Xcloud.id

kab/kota: Lamongan

  • Alasan Warga Usir Ortu Siswi SD Semarang yang Viral Sekolah Lewat Sungai

    Alasan Warga Usir Ortu Siswi SD Semarang yang Viral Sekolah Lewat Sungai

    Semarang –

    Warga Kelurahan Bendan Ngisor, Gajahmungkur, Semarang, meminta Juladi Boga Siagian (54) angkat kaki dari RT 07 RW 01. Warga mengungkap alasan mengusir orang tua dari siswi SD yang viral berangkat sekolah lewat pinggir sungai setelah akses tempat tinggalnya diblokade itu.

    Warga memasang spanduk ke pagar arah masuk tempat tinggal keluarga Juladi Siagian (54) di Lamongan, Bendan Ngisor, pada Senin (4/8/2025).

    “Warga RT 07/RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor menolak warga atas nama Juladi Boga Siagian. Warga mengimbau untuk yang bersangkutan dapat segera pindah dari RT 07/RW 01 Kelurahan Bendan Ngisor,” tulis spanduk itu, seperti dilansir detikJateng, Rabu (6/8/2025).

    Ketua RT setempat, Sugito, mengatakan sebelumnya memang ada keresahan warga atas perilaku Juladi. “Iya itu (spanduk) kehendak warga, ada petisi juga,” kata Sugito saat ditemui di rumahnya, Senin (4/8/2025).

    Ada beberapa hal yang disebut membuat warga resah, termasuk soal sejumlah anjing peliharaan Juladi yang dilepasliarkan. Juga soal kebiasaan Juladi, pengepul rongsok itu, yang menjemur sampah di pinggir jalan.

    Warga setempat ternyata juga memberikan petisi ke Juladi. Petisi itu ditandatangani 21 warga. Petisi tertanggal 3 Agustus 2025 itu mencantumkan sejumlah alasan keberatan warga RT 07 RW 01, khususnya sekitar Jalan Lamongan Selatan 2 dan sebagian wilayah RW 03, dengan perilaku dan status warga yang bernama Juladi Boga Siagian yang dinilai meresahkan.

    Berikut delapan poin petisi yang ditulis warga:

    “Dengan banyaknya masalah yang sering terjadi dan adanya rasa kekhawatiran akan terjadi bentrok fisik yang disebabkan oleh perilaku dan temperamen orang yang tersebut di atas, kami segenap warga RT 07 RW 01 merasa tidak nyaman dan resah. Diharapkan Bapak Linggasari selaku Pelaksana Tugas Lurah Bendan Ngisor berkenan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku, agar orang tersebut segera pindah dari tempat yang sekarang ditinggali olehnya,” tulis warga dalam petisi itu.

    Respons Juladi Diminta Pindah

    Juladi mengaku kaget soal dirinya diminta pindah dari lingkungan tersebut. Dia juga bicara tentang masalah yang dipersoalkan warga.

    “Kenapa masalah personal digabungkan dengan masalah penyerobotan tanah. Memang penyerobotan tanah itu dari awal Sri Rejeki ini sudah melakukan intimidasi cuma digabung-gabungkan dengan orang-orang yang mungkin sentimen atau gimana ya namanya masyarakat ada yang pro dan kontra. Ada yang suka dan nggak suka dengan diri kita,” ujar Juladi kepada wartawan, Senin (4/8/2025).

    “Saya jemur itu bukan sampah, itu kertas-kertas yang saya jemur ya, kertas pokoknya. Semua kertas yang basah saya jemur, setelah kering saya ambil saya bersihkan kembali. Itu pun terjadi bukan (hanya) saya, warga lain pun ada yang pengepul juga jemur-jemur tapi mereka tidak meributkan entah saya kenapa,” imbuhnya.

    Juladi juga bicara soal anjing peliharaannya yang dipersoalkan warga.

