Xcloud.id

kab/kota: Lenteng Agung

  • Koruptor hingga perusak lingkungan bukan Pancasilais

    Koruptor hingga perusak lingkungan bukan Pancasilais

    Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat (tengah) bertindak sebagai inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025). (ANTARA/HO-PDIP)

    PDIP: Koruptor hingga perusak lingkungan bukan Pancasilais
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 17:53 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan bahwa koruptor hingga perusak lingkungan bukan termasuk penganut nilai-nilai Pancasila atau Pancasilais karena perbuatannya tidak selaras dengan ideologi dasar negara.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka bukan seorang Pancasilais. Dialah pengkhianat dari Pancasila,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Adapun perusak lingkungan yang dimaksud Djarot ialah oknum penguasa tambang yang merugikan masyarakat.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila,” ucapnya.

    Oleh sebab itu, menurut Djarot, koruptor hingga perusak lingkungan harus dilawan dengan semangat jiwa Pancasila.

    “Saudara-Saudara, banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang,” seru Djarot.

    Ia pun menyampaikan bahwa Pancasila bukan azimat dan sekadar jargon. Lebih dari itu, sebagaimana yang diinginkan Bapak Proklamator Soekarno, Pancasila mesti diperjuangkan agar menjadi realitas.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-ò menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat.

    Pada akhirnya, kata dia, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    “Masih banyak yang harus kita kerjakan, tapi percayalah, Pancasila akan selalu abadi, Pancasila akan selalu jaya, dan Pancasila selalu akan bersemayam di dalam jiwanya

     bangsa Indonesia untuk tetap tegaknya NKRI,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    Mereka yang Korupsi-Kuasai Tambang Ribuan Hektare, Pengkhianat Pancasila!

    GELORA.CO – Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat memberikan amanat kepada ratusan kader dan elite partai PDIP saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di halaman Masjid At Taufik yang terletak di depan Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Minggu (1/6).

    Djarot menyentil para koruptor yang telah mencuri uang negara hingga puluhan miliar. Menurutnya, mereka adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka mereka bukan seorang Pancasilais mereka pengkhianat dari Pancasila,” kata Djarot saat memberikan amanat upacara.

    Begitu juga dengan warga negara yang meraup kekayaan dengan menguasai tambang dan mengorbankan kepentingan rakyat dan lingkungan. Kata Djarot, mereka juga merupakan pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” katanya.

    Maraknya tindakan korupsi ini membuat ketimpangan yang terjadi di masyarakat Indonesia semakin lebar. Inilah yang ia sayangkan.

    “Saudara-saudara banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di antara kita sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk selalu berjuang, berjuang, dan berjuang,” kata Djarot.

    “Pancasila itu bukan azimat, Pancasila bukan jargon, Pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” lanjutnya.

    Untuk itu, Djarot berpesan agar mengimani nilai-nilai Pancasila di dalam jiwa untuk terhindar dari tindakan tercela.

    “Maka dengan jiwa Pancasila itu kita harus melawan korupsi,” katanya.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung di antaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP di antaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Serta ratusan pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.

    Mereka kompak memakai seragam Cakra Buana berwarna hitam, sementara para elite partai memakai baju berwarna merah.

    Sementara Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tidak hadir dalam upacara itu.

  • Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Djarot PDIP: Koruptor dan Penguasa Tambang Pengkhianat Pancasila!

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyinggung bahwa para koruptor telah mengkhianati Pancasila.

    Mulanya, dia menyebut seseorang dengan jiwa Pancasila haruslah melawan korupsi dan ini harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

    Hal tersebut dia sampaikan langsung dalam amanatnya saat Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni, di Halaman Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran dan puluhan miliar bahkan ratusan miliar itu adalah mereka bukan seorang Pancasilais, mereka penghianat dari pancasila,” singgungnya.

    Selain menyinggung koruptor, mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga menyentil para penguasa tambang yang menyengsarakan rakyat adalah pengkhianat Pancasila.

    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektar, menyengsarakan rakyat, dan merusak lingkungan itu adalah pengkhianat Pancasila maka itu juga harus kita lawan,” ujar Djarot.

