Xcloud.id

kab/kota: Lebak Bulus

  • Semen Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta sinergi revitalisasi trotoar

    Semen Indonesia dan Pemprov DKI Jakarta sinergi revitalisasi trotoar

    Jakarta (ANTARA) – PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG melalui unit usahanya, PT SBI Bangun Nusantara (PT SBN), kembali bersinergi dengan Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta dalam program revitalisasi trotoar untuk menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
    ​​​
    Corporate Secretary SIG Vita Mahreyni mengatakan, dalam program revitalisasi trotoar di Jakarta, pihaknya mengaplikasikan solusi beton hijau sebagai bagian dari upaya membangun Kota Jakarta sebagai kota berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi tetapi juga pembangunan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan.

    “Revitalisasi trotoar diharapkan dapat menciptakan ruang publik yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan interaksi sosial dan produktifitas warga, serta mendorong penggunaan angkutan publik. Hal ini sejalan dengan tujuan nomor 11 pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB 11), yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan,” ujar Vita dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    PT SBN dipercaya untuk mengerjakan konstruksi saluran air dan trotoar sepanjang 450 meter di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.

    Proses pengerjaan dimulai dengan konstruksi saluran air menggunakan beton pracetak U Ditch (beton pracetak berbentuk U) dan Box Culvert (beton pracetak berbentuk kotak). Kemudian dilanjutkan dengan konstruksi trotoar menggunakan solusi beton dekoratif, serta batu alam andesit untuk permukaan trotoar.

    Sebelumnya, sejak 2016, SIG telah telah berpartisipasi dalam program revitalisasi trotoar di Jakarta yang gencar dilakukan oleh Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta dengan mangaplikasikan solusi hijau, seperti beton berpori untuk solusi jalan tergenang, solusi beton dekoratif, dan solusi beton untuk aplikasi umum, yang diproduksi menggunakan semen ramah lingkungan.

    Beberapa kegiatan revitalisasi trotoar yang telah dilaksanakan, antara lain di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, kawasan Kebayoran Baru (Blok M, Barito, dan Melawai), kawasan Jalur MRT (Bundaran Patung Pemuda sampai Stasiun Fatmawati), kawasan Lapangan Banteng, Masjid Istiqlal, Pasar Baru, Tugu Tani, Wahid Hasyim, Simpang Sarinah sampai Tanah Abang, beberapa lokasi RTH, Tebet Eco Park, Lebak Bulus, Senayan, Panglima Polim, dan Kramat Jati.

    Vita menambahkan, di tengah tren pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia bahkan di dunia, SIG terus mendukung terwujudnya konstruksi hijau dengan mempromosikan penggunaan solusi bahan bahan bangunan ramah lingkungan, seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan konsep kota spons (sponge city) yang mampu menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan secara efektif. Selain mendukung pengelolaan air, konsep ini juga merupakan upaya untuk mengurangi risiko terjadinya banjir.

    SIG memiliki beragam solusi hijau yang sangat cocok untuk mendukung konsep kota spons di IKN, seperti beton berpori untuk solusi jalan tergenang. Beton berpori dari SIG memiliki kemampuan meresapkan air ke dalam tanah dengan baik.

    Baca juga: Semen Indonesia optimistis menangkap peluang dari Program 3 Juta Rumah

    Selain itu, SIG juga memiliki produk paving block berpori untuk solusi air tergenang yang mampu meresapkan air hingga 81 – 730 liter per menit per meter persegi, sehingga dapat mengurangi limpasan permukaan (surface run-off). Selain memiliki keunggulan dari sisi kekuatan, solusi beton berpori dan paving block berpori SIG juga dapat ditambahkan dengan aksen warna yang menambah keindahan tampilan sehingga terlihat estetis.

    “Untuk mewujudkan kota berkelanjutan di Indonesia, Pemerintah tentunya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dari sektor industri seperti produsen bahan bangunan hingga kontraktor. SIG sebagai perusahaan BUMN penyedia solusi bahan bangunan terdepan di Indonesia, selalu siap untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai terwujudnya kota berkelanjutan di Indonesia,” kata Vita.