    “Itu anjing saya lepas itu saya jaga. Saya inikan, saya masukkan kalau malam. Jadi kalau keluar pun saya jaga. Cuma yang namanya kalau sudah fanatik sekali ya kami mau ngomong apa lagi. Jadi anjing itu kami masukkan kok sampai ada pintu. Jadi keluar itu kami pantau setelah itu baru kami masukkan,” ujar dia.

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

  • Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Profil Komjen Dedi Prasetyo, Polisi Profesor yang Ditunjuk Jadi Wakapolri

    Jakarta –

    Komjen Dedi Prasetyo resmi ditunjuk sebagai Wakapolri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perwira tinggi dengan tiga bintang dipundaknya ini dikenal sebagai akademisi dengan capaian gelar profesor.

    Gelar akademis tertinggi yang diraih Komjen Dedi adalah profesor, doktor, sarjana hukum, magister humaniora, magister ilmu kepolisian dan magister manajemen. Komjen Dedi juga merupakan penulis buku tentang kepolisian, dengan total lebih dari 30 judul buku.

    Pada 28 Mei 2024, Dedi mendapat penghargaan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) sebagai satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

    Sebelum ditunjuk sebagai Wakapolri, Komjen Dedi beberapa kali dipercaya menjadi pejabat utama Polri yakni Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas), Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Polri), dan terakhir Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Di satuan wilayah, Komjen Dedi pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Wakapolda Kalteng.

    Suami dari Martha Dwi ini dipercaya sebagai oleh Kapolri sebagai Kasatgas Polri untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menerapkan food security yang menjadi kekhasan SPPG Polri. Ia juga bertindak selaku Pengawas Gugus Tugas Polri untuk Mendukung Ketahanan Pangan.

    Pada 1992, Dedi menjabat Kapolsek Deket. Setahun kemudian, dia digeser sebagai Kasat Reserse Kriminal Polres Lamongan. Komjen Dedi lalu dimutasi ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Jawa Tengah (Jateng) sebagai Dantontar dan Dankitar.

    Pada 1997, ia dipercaya menjabat Kapolsek Serpong. Dia selanjutnya memutuskan mengikuti Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK).

    Setelah itu Komjen Dedi lalu lalang di fungsi SDM sebagai Kaur Tihorkam Ditdalpers SSDM Polri, Kaur Tandispeg Ditdalpers SSDM Polri dan Kasubag Tihorkam Rowatpers SDM Polri hingga 2004. Komjen Dedi lalu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Wakapolri pada 2004 hingga 2005.

    Lalu dia kembali dimutasi sebagai Kabag Bin Polwil Madura Polda Jawa Timur, kemudian Kakorsis SPN Mojokerto Polda Jatim. Kariernya terus menanjak menjadi Kasat Serse Polwiltabes Surabaya pada 2007, lalu Kapolresta Kediri di 2008, dan Kapolres Lumajang pada 2009.

    Pada 2010, Dedi Kembali masuk ke fungsi SDM 6 tahun lamanya, hingga akhirnya mendapat promosi job bintang 1 pada 2017 sebagai Wakapolda Kalteng. Setahun kemudian, 2018, Dedi dimutasi menjadi Karo Penmas Divisi Humas Polri.

    Setahun kemudian dia kembali ke fungsi SDM sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karo Binkar) SSDM Polri. Irjen Dedi pada 2020 mendapat promosi sebagai Kapolda Kalteng.

    Pada 2021, dia dimutasi menjadi pejabat Utama Polri pada jabatan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas). Dedi lalu dipercaya menjadi As SDM Kapolri pada 2023 hingga akhirnya ditunjuk sebagai Irwasum Polri.

    (aud/eva)

  • Cek Kesehatan Gratis Awali MPLS Sekolah Rakyat di Gresik

    Cek Kesehatan Gratis Awali MPLS Sekolah Rakyat di Gresik

    Jakarta –

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau langsung pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 37 Gresik. Kegiatan ini berlangsung di UPT SMPN 30 Gresik, Jawa Timur.

    Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembukaan Sekolah Rakyat di 37 titik tambahan berjalan lancar.

    “Saya dan Pak Wamen terus berkeliling ke titik-titik Sekolah Rakyat. Pagi tadi di Lamongan, sekarang di Gresik. Kami ingin memastikan penyelenggaraannya berjalan lancar berkat dukungan semua pihak, seperti yang terlihat di Gresik ini,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025).

    Peluncuran 37 titik Sekolah Rakyat ini merupakan tambahan dari 63 Sekolah Rakyat yang lebih dulu diluncurkan pada pertengahan Juli lalu, seluruhnya diawali dengan kegiatan MPLS.

    Sama seperti di Sekolah Rakyat lainnya, MPLS di SRMA 37 Gresik juga diawali pemeriksaan kesehatan siswa, baik fisik maupun mental. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang dilakukan bersama Kementerian Kesehatan.

    Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat tak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tapi juga sebagai miniatur pengentasan kemiskinan secara menyeluruh dan terstruktur. Oleh karena itu, siswa menerima fasilitas seperti cek kesehatan gratis dan pemenuhan kebutuhan gizi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

    Selain itu, setiap siswa juga akan mendapat laptop dan delapan set seragam lengkap yang saat ini masih dalam proses pengadaan dan ditargetkan dibagikan pada akhir September 2025.

    Tidak hanya untuk anak-anak, orang tua siswa pun mendapat akses ke program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga perbaikan rumah tidak layak huni.

    “Anaknya sekolah, orang tuanya kita latih dan berdayakan agar bisa membuka usaha atau bekerja. Bahkan rumahnya juga kita bantu. Ini bagian dari program prioritas Presiden Prabowo,” tutur Gus Ipul.

    Dalam rangka mendukung penguatan ekonomi keluarga, para orang tua siswa juga menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, yang menampung dan memasarkan hasil program pemberdayaan. Mereka juga ditetapkan sebagai sasaran program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dan masuk dalam program nasional 3 juta rumah.

    Gus Ipul pun menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya Sekolah Rakyat, terutama Bupati Gresik yang menginisiasi usulan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kemensos dan Kementerian PU.

    “Setelah PU menyatakan layak, kami mulai rekrutmen guru dan siswa. Seleksi guru dipimpin Dinas Pendidikan, kurikulumnya juga disusun bersama Dinas Pendidikan. Ini kerja gotong royong,” jelasnya.

    Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung keberlanjutan program, termasuk mendampingi lulusan Sekolah Rakyat agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan akademi kedinasan seperti Akmil.

    Sekolah Rakyat di Gresik dinilai menjadi bukti nyata bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu kolaborasi menyeluruh yang menyentuh seluruh anggota keluarga-dari anak-anak hingga orang tuanya.

    (akn/ega)

  • Perbaikan rel kereta api di Lamongan masuk tahap pemadatan jalur

    Perbaikan rel kereta api di Lamongan masuk tahap pemadatan jalur

    perbaikan tersebut sebagai bagian dari rangkaian perbaikan geometri rel yang dimulai sejak 29 Juli dan ditargetkan rampung 9 Agustus 2025

    Lamongan, Jawa Timur (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia KAI Persero (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya menyatakan bahwa perbaikan jalur rel di perlintasan sebidang JPL 317 Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, di Jalan Jaksa Agung Suprapto, telah memasuki tahap pemadatan jalur.

    Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif saat dikonfirmasi di Lamongan, Minggu, mengatakan bahwa perbaikan tersebut sebagai bagian dari rangkaian perbaikan geometri rel yang dimulai sejak 29 Juli dan ditargetkan rampung 9 Agustus 2025.

