Xcloud.id

kab/kota: Lamongan

  • Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    Perannya Disorot, Bahlil Buka Suara Terkait Motor di Jatim Brebet Massal Usai Isi Pertalite

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka sauara. Setelah perannya disorot dalam fenomena motor brebet massal di Jawa Timur (Jatim) karena isi Pertalite.

    Dia mengatakan pihaknya tengah melakukan investigasi. Bahlil juga menyebut ditinya telah memanggil pihak terkait.

    Hal tersebut diungkapka kepada jurnalis di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (29/10/2025).
    Usai mengunjungi pembukaan Tanwir XXXIII Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

    “Tadi saya begitu mendarat, langsung saya panggil Dirut Pertamina Patra Niaga, kemudian BPH Migas, sama Lemigas, untuk menerima laporan langsung dari mereka,” kata Bahlil.

    Kini, dia mengatakan timnya sudah di lapangan. Setelah proses investigasi dilakukan, maka dia akan melakukan rapat.

    “Sekarang tim saya masih berada di daerah sini, nanti setelah ini saya akan rapat dengan mereka di airport,” ujarnya.

    Tim tersebut, terdiri dari perwakilan Dirjen Migas, Lemigas, BPH Migas, dan Pertamina Patra Niaga. Dibentuk untuk menelusuri dugaan oplosan Pertalite.

    “Karena untuk minyak yang didistribusi baik solar maupun bensin, Pertalite, di SPBU itu di bawah Pertamina Patra Niaga. Dirutnya ada di sini,” jelasnya.

    Apakah benar atau tidak adanya dugaan Pertalite di oplos, dia tak memberi kepastian. Katanya menunggu uji laboratorium.

    “Kita lihat, kita belum bisa mengandai-andai. Saya belum bisa menyimpulkan tentang kebenarannya, apa benar atau tidak benar, kita tunggu kajian tim,” terangnya.

    Fenomena motor brebet ini diketahui terjadi. di berbagai daerah di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Malang.
    (Arya/Fajar)

  • Banyak Motor Brebet usai Isi Pertalite, Ini Kata Pertamina

    Banyak Motor Brebet usai Isi Pertalite, Ini Kata Pertamina

    Jakarta –

    Banyak pengguna motor di Jawa Timur mengeluhkan masalah usai mengisi Pertalite. Motornya brebet susah dinyalakan. Ini kata Pertamina soal fenomena motor brebet di Jatim itu.

    Bengkel-bengkel di Jawa Timur menerima banyak keluhan motor brebet. Keluhannya seragam, motor brebet usai mengisi Pertalite. Mulanya, keluhan itu muncul di Bojonegoro. Namun ternyata pemotor di daerah lain seperti Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan juga mengeluhkan hal serupa.

    “Rata-rata motor yang mengisi Pertalite mengalami brebet dan kehilangan tenaga. Solusinya sementara ganti ke Pertamax,” kata Anas, mekanik bengkel di Lamongan dikutip detikJatim.

    Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menyampaikan permohonan maaf atas munculnya ketidaknyamanan atas laporan masyarakat. Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi menjelaskan pihaknya telah melakukan pengawasan mulai dari terminal pengirim hingga penyalur resmi.

    Ahad tak menampik dalam beberapa hari terakhir pihaknya menerima aduan dari konsumen soal Pertalite yang bikin motor brebet. Laporan itu di antaranya berasal dari Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo dan Malang.

    Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan terhadap produk Pertalite yang berasal dari Terminal BBM Tuban dan Terminal BBM Surabaya sebagai mayoritas supply point BBM area terdampak dan hasilnya BBM dinyatakan sesuai spesifikasi.

    “Saat ini sedang berjalan investigasi lanjutan untuk pengecekan Quality and Quantity (QQ) BBM di level SPBU sebagai titik distribusi akhir kepada masyarakat. Rangkaian investigasi ini dilaksanakan guna memastikan kualitas dan kesesuaian spesifikasi produk,” tegas Ahad dilansir detikFinance.