    Baca juga: SIG dukung pembangunan infrastruktur melalui semen hijau

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Petugas Transjakarta tampil beda di Hari Pahlawan

    Petugas Transjakarta tampil beda di Hari Pahlawan

    Petugas lapangan Transjakarta atau yang biasa disebut pramusapa menggunakan baju berkonsep pahlawan dalam menyemarakkan Hari Pahlawan pada 10 November 2024.

    Petugas Transjakarta tampil beda di Hari Pahlawan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 10 November 2024 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Petugas lapangan Transjakarta atau yang biasa disebut pramusapa menggunakan baju berkonsep pahlawan dalam menyemarakkan Hari Pahlawan pada 10 November 2024.

    “Penggunaan seragam yang berbeda, spesial di Hari Pahlawan merupakan simbol perjuangan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    ​​​​​​Hal itu juga untuk mengajak masyarakat makin banyak beralih ke transportasi publik serta memastikan semua pelanggan bisa terlayani dengan baik. Ayu juga menambahkan tujuan dari penggunaan seragam pahlawan ini untuk menandai peringatan Hari Pahlawan sekaligus memaknainya sebagai perjuangan berkelanjutan.

    Ayu menjelaskan pramusapa dengan baju bertema pahlawan dapat ditemui di 32 halte Transjakarta antara lain adalah Halte Monumen Nasional, Halte Bundaran HI Astra, Halte Senayan Bank DKI, Halte Tosari dan Halte MH Thamrin. Selain itu Halte Bundaran Senayan, Halte CSW, Halte Pulogadung, Halte Balaikota, Halte Kalideres, Halte Damai serta Halte Galunggung.

    Kemudian Halte Kp Melayu, Halte Senen Sentral, Halte Ragunan, Halte Rasuna Said, Halte Kuningan, Halte Cawang Sentral, Halte Kp. Rambutan, Halte Lebak Bulus, Halte Kebayoran Lama, Halte Pinang Ranti, Halte Cikoko dan Halte Simpang Kuningan. Lalu Halte Petamburan, Halte Tegal Mampang, Halte Puri Beta 2, Halte Petukangan, Halte Sunter Kelapa Gading, Halte JIS serta Bus Stop IRTI Monas.

    Dengan tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negeri mu”, Ayu menjelaskan dimaknai bahwa Transjakarta mengambil peran pejuang transportasi publik dalam memajukan transportasi di Jakarta sekaligus meneladani semangat pahlawan dengan memberikan layanan terbaik.

    Layanan Transjakarta hadir dan membawa semangat “Hero Serves Hero” yang artinya pahlawan melayani pahlawan.

    “Pahlawan yang pertama adalah karyawan Transjakarta seperti pramusapa. Mereka melayani pelanggan yang sudah meninggalkan kendaraan pribadi dan mulai beralih ke transportasi publik,” katanya.

    Kemudian pahlawan selanjutnya adalah pelanggan, yang berjuang untuk keluarganya dan menggunakan transportasi publik, untuk berkontribusi menghadirkan udara Jakarta yang lebih bersih.

    Sumber : Antara

  • Ketua Persepi: Dewan Etik Tidak Pernah Bilang Data Poltracking Salah – Page 3

    Ketua Persepi: Dewan Etik Tidak Pernah Bilang Data Poltracking Salah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Persepi, Philips J. Vermonte, menegaskan bahwa data survei Poltracking Indonesia tidak mengandung kesalahan. Klarifikasi ini membuktikan bahwa Dewan Etik Persepi tidak menemukan data survei Poltracking memiliki kesalahan dalam Pilkada Jakarta.