    “Hari ini kami melaksanakan pemadatan menggunakan alat berat Multi Tie Tamper (MTT) setelah pembongkaran aspal, penggantian rel dan bantalan rampung,” kata Luqman.

    Ia menjelaskan tahapan tersebut krusial untuk dilakukan sebelum masa penstabilan dan pengaspalan ulang pada perlintasan yang berada di Kecamatan Tumenggungbaru, Kabupaten Lamongan itu.

    Ia menjelaskan pemadatan dilakukan Minggu dini hari, pukul 00.30–05.00 WIB untuk meminimalkan gangguan lalu lintas di jalur arah Lamongan Babat yang dilintasi rel kereta api tersebut.

    Luqman menambahkan perbaikan bertujuan meningkatkan keselamatan dan keandalan jalur antara Stasiun Surabayan (Kecamatan Sukodadi, Lamongan) dan Stasiun Lamongan.

    “Kami mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan instansi terkait, dalam kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini,” tambahnya.

    Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Lamongan AKP Nur Arifin mengatakan pengalihan arus diberlakukan sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi untuk mengantisipasi kepadatan di sekitar lokasi pekerjaan.

    “Kami arahkan kendaraan ke jalur alternatif dan menempatkan personel di lapangan untuk pengaturan situasional,” katanya.

    Jalur alternatif yang disiapkan yakni, Tuban–Lamongan melalui Tol Manyar–Deandles, Bojonegoro–Lamongan via Cerme–Mantup, untuk kendaraan pribadi menuju Surabaya, dialihkan melalui Sukodadi–Unisda, serta Tuban–Surabaya melalui Paciran.

    Sedangkan, untuk arus lalu lintas kendaraan dari Gresik dan Babat dialihkan melalui Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan Nasional 28 Juli 2025

    KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan Nasional 28 Juli 2025

    KPK Periksa Direktur hingga Komisaris PT Karya Bisa sebagai Saksi Kasus Gedung Pemkab Lamongan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Komisi Pemberantasan
    Korupsi
    (
    KPK
    ) memeriksa sejumlah pejabat di
    PT Karya Bisa
    sebagai saksi dalam kasus dugaan
    korupsi
    pembangunan gedung
    Pemkab Lamongan
    tahun anggaran 2017-2019, pada Senin (28/7/2025).
    Mereka adalah Komisaris Utama PT Karya Bisa, Yudho Ahmad Priyono dan Novi Christiana, serta Direktur PT Karya Bisa, Berlian Christianti.
    “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Senin.
    Selain pejabat dari PT Karya Bisa, KPK juga memanggil sejumlah saksi, yaitu Dodik Tri Setiawan selaku Sales Engineer tahun 2009-2020 PT WIKA BETON Wilayah Penjualan V (Regional Surabaya), dan Suryadi selaku Operasional Head PT Rodamans Inti Teknika Cabang Surabaya.
    Meski demikian, KPK belum menyampaikan materi yang akan digali dari pemeriksaan saksi tersebut.
    Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantongi nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur.
    “Prosesnya sudah penyidikan, jadi sudah ada tersangkanya. Kalau di KPK, jika sudah masuk penyidikan, pasti sudah ada tersangkanya,” kata Juru Bicara KPK, Ali Fikri, usai menggelar diskusi media di kantor Dinas Kominfo Jatim, Rabu (20/9/2023).
    Namun, Ali masih enggan menyebut nama tersangka yang dimaksud, termasuk detail konstruksi perkaranya.
    Menurutnya, dalam proses penindakan, jika sudah sampai pada aksi penyitaan dan penggeledahan, maka dipastikan sudah masuk pada proses penyidikan dan sudah ada tersangkanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 37 Warga Binaan Risiko Tinggi Bakal Dipindah ke Nusakambangan

    37 Warga Binaan Risiko Tinggi Bakal Dipindah ke Nusakambangan

    Bisnis.com, Jakarta — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur membeberkan ada 37 warga binaan risiko tinggi dipindah ke Nusakambangan.

