Ketika Pemulung Raup Miliaran Rupiah dari Botol Plastik
Penulis
TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com –
Deretan karung putih berisi ribuan botol plastik bekas memenuhi halaman luas tak jauh dari TPA Cipeucang, Serpong, Tangerang Selatan.
Di tempat inilah Koperasi
Pemulung
Berdaya, yang juga dikenal sebagai Recycle Business Unit (RBU) Serpong, mengolah limbah botol plastik PET menjadi sumber nafkah bagi ribuan pemulung di Jabodetabek.
Setiap hari, botol-botol plastik dari ratusan lapak, bank
sampah
, restoran, hingga perkantoran datang bergantian ke lokasi tersebut.
Semua botol dibongkar, dipilah, dan dicacah hingga siap dijual kembali sebagai bahan baku industri. Volume pengelolaan yang awalnya hanya sekitar 5 ton per bulan kini melonjak hingga 150 ton per bulan.
Sekretaris Koperasi Pemulung Berdaya, Julaeha (35), menjelaskan bahwa unit ini awalnya berdiri sebagai program CSR Danone pada 2010 sebelum berubah menjadi koperasi pada 2013.
“Kalau anggota yang kerja langsung di sini (koperasi pemulung) ada 53 orang,” ujarnya.
Menurutnya, sekitar 4.000 pemulung di Jabodetabek terhubung ke koperasi melalui jaringan para pelapak.
Setiap hari masuk sekitar 6 ton botol plastik, dengan tingkat kelolosan pemrosesan mencapai 90 persen.
Sisanya dikembalikan ke pelapak karena tidak memenuhi standar kualitas, mulai dari warna, bau, label, hingga kondisi fisik.
“Sebenernya untuk omzet sih kalau pas lagi banyak barang ya, kita bisa Rp 1,2 miliaran, tapi kalau lagi sepi ya paling berapa gitu kan ga sampai segitu,” kata Julaeha.
Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut adalah pendapatan kotor.
“Jadi belum tentu juga untung. Usaha daur ulang itu kompleks,” ujarnya.
Pendapatan itu masih harus dibagi untuk berbagai kebutuhan operasional, seperti gaji karyawan, listrik, logistik, hingga perawatan mesin.
Dalam beberapa tahun terakhir, omzet koperasi turun hingga ratusan juta rupiah akibat naiknya biaya operasional, persaingan harga bahan baku, masalah mesin, serta penyusutan bahan baku 10–15 persen.
Banyak pekerja, terutama ibu rumah tangga, mengaku bisa memperbaiki taraf ekonomi keluarga sejak bergabung.
Ada yang berhasil menyekolahkan anak hingga jenjang sarjana, membangun kontrakan, bahkan membeli sawah di kampung.
Sementara para pemulung umumnya menjual 5–10 kilogram botol PET per setoran dengan harga beli Rp 5.000 per kilogram, memberikan pemasukan rutin yang membantu kebutuhan harian.
Koperasi Pemulung Berdaya kini tak hanya mengelola botol plastik PET. Tahun depan, mereka merencanakan perluasan ke pengelolaan karton, HDPE, dan sampah multilayer.
Jaringan lapak dan pemasoknya pun telah meluas hingga Bekasi, Sukabumi, Gunung Sindur, dan Labuan Bajo.
Dengan aktivitas yang terus berkembang, Julaeha berharap semakin banyak daerah memiliki fasilitas pengolahan mandiri agar beban sampah plastik tidak lagi bertumpuk di TPA.
“Sampah itu kalau dipilah benar, nilainya naik. Kalau nyampur, nilainya kecil. Tapi kalau dipilah, bisa jauh lebih tinggi. Bisa jadi cuan banget,” ujarnya.
(Reporter: Intan Afrida Rafni | Editor: Akhdi Martin Pratama)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Labuan Bajo
-

Komodo Keliaran di Area Sekolahan Labuan Bajo
Video: Komodo Keliaran di Area Sekolahan Labuan Bajo
Tonton Juga Viral Orang Utan Datangi Tenda Warga
239 Views |
Sabtu, 22 Nov 2025 09:15 WIB
Warga Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, NTT, resah setelah Komodo beberapa kali berkeliaran di halaman SDI Warloka dan wilayah permukiman sekitar. Selain mengancam keselamatan siswa, kadal raksasa tersebut juga diduga memangsa ternak warga.