    “Dewan etik tidak mengatakan surveinya (Poltracking) salah,” tegas Philips dalam konferensi pers, membedah hasil sidang dewan etik secara terbuka di Hotel Mercure Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

    Pernyataan ini menjadi bukti nyata bahwa survei Pilkada Jakarta 2024 oleh Poltracking Indonesia telah melalui proses yang sesuai dengan standar survei. Hasil survei Pilkada Jakarta yang dirilis Poltracking Indonesia diperkuat dengan pernyataan Philips, yang menepis tudingan miring.

    Dengan penjelasan ini, Philips turut menunjukkan bahwa keputusan Dewan Etik Persepi yang sebelumnya sempat mengundang perdebatan, tidak memiliki alasan kuat untuk menyatakan survei Poltracking Indonesia cacat.

    Sebelumnya, dalam konferensi pers “Mengungkap Kebenaran” terkait survei Pilkada Jakarta, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR, menegaskan bahwa integritas Poltracking tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas data tanpa kompromi.

    “Poltracking berkomitmen menjaga kredibilitas. Terhadap hasil survei Pilkada Jakarta Oktober 2024. Tidak ada dan tidak pernah mengubah elektabilitas walaupun dalam skala 0,000000001% pun. Poltracking tidak pernah kompromi mengenai hasil dengan klien,” ujar Hanta Yuda dengan tegas.

    Poltracking Indonesia dikenal luas sebagai lembaga survei yang selalu menunjukkan akurasi tinggi dalam berbagai kontestasi demokrasi. Proses ketat pengambilan data serta analisis yang presisi menjadi landasan reputasi mereka di dunia survei.

     

  • Persepi: Meski Telah Keluar, Poltracking Tetap Kirim Hasil Survei Sebelum Dipublikasikan

    Persepi: Meski Telah Keluar, Poltracking Tetap Kirim Hasil Survei Sebelum Dipublikasikan

    Jakarta Beritasatu.com – Perkumpulan Survei Opini Publik (Persepi) mengadakan rapat umum terbuka anggota yang membahas polemik lembaga survei Poltracking. Dewan etik Persepi telah memberikan sanksi atas perbedaan data yang diberikan Poltracking.

    Ketua Persepi Philips J Vermonte menyampaikan dewan etik perlu melihat data dari hasil survei yang dilakukan Poltracking sebelum memublikasikan kepada publik. Ia menegaskan hal ini bukan untuk memengaruhi hasil survei.

    “Sanksinya itu hanya kalau Poltracking akan merilis survei lagi, mungkin ada dewan etik meminta dilihat dahulu. Bukan mau dipengaruhi dahulu, wah ini enggak boleh dirilis yang lain-lain, tetapi dipastikan prosedurnya tidak mengurangi ketidakcermatan dalam survei,” bebernya  di Hotel Mercure Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta Selatan (8/11/2024).

    Philips menyampaikan Poltracking masih bisa mengirimkan data meskipun telah keluar dari keanggotaan. Dia menyebut sebagai asosiasi semua lembaga survei mengirimkan data mereka pada Persepsi.

    “Kalau dia (Poltracking) mau rilis lagi ya kirim ke kita (Persepi),” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Persepi menilai Poltracking merilis hasil survei yang berbeda dengan Lembaga Survei Indonesia terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Oleh karena itu, kedua lembaga tersebut diminta pertanggungjawabannya mengenai metodologi survei yang dibuat kepada Dewan Etik Persepsi.

    Saat melakukan penyelidikan, Dewan Etik Persepi tidak bisa memverifikasi data Poltracking. Hal ini karena adanya dua dataset (raw data) yang dikirimkan berbeda.

    Menurut Persepsi, Poltracking juga tidak bisa menunjukkan data asli 2.000 sampel survei. Poltracking menjawab hal itu karena keterbatasan ruang penyimpanan data yang mereka sewa dari vendor.

  • Bukan soal Salah Atau Benar

    Bukan soal Salah Atau Benar

    Jakarta –

    Poltracking mengimbau agar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menyampaikan permohonan maaf di hadapan publik. Apa kata Persepi?

    “Ya nggak lah (minta maaf). Menurut saya ini bukan soal tadi, salah atau benar,” kata Ketua Persepi, Philip Vermonte kepada wartawan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (9/11/2024) malam.