    Kepala Kantor Ditjen PAS Jawa Timur, Kadiono mengemukakan alasan 37 warga binaan itu dipindah ke Nusakambangan untuk mencegah penularan perbuatan negatif tersebut kepada warga binaan lain. 

    Selain itu, menurutnya, pemindahan itu juga  sebagai bagian dari upaya pembinaan agar perilaku warga binaan risiko tinggi tersebut dapat berubah menjadi lebih baik.

    “Jadi 37 warga binaan tersebut berasal dari Lapas Kelas 1 Madiun, Lapas Kelas 1 Surabaya, Lapas Lamongan, dan Lapas Pamekasan,” tuturnya di Jakarta, Minggu (27/7).

    Dia juga mengatakan bahwa pemindahan puluhan warga binaan itu merupakan wujud keseriusan Ditjen PAS untuk mewujudkan lapas dan rutan yang terbebas dari narkoba dan menggunakan ponsel.

    “Sekali lagi kami sampaikan ini merupakan wujud keseriusan kami menzerokan lapas dan Rutan dari narkoba dan juga HP, juga siapapun yang melakukan tindakan yang jelas-jelas melanggar tata tertib lapas atau rutan,” katanya.

    Dia juga menegaskan jika ada petugas yang terlibat perbuatan tindak pidana bersama dengan warga binaan, maka akan ditindak tegas.

    “Siapapun yang terbukti terlibat, baik warga binaan bahkan petugas sekalipun akan diberikan sanksi dan  hukuman tegas, karena perbuatannya sangat berdampak buruk bagi warga binaan lain di lingkungannya,” ujarnya.

    Nusakambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. 

  • Sunan Drajat, Wali Bijak dari Lereng Paciran Mengubah Kemanusiaan dengan Laku Sosial dan Etika

    Sunan Drajat, Wali Bijak dari Lereng Paciran Mengubah Kemanusiaan dengan Laku Sosial dan Etika

    Etika dan moralitas menjadi inti dari setiap ajaran yang disampaikan oleh Sunan Drajat. Ia dikenal sering menggunakan tembang atau syair sebagai medium dakwah, salah satu yang terkenal adalah pitutur luhur berupa falsafah hidup Jawa.

    Makna dari petuah ini sangat dalam yaitu berikan tongkat kepada yang buta (bimbingan kepada yang tidak tahu), berikan makanan kepada yang lapar, pakaian kepada yang telanjang, dan tempat berteduh kepada mereka yang kehujanan.

    Ajaran ini merupakan manifestasi langsung dari prinsip tauhid sosial, yakni bahwa keimanan kepada Tuhan mesti tercermin dalam kepedulian terhadap sesama. Dalam pandangan Sunan Drajat, tidak ada ibadah yang lebih utama selain menolong orang lain.

    Oleh karena itu, ajaran-ajarannya selalu mengandung nilai-nilai kasih sayang, kerja sama, dan empati. Ia pun menolak kekerasan dalam menyebarkan Islam, dan lebih memilih jalan kelembutan, kebijaksanaan, dan keteladanan dalam bertutur kata dan bersikap.

    Keberadaan Sunan Drajat juga berhasil menciptakan tatanan sosial baru di wilayah Lamongan dan sekitarnya. Ia tidak hanya dihormati oleh kalangan Muslim, tetapi juga oleh masyarakat lintas agama yang menyaksikan langsung kontribusi sosialnya yang besar.

    Bahkan, ia seringkali menjadi penengah dalam konflik antarkelompok dan menjadi penasihat para penguasa lokal dalam menjalankan pemerintahan yang adil dan bijaksana. Tradisi-tradisi lokal yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan secara perlahan ia luruskan tanpa menghilangkan jati diri budaya masyarakat. Inilah mengapa dakwahnya diterima luas, karena ia memahami betul bahwa agama yang datang bukan untuk merusak, tetapi menyempurnakan nilai-nilai luhur yang sudah hidup dalam budaya masyarakat.

