Xcloud.id

kab/kota: Labuan Bajo

  • Ekonom Sebut Orang Indonesia ‘Rojali’, Tabungan Seret hingga Pilih-Pilih Belanja

    Ekonom Sebut Orang Indonesia ‘Rojali’, Tabungan Seret hingga Pilih-Pilih Belanja

    Bisnis.com, MANGGARAI BARAT — Lemahnya konsumsi masyarakat membuat fenomena rojali melekat di banyak warga RI.

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual mengungkap bahwa rojali merupakan akronim dari ‘rombongan jarang beli’, istilah yang merujuk kepada orang-orang yang mendatangi pusat perbelanjaan atau toko hanya untuk melihat-lihat tetapi tidak berbelanja.

    Menurut David, fenomena itu banyak terlihat di pusat perbelanjaan atau mal. Lemahnya daya beli membuat mereka mengunjungi pusat perbelanjaan hanya untuk berjalan-jalan dan tidak membeli apa-apa, jika berbelanja pun nilanya cenderung tidak terlalu besar.

    Fenomena itu tidak muncul dari ruang hampa. David menilai bahwa lemahnya konsumsi kelas menengah, yang berkontribusi sekitar 70% terhadap total konsumsi RI, berdampak terhadap perekonomian secara luas.

    David juga mengungkap bahwa big data BCA menunjukkan adanya tren penurunan belanja masyarakat hingga kuartal II/2025, membenarkan banyaknya warga RI yang menjadi ‘rojali’.

    “Mal kelihatan ramai, tetap banyak mereka hanya makan saja, mencari diskon, atau cafe yang ada diskon. Ditambah lagi, saat ini sudah ada e-commerce,” ujar David dalam Editors Briefing Bank Indonesia yang berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/7/2025).

    Dia juga menilai bahwa masyarakat Indonesia saat ini cenderung berhati-hati untuk berbelanja, terutama barang-barang mahal. Mereka lebih memilih menjaga asetnya di instrumen investasi untuk berjaga-jaga, sembari mengerem konsumsi.

    Instrumen investasi seperti deposito, giro, saham, obligasi, dan emas menjadi laris di kalangan ‘rojali’. Bahkan, beberapa waktu warga sempat berbondong-bondong membeli emas saat harga sedang tinggi-tingginya, didorong kekhawatiran harga akan terus naik maupun untuk alasan lindung nilai.

    David juga mengungkap bahwa sejumlah pedagang barang mewah yang berbincang dengannya menyatakan bahwa kondisi saat ini mirip dengan krisis moneter 1998, ketika terjadi pelemahan daya beli masyarakat.

    “Saya bertemu dengan supplier produk luxurious, mereka merasakan [pelemahan konsumsi masyarakat]. Beberapa pemegang merek [menyatakan] ‘ini kok mirip-mirip saat krisis, agak melemah,” ujar David.

    Namun demikian, David meyakini bahwa tingkat konsumsi masyarakat akan membaik pada paruh kedua 2025 dan ‘rojali’ akan berkurang. Penyebabnya bisa datang dari faktor eksternal maupun domestik.

    Menurutnya, ketidakpastian karena tarif Trump sudah sangat berkurang karena banyak negara sudah mencapai kesepakatan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, termasuk Indonesia yang mendapatkan tarif 19%.

    Sejauh ini, Indonesia mendapatkan tarif impor terendah dibandingkan negara-negara Asia lainnya. Hal itu memberikan peluang bagi para pengusaha Tanah Air untuk mengambil peluang ekspor ke AS, karena tarif yang bersaing dengan negara-negara lain—termasuk Vietnam yang tarifnya beda tipis dengan RI, yakni 20%.

    “Selisih kecil juga buat pengusaha itu matters. Tekstil, alas kaki, dan furniture ada peluang. Kesempatan untuk memperbesar ekspor ke pasar AS, karena untuk pasar AS kita selalu surplus dengan AS, dan ini peluang untuk menaikkan pangsa pasar kita di sana,” ujar David.

  • BI Ciptakan Payment ID, Bisa Pantau Pendapatan hingga Transaksi Gopay – Page 3

    BI Ciptakan Payment ID, Bisa Pantau Pendapatan hingga Transaksi Gopay – Page 3

    Liputan6.com, Labuan Bajo Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan sistem identifikasi keuangan digital bernama Payment ID pada 17 Agustus 2025.

