Xcloud.id

kab/kota: Lamongan

  • Pemkab Lamongan Paparkan Rencana Pembangunan Infrastruktur ke DPR

    Pemkab Lamongan Paparkan Rencana Pembangunan Infrastruktur ke DPR

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan memaparkan isu strategis dan rencana pembangunan infrastruktur kepada anggota Komisi V DPR RI, Ali Mufti, dalam rapat koordinasi di Guest House Pendopo Lokatantra, Senin (17/2/2025).

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menyampaikan pembangunan infrastruktur saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lamongan.

    Sebab, menurut Yuhronur, infrastruktur yang memadai akan menunjang ragam pertumbuhan, salah satunya pertumbuhan ekonomi.

    “Insfrastruktur adalah salah hal yang penting untuk menunjang berbagai mobilitas masyarakat mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, hingga lainnya. Prioritas saat ini adalah melanjutkan pembangunan kemantapan jalan,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, saat ini persentase kemantapan jalan Kabupaten Lamongan sebesar 48 persen, sehingga masih diperlukan pembangunan jalan Kabupaten.

    Sedangkan pada infrastruktur sumber daya air juga terus dilakukan penanganan. Seperti pompanisasi, normalisasi sedimentasi, dan lainnya. Sehingga terbukti selama tiga tahun terakhir tidak ada banjir di Lamongan.

    Pada kesempatan tersebut, Pak Yes juga menyampaikan pada saat ini Kabupaten Lamongan juga membutuhkan penerangan jalan umum (PJU).

    “Karena adanya PJU akan menopang maksimalnya infrastruktur,” ucap Pak Yes.

    Menanggapi paparan Pak Yes, Ali Mufti, tak menampik bahwa Infrastruktur adalah hal strategis, karena merupakan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Terlebih pada tahun ini target swasembada pangan akan mendapatkan kemudahan akses apabila Infrastruktur memadai.

    Namun Ali Mufti menyampaikan, saat ini kemungkinan tidak seluruh usulan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan.

    “Dikarenakan masih ada efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” kata Ali Mufti. [fak/beq]

  • Kapolres Gresik Bawa Pemuda ODGJ Berobat Usai Melepas Rantai

    Kapolres Gresik Bawa Pemuda ODGJ Berobat Usai Melepas Rantai

    Gresik (beritajatim.com)- Tugas aparat kepolisian tidak hanya mengungkap kasus tindak pidana. Tapi juga mendekatkan diri ditengah masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini dilakukan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu saat mengunjungi Sanju (20) pemuda yang mengiidap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

    Warga asal Desa Setro, Kecamatan Menganti itu, lahir dari keluarga tidak mampu. Sanju yang tinggal bersama bapak dan saudaranya karena ibunya sudah meninggal terpaksa dirantai kedua kakinya karena sering mengamuk.

    Sebelumnya, keluarga Sanju sudah pernah membawanya berobat ke rumah sakit jiwa. Namun, hasilnya kurang maksimal, dan masih sering mengamuk sambil merusak perabotan rumah serta membuat resah warga.

    “Saya mendengar informasi ada warga mengalami ODGJ. Kami datang bersama anggota lalu melepas rantai di kakinya,” ujar AKBP Rovan Richard Mahenu, Senin (17/2/2025).

    Usai melepas rantai, perwira menengah Polri itu juga mengajak Sanju berobat ke yayasan milik Ipda Purnomo di Lamongan. “Mas Sanju dibawa ke Lamongan biar ditangani sama Ipda Purnomo yang memiliki yayasan yang menangani ODGJ,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Berkas Bersinar Abadi Purnomo terharu saat membawa Sanju pergi dari kampung halamannya. “Semua warga ikut menangis haru saat melihat Sanju berpamitan dengan memeluk bapak kandungnya sambil meneteskan air mata,” paparnya.

    Sebelum dibawa ke Lamongan, keluarga Sanju terharu menyaksikan kepergiannya, melainkan seluruh warga ikut terharu menangis ikut mengantarkan Sanju pergi ke rumah yayasan Ipda Purnomo di Kecamatan Babat Lamongan.