Masyarakat berharap ada pembangunan pagar keliling sekolah untuk mencegah insiden berbahaya. BBKSDA NTT mengonfirmasi laporan tersebut dan telah menurunkan tim untuk memetakan jalur pergerakan Komodo, memonitor populasi, serta memberi sosialisasi kepada warga dan pihak sekolah.
Ambrosius Ardin – 20DETIK
-
/data/photo/2025/11/18/691bd4f3515f8.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Perairan Labuan Bajo Tercemar akibat Kapal "Docking" Ilegal dan Buang Limbah, Pemprov Beri Peringatan Regional 18 November 2025
Perairan Labuan Bajo Tercemar akibat Kapal “Docking” Ilegal dan Buang Limbah, Pemprov Beri Peringatan
Tim Redaksi
LABUAN BAJO, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah IV menemukan kapal yang
docking ilegal
dan membuang limbah di perairan Labuan Bajo.
Robertus Edy Surya, Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah IV
NTT
, mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat peringatan pertama terkait penggunaan area laut untuk
docking
kapal di perairan
Labuan Bajo
.
Surat peringatan pertama itu, kata dia, ditujukan kepada 14 pemilik dan pengelola kapal yang melakukan praktik
docking
tanpa izin.
“Surat peringatan pertama ini berlaku selama satu bulan. Jika mereka tidak mematuhi, kami akan memberikan peringatan kedua. Jika masih diabaikan, kami akan melakukan tindakan hukum,” ujar Edi kepada wartawan di Pantai Wae Rana Labuan Bajo, Senin siang.
Ia mengatakan, puluhan kapal yang ditemukan
docking ilegal
itu merupakan hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh tim terpadu pada 29 September 2025 dan hasil pertemuan koordinasi pada 22 Oktober 2025 untuk menangani
docking
kapal ilegal di perairan Manggarai Barat.
Saat pemantauan, ditemukan berbagai aktivitas
docking
ilegal, seperti perbaikan kapal, pembuatan kapal baru, dan penambatan kapal rusak yang tidak memiliki batas waktu.
Kemudian, ditemukan pembuangan limbah, seperti kayu, cat,
thinner
, paku, dan plastik yang mencemari air di area
docking
ilegal.
“Ini bisa merusak terumbu karang, lamun, serta mengancam keberlangsungan sumber daya ikan, makhluk laut, dan ekosistem perairan lainnya,” ujar dia.
Ia menegaskan, kegiatan
docking
kapal ilegal melanggar Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024, yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NTT untuk periode 2024-2043 sehubungan dengan struktur dan pola ruang.
“Di perairan Kabupaten Manggarai Barat, wilayah ini termasuk dalam kawasan pemanfaatan umum yang meliputi zona perikanan tangkap dan zona pariwisata,” ujar dia.
Ia mengatakan, berdasarkan Aturan Perda Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada 14 pemilik kapal dan penanggung jawab agar segera hentikan semua kegiatan docking kapal ilegal di Pantai Wae Cicu Wae Rana, Binongko, dan Pantai Pede, yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
Kemudian, berupaya untuk memperbaiki kondisi ruang dan memulihkan kerusakan lingkungan laut (terumbu karang) akibat aktivitas docking ilegal;
Selain itu, pemilik kapal harus segera mengajukan permohonan izin untuk lokasi
docking
kapal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/11/17/691b11a1444b3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
3 Rumah Warga Manggarai Barat Dirusak hingga Rata Tanah oleh Orang Tak Dikenal Regional 17 November 2025
3 Rumah Warga Manggarai Barat Dirusak hingga Rata Tanah oleh Orang Tak Dikenal
Tim Redaksi
LABUAN BAJO, KOMPAS.com
– Tiga rumah warga di Kampung Wae Togo, Kecamatan Lembor Selatan, Manggarai Barat, NTT dirusak sekelompok orang tak dikenal pada Sabtu (15/11/2025) sekitar pukul 11.00 Wita.
Akibatnya, tiga rumah warga hancur. Salah satunya hancur hingga rata tanah.
Salah satu yang menjadi korban adalah rumah milik Pius Hadun (73).
Rumahnya masih dalam proses pembangunan dan tinggal pemasangan atap.
Selain rumah, uang sebanyak Rp 16 juta yang disimpan di tumpukan kayu bangunan di samping rumah ludes terbakar.