    Sistem ini merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang bertujuan mengintegrasikan seluruh aktivitas pembayaran individu menggunakan kode unik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    “Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab,” kata Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Dudi Dermawan, dalam Editors Briefing di Labuan Bajo, ditulis Minggu (20/7/2025).

    Pantau Pendapatan, Transaksi Gopay hingga Kredit

    Dengan Payment ID, semua informasi keuangan masyarakat seperti rekening bank, kartu kredit, dompet elektronik (termasuk Gopay, OVO, dan lainnya), hingga pinjaman daring akan digabung dalam satu sistem.

    “Payment ID ini sangat powerful,” ujar Dudi.

    Sistem ini juga memungkinkan otoritas memantau profil keuangan seseorang secara menyeluruh: dari pendapatan, pengeluaran, utang, hingga investasi.

    Dalam proses pengajuan kredit, bank hanya perlu meminta persetujuan melalui ponsel. Jika disetujui, bank akan mendapatkan akses ke profil keuangan lengkap melalui BI-Payment Info. “Nanti begitu saya klik OK, nanti bank akan mengalihkannya ke BI-Payment Info,” jelas Dudi.

     

  • Cara Kerja Payment ID, Senjata Baru BI Pantau Semua Transaksi Warga RI

    Cara Kerja Payment ID, Senjata Baru BI Pantau Semua Transaksi Warga RI

    Labuan Bajo –

    Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan Payment ID pada 17 Agustus 2025. Layanan yang menjadi bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 menjadi ‘senjata’ BI memantau semua transaksi keuangan digital.

    Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan menjelaskan, Payment ID bersumber dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seluruh transaksi digital akan dipantau melalui Payment ID.

    “Payment ID di-generate dari NIK. NIK di-generate dari data kependudukan bapak dan ibu semua. Jadi, seluruh data di bank nantinya terkait dengan nomor rekening maka akan ada ekuivalen yang terkait dengan Payment ID-nya,” kata ⁠Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Dudi Dermawan dalam Editor’s Briefing di Labuan Bajo, Jumat (18/7/2025) kemarin.

    Dudi juga mengatakan bahwa pihaknya menjamin keamanan data masyarakat dengan mengacu pada perlindungan data pribadi. Jadi, harus ada persetujuan dalam penggunaan data nasabah.

    “Jadi mengacu perlindungan data pribadi, pada inti adalah harus ada concern. Nah, tadi menyambung ke pertanyaan dua, concern-nya seperti apa? Tadi begitu bank, mau tahu tentang saya, maka saya akan dinotifikasi lewat handphone saya. Artinya, concern saya sebelum ter-expose, saya harus setujui dulu,” ujar Dudi.

    Dudi melanjutkan, ketika data transaksi digital masyarakat diberikan kepada kementerian dan lembaga (K/L), maka tidak boleh dibagikan lagi kepada pihak lain. Pemberian data Payment ID kepada pihak lain harus melalui persetujuan BI.

    “Itu lah role yang kita lakukan. Jadi, kelembagaan dengan siapa kita bekerja sama, satu dengan Dukcapil. Kenapa dengan Dukcapil? Contohnya begini, Atas sama si A sudah meninggal. Begitu misalnya masuk dari bank, atas sama si A keluar, sehingga kami akan mengkonfirmasi ke Dukcapil apakah data ini ter-update atau tidak. Kalau sama ya, nggak apa-apa. Kalau tidak ter-update misalnya ter-update data itu sudah meninggal, maka otomatis kami tidak akan berikan Payment ID-nya,” tutur Dudi.

    Payment ID juga bisa memantau kelayakan penerima bansos dengan melihat transaksi digital calon penerima. Namun, BI hanya memberikan data bahwa calon penerima bansos memiliki jumlah rekening dan transaksi tertentu.

    “Nah, kami di Bank Indonesia (BI) tidak melangsungkan asesmen, tapi kami menyampaikan fakta bahwa si A ini punya empat rekening dan mutasinya adalah sebesar Rp 10 juta. Kalau dia sebagai penerima bansos, itu adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi kami tetap, authority-nya tetap ada di masing-masing lembaga, kami tidak ikut campur terkait dengan ini,” kata Dudi.