    Sebelum masuk mobil, tiba tiba Sanju memeluk Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu. Seolah dia tahu dan berterimakasih sudah menolong melepas rantai yang selama ini mengikat kedua kakinya. “Dari tatapan mata Sanju dirinya seolah berkata berterima kasih banyak pada Kapolres Gresik,” pungkasnya. [dny/kun]

  • PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demontrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Kabupaten Lamongan.

    Mereka menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan kasus korupsi dan kinerja pemerintah daerah setempat, Senin (17/2/2025).

    Secara garis besar, ada tiga poin tuntutan yang dibawa PMII. Pertama mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di Kota Soto yang dinilai lamban.

    “Kami ke sini membawa banyak kasus yang viral di media sosial. Mari kita mendesak KPK untuk menuntaskan kasus kasus ini,” teriak salah satu orator, di depan Gedung DPRD Lamongan.

    Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan PMII adalah dugaan penyelewengan dana hibah untuk pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017–2019.

    “Dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gedung Pemkab Lamongan sampai hari ini belum terdapat proses yang jelas. Sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar orator.

    Selain penanganan kasus korupsi, PMII juga mengkritisi kinerja Pemkab Lamongan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Mereka menilai program-program yang diusung Pemkab Lamongan tidak berjalan maksimal.

    Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi, agar ke depan program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata di masyarakat.

    Tak hanya itu, massa PMII juga menuntut DPRD merevisi APBD dan menekan eksekutif melaksanakan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat dalam sektor ekonomi.

    Massa PMII ditemui Wakil DPRD Lamongan, Imam Fadli. Politisi dari Partai Gerinda tersebut menegaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Lamongan saat ini sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.

    “Terkait kasus-kasus hukum, mari kita kawal bersamaa. KPK, Kejaksaan sudah melakukan proses hukum. Semua sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, ujarnya.

    Sementara mengenai APBD tahun 2025, kata Fadli, sudah melalui evaluasi Gubernur Jatim dan sudah disahkan. APBD Lamongan tahun ini sebesar Rp 3,26 triliun.

    “Kita tunggu aksi-aksi pejabat eksekutif dalam menjalankan programnya yang sudah ada. Kita kawal keperuntukannya, mulai untuk kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya. Kami pastikan aspirasi panjengan jadi catatan buat kami dan kami akan mengawal sepenuhnya. Kami pastikan anggaran yang ada di APBD benar-benar untuk masyarakat Lamongan,” ucap Imam.

    Tak lama setelah mendengar jawaban dari Imam Fadli, massa PMII membubarkan diri. Namun mereka mewanti-wanti akan kembali datang dengan jumlah massa lebih banyak di kemudian hari, jika aspirasi mereka diabaikan. (fak/ted)

  • Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Politeknik KKP kembangkan “Vocational Goes to Actors”

    Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022

    Jakarta (ANTARA) – Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP), salah satu satuan pendidikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan Program Vocational Goes to Actors (Voga) guna mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul sektor perikanan.

    Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan Voga merupakan salah satu program terobosan BPPSDM KP, di samping SMART Fisheries Village (SFV), untuk mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

    “Voga dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan, dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh,” kata Nyoman dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa program itu salah satunya dilakukan oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (Politeknik KP) Sidoarjo, Jawa Timur, yang menerapkan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen, melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), hingga berkolaborasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam dan luar negeri.

    Sementara itu, Direktur Politeknik KP Sidoarjo Yaser Krisnafi menambahkan, dalam mengimplementasikan Voga, terdapat berbagai program kegiatan yang menunjang terwujudnya proses transformasi pendidikan kelautan dan perikanan yang berbasis kompetensi.

    Menurut dia, kompetensi taruna dapat meningkat dengan mendekatkan taruna dengan DUDI sejak perkuliahan.

    Ia menyebutkan beberapa program Politeknik KP Sidoarjo untuk mendukung Program Voga di antaranya magang industri selama setahun penuh, implementasi MBKM, optimalisasi Teaching Factory (Tefa), kelas internasional dan sinergi dengan DUDI.

    “Magang industri selama setahun bagi taruna tersebut telah tertuang dalam kurikulum pendidikan kelautan dan perikanan edisi tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan magang dimulai sejak taruna berada pada semester V hingga semester VI,” ujar Yaser.

    Lebih lanjut, menurut dia, program magang industri juga bertujuan meningkatkan serapan lulusan yang siap kerja di DUDI bidang kelautan dan perikanan.

