Xcloud.id

kab/kota: Labuan Bajo

  • TNI AD Dapat 7 Rusun dari Kementerian PU, Salah Satunya di Yonpomad Jonggol

    TNI AD Dapat 7 Rusun dari Kementerian PU, Salah Satunya di Yonpomad Jonggol

    JAKARTA – TNI AD mendapat bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam membangun tujuh rumah susun (rusun) bagi prajurit yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya berlokasi di Markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad) Jonggol, Kabupaten Bogor.

    KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sudah meninjau rumah susun baru yang ada di Yonpomad, Jonggo. Rumah susun yang dibangun Kementerian PU itu sangat layak huni.

    “Di sini rusunnya memiliki fasilitas 44 KK. Saya lihat tadi ternyata sudah ada fasilitas untuk untuk teman-teman difabel,” kata Maruli saat ditemui awak media usai meresmikan rusun Yonpomad, Selasa, disitat Antara. 

    Di hari yang sama, TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku  mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

  • Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Danpuspomad: Rumah susun jadi penyemangat moril untuk prajurit

    Jakarta (ANTARA) – Komandan Pusat Polisi Militer AD (Danpuspomad) Mayjen TNI Eka Wijaya Permana mengapresiasi pemberian rumah susun (rusun) layak dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) yang diserahkan hari ini, Selasa.

    Menurut Eka, pemberian rumah ini menjadi bukti bahwa negara sangat memperhatikan nasib para prajurit TNI Yon Pomad Puspomad.

    “Pembangunan rumah susun ini menjadi penyemangat moril bagi para prajurit Yon Pomad, Puspomad beserta keluarga,” kata Eka saat memberikan sambutan saat menerima rusun dari Kementerian PU yang berlokasi di Markas Yonpomad, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Eka menilai selama ini prajurit TNI tersebut sudah menjalankan tugas negara dengan baik, terutama di bidang penegakan hukum untuk internal TNI AD.

    Dengan adanya rumah susun ini, Eka berharap para prajurit ini bisa semakin termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik untuk negara.

    “Semoga dengan adanya fasilitas rumah yang lebih baik ini, prajurit Yon Pomad Puspomad beserta keluarga dapat merasakan ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan,” ujarnya.

    Di saat yang sama, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta para prajurit yang menerima rumah yang dibangun Kementerian PU untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara. Oleh karena itu, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, pada hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, di antaranya dua unit rusun di Markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengapresiasi bantuan yang diberikan Kementerian PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kementerian PU, kata Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD juga telah menjalankan program membangun 1.500 unit rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kementerian PU di dalamnya. Oleh karena itu, dia berharap kerja sama antara Kementerian PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    KSAD minta prajurit jaga dan rawat rumah dinas yang diberikan negara

    Bogor (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh prajurit yang mendapat rumah dinas yang layak untuk menjaga dan merawatnya dengan baik.

    “Untuk yang menerima tolong apa yang sudah kita terima dirawat dengan baik. Sudah bagus begini dirawat baik,” kata Maruli saat menerima rumah susun (rusun) prajurit yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) di markas Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat (Yonpomad), Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Menurut Maruli, rumah layak yang diberikan kepada prajurit merupakan bentuk perhatian dari negara.

    Karenanya, Maruli meminta para prajurit untuk tidak menyia-nyiakan fasilitas itu dan menjadikannya motivasi untuk meningkatkan dedikasi kepada negara.

    Untuk diketahui, di hari yang sama TNI AD juga menerima enam rusun baru yang dibangun Kementerian PU, diantaranya dua di markas Yonzipur 17 Samarinda, dan empat rusun modular di IKN.

    Selain itu, satu rusun di Kodim Manggarai Labuan Bajo sedang dalam tahap pembangunan.

    Maruli mengaku mengapresiasi bantuan yang diberikan Kemen PU karena setiap rumah yang dibangun sangat berpengaruh kepada kehidupan prajurit.

    Dengan bantuan Kemen PU, lanjut Maruli, prajurit menjadi mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rumah yang layak.

    Sejauh ini, TNI AD sendiri juga telah menjalankan program membangun 1.500 rumah dan memperbaiki 2.000 lebih rumah prajurit. Tidak hanya untuk prajurit, TNI AD juga menjalankan program yang berdampak langsung kepada rakyat seperti pembersihan sungai dan waduk serta pembangunan titik air di pedesaan.

