kab/kota: Lenteng Agung

  • PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    PDIP Minta Penulisan Ulang Sejarah Disetop, Fadli Zon Ungkit Amanat Bung Karno

    Jakarta

    Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyikapi tuntutan PDIP yang menolak rencana penulisan ulang sejarah oleh pemerintah. Fadli Zon lantas menyinggung amanat Proklamator Indonesia, Sukarno.

    “Masa sejarah kita hentikan?” kata Fadli Zon usai menghadiri peluncuran video musik Presiden ke-6 RI SBY berjudul “Save Our World” di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025) malam.

    Fadli Zon menyebut sejarah diperlukan oleh bangsa. Ia lantas mengungkit amanat Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, perihal ajakan jangan tidak meninggalkan sejarah.

    “Sejarah kan diperlukan. Amanat Bung Karno jangan pernah meninggalkan sejarah,” kata dia.

    Fadli Zon mengatakan progres penulisan ulang sejarah itu sudah mencapai angka 80 persen. Ia menyebut penulisan ulang sejarah melibatkan 34 perguruan tinggi.

    “Katanya 70-80 persen. Tapi belum tahu nanti kita lihat. Nggak ada sejarawan yang mundur, nggak ada. Setahu saya nggak ada yang mundur. Ini dari 34 perguruan tinggi kok. Nanti kita baca dulu saja, kita belum baca,” tambahnya.

    “Kami meminta dengan tegas stop penulisan ini karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak orang,” kata MY Esti kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

    Esti menilai pemerintah tidak perlu bertahan menulis sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini. Dia mengatakan program itu justru akan menimbulkan gejolak dan tidak sesuai fakta sejarah.

    Dia pun meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghentikan penulisan ulang sejarah. “Maka lebih baik kami mengatakan, Pak Menteri stop saja untuk penulisan ini, untuk tidak kita teruskan,” tegasnya.

    Esti menilai pemerintah terburu-buru dalam penulisan ulang sejarah tersebut. PDIP, kata Esti, menegaskan untuk penulisan ulang sejarah itu dihentikan.

    (dwr/ygs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis

    Kemenbud Lanjutkan Penulisan Ulang Sejarah meski Fraksi PDI-P Minta Setop: Banyak Temuan Baru buat Ditulis
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
    Kementerian Kebudayaan
    (Kemenbud) Restu Gunawan mengatakan,
    penulisan ulang sejarah
    nasional tetap dilanjutkan karena ada sejumlah temuan baru.
    Hal ini dikatakan Restu untuk menanggapi permintaan dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) di Komisi X DPR untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang saat ini masih dalam proses penggarapan.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih. Jadi ini kan perlu kita tulis, jadi masyarakat biar tahu gitu,” kata Restu saat ditemui di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (30/6/2025).
    Restu mengatakan, buku sejarah nasional Indonesia sudah lama tidak diperbaharui sejak terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah pada 25 tahun lalu.
    “Saya kira sudah waktunya karena temuan-temuan baru, baik di bidang arkeologi, sejarah, temuan kan sudah banyak nih,” ujarnya.
    Restu juga menyebut paradigma masyarakat perlu diubah.
    Penulisan ulang sejarah
    bertujuan untuk menegaskan bagaimana perspektif Indonesia-sentris dalam narasi sejarah bangsa.
    “Kita ini kan ingin mengubah juga paradigma berpikir kita tentang Indonesia sentris. Kita ingin melihat kehebatan Indonesia dari masa lalu sampai kini,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    menyebut bahwa terakhir kali pemerintah menulis ulang sejarah dilakukan 25 tahun lalu.
    “Lebih-lebih lagi karena kita terakhir menulis sejarah itu ya hingga 25 tahun yang lalu dan belum pernah ada lagi penulisan,” ujar Fadli, dalam Rapat Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Adapun ditargetkan proyek ini rampung pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun negara Indonesia merdeka.
    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P MY Esti Wijayati mengatakan, penulisan sejarah versi pemerintah saat ini telah menimbulkan polemik luas.
    Bahkan, kata Esti, penulisan ulang sejarah nasional ini memunculkan gelombang keberatan dari para sejarawan dan masyarakat sipil.
    “Saya kira pemerintah tidak perlu bertahan untuk terus menuliskan sejarah versi Kementerian Kebudayaan saat ini, karena begitu banyak catatan yang kemudian akan menimbulkan gejolak dan sekaligus mungkin tidak akan sesuai dengan fakta sejarah,” kata Esti, saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6/2025).
    Esti juga menyoroti sejumlah pernyataan kontroversial dari tokoh publik terkait sejarah, termasuk pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon soal pemerkosaan massal tahun 1998 yang sempat menuai protes.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    PDI Perjuangan kawal putusan MK soal pendidikan gratis bagi rakyat

    Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi.