    Beberapa perusahaan yang menjadi lokasi magang industri pada tahun akademik ini antara lain ODE Aquaculture & Agriculture Brunei Darussalam; PT. Tanjung Bumi Akuakultur Indonesia; PT. Bumi Menara Internusa; PT. Bee Jay Seafood; PT. Central Proteina Prima; dan PT. Pyramid Paramount Indonesia.

    Politeknik KP Sidoarjo juga menjalankan Program MBKM. Kegiatan pembelajaran tersebut bekerja sama dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPSDM KP, antara lain Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRPPBKP).

    Selain itu, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (BRPBATPP) Bogor, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Depok, dan Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) Bantul.

    “Kegiatan MBKM ini dilaksanakan oleh taruna semester III,” ujarnya.

    Optimalisasi unit Teaching Factory (Tefa) untuk pembelajaran praktik juga dilakukan Politeknik KP Sidoarjo, yaitu Tefa pengolahan hasil perikanan dan Tefa budi daya air tawar.

    “Serta Tefa yang berada di luar kampus utama, yaitu Tefa budi daya air payau di Pasuruan, Tefa budidaya air laut di Lamongan, dan Tefa budi daya air tawar di Magetan,” terangnya.

    Kegiatan pembelajaran di Tefa memungkinkan taruna untuk melaksanakan kegiatan praktik sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di DUDI.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya penguatan SDM untuk peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan sesuai prinsip ekonomi biru.

    Selain itu, KKP mengutamakan anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan mengenyam pendidikan di satuan pendidikan KKP melalui program penerimaan dan beasiswa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ribuan Jemaah Padati Haul KH Dhucha Tolhah di Jombang, Penuh Makna dan Keteladanan

    Ribuan Jemaah Padati Haul KH Dhucha Tolhah di Jombang, Penuh Makna dan Keteladanan

    Jombang (beritajatim.com) – Ribuan jemaah menghadiri puncak haul ke-15 KH Dhucha Tolhah yang digelar di halaman Pondok Pesantren (Ponpes) Falahul Muhibbin, Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Sabtu (15/2/2025) malam. Acara ini berlangsung khidmat dengan berbagai rangkaian kegiatan keagamaan dan sosial yang meneladani perjuangan sang ulama.

    Puncak peringatan haul diawali dengan tahlil akbar sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Kemudian, panitia juga menyelenggarakan santunan kepada 49 anak yatim. Suasana semakin semarak dengan sesi shalawatan yang dipimpin oleh tim Seribu Rebana (Serban), menambah nuansa religius pada acara tersebut.

    KH Abdul Jalil Umar dari Lamongan turut hadir untuk memberikan pengajian umum. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan pentingnya meneladani sosok KH Dhucha Tolhah, terutama dalam hal kesabaran dan keistiqamahan dalam mendidik para santri.

    Sebelum puncak haul, pada sore hari juga digelar khitan massal yang bekerja sama dengan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) Diwek. Ketua LKNU Diwek, Muhammad Afifi, menjelaskan bahwa peserta khitan massal berasal dari desa-desa sekitar.

    “Setiap anak yang dikhitan mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari songkok, baju, sarung, hingga uang saku sebesar Rp300 ribu. Semua ini tetap berada di bawah koordinasi LKNU Diwek,” ujar Afifi.

    Menariknya, metode khitan yang digunakan adalah smart klamp, sebuah teknik modern yang tidak menggunakan jahitan, tanpa perban, serta memungkinkan anak-anak untuk langsung beraktivitas normal setelahnya.

    Pengasuh Ponpes Falahul Muhibbin, KH Nur Hadi, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara haul ini. “Sejak tahlil akbar yang digelar hari Selasa malam kemarin, partisipasi masyarakat sangat luar biasa,” ujar kiai yang akrab disapa Mbah Bolong ini.

    Sebagai Mustasyar PCNU Jombang sekaligus Rais Syuriah MWCNU Diwek, KH Nur Hadi menegaskan bahwa KH Dhucha Tolhah adalah sosok yang patut menjadi teladan, terutama dalam dedikasinya membimbing para santri.