    Philip mengungkap upaya dewan etik dalam memanggil Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) akibat perbedaan hasil survei terhadap elektabilitas Cagub-cawagub di Pilkada Jakarta semata-mata untuk melihat kesesuaian prosedur yang digunakan keduanya.

    “Kita hanya mau lihat ini yang prosedurnya diikuti atau nggak?” ucap Philip.

    Dia menilai pemaparan dan alasan atas sanksi yang diberikan terhadap Poltracking sudah jelas. Sehingga, menurutnya tak ada permohonan maaf yang bisa disampaikan.

    “Kalau menurut teman-teman, gimana tadi dengan penjelasan tadi? Sudah cukup kan? Ya sudah. Nanti tulis saja,” jelasnya.

    Persepi Tepis Tudingan Targetkan Poltracking Keluar dari Asosiasi

    “Teman-teman poltracking merasa itu target saya bisa pastikan nggak ada pentargetan. Karena saya ada di situ waktu lagi pemeriksaan,” tegas Philip.

    “Kecuali Mas Hanta mungkin karena kesibukan nggak pernah datang dalam proses sidang dewan etik. Tapi teman-teman yang lain itu semua ada di situ. Jadi tadi teman-teman lihat pertanyaannya terbuka. Pertanyaan yang sama yang ditanya ke LSI,” sambungnya.

    “Saya mengimbau, mengetuk hati nurani para dewan etik harusnya meminta maaf kepada publik karena menyampaikan dengan tidak tegas orang punya kesalahan, melanggar kode etik yang mana, dan lain sebagainya, tetapi memberi sanksi, bahkan diumumkan kepada publik. Di saat yang sama ada lembaga survei yang juga identik hasilnya, tapi tidak dipanggil,” ucap Hanta dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Hanta menyebut tak akan menempuh jalur hukum. Namun dia hanya ingin mengembalikan nama baik lembaganya.

    “Karena itu saya berharap (Persepi) meminta maaf kepada publik karena itu telah merugikan kami secara terutama nama baik kami,” ucapnya.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Direktur Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi, menduga bahwa sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik. Sebab, hanya Poltracking yang diperiksa, padahal terdapat lembaga survei yang memiliki hasil berbeda.

    “Sebelum ramai terkait dengan perbedaan hasil survei Poltracking Indonesia dengan LSI, di percakapan internal Persepi sebenarnya sudah ramai perbedaan survei di luar daerah. Salah satunya di NTT antara Voxpol Indonesia dengan Indikator Politik Indonesia,” tutur Masduri.

    Kemudian adannya peristiwa di obrolan WhatsApp grup yang dinilai Masduri aneh tentang rencana rilis survei Poltracking. Di situ, kata dia, oknum Dewan Etik sudah mengambil sikap dan menentukan posisi.

    (taa/taa)

  • Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut Megapolitan 9 November 2024

    Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut Megapolitan 9 November 2024