    (ara/ara)

  • Ada Payment ID, BI Pantau Transfer Gopay-Dana Sampai Transaksi Online

    Ada Payment ID, BI Pantau Transfer Gopay-Dana Sampai Transaksi Online

    Labuan Bajo, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) akan meluncurkan terobosan baru di bidang sistem pembayaran, yakni Payment ID. Sistem canggih ini adalah bagian dari target pengembangan sistem pembayaran dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

    Payment ID merupakan sebuah kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu transaksi pembayaran. Adapun, kode unik ini merupakan gabungan dari NIK dan kode ID.

    “17 Agustus nanti akan keluar yang namanya Payment ID. Payment ID ini sangat powerful,” ungkap Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia Dudi Dermawan dalam Editors Briefing Bank Indonesia di Labuan Bajo, Jumat (18/7/2025).

    Menurut Dudi, Payment ID sangat kuat karena nantinya pihak berwenang, dalam hal ini Bank Indonesia, dapat mengetahui profil keuangan dari masing-masing warga negara, termasuk pendapatan dan belanjanya hingga profil pajak dan investasinya.

    Payment ID bahkan dapat dipakai untuk mendeteksi tindakan kecurangan atau fraud. Bahkan sistem ini dapat menyatukan data keuangan individu dari beberapa akun perbankan atau keuangan yang mereka miliki.

    Oleh karena itu, dia memastikan BI akan sangat ekstra hati-hati dalam menjalankan sistem Payment ID ini. Dalam kesempatan ini, Dudi mencontohkan implementasi Payment ID kelak, yakni dalam hal pengajuan kredit.

    Melalui Payment ID, perbankan bisa melakukan pengecekan kredit secara langsung. Misalnya, Bapak A mengajukan kredit di Bank B, karena semua profil keuangan calon debitur ada di dalam Payment ID, nantinya Bank B hanya tinggal mengirimkan pesan yang berisi pengajuan ‘consent’ ke ponsel Bapak A.

    “Nanti begitu saya klik OK, nanti Bank B akan ngelead ke BI-Payment Info,” ungkap Dudi.

    Nantinya, semua profil keuangan termasuk e-wallet atau online payment apapun akan terpampang jelas. Ini dimungkinkan, menurut Dudi, karena penggunaan e-wallet, seperti Gopay, Shopeepay, OVO dan lain sebagainya, tentu menggunakan NIK dalam pendaftaran atau aktivasinya.

    “Sehingga kami (BI) akan melindungi semua pemilik dari Payment ID dan demikian juga menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak kami inginkan,” tegasnya.

    Selain itu, nantinya, BI akan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk memperkuat keamanan sibernya dan kompetensi SDM-nya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal

    Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal

    Komisaris Tolak Alasan Dirut BUMN Akuisisi Perusahaan karena Anak Pemiliknya Meninggal
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Salah satu alasan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry mengakuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) adalah karena anak pemilik perusahaan penyeberangan komersial itu, Adjie, meninggal dunia.
    Keterangan ini dibenarkan oleh Komisaris Utama
    PT ASDP
    2015-2020, Lalu Sudarmadi, yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT JN.
    Pada persidangan itu, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan keterangan Lalu dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang mengungkap alasan Direktur Utama PT ASDP 2017-2024, Ira Puspadewi, mengusulkan KSU dengan PT JN.
    “Ini Direktur Utama, Ira Puspadewi, berpendapat bahwa ini terkait dengan KSO (kerjasama usaha dilaporkan sebagai kerja sama operasi), latar belakang kerja sama operasional,” kata jaksa KPK membacakan BAP Lalu dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).
    Dalam keterangan itu, Adjie disebut memiliki kapal penyeberangan dan galangan yang sudah dibicarakan dengan PT PAL Surabaya.
    Namun, alasan kedua Ira menyebut bahwa Adjie ingin menjual PT JN karena anaknya meninggal dunia.
    “Keturunan yang diharapkan sebagai penerus usahanya meninggal, berharap dapat dikelola oleh ASDP yang punya sejarah dan reputasi,” kata jaksa KPK membacakan BAP Lalu.
    “Disampaikan pak dalam rapat tersebut?” lanjut jaksa KPK.
    “Ya, itu alasan Mba Ira pertama menyampaikan niatnya itu. Terus saya langsung menolak karena 2016 itu sudah ditolak,” jawab Lalu.
    Pada persidangan itu disebutkan, dalam rapat dewan komisaris dan direksi di Labuan Bajo September 2019, Lalu mengingatkan agar KSU PT ASDP dengan PT JN harus berdasar alasan yang objektif.
    “Latar belakang KSO tidak boleh subjektif, harus profesional, terus ini ada penyampaian juga, 4 tahun lalu Dekom (Dewan Komisaris) pernah tidak menyetujui usulan pembelian atau akuisisi kapal,” kata jaksa KPK membacakan risalah rapat tersebut.
    Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa tiga mantan direksi PT ASDP Ferry melakukan korupsi yang merugikan negara Rp 1,25 triliun.
    Mereka adalah eks Direktur Utama PT ASDP Ferry, Ira Puspadewi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Yusuf Hadi, dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Harry Muhammad Adhi Caksono.
    Korupsi dilakukan dengan mengakuisisi PT JN, termasuk kapal-kapal perusahaan itu yang sudah rusak dan karam.
    “Berdasarkan laporan uji tuntas engineering (due diligence) PT BKI menyebut, terdapat 2 unit kapal yang belum siap beroperasi, yaitu KMP Marisa Nusantara karena dari status, kelas, dan sertifikat perhubungan lainnya telah tidak berlaku, dan KMP Jembatan Musi II karena kapal saat inspeksi dalam kondisi karam,” ujar jaksa.
    Akibat perbuatan mereka, negara mengalami kerugian Rp 1,25 triliun dan memperkaya pemilik PT JN, Adjie, Rp 1,25 triliun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Rp 9,4 T ke 1,47 UMKM Tahun 2025