    “Spirit itu yang harus terus dijaga dan dilestarikan dengan digelarnya acara haul ini. Beliau sosok yang istiqamah dalam mendidik santri,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Serban Jombang, Abdurrahman Afifi, mengungkapkan kebanggaannya karena Serban bisa ikut serta dalam acara haul ini. “Giliran rutinan Serban malam Ahad Wage ini diminta di Pesantren Falahul Muhibbin,” ungkap alumni Universitas Diponegoro Semarang tersebut.

    Ia menambahkan bahwa peringatan kali ini menjadi edisi penutup sementara karena selama bulan suci Ramadhan, kegiatan rutin Serban akan diliburkan.

    Sebagai informasi, KH Dhucha Tolhah merupakan pendiri Pesantren Watugaluh pada 2003. Pada tahun 2008, nama pesantren ini berubah menjadi Pesantren Falahul Muhibbin. Saat ini, kepengasuhan pesantren dilanjutkan oleh KH Nur Hadi, yang merupakan menantu pertama dari KH Dhucha Tolhah.

    Haul ini menjadi momentum bagi masyarakat dan santri untuk mengenang perjuangan serta meneladani nilai-nilai yang telah diajarkan oleh KH Dhucha Tolhah. Tradisi ini pun diharapkan terus lestari sebagai bagian dari dakwah Islam dan syiar keagamaan di Jombang. [suf]

  • Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Pasca Muncul Berita Soal Rais Aam PBNU, Begini Tanggapan KH Abdul Ghofur PP Sunan Drajat

    Lamongan (beritajatim.com) – Setelah beredar isu mengenai sosok KH. Abdul Ghofur, Pengasuh Pondok Pesantren (PP) Sunan Drajat Paciran Lamongan Jatim, yang dinilai tepat jadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pasca Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Kini, kiai karismatik tersebut memberikan tanggapannya.

    Menurut Kiai Ghofur, berita yang menjadikan dirinya sebagai sosok pengganti Rais Aam PBNU periode 2025-2030 ini kurang elok dibuat. Pasalnya, berita ini sengaja dibuat untuk membenturkan sosoknya dengan PBNU saat ini.

    Kiai berusia 76 tahun ini juga menyatakan bahwa dirinya tak ingin ditarik-tarik ke dalam situasi yang hanya ingin dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dirinya menegaskan, keberadaan PBNU saat ini sudah ideal.

    “Saya tidak ingin ditarik-tarik oleh kelompok yang seolah menjadikan kondisi saat ini semakin rumit. Jika ada yang ingin membenturkan saya dengan PBNU saat ini maka saya pastikan berita itu tidak benar,” kata KH. Abdul Ghofur, Sabtu (15/2/2024).

    Kiai Ghofur mengungkapkan, dirinya ingin fokus mengabdi dan melayani umat dan para santri melalui pesantrennya. Selain karena usianya sudah tua, tambah Kiai Ghofur, keberadaanya sebagai Musytasar PWNU Jatim dinilai cukup.

    “Saya ini sudah tua, biar saya mengabdi di pesantren dan umat di sini (Sunan Drajat) saja. Saya gak ikut-ikut, cukup jadi Musytasyar di PWNU. Biar yang muda-muda saja, anak saya juga di PBNU (Gus Gudfan Arif, Bendahara Umum PBNU),” ujarnya.

    Kiai Ghofur menambahkan, dirinya akan selalu mendoakan kepengurusan PBNU. Bahkan, lanjutnya, dirinya dan pesantren Sunan Drajat akan selalu terbuka mendukung program dan hal-hal baik yang dilaksanakan oleh semua jajaran pengurus NU.

    “Saya yang bagian doa saja. Saya selalu mendukung PBNU. Semoga NU semakin jaya dan terus memberikan manfaat yang luar biasa bagi umat,” pungkasnya. (fak/kun)

  • Pelunasan BPIH Mulai Dibuka Kemenag, 1678 CJH Lamongan Diberi Waktu Sebulan

    Pelunasan BPIH Mulai Dibuka Kemenag, 1678 CJH Lamongan Diberi Waktu Sebulan

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

    TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN– Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) bagi Calon Jamaah Haji (CJH) reguler tahun keberangkatan 2025 mulai dibuka kemarin, Jumat (14/2/2025).