    Benyamin Komitmen Pembahasan Proyek MRT Tangsel Akan Berlanjut
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Calon wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) nomor urut 1, Benyamin Davnie, berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan proyek pembangunan Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) jika terpilih pada Pilkada 2024.
    Rencana perpanjangan moda transportasi berbasis rel ini telah dibahas cukup lama, namun belum ada kejelasan karena ada beberapa kendala dalam merealisasikannya.
    “Iya dong. Pembicaraan (proyek perpanjangan MRT ke Tangsel) akan kami lanjutkan lagi,” ujar Benyamin saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (9/11/2024).
    Proyek ini disebut melibatkan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah kota (Pemkot), dan sektor swasta, dengan tujuan untuk meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut.
    Pemilihan trase untuk
    MRT Tangsel
    telah diserahkan oleh Benyamin, saat menjabat sebagai kepala daerah, kepada PT MRT untuk dipilih sesuai dengan kebutuhan dan potensi kawasan.
    Nantinya, aspek teknis pembangunan, termasuk pencarian investor, akan dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tangsel yang hanya Rp 4 triliun dirasa belum cukup untuk merealisasikan proyek itu.
    “Pemilihan trase sudah kami sodorkan ke PT MRT supaya nanti dipilih. Mudah-mudahan nanti bisa langsung diteruskan di Tangsel,” kata Benyamin.
    Keberlanjutan proyek MRT Tangsel ini menjadi bagian dari program Benyamin-Pilar untuk membangun transportasi publik terintegrasi, yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan.
    Benyamin, selaku petahana, terus menyampaikan visi dan misinya kepada warga melalui serangkaian pertemuan dengan berbagai komunitas, menjelang pencoblosan pada 27 November 2024.
    Baru-baru ini, Benyamin-Pilar bertemu dengan Komunitas Laskar Anggrek Indonesia di kawasan Rawabuntu, Serpong, Tangerang Selatan, dalam rangka menyosialisasikan pencalonannya.
    “Untuk soal itu (persiapan kampanye akbar), saya akan konsolidasi sama partai pengusung. Nanti dalam rapat akan dihadiri seluruh elemen yang mengusung kami,” kata Benyamin.
    Sementara itu, pasangan Benyamin, Pilar Saga Ichsan, sebelumnya menyebut bahwa proyek pembangunan MRT tak akan menggunakan APBD, mengingat besarnya anggaran yang akan dikeluarkan.
    “APBD Tangsel hanya sekitar Rp 4 triliun, sementara APBD DKI Jakarta mencapai Rp 90 triliun,” ujar Pilar saat kampanye di daerah Sawah Lama, Ciputat, Tangsel, Kamis (17/10/2024).
    Pembangunan MRT di Tangsel rencananya akan menggunakan dana investasi dari perusahaan swasta. Dengan begitu, diharapkan APBD Tangsel bisa difokuskan untuk memenuhi kebutuhan warga.
    “Membangun MRT tanpa melibatkan pihak swasta akan sangat membebani anggaran pemerintah daerah,” kata Pilar.
    Adapun rute MRT yang menghubungkan Jakarta dan Tangsel direncanakan membentang dari Lebak Bulus hingga Rawa Buntu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Pemprov DKI siapkan mobil pompa di area cekungan guna atasi genangan

    Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil-mobil pompa di area jalan yang cekung seperti di Jalan Fatmawati dan Cipete Utara wilayah Jakarta Selatan guna mengatasi genangan air apabila terjadi hujan deras.

    “Dinas Sumber Daya Air (SDA) sudah menyiapkan mobil-mobil pompa dan beberapa aksi lain,” kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Rabu.

    Teguh mengatakan kondisi jalan yang cekung atau tidak rata menyebabkan aliran air tersendat dan menimbulkan genangan.

    “Penanganan kondisi seperti itu tentunya tak bisa seketika,” ucap dia.

    Namun, imbuh dia, Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan koordinasi lebih lanjut dengan dinas atau instansi terkait untuk mengatasi masalah genangan di lokasi cekungan.

    “Untuk Fatmawati dan Lebak Bulus itu ada saluran yang tinggi dan rendah, aliran air tidak bisa lancar. Tapi penanganan tidak bisa seketika. Anggaran baru ada 2025. Tapi kalau ada kejadian kan tidak mungkin kami diamkan? Kami harus lakukan koordinasi lebih lanjut,” jelas Teguh.

    Adapun merujuk data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta pada Selasa (5/11), Jalan Fatmawati Raya dan Cipete termasuk satu dari lima ruas jalan di Jakarta Selatan yang tergenang akibat hujan, dengan ketinggian mencapai 50 cm.

    Sementara itu, empat ruas jalan lain yang juga tergenang yakni Jalan Kemang Utara IX, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (ketinggian 30 cm), lalu Jalan Raya Ciledug, Cipulir (30 cm); Jalan Darmawangsa Raya, Pulo, Kebayoran Baru (60 cm); Jalan Haji Nawi, Gandaria Selatan, Cilandak (50 cm).