    17 Posko Keluhan Pertamina

    Selain itu, Pertamina juga membuka 17 posko untuk melayani keluhan dan pelaporan dari masyarakat. Berikut ini rinciannya.

    Surabaya

    1. SPBU 5460146
    Jl. Arif Rahman Hakim No. 150, Surabaya

    2. SPBU 5460179
    Jl. Kayoon No. 48, Surabaya

    3. SPBU 5460134
    Jl. Wonorejo 1, Manukan Kulon, Tandes, Surabaya

    4. SPBU 54601107
    Jl. Kebonsari Tengah No. 64-66, Surabaya

    Kab. Sidoarjo

    1. SPBU 5461209
    Jl. Letjen Sutoyo No. 129 Medaeng, Waru, Sidoarjo (Bungurasih)

    2. SPBU 5461255
    Jl. Raya Tropodo No. 9, Waru, Sidoarjo

    3. SPBU 5461236
    Jl. Jenggolo No. 33, Sidoarjo

    4. SPBU 5461253
    Jl. Gubernur Sunandar Priyo Sudarmo No. 3-5, Kraton, Kec. Krian, Sidoarjo

    Kab. Lamongan

    1. SPBU 5462215
    Jl. Raya Mantup, Kedung Sumber, Sumberdadi, Kec. Mantup, Lamongan

    2. ⁠SPBU 5462208
    Jl. Sunan Drajat, Kaloharjo, Sidoharjo, Kec. Lamongan, Lamongan

    Kab. Gresik

    1. SPBU 5461104
    Jl. Veteran No.2, Injen Timur, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Gresik

    2. SPBU 5461101
    Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Karangturi, Kebomas, Kec. Gresik, Gresik

    Kab. Bojonegoro

    1. SPBU 5462101
    Jl. MT. Haryono, Jetak, Kec. Bojonegoro, Bojonegoro,

    2. ⁠SPBU 5462106
    Jl. Sawunggaling, Kadipaten, Ngrowo, Kec. Bojonegoro, Bojonegoro

    Kab. Tuban

    1. SPBU 5462305
    Gg. Buntu No.10, Wire, Gedongombo, Kec. Semanding, Kabupaten Tuban

    Kab/Kota. Kediri

    1. SPBU 5464147
    Jl. Joyoboyo, Kemasan, Kota, Kota Kediri

    2. SPBU 5464153
    Jl. Ahmad Dahlan, Ngampel, Kec. Mojoroto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

    Untuk wilayah terdampak lainnya di luar lokasi posko di atas dapat menghubungi SPBU terakhir pembelian BBM, atau bisa menghubungi via Pertamina Contact Center pada pilihan kanal berikut :
    – Call Center 135
    – ⁠Email pcc135@pertamina.com
    – ⁠DM Instagram @pertamina.135

    (dry/din)

  • 4 Respons Bahlil soal Kasus Motor "Brebet" di Jatim Usai Isi Pertalite Nasional