    Lebih lanjut, Djarot berpandangan saat ini banyak sekali ketimpangan-ketimpangan yang ada di Tanah Air. 

    Sebab itu, dia berpesan agar kader PDIP terus berjuang melawan ketimpangan itu. Dia juga meminta agar Pancasila tidak hanya dimaknai sebagai jargon belaka.

    “Pancasila itu bukan azimat, pancasila bukan jargon, pancasila itu harus diperjuangkan supaya menjadi realiter itu yang diinginkan oleh Bung Karno,” tegas dia.

    Lebih jauh, dia meminta agar para kader PDIP siap untuk turun ke bawah guna mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya.

    “Marilah kita bersama-sama untuk turun ke bawah mendengarkan aspirasi rakyat, menyatu dengan kehendak rakyat, dan berjalan di muka untuk mengorganisir dan memimpin rakyat untuk mendapatkan kebebasannya, mendapatkan kemakmurannya, mendapatkan kesehatannya,  meningkatkan pendidikannya,” pintanya.

    Sebagai informasi, acara PDIP hari ini diikuti oleh pengurus DPC dan PAC PDIP se-DKI Jakarta serta Satgas PDIP dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Para pengurus DPC dan PAC tampak mengenakan pakaian partai berwarna merah.

    Tampak hadir mengikuti upacara secara langsung diantaranya Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Wakil Bendahara DPP Yuke Yurike serta jajaran DPP PDIP diantaranya Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Mindo Sianipar, Ronny Talapessi, Wiryanti Sukamdani, Sri Rahayu hingga Adian Napitupulu.

    Sementara, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tampak mengikuti upacara pagi ini melalui daring atau online. 

  • PDIP Ingatkan Prabowo Jangan Buru-buru Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

    PDIP Ingatkan Prabowo Jangan Buru-buru Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno

    PDI Perjuangan menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025). ANTARA/HO-PDIP.

    PDIP gelar upacara Hari Lahir Pancasila, kenang jasa Soekarno
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini. Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat. Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Djarot: Arus Bawah Ingin Megawati Tetap jadi Ketum PDIP

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menekankan bahwa suara dari arus bawah partai menginginkan agar Megawati Soekarnoputri tetap menjadi ketua umum partai.

    Dia menyebut kongres PDIP mendatang tinggal mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum. Nantinya, lanjut dia, Megawati akan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP PDIP periode 2025-2030.

    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah itu menghendaki itu ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujarnya seusai acara peringatan Harlah Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Sementara itu untuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) PDIP, Djarot mengatakan itu merupakan hak prerogatif ketua umum. Namun yang pasti, lanjutnya, dalam kongres yang akan dipilih hanyalah ketua umum.

    “Dan ketua umum kemudian sampai menyusun kepengurusan. Kenapa? Karena Kongres itu adalah forum tertinggi di partai. Oleh sebab itu tunggu saja. Tapi yang jelas, Sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” tegasnya.

    Lebih jauh, eks Wakil Gubernur Jakarta ini tidak bisa membeberkan kapan tanggal pasti kongres akan dilangsungkan. Dia menyebut, masih menunggu keputusan dari ketua umum Megawati.

    “Kongres, tunggu keputusan dari ketua umum. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum,” tegasnya.

  • Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati Nasional 1 Juni 2025

    Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati Nasional 1 Juni 2025

    Soal Peluang Hasto Jadi Sekjen Lagi, Djarot PDI-P: Hak Prerogatif Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua DPP PDI-P
    Djarot Saiful Hidayat
    mengatakan, penunjukan sosok yang akan menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) menjadi kewenangan
    Megawati Soekarnoputri
    selaku ketua umum.
    Hal itu disampaikan Djarot saat merespons pertanyaan soal sosok yang berpotensi menjadi sekjen PDI-P untuk periode mendatang, setelah Hasto Kristiyanto terseret kasus dugaan korupsi dan perintangan penyidikan.
    “Di dalam kongres itu, ketua terpilih mempunyai hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan, termasuk sekretaris jenderal. Bukannya sekretaris jenderal bahkan. Semuanya ya, sehingga tidak bisa dipisahkan, sekjennya, atau ketua-ketua yang lain,” ujar Djarot usai Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Saat ditanya peluang Hasto kembali ditunjuk menjadi sekjen, Djarot mengaku enggan berandai-andai.
    Dia hanya menegaskan, saat ini posisi sekjen masih dijabat oleh Hasto.
    “Wah, itu kita tidak bisa menginterpretasi seperti itu, ya. Tapi yang jelas, sekjen sekarang masih Pak Hasto Kristiyanto,” ucap Djarot.
    Dalam kesempatan itu, Djarot pun mengeklaim bahwa hingga kini seluruh kader menghendaki Megawati untuk kembali menjadi ketum PDI-P.
    Dengan demikian, kongres partai yang akan digelar pada tahun ini hanya akan mengukuhkan Megawati untuk kembali menduduki posisi ketum.
    “Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum,” ucap Djarot.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P pernah mengagendakan kongres digelar pada April 2025, tetapi ditunda karena sejumlah pertimbangan.
    Namun, Ketua DPP Puan Maharani memastikan bahwa kongres bakal digelar pada tahun ini.
    Puan pun meminta publik untuk bersabar meski waktu pelaksanaan Kongres VI PDI-P masih belum diumumkan.
    “Pada waktunya tentu akan diumumkan. Sabar, cukup ya,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    PDI-P

    Djarot Saiful Hidayat
    menegaskan bahwa
    korupsi
    merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
    Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
    Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
    Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
    Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
    Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
    “Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
    Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
    Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    Megawati singgung Presiden Prabowo yang minta dimasaki nasi goreng

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali menyinggung nasi goreng saat menghadiri acara Penganugerahan Trisakti Tourism Award (Desa Wisata) 2025 di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

    Dalam pidatonya, Megawati menyebut Presiden Prabowo Subianto minta dimasakkan nasi goreng olehnya. Awalnya, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya bisa menjadi koki atau chef.

    “Saya jelek-jelek gini, kalau saya daftar sebagai chef pasti diterima. Betul loh. Itu nggak bohong loh. Biar gimana aja, masa aku sudah Presiden ke-5, sudah gitu ketua umum partai, terus suruh masakin masak-masak, terus ngasih kamu, ya tidaklah. Masa masakin buat kalian,” kata Megawati.

    Setelah itu, Megawati mengaku Presiden Prabowo sering bertanya dan meminta dimasakkan nasi goreng olehnya.

    “Yang masih nanya terus tuh tahun nggak sopo? Rahasia ya. Siapa? Hayo, Presiden bolak-balik nanya ‘Kapan aku dibikinin nasi goreng Mbak ya’. Yo Presiden sopo yo? Terang aja dah,” ujarnya.

    Presiden ke-5 RI itu menyatakan bahwa Prabowo merasa senang ketika dimasaki nasi goreng. Megawati kemudian berkelakar kepada kader PDIP siapa yang mau dimasaki nasi goreng.

    “Itu senang banget loh, nanti tak, siapa mau nasi goreng Ibu Mega? Yo tapi bayar loh. Gimana nggak bayar, masa saya selalu dalam posisi tertekan,” ucap Megawati.

    Sebelumnya, Megawati menegaskan bahwa dirinya tidak bermusuhan dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidato politiknya saat acara HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat, 10 Januari 2025.

    “Media mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa tidak, (ya) tidak,” ujar Megawati.

    Megawati sebagai Ketua Umum Partai pasti sedih ketika melihat anak buah atau kadernya diganggu pihak lain.

    “Lah tapi saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong saya ketua umum, kamu ketua umum. Kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum, pasti perasaan kita sama,” jelas Megawati.

    Megawati lalu mengungkit momen dirinya memasak nasi goreng untuk Prabowo. Momen itu diketahui terjadi ketika Prabowo bertamu ke kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, pada 24 Juli 2019.

    “Dia senang saya masakin nasi goreng, sudah lama. Ada yang ngomong minta nasi goreng, loh aku ae lagi mumet, banyak anak-anakku yang tidak jadi. Emangnya tidak boleh? Boleh, tapi prinsip aku nang kene, situ rame yang rusuhi. Kalau perlu enggak ketemu,” ungkap Megawati.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025