    PIP Targetkan Penyaluran Pembiayaan Rp 9,4 T ke 1,47 UMKM Tahun 2025

    Labuan Bajo, CNBC Indonesia – Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menargetkan penyaluran pembiayaan tahun 2025 sebesar Rp 9,4 triliun kepada 1,47 juta debitur.

    Hal ini disampaikan Direktur Keuangan Umum dan Sistem Informasi Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Soeharto dalam Media Briefing di Labuan Bajo, Kamis, 11 Juli 2025.

  • Pemerintah Salurkan Rp500 M Dukung Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

    Pemerintah Salurkan Rp500 M Dukung Pengembangan Pariwisata Labuan Bajo

    Labuan Bajo, CNBC Indonesia – Indonesia Eximbank atau Lembaga Pembiayaan Eskpor Indonesia (LPEI) menyalurkan pembiayaan hingga Rp 500 miliar untuk Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.

    Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) ini guna mendukung pembiayaan pengembangan infrastruktur marina, sarana penunjang pariwisata hingga penjaminan kredit.

  • Telkom Optimalkan Pasar Kecerdasan Buatan di 12 Sektor, Energi hingga Farmasi

    Telkom Optimalkan Pasar Kecerdasan Buatan di 12 Sektor, Energi hingga Farmasi

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. mendorong solusi kecerdasan buatan (AI) yang relevan di 12 sektor vertikal, mulai dari pertambangan hingga perbankan. Perusahaan telekomunikasi milik negara itu telah membaca potensi besar AI dan mempersiapkannya selama satu dekade terakhir.

    Diketahui, sebagai negara terbesar di ASEAN dengan populasi 287 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain utama dalam industri kecerdasan artifisial (AI) di ASEAN. 

    Data riset Boston Consulting Group memproyeksikan potensi ekonomi yang digerakkan oleh AI di ASEAN akan mencapai US$120 miliar pada tahun 2027, sedangkan pertumbuhan total ekonomi AI di ASEAN diperkirakan akan mencapai US$365 miliar pada tahun 2030.

    Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi, mengatakan perusahaan membidik potensi ekonomi yang sangat besar dari AI. Telkom telah melihat peluang tersebut sejak 10 tahun yang lalu dan sudah mulai mengembangkannya. 

    Telkom memulai dengan penguatan industri vertikal, penyediaan platform terintegrasi, dan penguatan kolaborasi. Menurut Faizal, saat ini penerapan AI sangat terfragmentasi, disesuaikan, dan berorientasi solusi di 12 sektor industri vertikal strategis, termasuk minyak dan gas, pertambangan, manufaktur, kesehatan, asuransi, keuangan, dan perbankan.

    Faizal menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mencapai tujuan besar tersebut.

    “Kolaborasi harus terjalin erat antara industri sebagai pengguna AI, pemerintah selaku pembuat kebijakan dan etika, serta universitas sebagai penyedia talenta dan riset dalam pengembangan dan implementasi AI,” kata Faizal dikutip, Sabtu (12/7/2025). 

    Telkom sudah mulai mengimplementasikan big data, machine learning (AI tradisional), deep learning, dan generative AI. Implementasi tersebut turut berkontribusi pada pendapatan yang dibukukan dan menekan ongkos operasional. 