    4 Respons Bahlil soal Kasus Motor "Brebet" di Jatim Usai Isi Pertalite Nasional

    Respons Bahlil soal Kasus Motor “Brebet” di Jatim Usai Isi Pertalite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pengguna motor yang mengeluhkan motornya mengalami masalah usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Jawa Timur.
    Bahlil menjawab, pihaknya telah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan-keluhan pengguna motor di Jawa Timur.
    “Saya sudah turunkan timnya, nanti mungkin sore saya balik sudah dapat laporannya,” kata Bahlil saat meresmikan sejumlah proyek strategis Merdeka dari Kegelapan di Walantakan, Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).
    Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang ikut ambil bagian dalam tim tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.
    “Saya sudah, lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya,” singkat Bahlil.
    Kasus motor brebet mulanya dialami warga Tuban dan Bojonegoro, lalu merembet hingga Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang.
    Warga menghadapi keluhan yang sama, yakni motor tersendat-sendat saat digas atau “brebet” dan mogok. Mereka menduga, penyebabnya berasal dari bahan bakar yang mereka beli, Pertalite.
    “Brebet gitu sejak dua minggu lalu, tetapi tetap saya pakai ke mana-mana. Dan tetap beli bensin juga,” kata salah satu warga Surabaya, Erik, saat ditemui
    Kompas.com
    di salah satu bengkel, Selasa (28/10/2025).
    Mekanik bengkel juga menemukan keanehan pada kondisi bahan bakar dari motor pelanggan yang rusak, yakni bau bahan bakar Pertalite berbeda dari sebelumnya.
    “Banyak yang mogok, brebet injeksinya. Seperti kehabisan bensin padahal bensinnya masih ada. Saya cek bensinnya, baunya seperti bensin endapan lama,” kata salah satu mekanik, Rudi Hartono (49).
    PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pun membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait Pertalite.
    KOMPAS.com / Yulian Isna Sri Astuti Suasana pengendara motor di SPBU Bangkalan saat mengisi Pertalite
    Pertamina pun membuka posko pengaduan di 15 titik sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Motor Brebet usai Isi Pertalite, Ini Kata Pertamina

    Harus Kuras Tangki-Ganti Busi Baru Normal Lagi

    Jakarta –

    Banyak motor di Jawa Timur dikeluhkan brebet usai isi Pertalite. Tangki pun harus dikuras hingga ganti busi baru bisa normal lagi.

    Penggunaan Pertalite pada motor-motor di Jawa Timur jadi sorotan. Sebab, puluhan motor mengalami brebet usai mengisi Pertalite. Keluhan itu dialami para pemotor di daerah Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. Mereka mengeluhkan motornya mengalami masalah habis diisi Pertalite. Motornya ngadat, tarikan berat, hingga membuat para pemotor itu berbondong-bondong pergi ke bengkel.

    Dikutip detikJatim, salah seorang mekanik di bengkel resmi di kawasan Bojonegoro Suliswanto mengungkap, dia menerima 45 keluhan motor brebet usai mengisi Pertalite.

    “Setelah diganti busi dan bahan bakarnya dikuras, performa motor kembali seperti semula. Tapi kalau masih pakai bensin yang sama, ya brebet lagi,” ujarnya.

    Bengkel di Sidoarjo juga mengalami hal serupa. Banyak motor-motor mengalami masalah usai mengisi Pertalite.

    “Tiga hari ini banyak motor masuk dengan keluhan sama. Rata-rata Honda BeAT keluaran 2020 ke atas, sistem injeksi. Semua mengaku baru isi Pertalite,” tutur Firman, mekanik di kawasan Magersari, Sidoarjo.

    Belum diketahui penyebab pasti di balik fenomena motor brebet di Jawa Timur itu. Pihak kepolisian di sejumlah daerah mulai mengambil sampel bahan bakar dari SPBU untuk diuji di laboratorium. Sementara Pertamina mendirikan posko pengaduan di SPBU guna menampung laporan warga.

    “Sejauh ini hasil monitoring di media sosial ada 3 laporan dan postingan terkait yang sudah kami telusuri hingga ke titik SPBU pembelian produk BBM-nya,” terang Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus.

    Penyebab Motor Brebet

    Motor brebet memang berkaitan dengan bahan bakar. Mengutip laman Daya Auto, ada beberapa hal yang mempengaruhi motor brebet. Pertama adalah kualitas bahan bakar. Bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi atau berkualitas rendah bisa menyebabkan pembakaran tidak sempurna. Keberadaan air di tangki bahan bakar juga bikin motor brebet. Sebab dapat mengganggu pembakaran dan mengurangi bahan bakar ke ruang pembakaran.

    Selanjutnya, filter udara yang kotor atau aus juga dapat menghambat aliran udara ke mesin. Kemudian busi juga ikut mempengaruhi. Busi yang kotor dapat menghambat pembakaran bahan bakar. Fuel pump juga bisa menjadi penyebab motor brebet saat digas.