    Teguh mengatakan telah meminta dinas terkait antara lain Dinas SDA DKI, Dinas Lingkungan Hidup DKI, Dinas Perhubungan, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta jajaran Pemerintah Kota Jakarta Selatan untuk mengambil tindakan.

    “Kami melakukan hal-hal yang bisa langsung diambil tindakan. Misalnya sekitar Tirtayasa itu ada genangan, itu ternyata ada penyempitan saluran. Juga ada terkait utilitas di saluran tersebut yang harus kami benahi. Makanya tadi malam kami turunkan ekskavator, pagi hari ini sudah bisa langsung dibongkar area tersebut yang ada penyempitan,” kata dia.

    Sementara itu, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah.

    BPBD DKI juga mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.

    Hal ini dilakukan agar genangan dapat surut dalam waktu cepat.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menjadikan transportasi publik pilihan utama warga Jakarta

    Menjadikan transportasi publik pilihan utama warga Jakarta

    Jembatan penghubung untuk mengintegrasikan transportasi publik di Jakarta. ANTARA/HO-LRT

    Menjadikan transportasi publik pilihan utama warga Jakarta
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Tepat memasuki waktu istirahat pukul 12.00 WIB di proyek MRT fase 2A segmen 1 (Bundaran HI-Monas), Jakarta Pusat, terlihat sejumlah pekerja bermunculan dari balik partisi terbuat dari seng. Mereka, masih memakai helm dan rompi keselamatan, berjalan kaki menuju Jalan Sabang.

    Para pekerja itu bergegas menuju kedai-kedai makan yang ada di sana untuk mengisi perut dan beristirahat sejenak sebelum kembali bekerja di proyek MRT yang ditargetkan rampung pada Maret 2025.

    Proyek MRT kelanjutan Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai Japan International Corporation Agency (JICA) ini nantinya akan berlanjut hingga Kota (Jakarta Barat) ini diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.

    Pembangunan fase 2A Bundaran HI-Kota membutuhkan biaya Rp25,3 triliun. Harapannya, dengan biaya sebesar ini bisa membuat warga Jakarta beralih menggunakan transportasi publik. Tujuan akhirnya pemborosan BBM dan polusi udara akibat kemacetan bisa ditekan.

    Memindahkan warga Jakarta menggunakan transportasi publik bukan perkara mudah. Saat ini hampir setiap titik di DKI Jakarta terlayani transportasi publik mulai dari bus TransJakarta, LRT bahkan MRT, tetapi di sisi lain jalan-jalan arteri masih tetap dipadati kendaraan.

    Saban pagi dan sore kemacetan masih menghiasi jalan-jalan di Jakarta. Meski transportasi publik saat ini jauh lebih nyaman dan banyak pilihan, tetap saja tidak mampu mengurangi kendaraan yang beredar. Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah ke depan.

    Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk menekan kendaraan yang beredar di antaranya dengan meninggikan tarif parkir, menerapkan jalan berbayar, kebijakan nomor polisi ganjil dan genap, serta beberapa lagi lainnya. Beberapa dari kebijakan sudah ada yang direalisasikan, tetapi ada juga yang belum dijalankan hingga kini.

    Banyak pertimbangan dalam menggulirkan suatu kebijakan. Salah satunya mengedepankan prinsip keadilan. Peraturan dibuat jangan sampai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, strategi pembatasan kendaraan memang harus dipertimbangkan baik dan buruknya.

    Bahan bakar

    Pembatasan kendaraan dengan parkir dan jalan berbayar tentunya bakal memberatkan masyarakat berpendapatan rendah. Seperti diketahui beberapa pengguna kendaraan di Jakarta baik roda dua maupun roda empat merupakan pengemudi taksi/ojek daring.

    Oleh karena itu, perlu dicarikan solusi yang dapat diterima semua pihak. Pemprov DKI Jakarta sendiri masih menerapkan kebijakan nomor polisi ganjil dan genap saat jam sibuk. Namun belum efektif, bahkan malah membuat warga memiliki kendaraan lebih dari satu.