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menggelar seminar di Jakarta, Senin, dengan tema Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing dalam rangka mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pendidikan gratis.

    Seminar yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, merupakan bagian dari komitmen partai terhadap perjuangan ideologis Bung Karno dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan hak-hak dasar rakyat terpenuhi, khususnya di bidang pendidikan.

    DPP PDI Perjuangan memandang pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan bangsa yang berkeadilan, dan negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pendidikan dasar yang gratis, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi.

    “Secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin pendidikan dasar tanpa biaya untuk seluruh warga negara, tanpa membedakan status sekolah tempat mereka belajar,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan My Esti Wijayati, Senin.

    Apalagi, kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI ini, hak atas pendidikan di Indonesia dijamin secara konstitusional dan dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang nasional maupun konvensi internasional yang telah diratifikasi.

    “Pendidikan adalah hak dasar yang wajib difasilitasi oleh Negara untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi,” katanya.

    Seminar tersebut dibuka oleh Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai keynote speaker-nya.

    Dalam kegiatan itu juga menghadirkan narasumber, antara lain, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Lucky Alfirman yang diwakili Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Suprapto, dan Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN Yan Rianto.

    Urgensi penyelenggaraan seminar ini tidak lepas dari munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya berlaku bagi sekolah negeri.

    Putusan ini menjadi pengingat sekaligus koreksi terhadap praktik kebijakan pendidikan selama ini yang cenderung mengabaikan hak siswa di sekolah/madrasah swasta untuk mendapatkan pembiayaan pendidikan dasar dari negara.

    Dalam konteks tersebut, My Esti menjelaskan seminar ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga masyarakat seperti Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

    Kehadiran berbagai pihak ini, kata dia, bertujuan membangun pemahaman bersama serta merumuskan langkah-langkah konkret guna menyusun dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

    “Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh anak Indonesia, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak mereka secara setara,” jelasnya.

    DPP PDI Perjuangan memandang bahwa perjuangan untuk keadilan pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan.

    Oleh karena itu, melalui forum ini, partai ingin mendorong lahirnya konsensus nasional dan kebijakan progresif untuk mewujudkan sistem pendidikan dasar yang tidak diskriminatif, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Karno.

    “Ini juga menjadi momentum penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dan penguatan peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah legislator asal Yogyakarta ini.

    Tampak hadir dalam seminar tersebut, antara lain, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta Yuke Yurike serta Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, Tri Rismaharini, dan Wuryanti Sukamdani.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    PP Bamusi PDIP peringati haul ke-12 Taufiq Kiemas di TMP Kalibata

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat (PP) Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) PDI Perjuangan melakukan ziarah ke makam Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, dalam rangka memperingati 12 tahun wafatnya tokoh nasional tersebut.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, dalam sambutannya atas nama Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaan ziarah rutin dalam rangka haul almarhum Taufiq Kiemas.

    “Ziarah makam ini adalah tradisi keagamaan yang telah dibangun sejak kita memperingati Haul Bung Karno setiap 21 Juni,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Minggu

    Basarah mengungkapkan, selain ziarah makam, Bamusi PDIP juga akan mengadakan acara tahlil di Masjid Attaufiq pada Minggu malam. Acara juga digelar di kediaman Ibu Megawati Soekarnoputri bersama anak yatim dan dhuafa.

    “Kita berdoa semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosanya, dan diterima semua amal ibadahnya,” ungkap Basarah.

    Dalam rangkaian haul HM Taufiq Kiemas, pada Minggu malam nanti juga dilaksanakan tausiyah kebangsaan oleh Jimly Asshiddiqie, di Masjid Attaufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    Acara ziarah dipandu oleh Wakil Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, kemudian sambutan atas nama PP Bamusi oleh Wakil Ketua Umum Helmi Hidayat.