    (dry/din)

  • Dugaan Perundungan di Ponpes Lamongan Masuk Penanganan Polisi, Tahap Pemeriksaan Saksi

    Dugaan Perundungan di Ponpes Lamongan Masuk Penanganan Polisi, Tahap Pemeriksaan Saksi

    Lamongan (beritajatim.com) – Kasus dugaan perundungan dan kekerasan fisik di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Lamongan, yang sempat viral di media sosial, kini ditangani pihak kepolisian. Orang tua santri korban melaporkan dugaan kekerasan tersebut ke Mapolres Lamongan setelah anaknya mengalami luka lebam.

    Dalam video yang beredar, terlihat santri berbaju putih yang disebut sebagai korban menghampiri santri lain berkaus hitam. Keterangan dalam video menyebut korban menegur karena barang-barangnya sering diambil. Pertengkaran verbal antara keduanya kemudian memuncak menjadi pertikaian fisik.

    “Benar, Polres Lamongan telah menerima pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak kekerasan di sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang berada di Kabupaten Lamongan,” kata Kasi Humas Polres Lamongan, Ipda M. Hamzaid, Rabu (29/10/2025).

    Hamzaid menjelaskan, kasus kini ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Petugas tengah melakukan pendalaman dengan memintai keterangan saksi.

    “Sudah ada dua saksi yang dimintai keterangan. Keduanya dari pihak orang tua korban atau pelapor,” ujarnya. [fak/beq]

  • Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini…

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek secara langsung kualitas bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, menindaklanjuti banyaknya aduan sepeda motor terkendala mesinnya setelah mengisi pertalite.

    SPBU yang dikunjungi, di antaranya adalah SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 di Gresik.

    “Saya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hari ini menjalankan salah satu amanah dari Bapak Menteri terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu dugaan atas terdapatnya kandungan air pada BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini dengan mengoleskan pasta ke dalam pipa yang dimasukkan ke dalam BBM.

    Apabila tetap berwarna kuning, maka BBM yang diuji tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya.

    Pengecekan di SPBU Kayoon dilakukan terhadap BBM yang ada pada truck, tangki pendam, serta dispenser hingga didapati hasil seluruhnya tetap berwarna kuning yang menandakan bahwa BBM tersebut tidak mengandung air.

    “Apabila dia terdapat kandungan air, tadi kami sudah perlihatkan juga, itu dia akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan ini tidak ditemukan (pencampuran air),” kata Laode.

    Tak hanya uji pasta air, Kementerian ESDM juga melakukan uji visual yang penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Dari dua SPBU yang dilakukan uji visual ini, tidak ditemukan kontaminan di dalam BBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM.

    Berdasarkan catatan terbaru Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus per Rabu (29/10), terdapat 162 kendaraan terkendala mesin meliputi 155 sepeda motor dan tujuh mobil yang terjadi pada 13 daerah di Jatim.

    Berikut rinciannya:

    1. Kabupaten Bojonegoro 59 kendaraan
    2. Kabupaten Tuban 44 kendaraan
    3. Kota Surabaya 23 kendaraan
    4. Kabupaten Sidoarjo 13 kendaraan
    5. Kabupaten Lamongan 5 kendaraan
    6. Kota Kediri tiga kendaraan
    7. Kabupaten Gresik tiga kendaraan
    8. Kabupaten Malang tiga kendaraan
    9. Kabupaten Pasuruan tiga kendaraan
    10. Kabupaten Jombang dua kendaraan
    11. Kabupaten Kediri dua kendaraan
    12. Kabupaten Nganjuk satu kendaraan
    13. Kabupaten Pasuruan satu kendaraan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Komisi VI DPR minta Pertamina transparan untuk jaga kepercayaan publik

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina untuk memperkuat sistem pengendalian mutu serta transparansi informasi kepada masyarakat demi menjaga kepercayaan publik.

    Nurdin meminta Pertamina Patra Niaga segera melakukan investigasi menyeluruh dan membuka hasil uji laboratorium bahan bakar minyak secara terbuka.