    Dari semua program-program itu, Maruli mengakui banyak kontribusi Kemen PU di dalamnya. Karenanya, dia berharap kerja sama antara Kemen PU dan TNI AD bisa terus terjalin dengan baik.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Pengamat Sebut Kekosongan Frekuensi Biang Kerok 5G RI Tertinggal dari Malaysia

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, menilai pengembangan jaringan 5G di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi ketersediaan spektrum frekuensi. 

    Saat ini jaringan 5G di Indonesia masih 10%, sementara itu negara tetangga, Malaysia, disebut telah mencapai 80%.

    Heru mengatakan alokasi frekuensi yang digunakan saat ini masih memanfaatkan spektrum lama sehingga kinerja layanan 5G belum dapat berjalan secara maksimal.

    “Memang 5G itu kan butuh frekuensi yang cukup besar ya, ada yang mengatakan 50 MHz, ada bahkan 100 untuk optimal, tapi memang kebutuhan frekuensinya lebih besar dibanding 4G,” kata Heru kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Heru menuturkan, kondisi tersebut membuat layanan 5G yang ada saat ini belum menunjukkan kecepatan optimal sebagaimana mestinya. 

    Heru menambahkan , sejumlah pita frekuensi yang seharusnya dapat digunakan untuk layanan 5G belum sepenuhnya tersedia.

    “Kalau kita melihat 3G, 4G pada saat itu, itu butuh dua tahun udah bisa langsung lari gitu ya. Nah 5G ini rumahnya aja belum ada, sehingga persoalan untuk memberikan rumah 5G ini menjadi persoalan yang perlu segera diselesaikan,” ujarnya.

    Dia menyebutkan, pemerintah kini mulai menyiapkan pelelangan spektrum baru seperti di frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. 

    Selain persoalan spektrum, tingginya regulatory cost atau biaya regulasi juga menjadi beban bagi operator seluler. 

    Heru mengatakan , operator seluler keberatan dengan biaya regulasi yang dinilai cukup tinggi. Karena itu, jika nantinya frekuensi 5G dilelang, para operator berharap harga acuan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu mahal agar beban biaya tersebut tidak semakin besar.

    Menurut dia, pelepasan spektrum 5G ke operator dengan harga terjangkau harus dibarengi dengan pemantauan pembangunan infrastruktur dan penetapan target yang jelas oleh pemerintah. 

    Heru juga menekankan pentingnya pengembangan use case atau penerapan konkret teknologi 5G agar manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat dan industri. 

    “Karena persoalan 5G di banyak negara itu kan use case. Kalaupun misalnya di Indonesia use case yang mungkin hanya data, untuk kuota, untuk kecepatan segala macam, untuk menonton video apa gitu, tapi kan memang kita berharap ada use case yang lebih juga bermanfaat bagi masyarakat, bagi industri misalnya,” tuturnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz bukan Spektrum Real 5G, ATSI: Operator Butuh 700 MHz

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia salah satunya disebabkan oleh spektrum frekuensi yang belum tersedia sepenuhnya. 

    Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir mengatakan, operator saat ini masih memanfaatkan spektrum eksisting untuk menggelar layanan 5G. 

    “Anggota ATSI itu kan saat ini memanfaatkan spektrum yang ada, spektrum 1,8 GHz dan 2,1 GHz. Sedangkan spektrum-spektrum itu kan menggunakan spektrum yang ada, bukan spektrum real 5G,” kata Marwan ditemui ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Sekadar informasi, Telkomsel dan Indosat menggunakan pita frekuensi 1,8 GHz dan 2,1 GHz untuk menggelar layanan 5G nonstand-alone (NSA). Artinya, teknologi 5G dijalankan bersamaan dengan teknologi 4G di pita yang terbatas. 

    Menurut Marwan, spektrum yang ideal untuk 5G seharusnya berada di pita 2600 MHz dan 3500 MHz. Frekuensi di pita tersebut masih lebar. 

    Dia menambahkan, beberapa negara juga memanfaatkan pita 700 MHz untuk layanan 5G, yang berarti ekosistemnya sudah matang sehingga ongkos gelar dan adopsi di pasar dapat berjalan cepat. 