    Cara lain yang efektif untuk membatasi kendaraan yang beredar adalah memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang PS Brodjonegoro, menyebut cara yang efektif untuk menekan kendaraan yang beredar di DKI Jakarta adalah mencari solusi subsidi BBM yang tepat sasaran.

    Salah satu penyebab masih banyak kendaraan yang beredar karena adanya alternatif BBM murah di SPBU sehingga itu yang paling banyak dipakai masyarakat.

    Pada 2024, Pemerintah menetapkan subsidi energi Rp186,9 triliun terdiri atas Rp 113,3 triliun untuk bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, serta Rp73,6 triliun untuk subsidi listrik.

    Dengan demikian, penting untuk dicarikan mekanisme yang jitu agar subsidi BBM itu tepat sasaran. Dalam artian hanya kelompok masyarakat tertentu yang berhak untuk mendapatkannya.

    Soal data penerima subsidi agar tepat sasaran Bambang membagikan kiat, di antaranya dengan melihat dari data penerima subsidi listrik dan dari kepesertaan BPJS Kesehatan.
     
    Libatkan banyak pihak

    Untuk mengubah perilaku masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi ke tempat kerja memang membutuhkan tantangan. Selain politik, pendekatan sosial juga diperlukan.

    Kebijakan politik meliputi pengembangan transportasi umum, pembangunan jalur khusus bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda, hingga kebijakan perparkiran khususnya di rumah tinggal.

    Di bidang sosial, antara lain, dengan mengakomodasi usulan masyarakat terkait angkutan publik, edukasi kepada masyarakat manfaat transportasi umum, melibatkan perusahaan terkait aspek lingkungan, dan subsidi angkutan umum untuk kelompok tertentu.

    Faktor lain adalah keberadaan kendaraan roda dua yang populasinya masih begitu besar. Untuk memindahkan pengguna roda dua ke transportasi publik juga penuh tantangan karena dari sisi biaya jauh lebih murah.

    Harus ada edukasi terhadap pengguna roda dua mengenai manfaat menggunakan transportasi publik. Selain kenyamanan, aspek ekonomi harus menjadi argumen penting untuk mengubah perilaku.

    Argumen tersebut bisa diperlihatkan dengan menunjuk kasus kecelakaan yang sering terjadi, hubungan polusi dengan kesehatan, pentingnya berjalan kaki bagi kesehatan.

    Meski tak bisa dimungkiri beberapa profesi memang masih menggantungkan mobilitasnya dengan kendaraan roda dua. Bahkan tanpa menggunakan transportasi tersebut biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar.

    Solusinya harus pendekatan terhadap pemilik perusahaan yang ada di Jakarta untuk mewajibkan karyawannya menggunakan transportasi publik. Sebagai konsekuensi, apabila ada penugasan di luar kebiasaan, harus menyiapkan biaya transportasi.

    Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta berkewajiban mengubah seluruh transportasi publik menjadi energi berbasis lingkungan sehingga masyarakat bisa memahami mereka beralih ke transportasi publik karena memang untuk memperbaiki kualitas udara.

    Untuk mewujudkan hal itu tentu bukan perkara muda mengingat sumber daya energi listrik sejauh ini masih bersumber dari batu bara (PLTU). Meski alat transportasinya sudah ramah lingkungan, di hulunya masih pakai batu bara yang tidak ramah lingkungan.

    Solusi untuk mengatasi transportasi yang benar-benar ramah lingkungan, Pemprov DKI Jakarta harus sudah mulai menerapkan bauran energi yakni energi fosil dengan energi baru dan terbarukan.

    Tentunya tidak bisa mengandalkan semata-mata dari energi surya dan angin. Sementara ini penting dilakukan bauran energi yang lebih ramah dan berkelanjutan, seperti energi panas bumi, hidrogen, dan energi berbasis tumbuhan.