    “Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional. Pertamina harus menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium secara terbuka dan memastikan tindak lanjut cepat di lapangan,” kata Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Hal itu disampaikan Nurdin menanggapi peristiwa gangguan massal pada sepeda motor di sejumlah wilayah di Jawa Timur usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

    Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, hingga Lamongan ramai melaporkan sepeda motor mereka mendadak mesinnya brebet atau tersendat hingga mogok setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap kualitas Pertalite dan efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

    Pertamina telah menurunkan tim investigasi dan membuka posko aduan masyarakat serta melakukan pengambilan sampel BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengamat otomotif menduga gejala tersebut berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai atau potensi kontaminasi air dalam bahan bakar.

    Namun, hingga kini, belum ada hasil laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya kelainan pada Pertalite.

    Nurdin menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Komisi VI, meminta Pertamina memberikan atensi serius terhadap kasus ini.

    Ia juga mengimbau publik tidak mengaitkan fenomena ini dengan kebijakan tambahan etanol yang sedang dikaji Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah Menteri Bahlil Lahadalia.

    “Kebijakan etanol masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang untuk mendukung transisi energi hijau, belum diterapkan dalam sistem BBM saat ini. Jadi, tidak ada kaitannya dengan kasus motor brebet massal di Jawa Timur,” kata Nurdin.

    Nurdin Halid mengatakan langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam mendorong inovasi energi terbarukan justru menunjukkan visi jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

    Ia menambahkan arah kebijakan Bahlil selaras dengan komitmen pemerintah memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

    “Pak Bahlil sedang menyiapkan fondasi besar menuju energi bersih. Kasus ini murni masalah distribusi dan pengawasan operasional Pertamina, bukan kebijakan ESDM. Karena itu, DPR akan mengawal agar Pertamina bertindak cepat dan terbuka, sementara langkah transformasi energi tetap berjalan sesuai arah pembangunan nasional,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemkab Lamongan Genjot Pembentukan Posbakum Desa untuk Wujudkan Akses Hukum Merata

    Pemkab Lamongan Genjot Pembentukan Posbakum Desa untuk Wujudkan Akses Hukum Merata

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan memperluas pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

    Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Lamongan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kecil.

    Melalui program sosialisasi pembentukan Posbakum Desa/Kelurahan, Pemkab menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH), akademisi, dan praktisi hukum guna memperluas pemahaman masyarakat tentang pentingnya layanan bantuan hukum, dengan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan.

    Kepala Bagian Hukum Setda Lamongan, M. Rois, menyebut Posbakum akan menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum bagi warga, khususnya bagi mereka yang kurang mampu.

    “Kami ingin memastikan akses keadilan dapat dirasakan hingga ke pelosok desa. Posbakum ini memberikan layanan pendampingan hukum secara gratis bagi masyarakat,” ujar Rois, Selasa (28/10/2025).

    Rois menambahkan, program tersebut juga mendukung gerakan nasional Desa Sadar Hukum yang diinisiasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan adanya Posbakum, desa diharapkan lebih siap menghadapi berbagai persoalan hukum, mulai dari administrasi, tanah, hingga konflik sosial.

    “Desa yang memiliki Posbakum akan lebih tanggap dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara cepat dan sesuai aturan,” ujarnya.

    Rois menyebutkan, hingga akhir Oktober 2025, tercatat 314 dari 474 desa/kelurahan di Lamongan telah memiliki Posbakum aktif. Pemkab menargetkan seluruh desa memiliki Posbakum pada akhir 2025, dengan operasional penuh pada 2026.

    “Dengan percepatan pembentukan Posbakum Desa ini, Pemkab Lamongan optimistis dapat menjadi kabupaten pelopor pemerataan akses keadilan di Jawa Timur,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua LBH Mawaddah Lamongan, Indah Suci Ning Ati, mengapresiasi langkah Pemkab yang membuka ruang kolaborasi bagi lembaga bantuan hukum di tingkat desa.