Selain itu, rumah milik Raimundus (72), selaku adik sepupu Pius, juga mengalami kerusakan pada rangka, dinding, dan atap.
Mundus memperkirakan
kerugian material
mencapai sekitar Rp 60 juta.
Sementara itu, rumah milik Ignasius Rangsung (55) mengalami kerusakan pada bagian dinding depan hingga roboh, dengan total kerugian sekitar Rp 30 juta.
Pius Hadun mengatakan, ia dan dua korban lainnya dituduh membongkar pagar di sebuah tanah yang sedang diselisihkan.
Mereka pun bingung apa alasan kelompok warga merusak rumahnya hingga rata tanah.
“Saya tidak tahu kenapa kami yang dituduh. Saya tidak ikut bongkar pagar itu. Rumah saya yang hampir selesai justru dirusak habis. Uang saya yang disimpan di tumpukan kayu juga terbakar. Kami hanya ingin keadilan,” tutur Pius di Labuan Bajo, Senin siang.
Korban lain, Raimundus, menyampaikan keterangan serupa.
Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. “Kami tidak terlibat dalam pembongkaran pagar. Tapi kerusakan rumah kami justru yang paling parah. Kami minta masalah ini diproses sesuai hukum,” kata dia.
Sementara itu, korban lain, Ignasius Rangsung berharap pihak berwenang agar segera turun ke lokasi untuk mengatasi masalah itu, sebelum situasi semakin memanas.
“Rumah saya memang tidak diratakan, tapi dinding depan dirobohkan. Kerugian tetap besar bagi kami. Saya hanya berharap masalah ini diselesaikan dengan adil,” ujar dia.
Tokoh adat Wae Togo sangat menyayangkan insiden tersebut.
Menurut dia, tindakan main hakim sendiri oleh sekelompok orang itu tidak dapat dibenarkan.
“
Konflik tanah
ini sudah lama, dan pernah dimediasi pada 2023 di kantor camat. Tapi tidak ada titik temu. Meski begitu,
perusakan rumah
warga tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Ia pun meminta aparat keamanan dari Polsek Lembor dan Polres Manggarai Barat mengambil langkah cepat agar situasi kondusif.
Kompas.com
sudah mengonfirmasi Kapolsek Lembor, IPDA Vinsen Bagus, terkait peristiwa itu.
Kapolsek mengarahkan untuk konfirmasi ke Humas Polres Manggarai Barat. Sementara itu, Humas Polres Manggarai Barat belum merespons.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu. -

Bakti Sosial Operasi Katarak untuk Masyarakat Pulau Kawasan TN Komodo
Jakarta, CNBC Indonesia – Perdami bersama RSU Siloam, dengan dukungan Forkopimda, BTNK, PHC, NDC, Gahawisri, dan KWE, melaksanakan kegiatan Bakti Sosial Operasi Katarak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau di kawasan Taman Nasional Komodo. Program ini menjadi upaya nyata kolaborasi lintas sektor untuk memberikan pelayanan kesehatan mata yang aman, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan.
Pelaksanaan kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai institusi sesuai kapasitas masing-masing. Tim medis dari Perdami dan RSU Siloam menangani seluruh proses pemeriksaan dan tindakan medis, sementara PHC menyediakan transportasi bagi pasien dan tim lapangan. Dukungan konsumsi disiapkan oleh NDC, sedangkan Brimob menyediakan armada bus untuk mobilisasi di darat serta personel penjagaan bersama TNI AD. KSOP memberikan fasilitas ruang tunggu pelabuhan serta pasokan air bersih, sementara kebutuhan akomodasi selama kegiatan ditunjang oleh PHC dan Disnakertrans. Sinergi seluruh pemangku kepentingan ini memastikan kelancaran kegiatan sejak tahap awal hingga akhir.
Direktur RSU Siloam Labuan Bajo, dr. Theresia Nina Noviriana mengatakan kegiatan ini merupakan upaya bersama untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya dan akses layanan kesehatan mata.