    Turut hadir dalam ziarah tersebut Wasekjen DPP PDI Perjuangan Sadarestuwati dan Anggota DPR Putra Nababan, senior partai Daryatmo Mardiyanto dan Hasdan Nover Zandi, Waketum PP Bamusi Faozan Amar, Ketua PP Bamusi Indah Nataprawira dan Muhammad Sukron.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        3 Juni 2025

    Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan Megapolitan 3 Juni 2025

    Sampah Jadi Uang: Bank Sampah di Jagakarsa Beri Warga Tambahan Penghasilan
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Bank Sampah
    Sehati (BPS) di RW 08 Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berhasil mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025.
    Program ini tidak hanya menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga.
    Ketua BPS RW 08 Acing Mamim menyampaikan, sampah yang terkumpul akan dipilah untuk ditimbang, kemudian sebagian hasilnya digunakan untuk mendukung program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga,” ujar Acing, Selasa (3/6/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Saat ini,
    bank sampah
    RW 08 Lenteng Agung memiliki lebih dari 300 nasabah aktif dari 14 RT di wilayah tersebut.
    Aktivitas bank sampah rutin dilakukan dua kali seminggu, setiap Selasa dan Kamis, dengan metode jemput bola ke rumah-rumah warga.
    Pendamping bank sampah RW 08 dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengungkapkan bahwa harga sampah ditentukan berdasarkan jenisnya.
    Harga yang ditetapkan ini diharapkan dapat mendorong semangat warga dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah.
    Bank Sampah Sehati RW 08 dapat menjadi salah satu model pengelolaan sampah tingkat RW yang patut dicontoh.
    Selain menjaga kebersihan lingkungan, program ini juga menyadarkan warga akan pentingnya memilah sampah sejak dari rumah.
    “Dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, lingkungan bersih bisa tercapai, dan nilai ekonominya juga terasa langsung oleh warga,” ujar Novalia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Bank Sampah Sehati (BPS) RW 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025 sebagai wujud dukungan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” kata Ketua BPS RW 08, Lenteng Agung, Acing Mamim di Jakarta, Selasa.

    Acing menjelaskan saat ini BPS sudah memiliki 300 nasabah dari 14 RT yang tersebar di RW 08.

    Dia berharap adanya kegiatan bank sampah secara rutin ini, RW 08 menjadi lingkungan yang bersih dan mempunyai penghasilan sendiri warganya.

    Sementara, Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengatakan bank sampah di RW 08 ini terdapat 14 titik dan untuk penimbangan dilakukan dalam waktu satu minggu dua kali.

    “Penimbangan di sini kita lakukan setiap Selasa dan Kamis dengan cara jemput bola ke masing-masing lokasi,” ujar Novalia.

    Adapun untuk harga yang dipatok oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia menerangkan, untuk kategori sampah beling dihargai Rp300 per kilogram (kg), sampah kardus minimal Rp1.700 per kg.

    Kemudian, untuk sampah plastik dibanderol Rp800 hingga Rp4 ribu per kg dan kategori termahal ada di besi atau logam mencapai Rp60 ribu per kg.

    “Semoga dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sampah yang dikumpulkan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Bank sampah Jaksel kumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang

    Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga

    Jakarta (ANTARA) – Bank Sampah Sehati (BPS) RW 08, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan mengumpulkan 2,5 ton sampah daur ulang selama April 2025 sebagai wujud dukungan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang bersih.

    “Sampah yang dikumpulkan bisa mencapai 2,5 ton, yang selanjutnya akan dilakukan pemilahan untuk ditimbang dan sebagian akan dipergunakan untuk meningkatkan kreativitas melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K),” kata Ketua BPS RW 08, Lenteng Agung, Acing Mamim di Jakarta, Selasa.

    Acing menjelaskan saat ini BPS sudah memiliki 300 nasabah dari 14 RT yang tersebar di RW 08.

    Dia berharap adanya kegiatan bank sampah secara rutin ini, RW 08 menjadi lingkungan yang bersih dan mempunyai penghasilan sendiri warganya.

    Sementara, Pendamping Bidang Pengelolaan Sampah (BPS) RW Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia Magdalena, mengatakan bank sampah di RW 08 ini terdapat 14 titik dan untuk penimbangan dilakukan dalam waktu satu minggu dua kali.

    “Penimbangan di sini kita lakukan setiap Selasa dan Kamis dengan cara jemput bola ke masing-masing lokasi,” ujar Novalia.

    Adapun untuk harga yang dipatok oleh Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Selatan, Novalia menerangkan, untuk kategori sampah beling dihargai Rp300 per kilogram (kg), sampah kardus minimal Rp1.700 per kg.

    Kemudian, untuk sampah plastik dibanderol Rp800 hingga Rp4 ribu per kg dan kategori termahal ada di besi atau logam mencapai Rp60 ribu per kg.

    “Semoga dengan pemilahan sampah rumah tangga yang baik, akan menciptakan lingkungan yang bersih dan sampah yang dikumpulkan juga dapat meningkatkan perekonomian mereka,” ucapnya.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Respons MUI hingga PDIP soal Rencana Prabowo Akui Israel Jika Palestina Merdeka

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengakui dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel asalkan negara Zionis itu mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka.

    Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjunjung tinggi hukum internasional dan mendorong penyelesaian damai atas konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, khususnya di Timur Tengah.

    Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pernyataan resmi usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    “Kami juga membahas kondisi global dan kami sepakat untuk terus saling koordinasi dalam menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional,” ujarnya dalam forum itu.

    Salah satu fokus utama dalam pembicaraan tersebut adalah situasi di Palestina. Presiden Ke-8 RI itu mengapresiasi posisi tegas Prancis yang disampaikan oleh Presiden Macron, dalam mendukung upaya penyelesaian damai serta kemerdekaan bagi bangsa Palestina.

    Prancis, menurut Prabowo, juga akan terus mendorong penghentian segera terhadap aksi bersenjata di Gaza serta memastikan akses kemanusiaan yang penuh dan aman.

    “Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni mendatang guna mendorong penyelesaian Two State Solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah,” kata Prabowo.

    Presiden Ke-8 RI itu menegaskan kembali posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya.

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

    Sekadar informasi, sejauh ini PBB telah menjadwalkan konferensi tingkat tinggi tentang solusi dua negara yang akan diselenggarakan pada 17—20 Juni 2025 di New York, Amerika Serikat.

    Adapun, tujuan utama konferensi tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan negara Palestina dari negara-negara anggota PBB. Hal ini merupakan upaya yang tidak jujur oleh Palestina untuk menghindari Perjanjian Oslo, perjanjian yang mengatur hubungan mereka dengan Israel.

    Perjanjian Oslo mewajibkan mereka untuk merundingkan masalah status akhir dengan Israel, termasuk perbatasan — prasyarat untuk negara Palestina

    Dukungan MUI

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mendukung Presiden Prabowo Subianto bekerja sama dengan Israel selama negara tersebut angkat kaki dari Gaza Palestina.

    Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim mengemukakan pernyataan Presiden Prabowo tentang kesediaannya membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka bisa dimengerti. 

    Namun, kata Sudarnoto, pembukaan UUD 1945 memang mengisyaratkan kuat bahwa Indonesia anti penjajahan dan membela negara manapun termasuk Pakestina yang terjajah. 

    “Jika Israel tidak lagi menjajah dan semua pasukan mundur dari Gaza, semua tanah yang telah direbut secara paksa oleh Israel dikembalikan, semua tawanan Palestina dilepas, maka tidak ada lagi alasan bagi Indonesia untuk membenci Israel,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Dia berpandangan bahwa tujuan akhir dari Indonesia membela Palestina adalah kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. 

    Namun, menurut Sudarnoto, ada catatan penting di balik apa yang telah disampaikan Presiden Prabowo soal hubungan diplomatik ini yaitu Israel harus dihukum sesuai dengan hukum internasional.

    “Lalu menangkap paksa Netanyahu karena telah melakukan kejahatan yang sangat mengerikan sebsgaimana yang telah diperintahkan ICC,” katanya.

    Maka dari itu, MUI mendorong pemerintah untuk bersama dengan Perancis dan semua negara pembela Palestina untuk memaksa Israel mundur dari semua wilayah Palestina, menghentikan genosida dan penjajahan, lalu menghukum Israel serta menangkap Netanyahu yang menjadi pelaku kejahatan perang.

    “MUI mendukung pemerintah karena  pemerintah mendukung Palestina dan tidak mendukung Israel karena Israel menjajah dan menghancurkan. Ini sejalan dengan hasil ijtimak ulama fatwa MUI,” ujarnya.

    Jangan Terburu-buru

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal sikap Presiden Prabowo Subianto yang akan mengakui Israel jika Palestina merdeka.

    Menurut Djarot, sebaiknya Prabowo jangan terlalu terburu-buru membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia harus mengingat pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

    “Nah, kalau kita itu selalu berjuang untuk kemerdekaan Palestina dan sekarang Palestina masih terjajah, maka Palestina harus merdeka terlebih dahulu. Untuk kita misalnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel, jangan terlalu buru-buru,” tegasnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Keputusan Indonesia mau, lanjutnya, Palestina haruslah merdeka dan kemerdekaannya sebagai bangsa yang berdaulat harus juga diakui oleh setiap negara.

    “Sehingga kalau kita menjadikan hubungan diplomatik nanti dulu, sepanjang masih Palestina menjadi bangsa terjajah, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan undang-undang dasar,” tekan eks Wakil Gubernur Jakarta tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi antara Palestina dan Israel.

    Dia juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak Israel sebagai negara yang berdaulat.