    Dia berharap pemerintah dapat segera melelang spektrum baru agar operator dapat melakukan pengembangan layanan secara optimal. Marwan memperkirakan pengembangan 5G di Indonesia baru akan berjalan signifikan setelah spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz tersedia.

    “Insya Allah tercapai [2030] karena kalau kita lihat kan, sekarang yang ada 1800, 2100, 2300, baru ada 3,5. Itu memanfaatkan yang ada aja, mudah-mudahan dengan spektrum real 5G yang datang nih, yang akan dilelang [700 MHz, dan 2,6 Ghz], mudah-mudahan di situ development 5G,” kata Marwan.

    Marwan juga menyampaikan harapan agar proses lelang nantinya mempertimbangkan kemampuan industri dalam menanggung biaya frekuensi yang tergolong tinggi. 

    Menurutnya, industri telekomunikasi belum tersentuh secara signifikan oleh program insentif pemerintah, sementara beban biaya yang ditanggung operator cukup besar.

    “Bayangkan 12,4% dari gross revenue itu adalah cost regular recharges. Itu baru spektrum frekuensi saja, belum yang lain-lain. Jadi wajar,” tuturnya.

    Marwan berharap, program insentif yang disiapkan pemerintah dapat membuat biaya spektrum menjadi lebih terjangkau.

    “Karena kan spektrum-spektrum yang existing sekarang luar biasa harganya, karena tiap tahun mereka naik terus dan sebagainya kan,” katanya.

    Dia  menambahkan, ada beberapa bentuk insentif yang diharapkan pelaku industri, antara lain skema pembayaran bertahap serta penurunan harga dasar per megahertz. 

    “Kemudian juga dikalkulasi antara total existing cost dengan future cost, sehingga kita bisa menurunkan in total secara keseluruhan daya perspektumnya itu turun, kira-kira gitu,” kata Marwan.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). Dari total 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024, sebanyak 12 di antaranya sudah terlayani jaringan 5G.

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. Adapun wilayah yang masih terkendala adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia dapat mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Nezar menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Karena itu, pemerintah terus mendorong kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan ekosistem 5G di tanah air.

  • Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Penetrasi 5G Lambat karena Infrastruktur Tak Merata hingga Investasi Jumbo

    Bisnis.com, JAKARTA— Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menilai lambatnya adopsi jaringan 5G di Indonesia disebabkan oleh kendala infrastruktur dan kebutuhan investasi yang besar.

    Sekadar informasi, GSMA The Mobile Economy Asia Pacific 2024 memperkirakan estimasi investasi yang dibutuhkan untuk membangun jaringan 5G di Indonesia hingga tahun 2030 mencapai sekitar US$18 miliar. 

    Sementara itu, riset Institut Teknologi Bandung (ITB) memproyeksikan kebutuhan investasi bisnis jaringan 5G di Indonesia sepanjang 2021–2030 berkisar antara Rp473 triliun hingga Rp591 triliun, tergantung pada tingkat penetrasi dan agresivitas adopsi. Investasi ini mencakup biaya lisensi frekuensi, pembangunan base transceiver station (BTS), backhaul fiber optik, dan perangkat pendukung lain.

    Tingginya investasi yang digelontorkan swasta, tanpa dukungan insentif pemerintah, membuat biaya penggelaran jaringan 5G makin mahal. Di tengah investasi jumbo, penetrasi 5G di Indonesia masih di bawah 10%.

    “Pertama kendala infrastruktur, Indonesia kan tetap aja belum semuanya merata terus terang. Terutama di wilayah-wilayah timur atau yang di pedalaman,” kata Arif ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Arif menambahkan, tantangan lain yang dihadapi para pelaku industri adalah besarnya kebutuhan investasi untuk membangun jaringan 5G. 

    Dia menjelaskan kebutuhan investasi yang semakin besar serta adanya adaptasi teknologi menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena itu, menurutnya, wajar jika operator seluler juga berencana mengajukan insentif berupa pengurangan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    Menurut dia, pemberian insentif diharapkan dapat mendorong pertumbuhan teknologi 5G di Indonesia. 

    “Karena diharapkan itu ke depan insentif itu dapat mendorong pertumbuhan dari teknologi 5G yang bakal tumbuh ke depannya di Indonesia,” tambahnya.