“Harapannnya kegiatan ini menjadi agenda rutin, sebagai bentuk kepedulian lintas lembaga dalam mengatasi kasus katarak yang masih tinggi di wilayah timur Indonesia. Kolaborasi antarinstansi dan komunitas lokal disebut menjadi penopang utama keberhasilan kegiatan ini,” ujar Theresia
Tahapan kegiatan dimulai dari proses skrining mata yang dilaksanakan langsung di pulau-pulau oleh tim medis dari Siloam, PHC, NDC, dan Gahawisri. Kunjungan dilakukan pada 28 Oktoberdi Pulau Komodo dengan 11 pasien, serta pada 5 November di Pulau Papagarang dengan 9 pasien dan Pulau Rinca dengan 24 pasien. Setelah proses skrining, pada 12-13 November dilakukan pengantaran pasien dari masing-masing pulau menuju Labuan Bajo.
Namun, tidak semua pasien dapat melanjutkan tindakan operasi karena beberapa faktor seperti rasa takut, tidak mendapat izin keluarga, atau kendala pribadi lainnya. Dari hasil akhir pendataan, hanya 10 pasien dari Pulau Komodo, 6 dari Pulau Papagarang, dan 17 dari Pulau Rinca yang dapat hadir, sehingga total pasien pulau yang mengikuti tindakan adalah 33 orang. Bersama 62 pasien dari daratan, total pasien yang terdata hadir mencapai 95 orang.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan dari desa-desa di pulau Komodo, Papagarang, Rinca untuk dapat mengantarkan warganya operasi katarak di Labuan Bajo. Kami berharap dengan adanya kegiatan bakti sosial ini semakin tumbuh rasa solidaritas dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk lebih peduli dengan sesama,” terang Dian Sagita selaku perwakilan dari Padar Haritage Conservation (PHC) melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/11/2025).
Sementara itu, pada 14 November, seluruh pasien menjalani tindakan operasi katarak di RSU Siloam Labuan Bajo, diikuti pemeriksaan pascaoperasi dan pengantaran kembali pasien pulau pada 15 November. Kegiatan ini tidak hanya memberikan layanan medis, tetapi juga memastikan seluruh rangkaian layanan-mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan-tersedia tanpa membebani pasien, khususnya mereka yang berasal dari pulau-pulau terpencil.
Inisiatif ini dilandasi keprihatinan terhadap keterbatasan masyarakat kepulauan yang sering kali tidak mampu menjangkau layanan kesehatan di daratan karena hambatan biaya transportasi, akomodasi, dan kebutuhan logistik lainnya. Melalui kegiatan ini, berbagai pihak tergerak untuk memastikan bahwa masyarakat pulau dapat memperoleh layanan operasi katarak secara layak, aman, dan tanpa harus menanggung beban biaya yang berat. Program ini diharapkan dapat menjadi langkah berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional.
“Terima kasih banyak kepada RSU Siloam. Selama ini praktis saya tidak membayangkan bisa mendapat pelayanan operasi gratis di Siloam. Selama ini periksa mata saja harus ke Ende,” kata Damianus salah satu pasien dari Kuwus Barat.
(rah/rah)
[Gambas:Video CNBC]
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5413466/original/047480700_1763165271-IMG_8938.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
AHY Kawal Langsung Proyek Jalan Labuan Bajo-Manggarai Barat sepanjang 140 Km, Nilainya Capai Rp 150 M
Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya untuk mengawal pembangunan proyek Jalan Lintas Utara Flores sepanjang 140 km yang menghubungkan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat hingga Port Reo, Kabupaten Manggarai.
“Saat ini, masih sisa cukup panjang yaitu 88 km yang belum diaspal, rencananya ini akan kita lanjutkan pembangunannya, kurang lebih lebar jalan itu enam meter,” katanya saat meninjau proyek Jalan Lintas Utara Flores di Kecamatan Boleng, Manggarai Barat, NTT, Jumat (14/11/2025), dikutip dari Antara.
Pada kunjungannya tersebut, AHY didampingi antara lain perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum, Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) Johni Asadoma, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
AHY menambahkan melalui pembangunan proyek jalan tersebut diharapkan akan memangkas waktu tempuh dari Labuan Bajo ke Port Reo.
“Harapannya ini akan secara signifikan mengurangi waktu tempuh dari yang tadinya sekitar 6-7 jam, menjadi 3-4 jam,” ujarnya.
Ia menilai pembangunan proyek jalan tersebut akan berdampak pada kemudahan mobilitas warga dan logistik dari Kabupaten Manggarai Barat ke Kabupaten Manggarai.