    Pada kuartal I/2025, Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp5,81 triliun. Layanan internet bergerak menjadi kontributor utama pertumbuhan tersebut, dengan layanan internet tetap IndiHome menorehkan kinerja positif.

    Berdasarkan data info memo, laba bersih Telkom pada 3 bulan pertama 2025 sedikit terkoreksi 4% dibandingkan dengan Rp 6,05 triliun pada kuartal I/2024. Pendapatan Telkom pada kuartal I/2025 tercatat sebesar Rp 36,63 triliun dengan beban operasional perusahaan yang turun tipis sebesar 1% menjadi Rp 26,15 triliun dari Rp 26,42 triliun pada 2024.

    Telkom saat ini tengah mengembangkan solusi AI yang diterapkan di setiap tahapan, seperti Big Box, Big One, Big View, Big Science, Big Social (machine learning), Big Vision (deep learning), serta Big Assistant dan Big Legal (generative AI).

    Layanan tersebut telah digunakan baik oleh pemerintah maupun industri.  “Di Kimia Farma, aplikasi AI Telkom sudah diimplementasikan untuk aplikasi rantai pasok manajemen eksekutif. Dengan penerapan AI, data operasional dan pemasaran dapat diintegrasikan secara real-time untuk memastikan ketersediaan produk, mengefisienkan distribusi, dan meningkatkan pendapatan berbasis data,” kata Faizal.

    Pertamina, tambah Faizal, juga menggunakan aplikasi AI Telkom untuk optimalisasi stok dan distribusi BBM. Dengan mengimplementasikan AI Telkom, Pertamina dapat mengintegrasikan data masif untuk memantau distribusi BBM, mencegah kelangkaan, dan menjaga pasokan energi nasional.

    Ilustrasi SPBU

    Adapun Pertamina diketahui mengelola 5.518 SPBU dengan 15 juta transaksi per hari. Sekitar 178 juta kendaraan lalu lalang di SPBU Pertamina setiap harinya.

    Sedangkan untuk generative AI, kata Faizal, saat ini Telkom tengah mengembangkan untuk proses internal dan eksternal, seperti produk myindibiz, TelkomGPT, dan Legalpro.

    Myindibiz dengan merek Bizy adalah copilot AI Telkom yang menyatukan data B2B menjadi insight cepat untuk membantu pelanggan, Account Manager, dan Business Manager mengambil keputusan lebih tepat. 

    Sementara itu, TelkomGPT adalah Private GPT yang menjaga kerahasiaan data sensitif di lingkungan internal sambil mengurangi risiko informasi bias dari internet publik. Adapun Legalpro merupakan akselerasi kepatuhan melalui alat hukum berbasis AI.

    Dengan aplikasi ini, teknologi AI terkini diintegrasikan untuk memproses kepatuhan yang cepat, akurat, dan efisien, sejalan dengan lanskap hukum Indonesia yang terus berkembang.

    Telkom juga terlibat dalam pengembangan talenta dan teknologi AI. 

    “Telkom membentuk AI Connect sebagai pusat keunggulan AI yang mendorong pengembangan teknologi melalui keterlibatan dan kolaborasi komunitas. Saat ini, AI Connect hadir di 9 kota antara lain di Jakarta, Makassar, Aceh, Bandung, Malang, Labuan Bajo, Yogyakarta, Bali, dan Papua,” kata Faizal. 

    Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza mengapresiasi langkah Telkom dalam mendukung pengembangan industri kecerdasan artifisial (AI) di Tanah Air.

    “Dukungan-dukungan semacam inilah yang akan kami apresiasi kepada seluruh industri yang berkomitmen dan berdedikasi untuk mengembangkan AI di masa yang akan datang,” ujar Faisol.

    Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan untuk mencapai potensi ekonomi yang digerakkan oleh AI, Indonesia harus mempersiapkan talenta digital yang mampu mengembangkan serta memanfaatkan teknologi AI. 

    Data yang dimiliki Komdigi menyebutkan, setidaknya Indonesia membutuhkan 12 juta talenta digital pada tahun 2030 untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital, termasuk teknologi AI.

    “Saat ini, Indonesia baru memasok sekitar 3 juta talenta digital, sehingga masih terdapat kesenjangan yang besar,” kata Nezar. 