    Arif menambahkan target jangkauan 5G sebesar 32% yang ditetapkan pemerintah pada 2030 masih memungkinkan untuk dicapai. Namun, menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan hanya oleh pihak operator, melainkan memerlukan dukungan dari pemerintah, baik berupa insentif maupun kemudahan dalam regulasi.

    Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara operator dan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut. 

    Selain itu, Arif berharap pembukaan frekuensi baru 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan pada akhir tahun dapat membantu memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan.

    “Dengan adanya kedua frekuensi akan dibuka ini diharapkan juga tadi meningkatkan penetrasi 5G ke depannya,” ujarnya.

    Hingga 2024, luas permukiman yang tercakup sinyal 5G baru mencapai 4,44%, menurut data Direktorat Pengendalian Komunikasi Digital (Dit. Pengendalian Komdigi, 2025). 

    Sampai Desember 2024, terdapat 12 dari 13 lokasi yang menjadi target dalam Rencana Strategis (Renstra) Kemenkomdigi 2020–2024 telah terlayani jaringan 5G. 

    Lokasi tersebut meliputi lima ibu kota provinsi di Pulau Jawa (Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Serang), Ibu Kota Nusantara (IKN), Kawasan Industri Jababeka, serta enam destinasi super prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, dan Labuan Bajo. 

    Adapun wilayah yang masih terkendala dalam pengembangan jaringan 5G adalah DPSP Likupang, yang menghadapi hambatan akibat pengelolaan kawasan yang belum optimal.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menyampaikan pemerintah menargetkan jangkauan koneksi 5G di Indonesia mencapai 32% pada 2030.

    “Pemerintahan mencanangkan 32% setidaknya jaringan 5G di itu bisa tersambung hingga tahun 2030,” kata Nezar, Senin (28/10/2025).

    Dia menjelaskan, saat ini ketersediaan koneksi internet 5G di Indonesia masih sangat rendah. Per Oktober 2025, jumlahnya baru mencapai 10% dari total populasi, atau tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia yang telah mencapai 80%. Komdigi mendorong kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadirkan teknologi internet yang lebih baik ke depan.

  • PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    PLN Dorong NTT Swasemba Energi, Geotermal dan PLTS  Jadi Andalan

    Bisnis.com, BAJAWA – PT PLN (Persero) mendorong Provinsi NTT mandiri secara energi alias swasembada dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) sebagai andalan. Saat ini, bauran EBT baru sekitar 8% dari total energi listrik di NTT. 

    Bobby Robson Sitorus, Manager Perizinan dan Komunikasi PLN UIP Nusa Tenggara mengatakan NTT merupakan provinsi kepulauan sehingga terdapat beberapa sistem kelistrikan. 

    Dia menjelaskan beban puncak Sistem Timor sekitar 145 MW, sementara beban puncak Sistem Flores sekitar 104 MW.  Selain itu terdapat sistem Rote 4 MW, sistem Alor dan Waingapu masing-masing sebesar 3 MW. 

    “Jadi dia bentuknya sendiri-sendiri. Kemudian paling banyak itu dipasok oleh fosil. Energi fosil ya. Pakai solar sama pakai batu bara. Itu sekitar 87%,” ujarnya di Bajawa, Jumat malam (25/10/2025). 

    Bobby melanjutkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, bauran EBT menjadi salah satu yang paling besar. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bakal menjadi andalan untuk 10 tahun ke depan. 

    PLTS, katanya, ada di Sistem Timor dengan kapasitas sekitar 136 MW dan di Sistem Flores sekitar 50-60 MW. Sistem Flores, lanjutnya, paling besar berasal dari PLTP atau berbasis geotermal sebesar 130 MW. 

    “Jadi bauran energi untuk EBT sebenarnya sudah tercakup semua. Jadi orang bilang, kenapa harus geotermal? Ya enggak juga. Kami pasang juga PLTS,” tambahnya.

    Bobby menambahkan selain PLTS dan PLTP, pemerintah juga sedang meneliti potensi tenaga angin dan tidal atau gelombang laut. Namun, keduanya tidak masuk dalam RUPTL terbaru 2025-2034. 

    Menurutnya, jika pembangunan PLTP ditunda, maka operasionalnya juga tertunda. Di sisi lain, beban PLN juga makin besar karena kapasitas tidak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan.  

    “Karena PLTP itu bisa sampai 6-7 tahun baru bisa beroperasi,” tambahnya. 