Di lain sisi, lanjut dia, adanya jalan tersebut akan memberikan dampak bagi berkembangnya sektor produktif seperti peternakan dan pertanian serta sektor pariwisata di dua kabupaten tersebut.
“Jadi saya berkomitmen tentunya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah provinsi, Pak Wagub, Pak Bupati sama-sama kita kawal nanti agar setiap saat ada perkembangan yang baik, ada progres atau kemajuannya,” tegasnya.
-

Poin-poin Penting Perjanjian Kerja Sama RI-Australia di Bidang Militer hingga Ekonomi
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah mengakhiri kunjungan kenegaraannya dari Australia, sejumlah kesepakatan telah disepakati.
Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Australia berlangsung selama satu hari dengan sejumlah agenda yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan negara tetangga.
Kunjungan kenegaraan ini sekaligus menjadi momentum penting yang memperkuat posisi Indonesia dan Australia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam kunjungan tersebut, Prabowo membawa pulang sejumlah kesepakatan antara Indonesia dan Australia. Kedua negara resmi mencapai tiga kesepakatan substansial mengenai perjanjian bilateral baru di bidang keamanan bersama.
Kesepakatan ini diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di atas kapal perang HMAS Canberra, Garden Island Naval Base, Australia, Rabu (12/11/2025).
Perjanjian baru tersebut menandai era baru hubungan kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan, memperkuat dasar-dasar kerja sama yang telah terbangun selama tiga dekade terakhir.
Dokumen ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari sejumlah perjanjian sebelumnya, termasuk Lombok Treaty 2006 yang menegaskan kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, serta Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani pada 2024.
Melalui perjanjian ini, Indonesia dan Australia sepakat melakukan konsultasi reguler di tingkat pemimpin dan menteri terkait isu-isu keamanan kawasan, mengidentifikasi serta melaksanakan kegiatan keamanan bersama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
Di samping itu, kedua negara sepakat berkoordinasi dalam menghadapi ancaman keamanan, dengan mempertimbangkan langkah-langkah bersama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian regional.
Kesepakatan ini juga menjadi simbol pengakuan bersama bahwa stabilitas kawasan hanya dapat dicapai melalui kerja sama erat antara kedua negara. Hubungan bilateral yang didasari pada prinsip kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen terhadap perdamaian dinilai semakin kuat.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya semangat good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai dasar hubungan Indonesia dan Australia.
“Tetangga yang baik akan saling membantu di masa sulit, dan dalam budaya Indonesia, ada pepatah, ketika kita menghadapi keadaan darurat, tetangga kitalah yang akan membantu kita. Mungkin saudara kita akan tetap jauh, tetapi tetangga kita adalah yang paling dekat, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling membantu,” ungkap Prabowo.
Di bidang ekonomi, hubungan ekonomi Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan, meskipun nilai perdagangan kedua negara saat ini baru mencapai sekitar US$15 miliar. Mengingingat, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan defisit hampir US$9 miliar, tetapi pemerintah mengklaim bahwa kontribusi sektor jasa, seperti pariwisata, mampu menyeimbangkan posisi tersebut.
Tingginya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali, disebut menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Pemerintah pun berharap ke depan wisatawan Australia dapat menjelajahi destinasi lain di Indonesia, seperti Labuan Bajo dan wilayah potensial lainnya.
Selain pariwisata, minat investasi dari perusahaan-perusahaan Australia juga menunjukkan peningkatan. Beberapa perusahaan diketahui tengah menjajaki dan memperluas investasi di Indonesia, meliputi sektor rumah sakit, hilirisasi, dan agrikultur, khususnya di bidang peternakan sapi.
Kunjungan Balasan
Perdana Menteri Albanese juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 guna menandatangani secara resmi perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.
Melalui langkah ini, kedua negara menunjukkan tekad untuk memperdalam kerja sama pertahanan dan keamanan, memperkuat stabilitas regional, serta menegaskan persahabatan yang kokoh antara dua bangsa bertetangga di kawasan selatan dunia.
“Saya berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden untuk menandatangani perjanjian baru secara resmi setelah melalui proses domestik,” tandas Albanese.
/data/photo/2025/11/22/6921211f7d6ce.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
/data/photo/2025/11/22/69212239a2a1e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)

/data/photo/2025/08/31/68b4465319808.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)