Xcloud.id

kab/kota: Kulon Progo

  • BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    BGN Sebut Sejumlah SPPG yang Lalai Telah Ditutup Sementara

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan dapur yang terbukti lalai akan segera ditutup sementara, bahkan dinonaktifkan jika pelanggaran berulang.

    “Sudah ada dapur yang kami nonaktifkan, bahkan kami beri surat peringatan keras. Kalau kejadian terulang, langsung dikeluarkan dari program,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Menurutnya, ketegasan ini penting karena status penyelenggara program MBG kini sudah setara calon pegawai negeri (PPK).

    “Mereka harus komit dengan SOP. Tidak adil kalau ada yang bekerja asal-asalan, sementara banyak orang lain ingin ikut program ini dengan serius,” imbuh Nanik.

    Termasuk menanggapi adanya trauma anak akibat kasus keracunan, BGN memastikan pendampingan terus dilakukan oleh koordinator wilayah.

    “Kami minta tim di kabupaten terus mendekati dan mengajak anak-anak berbicara, supaya semangat mereka kembali. Prinsipnya anak-anak ini senang sekali dengan makanan, jadi mudah-mudahan setelah investigasi selesai, program bisa berjalan lagi,” tandas Nanik.

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus insiden keracunan atau keamanan pangan terjadi di Indonesia sejak Januari hingga 25 September 2025.

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima manfaat program pangan dilaporkan terdampak sepanjang periode tersebut.

    Data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

  • Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Investigasi Keracunan MBG, BGN Sebut Pemilik Dapur dan SPPG Bisa Dipidana

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan investigasi bersama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus ini juga bisa ditangani secara pidana agar tidak ada kasus berulang.

    Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang menegaskan bahwa investigasi harus dilakukan dari berbagai sisi untuk memastikan penyebab kasus. Sebab, dia tidak ingin kasus keracunan MBG semakin banyak di Indonesia.

    “Saya minta BIN turun sekarang. Karena dari kepolisian juga sudah turun. Jadi ada penyelidikan bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).

    Lebih lanjut, Nanik menegaskan bahwa kasus ini berpotensi dipidanakan apabila ditemukan unsur kriminal.

    “Kalau ada unsur-unsur pidana, kita pidanakan. Siapapun itu kita pidanakan. Misalnya dari sampel ditemukan racun yang tidak ada kaitannya dengan bahan makanan. Ya, kita pidanakan. Baik itu pemilik dapur, maupun SPPG-nya, atau yang terlibat di dapur itu,” tegasnya.

    Selain langkah hukum, BGN juga menekankan evaluasi internal melalui perbaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dilakukan agar program yang menyasar jutaan penerima manfaat tetap berjalan aman dan kredibel.

    “Dari SOP kami melakukan perbaikan. Jadi semua hal akan dilihat dari berbagai sisi, supaya kasus serupa tidak terulang,” tandas Nanik.

    Korban Keracunan MBG Tembus 5000 Orang

    Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

  • Gempa Megathrust Ancam Selatan Jawab, BMKG Tunjuk Wilayah Ini

    Gempa Megathrust Ancam Selatan Jawab, BMKG Tunjuk Wilayah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi gempa bumi megathrust berkekuatan M8,8 di selatan Jawa. Bencana itu juga berpotensi memicu tsunami besar.

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mencatat terdapat 114 kejadian gempabumi di atas magnitudo 5, dua kali gempa merusak, dan 44 guncangan yang dirasakan masyarakat yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Dengan potensi tersebut, masyarakat diingatkan untuk terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi dan tsunami di DIY.

    “Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat,” kata Dwikorita saat membuka Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo, dikutip dari laman resmi BMKG, Jumat (26/9/2025).

    Dia juga mengatakan SLG adalah wujud kepedulian negara melindungi keselamatan masyarakat dan bencana tersebut.

    Kulon Progo sendiri disebut sebagai wilayah strategis. Sebab berada di kawasan rawan bencana dan juga pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).