    Menurutnya, jika pasokan listrik tidak mampu mengejar kebutuhan maka akan kembali ke pembangkit berbasis fosil. Untuk itu, PLN terus memacu produksi listrik guna mengejar angka pertumbuhan kebutuhan listrik.  

    Bobby mencontohkan khusus Sistem Flores permintaan terus naik seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat.

    “Itu hotel-hotel baru itu naik semua itu sekarang. Di bukit-bukit itu kan. Itu satu hotel itu bisa sampai 2-3 MW. Sekarang masih ditopang sama PLTMG Rangko,” imbuhnya. 

  • Gempa M 2,5 Terjadi di Labuan Bajo NTT

    Gempa M 2,5 Terjadi di Labuan Bajo NTT

    Jakarta –

    Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 2,5 terjadi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Gempa itu berada di kedalaman 157 Km.

    “#Gempa Mag:2.5, (37 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT),” tulis BMKG di akun X @infoBMKG, Sabtu (25/10/2025).

    Gempa tercatat pada pukul 03.00 WIB. Titik gempa ini berada di 8.36 Lintang Selatan, 119.58 Bujur Timur.

    Hingga kini, belum diketahui dampak dari gempa di Labuan Bajo tersebut.

    “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

    (whn/whn)

  • Garuda Indonesia sediakan 300 ribu kursi pada GATF 2025

    Garuda Indonesia sediakan 300 ribu kursi pada GATF 2025

    Setidaknya ada 300 ribu kursi yang kita sediakan dengan harga khusus. Ini disediakan di seluruh rangkaian Garuda Travel Fair

    Tangerang (ANTARA) – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia menyediakan 300 ribu kursi penerbangan rute domestik dan internasional pada Program Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2025.

    Corporate & Channel Group Head Garuda Indonesia Purwa Adi Gurnita di Tangerang, Banten, Kamis menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kesempatan penawaran dengan harga khusus tersebut, calon penumpang dapat mengunjungi langsung pagelaran GATF di tujuh kota besar yakni di Jakarta di Hall 8, NICE PIK 2, Palembang, Denpasar, Makassar, Medan, Surabaya dan Jayapura.

    “Setidaknya ada 300 ribu kursi yang kita sediakan dengan harga khusus. Ini disediakan di seluruh rangkaian Garuda Travel Fair,” jelasnya.

    Ia mengatakan GATF tahun ini kembali hadir untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat dengan menawarkan harga tiket penerbangan yang kompetitif.

    Di mana, katanya, harga dengan diskon yang disediakan sampai dengan 60 persen, bahkan terdapat juga produk yang disediakan Garuda Indonesia yaitu perjalanan rute ke Korea.

    “Kami jual dengan harga Rp19 juta untuk terbang berempat ke Korea. Kemudian ada satu lagi, jadi kita ada pembelian 4 tiket, bisa berkesempatan mendapatkan satu tiket gratis,” katanya.

    Ia mengatakan sebagai wujud dari komitmen berkelanjutan Garuda Indonesia untuk terus mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor pariwisata.

    Dalam hal ini, terdapat manfaat tambahan ekstra bagi nasabah Bank Mandiri pada saat transaksi, termasuk cashback hingga Rp7,27 juta, ekstra cashback hingga Rp1,27 juta, serta cicilan 0 persen hingga 12 bulan.

    Ada pula jam-jam khusus untuk mendapatkan kesempatan Flash Sale untuk rute domestik dengan penawaran harga khusus di antaranya; Jakarta – Bali pulang pergi (pp) mulai dari Rp2,4 jutaan, Jakarta – Medan pp mulai dari Rp2,4 jutaan, Jakarta – Makassar pp mulai dari Rp2,2 jutaan, Jakarta – Jayapura pp mulai dari Rp4,6 jutaan, Jakarta – Bengkulu pp mulai dari Rp1,4 jutaan, Jakarta – Labuan Bajo pp mulai dari Rp2 jutaan.

    Sementara itu, untuk rute internasional, penawaran harga spesial ditawarkan pada sejumlah rute, antara lain; Jakarta – Singapura pp mulai dari Rp2,8 jutaan, Jakarta – Haneda pp mulai dari Rp4,9 jutaan, Jakarta – Seoul pp mulai dari Rp4,7 jutaan, Jakarta – Bangkok pp mulai dari Rp4 jutaan, Jakarta – Hongkong pp mulai dari Rp3,8 jutaan, Jakarta – Amsterdam pp mulai dari Rp9,3 jutaan.