    Kementerian Agama Kabupaten Lamongan membuka tahapan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi Calon Jamaah Haji (CJH) bagi para CJH memiliki waktu 30 hari

    “Betul, para CJH mempunyai kesempatan pelunasan BPIH selama 30 hari. Terhitung   mulai Jumat (14/2/2025)  sampai Jumat (14/3/2025) mendatang,” kata Kasi Haji dan Umrah Kemenag Lamongan, Abdul Ghofur saat dikonfirmasi Tribun Jatim Network, Sabtu (15/2/2025).

    Untuk pelunasan BPIH yang harus dikeluarkan oleh para calon jemaah untuk haji tahun ini dengan nominal sebesar Rp 35,9 juta. 

    Besaran Rp 35,9 juta ini adalah sisa beban pembiayaan dari selisih setor awal sebesar Rp 25 juta. Sebagian CJH juga mendapat nilai manfaat yang masuk lewat virtual akun sebesar Rp 2 juta. 

    Hal itu telah sesuai dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dimana Embarkasi Surabaya ditetapkan BPIH sebesar Rp 60,9 juta per jemaah.

    Diungkapkan, pada  tahap pelunasan pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak antara lain dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan tim kesehatan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umron (KBIHU).

    “Kordinasi awal ini diantaranya untuk segera melaksanakan tahap pelunasan yang mana tetap didasarkan pada Istitha’ah haji atau kemampuan CJH untuk menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam,” ujarnya.

    Abdul Ghofur optimis CJH Lamongan mampu menyelesaikan pelunasan tepat waktu. Dalam catatan Kemenag Lamongan, kalau ada yang belum bisa melunasi hingga batas waktu yang ada, biasanya karena jemaah ada alasan permanen.

    CJH Lamongan selama ini tergolong jemaah yang patuh dan disiplin baik dari segi pembiayaan, tahapan-tahapan selama proses di Indonesia hingga pada pelaksanaannya di Haromain.

    Untuk persiapan CJH Lamongan,  sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan serangkaian persiapan diantaranya pasporing dan bio visa.

    “Sejauh ini berjalan tanpa kendala, semisal bio visa kita lakukan di Kantor Kemenag Lamongan dengan terjadwal,” bebernya.

    Pihaknya bersyukur kuota calon jemaah haji dari Lamongan cukup banyak.

    Jumlah CJH itu terhitung CJH reguler dan program prioritas lansia.

    “Kabupaten Lamongan mendapat jatah total 1.678 dengan rincian 1.600 jamaah haji reguler dan 78 jamaah haji program prioritas lansia,” ungkapnya.

    Calon jemaah haji Lamongan  dijadwalkan berangkat pada awal bulan Mei 2025.

    ” Kita doakan semua CJH bisa berangkat sesuai jadwal yang ada,” pungkasnya.

  • Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Resmi Berpisah dengan Wabup Abdul Rouf

    Bupati Lamongan Yuhronur Efendi Resmi Berpisah dengan Wabup Abdul Rouf

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi resmi berpisah dengan Abdul Rouf sebagai wakil yang mendampinginya selama periode pertama dalam memimpin Kota Soto, dalam kurun waktu 2021-2025.

    Pisah pamit Wabup Abdul Rouf digelar di Pendopo Lokatantra Lamongan, Jumat (14/2/2025), dihadiri Forkopimda dan OPD Kabupaten Lamongan.

    Pada kesempatan itu, Yuhronur memberikan apresiasi atas dedikasi Abdul Rouf, dalam merealisasikan sebelas program prioritas Lamongan.

    Kesebelas program prioritas tersebut antara lain pendidikan berkualitas dan gratis bagi masyarakat kurang sejahtera (Perintis), Lamongan sehat, Young Entrepreneur Success (YES), Jalan Mantap dan Alus (Jamula).

    Kemudian Lumbung Pangan Lamongan, UMKM, Pemuda dan Olahraga, Gerakan membangun pariwisata ramah dan terintegrasi (Rama Sinta), Yakin Semua Sejahtera (YSS), 100 persen pelayanan publik berkualitas, dan desa berjaya.

    “Terima kasih kepada Pak Wabup yang sudah memberikan dedikasi tinggi selama empat tahun mendampingi saya memimpin Lamongan. Sehingga selama empat tahun berhasil menorehkan berbagai prestasi yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

    Sementara Abdul Rouf, menyampaikan realisasi sebelas program prioritas selama empat tahun memang sudah terlaksana dengan baik. Tapi menurutnya tetap harus dilakukan pemaksimalan, karena dampaknya akan lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

    “Saya menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan selama empat tahun menjabat. Alhamdulillah sebelas program prioritas Lamongan sudah terlaksana, namun harus terus disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Rouf.