  • Sumber Air di Sejumlah Daerah Tercemar Akibat Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki  

    Sumber Air di Sejumlah Daerah Tercemar Akibat Abu Vulkanik Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki  

    Sejumlah maskapai yang melayani penerbangan rute Labuan Bajo, Australia, Singapura dan Korea Selatan membatalkan dan menunda penerbangan karena imbas erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

    Bandara I Gusti Ngurah Rai menyampaikan hingga Senin siang, ada 24 penerbangan keberangkatan dan kedatangan batal dilakukan karena erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. 

    “Berdasarkan data yang kami terima hingga Senin, pukul 15.30 Wita, beberapa maskapai yang melayani penerbangan rute Labuan Bajo, Australia, Singapura dan Korea Selatan terkonfirmasi mengalami pembatalan serta penundaan,” ujar General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Ahmad Syaugi Shahab, seperti dikutip dari Antara, Senin, (7/7/2025).

    Ahmad Syaugi menuturkan, 24 penerbangan yang terpaksa dibatalkan adalah rute internasional dan domestik baik berangkat maupun datang dengan maskapai Virgin Australia sebanyak enam penerbangan rute Melbourne, Gold Coast dan Sydney.

    Selanjutnya maskapai Jetstar Airways dengan 16 penerbangan batal yaitu rute Melbourne, Brisbane, Cairns, Perth, Adelaide, Sydney dan Singapura; dan terakhir maskapai AirAsia Indonesia dengan penerbangan rute Labuan Bajo.

    “Adapun yang mengalami penundaan terdiri atas Qantas Airways tujuan Sydney dan Melbourne, serta Air Busan tujuan Busan,” ujar Ahmad Syaugi.

    Gunung Lewotobi Laki-Laki kembali erupsi pada Senin pukul 11.05 Wita dengan tinggi kolom abu mencapai 18.000 meter di puncak gunung.

    Menanggapi peristiwa ini, pengelola bandara memastikan seluruh instansi terkait di Bandara I Gusti Ngurah Rai bersama-sama melakukan pengamatan dan pembaruan situasi terkini. 

    Berdasarkan pemantauan pergerakan abu vulkanik sendiri hingga dengan pukul 15.30 Wita sebaran abu vulkanik tidak berdampak pada ruang udara Bali, sehingga sampai saat ini operasional penerbangan berjalan normal.

  • Dua Pesawat Militer AS Mendarat di Bandara Komodo, TNI AU Pastikan Pengamanan Sesuai Prosedur – Page 3

    Dua Pesawat Militer AS Mendarat di Bandara Komodo, TNI AU Pastikan Pengamanan Sesuai Prosedur – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dua pesawat militer asing milik Angkatan Laut Amerika Serikat jenis CMV-22 Osprey mendarat di Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (6/7/2025) sore. Kehadiran dua pesawat tempur canggih itu sempat menghebohkan warga dan viral di media sosial.

    Namun, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) menegaskan bahwa seluruh rangkaian aktivitas penerbangan tersebut berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan prosedur pengamanan militer internasional yang berlaku.

    “Pengamanan berjalan aman dan lancar. Semua sesuai prosedur,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, dalam keterangan resminya, Rabu (9/7/2025).

    Pesawat pertama yang diamankan adalah CMV-22 Osprey dengan nomor registrasi 169456, membawa 8 kru tanpa penumpang. Sementara pesawat kedua, juga tipe Osprey, dengan nomor registrasi 169450, mengangkut 7 kru.

    Kedua pesawat tersebut menempuh rute Denpasar – Labuan Bajo – Darwin (Australia) dan hanya melakukan technical landing for refuel (pengisian bahan bakar) sebagai bagian dari misi PACOM transit dari Filipina menuju Australia.

    “Pesawat tiba pukul 17.51 WITA dan kembali lepas landas pukul 19.25 WITA. Seluruh kegiatan berlangsung hingga pukul 19.27 WITA tanpa kendala berarti,” jelas Kristomei.

    Mayjen Kristomei menegaskan bahwa pengamanan terhadap penerbangan militer asing di wilayah Indonesia adalah bagian dari tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang diperbarui dalam UU No. 3 Tahun 2025.

    “TNI bertugas menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Karena itu, semua aktivitas militer asing yang melintas atau singgah di wilayah kita harus sesuai ketentuan,” tegasnya.

    TNI juga memastikan koordinasi lintas instansi dilakukan untuk menjamin aspek keamanan, keselamatan penerbangan, dan ketertiban wilayah udara nasional.