    Para pengguna jasa juga dapat mengakses berbagai destinasi yang dilayani oleh airline partner Garuda Indonesia dengan harga menarik seperti; Jakarta – Paris pp (via Amsterdam) mulai dari Rp9,9 jutaan, Jakarta – Barcelona pp (via Doha) mulai dari Rp12 jutaan, Jakarta – Sapporo pp (via Haneda) mulai dari Rp5,8 jutaan, Jakarta – Osaka pp (via Haneda) mulai dari Rp6,7 jutaan, Jakarta – Ho Chi Minh City pp mulai dari Rp4,7 jutaan, Jakarta – Fuzhou pp (via Guangzhou) mulai dari Rp9,9 jutaan.

    Sementara itu, Miles & Ancillary Group Head Garuda Indonesia Rahmaniar menambahkan beragam produk Garuda Miles juga turut meramaikan gelaran GATF dengan penawaran spesial, seperti Bonus hingga 3x Miles dan bonus 2.025 Miles untuk pengguna baru.

    Terdapat pula diskon 50 persen berbagai layanan tambahan seperti GarudaPriority Service (Signature), layanan pilih seat lebih awal, akses lounge, hingga pembelian prepaid baggage.

    “Untuk pembelian tiket ya dapat up to 3x miles. Kemudian untuk bagi para pengguna baru member Garuda Miles dapat 2025 welcome bonus miles,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan untuk menambah semarak penyelenggaraan GATF 2025, para pengunjung dengan nilai akumulasi transaksi pembelian tiket terbesar (top spender) selama periode GATF berkesempatan untuk mendapatkan hadiah satu unit mobil Mitsubishi Destinator ber-design Sky Explorer, IP kolaborasi Garuda Indonesia dan Tahilalats.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bahlil Sebut Baru 4 dari 190 Perusahaan yang Bayar Jaminan Reklamasi Tambang

    Bahlil Sebut Baru 4 dari 190 Perusahaan yang Bayar Jaminan Reklamasi Tambang

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan dari total 190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sempat dibekukan sementara, kini sudah ada empat yang kembali beroperasi. Hal ini terjadi karena empat perusahaan tersebut sudah memenuhi kewajiban jaminan reklamasi pascatambang.

    “Dari 190 itu empatnya sudah jalan, sudah dibuka karena sudah memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam prosesnya,” kata Bahlil saat ditemui di Minerba Convex di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/10/2025).

    Sebenarnya, sudah ada 44 perusahaan yang sudah mengajukan permohonan pembukaan kembali, namun baru empat di antaranya yang memenuhi seluruh persyaratan.

    “Yang mengajukan sudah 44, yang 4 sudah oke,” katanya.

    Bahlil mengatakan bahwa kebijakan pembekuan izin usaha pertambangan terhadap 190 perusahaan tersebut tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelaku usaha. Melainkan sebagai langkah penegakan aturan dan komitmen terhadap praktik pertambangan berkelanjutan.

    “Jadi sebenarnya itu nggak kita buat susah, cuma tolong ikutin aturan yang ada,” katanya.

    Penangguhan 190 Izin Tambang

    Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, penangguhan 190 izin tambang minerba dilakukan untuk mengevaluasi kewajiban perusahaan tambang.

    “Ini kan kita lagi evaluasi menyeluruh untuk kewajiban-kewajiban perusahaan,” ungkap Yuliot di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Selasa (23/9/2025).

    Ada dua aspek yang dievaluasi Kementerian ESDM, pertama kewajiban reklamasi, kedua kepatuhan perusahaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

    “Jadi kan ada kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi atas kegiatannya yang dilakukan. Kedua, mereka juga harus melaksanakan ini RKAB, ternyata ini berproduksi.. mungkin yang ditangguhkan itu sebagian ada yang berproduksi lebih dari RKAB. Ini evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Dirjen Minerba,” ujar Yuliot.

    Lihat juga Video: Penambangan Pasir Ilegal untuk Reklamasi Resort di Labuan Bajo, 7 Kapal Diamankan

    Halaman 2 dari 2

    (ara/ara)