    Selanjutnya Yuhronur akan melanjutkan kepemimpinan periode keduanya bersama Wabup Dirham Akbar Aksara. Yuhronur-Dirham akan dilantik tanggal 20 Februari mendatang. [fak/beq]

  • Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Kemenag Lamongan Buka Tahapan Pelunasan Bipih bagi Calon Jemaah Haji 2025

    Lamongan (beritajatim.com) – Kementerian Agama Kabupaten Lamongan membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah (Bipih) bagi Calon Jemaah Haji (CJH) reguler tahun keberangkatan 2025.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lamongan, Mohammad Muhlisin Mufa, mengatakan tahap pelunasan dibuka selama satu bulan penuh.

    “Para calon jemaah memiliki waktu 30 hari, mulai hari ini sampai Senin (14/3/2025) mendatang untuk melakukan pelunasan,” kata Muhlisin, Jumat (14/2/2025).

    Muhlisin menyebutkan, biaya yang harus dilunasi sebesar Rp35,9 juta. Jumlah tersebut merupakan sisa beban pembiayaan dari selisih setor awal sebesar Rp25 juta. Sebagian CJH juga mendapat nilai manfaat yang masuk lewat virtual akun sebesar Rp2 juta.

    “Biaya tersebut sesuai dengan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di mana Embarkasi Surabaya ditetapkan Bipih sebesar Rp 60,9 juta per jemaah,” tuturnya.

    Lebih lanjut Muhlisin mengungkapkan dalam tahap pelunasan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain dengan Bank Penerima Setoran (BPS) dan tim kesehatan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    “Koordinasi awal ini di antaranya untuk segera melaksanakan tahap pelunasan yangmana tetap didasarkan pada istitha’ah haji atau kemampuan CJH untuk menjalankan ibadah haji sesuai syariat Islam,” ujarnya.

    Selain berkoordinasi dengan pihak perbankan dan tim kesehatan haji, Kemenag juga telah melakukan serangkaian persiapan lain, di antaranya pengurusan paspor dan bio visa.

    “Sejauh ini berjalan tanpa kendala. Misalnya bio visa, kita lakukan di Kantor Kemenag Lamongan dengan terjadwal,” ujarnya. [fak/beq]

  • Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Lamongan Ditarik, Imbas Efisiensi

    Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Lamongan Ditarik, Imbas Efisiensi

    Lamongan (beritajatim com) – Semua mobil dinas untuk operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan ditarik. Hal ini terjadi sebagai imbas dari kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat.

    Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, mengatakan ada 6 mobil operasional yang dikembalikan ke KPU Jatim. Keenam mobil tersebut sebelumnya digunakan oleh lima komisioner dan Sekretaris KPU Lamongan.

    “Sudah kita serahkan Selasa kemarin. Terhitung sudah tiga hari ini,” kata Mahrus Ali, saat dikonfirmasi, Kamis (13/2/2025).

    Menurut Mahrus, pihaknya bersama anggota komisiner lainnya harus mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

    Penarikan kendaraan dinas KPU yang tidak hanya berlaku untuk Lamongan saja. Seluruh mobil dinas seluruh KPU Kabupaten/Kota serta KPU Provinsi Jawa Timur juga ditarik akibat kebijakan efisiensi anggaran.

    “Itu merupakan aktualisasi efisiensi dari pemerintah melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025,” kata Mahrus.

    Inpres tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan, hingga infrastruktur.

    Meski mobil operasional ditarik, Mahrus menegaskan tidak akan mengganggu kerja KPU Lamongan.

    “Intinya tidak ada problem yang berarti dengan kebijakan ditariknya mobi dinas operasional KPU,” katanya.

    Selain KPU Lamongan, Bawaslukab Lamongan juga akan menyerahkan mobil dinas yang sebelumnya dipakai oleh komisioner Bawaslukan dan kepala sekretariat Bawaslukab.

    “Sesuai dengan surat dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Lamongan akan menyerahkan semua mobil dinas pada 19 Februari,” kata Ketua Bawaslu Lamongan, Toni Wijaya. [fak/beq]