    “Kami siap mendampingi dan menjadi mitra bagi Posbakum Desa. Tujuannya agar layanan hukum bisa benar-benar dirasakan oleh semua lapisan masyarakat,” kata Indah.

    Dengan kolaborasi pemerintah daerah, LBH, dan masyarakat, keberadaan Posbakum Desa diharapkan mampu memperkuat kesadaran hukum sekaligus memastikan keadilan tidak hanya berhenti di kota, tetapi hadir nyata hingga ke pelosok Lamongan. (fak/ted)

  • Pemkab Lamongan Gandeng PT DESI Hadirkan Laboratorium Pengujian Lingkungan

    Pemkab Lamongan Gandeng PT DESI Hadirkan Laboratorium Pengujian Lingkungan

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai program kolaboratif dengan sektor swasta. Salah satu langkah strategisnya adalah kerja sama dengan PT DOWA Eco System Indonesia (DESI) yang baru saja meresmikan Laboratorium Pengujian Lingkungan di Lamongan.

    Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lamongan, Andhy Kurniawan, mengatakan kehadiran laboratorium tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan layanan uji kualitas lingkungan.

    “Hadirnya laboratorium ini akan sangat membantu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan uji kualitas air, udara, maupun limbah. Ini juga menguntungkan bagi pelaku usaha, karena mereka bisa lebih mudah memenuhi kewajiban pengujian kualitas lingkungan,” ujar Andhy, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, berdasarkan data kinerja pengelolaan lingkungan tahun 2025, terdapat beberapa isu prioritas yang perlu ditangani, seperti penurunan kualitas air, belum optimalnya pengelolaan sampah, serta dampak perubahan iklim. Pemkab Lamongan menargetkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang pada tahun 2024 masih berada di angka 63,3 dan Indeks Kualitas Air di angka 57,9.

    “Ini tantangan berat bagi kita semua, baik pemerintah maupun pelaku usaha. Di tahun 2029, targetnya indeks kualitas lingkungan Lamongan harus berada pada kategori baik,” tegasnya.

    Andhy menambahkan, keberhasilan menjaga kelestarian lingkungan tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Kolaborasi dunia usaha menjadi faktor penting dalam pengelolaan limbah cair, sampah, hingga limbah B3 agar tercipta Lamongan yang hijau dan berkelanjutan.

    “Kontribusi pelaku usaha dalam menjaga dan mengelola lingkungan menjadi kunci penting untuk mewujudkan Lamongan yang hijau dan lestari,” ujarnya.

    Sementara itu, Asisten Manajer Laboratorium Lingkungan PT DESI, Farid, menuturkan bahwa fasilitas baru tersebut tidak hanya fokus pada pengolahan limbah B3, tetapi juga menyediakan berbagai layanan analisis lingkungan bagi kebutuhan publik maupun industri.

    “Kami memiliki 162 parameter uji yang sudah terakreditasi, mulai dari COD, pH, Acidity, Alkalinity, AOX, TOX, hingga berbagai parameter kualitas air dan udara. Bahkan, jika ada parameter yang belum tersedia, kami sudah bekerja sama dengan laboratorium eksternal seperti PPLI,” terang Farid.

    Farid menambahkan, layanan yang tersedia di Laboratorium Lingkungan PT DESI mencakup uji air sungai dan air sumur pantau, uji air limbah, serta uji tanah, lumpur, dan sedimen. “Kemudian uji baku mutu bagi kegiatan industri fisik dan kimia, uji pengolahan limbah B3, dan uji pemanfaatan limbah B3 sebagai Alternative Fuel (AF) atau Alternative Material (AM),” tuturnya.