    Peninggalannya tidak hanya berupa mushola atau pesantren, tetapi juga sistem nilai yang hidup hingga kini, menjadikan Paciran sebagai simbol dakwah sosial yang humanis dan menyentuh hati.

    Warisan Sunan Drajat masih terus dikenang hingga hari ini. Makamnya yang terletak di daerah Paciran, Lamongan, menjadi salah satu situs ziarah penting bagi umat Islam di Jawa Timur.

    Namun lebih dari sekadar tempat ziarah, kompleks makam tersebut juga menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai sosial-keagamaan yang diwariskan oleh beliau. Para pengunjung yang datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk merenungkan kembali makna dari kehidupan yang saling menolong dan menjunjung tinggi etika.

    Di tengah dunia modern yang kerap kali kehilangan arah moral, ajaran Sunan Drajat terasa begitu relevan bahwa keberagamaan sejati bukan diukur dari banyaknya ibadah ritual, melainkan dari seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Bahwa etika dan kepedulian sosial adalah jembatan terbaik menuju keberkahan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

    Dengan demikian, Sunan Drajat bukan hanya seorang penyebar Islam, tetapi juga seorang pemimpin spiritual, pendidik, dan reformis sosial yang menginspirasi. Namanya harum bukan karena kekuasaan atau kemegahan, tetapi karena ketulusan dan kebijaksanaan dalam mengabdi pada masyarakat.

    Ia adalah simbol bahwa kemuliaan sejati terletak dalam pengabdian kepada sesama manusia, dan bahwa agama jika diajarkan dengan cinta dan kebaikan akan menjadi kekuatan transformatif yang membawa kesejahteraan bagi seluruh umat.

    Di tengah zaman yang kian individualistis, ajaran dan keteladanan Sunan Drajat adalah suluh yang tak pernah padam, menerangi jalan kemanusiaan yang luhur dan penuh kasih.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

     

  • Ketua KPK Blak-blakan Alasan Khofifah Diperiksa di Polda Jatim

    Ketua KPK Blak-blakan Alasan Khofifah Diperiksa di Polda Jatim

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto membeberkan alasan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa batal diperiksa oleh KPK di Jakarta terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran (TA) 2021-2022. 

    Dia menjelaskan karena pemeriksaan Khofifah bersamaan dengan jadwal pemeriksaan perkara di Lamongan Jawa Timur, maka akhirnya direncanakan untuk sekalian saja berbarengan di Polda Jawa Timur.

    “Jadi efisiensi, kita ada di sana, makanya nanti dalam pemeriksaannya munpung mereka ada di wilayah Jawa Timur, maka ya sekalian aja. Intinya itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Dia melanjutkan, hingga kini status Khofifah masih menjadi saksi. Adapun pada pemeriksaan hari ini, yang mau didalami KPK terhadap Khofifah adalah soal pertanggungjawaban administrasinya.

    “Ya, pasti, [yang mau didalami] secara administrasi lah. Pertanggungjawaban secara administrasinya. Itu aja,” ucapnya.

    Sebelumnya, Khofifah telah dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi kasus tersebut, Jumat (20/6/2025). Namun, dia meminta penjadwalan ulang. 

    Kemudian, penyidik KPK akhirnya menjadwalkan kembali pemanggilan Gubernur yang terpilih dua periode itu untuk pemeriksaan besok, Kamis (10/7/2025). Namun, bedanya, Khofifah tidak akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sebagaimana pemanggilan sebelumnya.  

    “Benar, Sdr. KIP Gubenur Jawa Timur dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas, pada Kamis (10/7), di Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/7/2025). 

    Lembaga antirasuah meyakini Khofifah akan hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam penanganan perkara tersebut. 