    Menurutnya, Indonesia memandang bahwa hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar.

    “Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya,” tegasnya usai melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/5/2025).

    Sebagai langkah konkret, Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, dengan syarat bahwa Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Selain itu, Indonesia juga siap mengirim pasukan perdamaian untuk membantu menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

    “Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Saya kira ini hal-hal yang penting yang kita sudah sampaikan,” pungkas Prabowo.

  • PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila, Kenang Gagasan Bung Karno

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni, sekaligus mengenang jasa-jasa presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

    Upacara tampak dihadiri oleh jajaran DPP PDIP, seperti Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan Djarot Saiful Hidayat. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri upacara secara daring.

    Adapun Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, selaku inspektur upacara, mengatakan dalam amanatnya bahwa bulan Juni merupakan bulan yang identik dengan Bung Karno karena Bapak Proklamator itu lahir dan wafat di bulan ini.

    Selain itu, kata dia, pada bulan Juni 80 tahun yang lalu, Bung Karno menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat perihal dasar yang akan digunakan ketika Indonesia merdeka. Bung Karno lantas mengemukakan ihwal Pancasila.

    “Bung Karno menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bahwa kelak ketika Indonesia merdeka, kita harus mendasarkan diri, kita harus berdasarkan kepada filosofi grondslag, yaitu dasar filsafat yang sedalam-dalamnya yang kita sebut dengan Pancasila,” tutur Djarot.

    Bung Karno meyakini Pancasila merupakan landasan ideologi yang dapat menyatukan masyarakat yang beragam. Oleh sebab itu, Djarot menyebut bulan Juni tidak hanya bersejarah bagi PDIP, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia.

    “Kita sadar bahwa Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Perjuangan, Bung Karno adalah milik bangsa Indonesia dan pemikiran-pemikirannya adalah milik dunia,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Djarot juga mengajak kader-kader PDIP untuk memaknai Pancasila dengan cara turun ke masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan berjuang meluruhkan penderitaan rakyat.

    Ia mengimbau kader PDIP di seluruh Indonesia untuk membantu rakyat dalam mendapatkan kebebasan, kemakmuran, kesehatan, dan meningkatkan pendidikannya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila.

    “Itulah lautan pengabdian kita. Jiwa-jiwa Pancasila itulah yang sekarang dituntut untuk benar-benar diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari,” ucap Djarot.

    Selain jajaran DPP, upacara Hari Lahir Pancasila tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

  • Djarot: Bung Karno Bukan Cuma Milik PDIP, tapi Bangsa Indonesia

    Djarot: Bung Karno Bukan Cuma Milik PDIP, tapi Bangsa Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Presiden ke-1 RI Soekarno (Bung Karno) adalah milik bangsa, bukan hanya milik partai berlogo kepala banteng semata.

    Hal tersebut dirinya sampaikan dalam acara pengibaran Bendera Merah Putih memperingati hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni yang ke-80 tahun, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    “Bung Karno itu bukan hanya milik PDI Pejuangan. Bung Karno itu milik bangsa Indonesia, karena Bung Karno adalah penggali Pancasila sekaligus proklamator Republik Indonesia yang sejak mudanya selalu berjuang untuk mencapai Indonesia Merdeka,” tegas Djarot.

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini memandang bulan Juni merupakan bulannya Bung Karno. Pasalnya, banyak peristiwa-peristiwa penting yang menyangkut nama ayah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut.

    Misalnya, ujarnya, seperti setiap 1 Juni masyarakat Indonesia memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian, pada 6 Juni 1901 Bung Karno dilahirkan di Surabaya. Selanjutnya, pada 21 Juni 1970 Proklamator RI tersebut wafat.

    “Oleh sebab itu, pada bulan Juni ini diperingati, dimeriahkan, dirayakan oleh seluruh kader PDI Pejuangan dengan berbagai macam kegiatan,” tutur dia.

    “Ada pementasan wayang kulit, ada juga kesenian, ada juga olah raga. Tanggal 8 Juni nanti ada Soekarno run di Bandung. Tanggal 16 Juni ada Soekarno run di Solo dan banyak lagi,” ungkapnya.

    Dia melanjutkan, seluruh kegiatan tersebut pastinya terdokumentasi dengan baik di DPP PDIP sebagai bagian dari pendataan dan evaluasi.

    “Juga ada kegiatan untuk bisa melayani rakyat dengan menurunkan tingkat stunting, menggenjot pariwisata, dan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Inilah rangkaian secara garis besar dari bulan Bung Karno yang kita rayakan tahun 2025,” tutup Djarot.