    Sumber : Antara

  • DPRD DKI bahas revisi Perda MRT pekan depan

    DPRD DKI bahas revisi Perda MRT pekan depan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DRPD DKI Jakarta menjadwalkan pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang PT MRT Jakarta (Perseroda) pada pekan depan.

    Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, revisi perda tersebut sangat diperlukan agar PT MRT Jakarta bisa mengembangkan jalur MRT.

    “Pembicaraan kami seputar perda yang disajikan untuk direvisi agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya,” ujar Aziz dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Melalui pembahasan secara maraton, Bapemperda menargetkan revisi perda tersebut rampung pada akhir November 2024.

    Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, urgensi pengajuan revisi Perda Nomor 9 tahun 2018 sebab perda yang pertama untuk mewadahi rute Lebak Bulus-Jakarta Kota.

    Sementara pemerintah, menilai perlunya memperluas jaringan MRT untuk mencakup perjalanan masyarakat dan belum terwadahi
    perda yang lama. “Ini baik perjalanan dari Jakarta ke daerah-daerah penyangga maupun juga sebaliknya,” katanya.

    Rute-rute ini termasuk jalur-jalur yang terhubung dengan tempat-tempat wisata, seperti pengembangan jaringan dari Kota ke Ancol dan dari Timur ke Barat (Medan Satria-Tomang).

    “Rute ini belum terwadahi oleh perda yang lama. Sekarang direvisi supaya bisa diwadahi (ada payung hukum) di perda yang baru,” kata Tuhiyat.

    Sebelumnya, PT MRT Jakarta (Perseroda) telah merampungkan pembangunan terowongan bagian selatan (southbound) yang menghubungkan Stasiun Glodok dan Kota pada Senin, (28/10).

    Ini merupakan terowongan yang nantinya menjadi jalur kereta menuju ke arah selatan atau Lebak Bulus.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • DPRD DKI bahas revisi Perda MRT pekan depan

    MRT Jakarta rampungkan pembangunan terowongan Stasiun Glodok-Kota

    bekerja dari stasiun Kota sejak 4 September 2024 dalam dua sesi, yakni siang dan malam

    Jakarta (ANTARA) – PT MRT Jakarta (Perseroda) merampungkan pembangunan terowongan bagian selatan (southbound) yang menghubungkan Stasiun Glodok dan Kota pada Senin ini.

    “Siang ini, salah satu peristiwa penting ditorehkan yaitu berhasil diselesaikan pembangunan terowongan southbound dari stasiun Kota menuju Stasiun Glodok,” kata Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Weni Maulina dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan panjang terowongan yang dibangun yakni sekitar 240 meter. Ini merupakan terowongan yang nantinya menjadi jalur kereta menuju ke arah selatan atau Lebak Bulus.

    Adapun terowongan northbound (bagian utara/ arah kota) telah selesai dibangun pada Juli 2024. Menurut Weni, mesin bor yang membangun terowongan ini, bekerja dari stasiun Kota sejak 4 September 2024 dalam dua sesi, yakni siang dan malam.

    Selanjutnya, mesin bor yang sama akan disiapkan untuk melanjutkan pembangunan terowongan southbound dari sisi selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

    Sedangkan terowongan northbound dalam pengerjaan oleh mesin bor terowongan 2 dari sisi selatan Stasiun Glodok menuju sisi utara Stasiun Mangga Besar.

    Weni mengatakan nantinya dibangun terowongan sepanjang 436 meter. Lalu, pada akhir Oktober ini, pembangunan mencapai sekitar 181 meter dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024.

    Stasiun Glodok merupakan salah satu stasiun yang dibangun bersama Stasiun Kota dalam paket kontrak CP203. Stasiun ini terdiri dari dua lantai dengan panjang sekitar 240 meter, lebar 19,8 meter, dan berada di kedalaman hingga 18 meter.

    Sedangkan Stasiun Kota dibangun hingga tiga lantai di bawah tanah dengan panjang 231 meter, lebar 17 meter, dan mencapai hampir 24 meter di bawah tanah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024