    Keberadaan laboratorium lingkungan tersebut diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya dalam mendukung transparansi data serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

    Dengan dukungan sektor swasta melalui PT DESI, Pemkab Lamongan optimistis langkah menjaga kualitas lingkungan hidup dapat berjalan lebih efektif menuju Lamongan yang hijau, sehat, dan berkelanjutan. [fak/beq]

  • Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Bawaslu Kota Mojokerto Jadi Pilot Project Modernisasi Birokrasi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Komitmen Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto dalam memperkuat tata kelola kelembagaan mendapat apresiasi di tingkat provinsi. Lembaga pengawas Pemilu di Kota Onde-onde ini terpilih sebagai pilot project bidang Modernisasi Birokrasi, dari delapan program penguatan kelembagaan yang digagas Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

    Kegiatan bertajuk Penguatan Kelembagaan Bawaslu ini digelar di salah satu hotel di Kota Mojokerto, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Selasa (28/10/2025). Momen tersebut menjadi pengingat pentingnya peran generasi muda dalam menjaga demokrasi dan mengawal proses Pemilu yang jujur serta berintegritas.

    Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dian Pratmawati, menyebut penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

    “Kami berharap semangat Sumpah Pemuda menjadi inspirasi bagi seluruh elemen, terutama generasi muda, untuk aktif berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu,” ujarnya.

    Dian menegaskan, pengawasan yang kuat akan melahirkan demokrasi yang bersih dan pemimpin yang berpihak pada rakyat. Modernisasi birokrasi bukan hanya pembenahan internal, tetapi juga langkah memperkokoh demokrasi bangsa. Melalui sistem yang cepat, akurat, dan terintegrasi, Bawaslu Kota Mojokerto ingin menunjukkan bahwa pengawasan Pemilu bisa dilakukan secara modern, transparan, dan partisipatif.

    Selain menjadi pionir digitalisasi birokrasi, Bawaslu Kota Mojokerto juga melanjutkan berbagai program pasca Pemilu 2024, seperti literasi demokrasi, pengawasan data pemilih berkelanjutan, dan pengawasan partisipatif. Mereka juga menghadirkan Posko Aduan Masyarakat, baik secara daring maupun luring, untuk menampung laporan pelanggaran Pemilu dari warga.

    Tiga narasumber hadir dalam kegiatan ini, yakni Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, serta Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Elsa Fifajanti. Turut hadir pula Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Jatim Nur Elya Anggraini beserta dua anggota lainnya.

    Lima Bawaslu daerah lain yang turut mendukung kegiatan ini adalah Bawaslu Kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, dan Kabupaten Mojokerto. Acara juga dihadiri oleh Ketua KPU Kota Mojokerto, camat dan lurah se-Kota Mojokerto, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kalangan mahasiswa.

    Dengan terpilihnya Bawaslu Kota Mojokerto sebagai pilot project Modernisasi Birokrasi, diharapkan tata kelola pengawasan Pemilu di daerah ini semakin profesional, efisien, dan dipercaya publik. Transformasi digital ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan lembaga pengawas Pemilu yang berintegritas, independen, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Sebagai percontohan, Bawaslu Kota Mojokerto mengembangkan empat aplikasi internal berbasis teknologi informasi untuk mempercepat pelayanan publik dan memperkuat akuntabilitas lembaga, yaitu:

    E-Arsip (Elektronik Arsip) – Sistem pengelolaan arsip digital yang memudahkan pencarian dan penyimpanan dokumen sekaligus memperkuat keamanan data sesuai Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2020.

    Sistem Internal Satu Pintu (SISP) – Portal terpadu berbasis web yang mengintegrasikan seluruh jalur kerja Bawaslu Kota Mojokerto sebagai bentuk efisiensi dan digitalisasi layanan internal.

    Info PPPS (Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa) – Sistem informasi publik berbasis web yang memungkinkan masyarakat memantau langsung perkembangan laporan pelanggaran Pemilu secara transparan.

    Analisa Beban Kerja dan Jabatan (ABK & Anjab) – Formulir digital untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kerja berdasarkan volume dan klasifikasi jabatan, guna mendukung tata kelola SDM yang optimal.

    Dengan langkah ini, Bawaslu Kota Mojokerto menegaskan posisinya sebagai pelopor modernisasi birokrasi pengawasan Pemilu di Jawa Timur, serta inspirasi bagi lembaga pengawas lainnya di Indonesia. [tin/kun]