  • Ketua KPK: Khofifah Statusnya Masih Saksi

    Ketua KPK: Khofifah Statusnya Masih Saksi

    Jakarta –

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan alasan penyidik KPK memeriksa Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Mapolda Jatim sebagai saksi perkara dana hibah. Setyo mengatakan pemeriksaan Khofifah di Mapolda Jatim karena efisiensi penyidik KPK yang tengah mengusut korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan.

    “Ya, jadi gini, yang pertama itu bersamaan dengan penyidik yang sedang melakukan pemeriksaan di perkara Lamongan. Jadi efisiensi, kita ada di sana, makanya nanti dalam pemeriksaannya mumpung mereka ada di wilayah Jawa Timur, maka ya sekalian aja. Intinya itu,” kata Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (10/7/2025).

    Setyo mengatakan status Khofifah saat ini masih sebagai saksi dalam perkara dana hibah. Penyidik akan mendalami pertanggungjawaban adminitrasi Khofifah.

    “Ya, sementara sih, saat ini statusnya masih saksi, dan kalau soal itu penyidik lah nanti. Tapi sebenarnya saksi kok,” ujar Setyo.

    “Ya, pasti, secara administrasi lah. Pertanggungjawaban secara administrasinya. Itu aja,” tambahnya.

    Diketahui, Khofifah dijadwalkan akan diperiksa KPK pada Kamis (10/7). Tetapi pemeriksaan tersebut bukan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

    KPK meyakinkan bahwa lokasi pemeriksaan tidak memengaruhi esensi pemeriksaan. Khofifah sebelumnya memang sempat absen dari pemanggilan KPK pada Jumat (20/6).

    “Benar, Saudara KIP, Gubernur Jawa Timur, dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam perkara hibah pokmas, pada Kamis (10/7/2025), di Polda Jawa Timur,” kata jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (9/7).

    (dwr/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung di Pemkab Lamongan

    KPK Tetapkan 4 Tersangka Kasus Pembangunan Gedung di Pemkab Lamongan

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan empat tersangka terkait dugaan korupsi pembangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur. Mereka diduga melakukan praktik lancung yang menimbulkan kerugian negara.

    Sumber VOI menyebut, keempat tersangka itu di antaranya adalah Mokh. Sukiman yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

    “Empat tersangka sudah ditetapkan,” kata sumber tersebut saat dihubungi Senin malam, 7 Juli.

    Selain Sukiman, turut ditetapkan Herman Dwi Haryanto, Ahmad Abdillah, Muhammad Yanuar Marzuki sebagai tersangka. Mereka telah membuat negara merugi hingga Rp42 miliar berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih menutup rapat perihal identitas para tersangka. Dia hanya memastikan sudah ada nama pihak yang harus bertanggung jawab dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan.

    “Nanti kami update untuk siapa saja tersangkanya. Namun, kami pastikan perkara tersebut KPK sudah menetapkan pihak-pihak tertentu,” kata Budi kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip pada Selasa, 8 Juli.

    Adapun untuk mengusut kasus ini, komisi antirasuah memanggil lima saksi pada Senin, 7 Juli. Permintaan keterangan tersebut dilakukan di kantor Pemkab Lamongan, Jawa Timur.

    Mereka yang dimintai keterangan adalah Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Lamongan Sigit Hari Mardani dan Kasubbag Administrasi Pengelolaan Bagian PBJ Setda Lamongan Fitriasih.

    Lalu turut dipanggil juga Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glagah Pemkab Lamongan Joko Andriyanto; Kasie Bina Konstruksi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Pemkab Lamongan Arkan Dwi Lestari; dan Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Pemkab Lamongan Rahman Yulianto.

    Sebagai informasi, penyidikan dugaan korupsi terkait pembangunan gedung di Pemkab Lamongan, Jawa Timur diumumkan pada 15 September 2023. Ketika itu disebutkan kerugian negaranya mencapai Rp151 miliar.