ucap dia.

    Menurut Esti, semangat acara Sumpah Pemuda kali ini memang digerakkan penuh oleh anak muda. Di kanan kirinya duduk para Gen Z mulai dari Andika Putra sebagai koordinator pelaksana, hingga Nila Yani yang memimpin tim lapangan.

     

  • PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    PDIP Gaet Generasi Muda Bicara Isu Bangsa di Hari Sumpah Pemuda: Bahas Demokrasi hingga Lingkungan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan komitmennya membuka ruang politik bagi generasi muda.

    Ratusan anak muda dari berbagai kampus dan komunitas hadir mengikuti Town Hall Suara Muda bertema “Yang Muda Yang Bersuara” dalam peringatan hari Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Acara dihadiri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Tri Rismaharini, Ribka Tjiptaning, dan MY Esti Wijayati selaku Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga.

    Esti menjelaskan, kegiatan ini bagian dari gerakan politik yang untuk memberi ruang aman bagi suara anak muda lintas kampus dan komunitas.

    “Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Mereka harus menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, PDI Perjuangan membuka ruang dialog yang aman dan inklusif agar suara-suara muda dapat langsung terdengar oleh pengambil kebijakan,” kata dia.

    Sedikitnya 30 komunitas hadir dalam forum ini. Mulai dari KontraS, Koneksi Indonesia Inklusif, OIC Youth, eWasteRJ, Education Reform, sampai Abang None Jakarta. Mereka berdiskusi soal pendidikan, kesetaraan gender, lingkungan, dan demokrasi.

    Selain dialog, peserta juga diajak mengenal isi Sekolah Partai. Aula juga dipenuhi stand pameran kaderisasi, dokumentasi perjuangan partai, dan karya seni anak muda yang menampilkan semangat kebangsaan.

    Esti menyebut, kegiatan di Lenteng Agung ini hanyalah awal dari rangkaian panjang peringatan Sumpah Pemuda versi PDIP. Sebelumnya, partai juga menggelar pertandingan futsal, tenis, dan sepak bola antar-Gen Z di berbagai daerah.

    “Rangkaian Sumpah Pemuda yang dilakukan DPP PDI Perjuangan tidak hanya dilaksanakan hari ini saja, tapi sebelumnya sudah banyak kegiatan dilakukan,” ujar Esti.