    YIA dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempa bumi megathrust dan tsunami.

    “Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo memiliki peluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” tegas Dwikorita.

    BMKG juga melakukan sejumlah program sebagai bentuk penguatan mitigasi. Mulai dari SLG, Masyarakat Siaga Tsunami serta BMKG Goes To School.

    Enam desa di DIY telah diakusi sebagai Masyarakat Siaga Tsunami. Program edukasi di sekolah tercatat menjangkau 166 sekolah dengan lebih 20 ribu peserta.

    Program tersebut dirancang menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk merespon tanda bahaya dan memahami peringatan dini.

    Dwikorita juga menegaskan implementasi 12 indikator Tsunami Ready dari UNESCO-IOC perlu segera diwujudkan di daerah pesisir. Beberapa di antaranya adalah pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, serta rencana kontinjensi.

    “Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Keracunan MBG, Terjadi di 70 Lokasi dan 5.914 Korban

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat sebanyak 70 kasus lokasi keracunan MBG sejak Januari hingga 25 September 2025. 

    Berdasarkan bagan yang diterima Bisnis, total sebanyak 5.914 penerima MBG yang menjadi korban. Korban tersebut terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil.

    Dilansir dari data resmi BGN menunjukkan kasus tersebar di tiga wilayah. Wilayah II (Jawa) mencatat kasus terbanyak dengan 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang, disusul Wilayah I (Sumatra) sebanyak 9 kasus dengan 1.307 orang terdampak, serta Wilayah III (NTB, NTT, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dengan 20 kasus melibatkan 997 orang.

    Kasus juga menunjukkan tren peningkatan tajam pada Agustus dan September. Bila pada Januari hanya ada 94 korban dari 4 kasus, angka melonjak drastis menjadi 1.988 orang terdampak pada Agustus (9 kasus) dan 2.210 orang pada September (44 kasus).

    Lima daerah dengan jumlah korban terbesar adalah Kota Bandar Lampung (503 orang), Kabupaten Lebong, Bengkulu (467 orang), Kabupaten Bandung Barat (411 orang), Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (339 orang), serta Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta (305 orang).

    BGN mengidentifikasi sejumlah penyebab utama insiden, antara lain bakteri E. Coli yang berasal dari air, nasi, tahu, dan ayam; Staphylococcus aureus dari tempe dan bakso; Salmonella dari ayam, telur, dan sayur; serta Bacillus cereus dari mie. Selain itu, kontaminasi air juga memicu penyebaran Coliform, Klebsiella, Proteus, dan timbal (Pb).

    Lonjakan kasus keracunan ini menyoroti lemahnya pengawasan keamanan pangan di berbagai daerah. 

    Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang berkomitmen memperketat pengawasan dan memastikan korban mendapatkan penanganan serta pembiayaan pengobatan.

    “Untuk segera, kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan,” tandas Nanik.

  • BMKG Ingatkan DIY Rawan Gempabumi dan Tsunami

    BMKG Ingatkan DIY Rawan Gempabumi dan Tsunami

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempabumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

    Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan DIY, khususnya wilayah pesisir selatan, memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi.

    Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, tercatat 114 kejadian gempabumi dengan magnitudo di atas 5, dua kali gempabumi merusak, serta 44 guncangan yang dirasakan masyarakat.

    Bahkan, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), potensi gempabumi megathrust di selatan Jawa bisa mencapai magnitudo M8,8 yang berpotensi memicu tsunami besar.

    “Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat. SLG ini adalah wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bencana gempabumi dan tsunami,” ujar Dwikorita dilansir dari laman resmi BMKG.

    Dwikorita menambahkan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah strategis karena tidak hanya berada di kawasan rawan bencana, tetapi juga menjadi pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA).

    YIA disebutnya sebagai satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara atau mungkin di dunia, yang sejak awal dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempabumi megathrust dan tsunami.

    “Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo memiliki peluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” tegas Dwikorita.

    Sebagai bentuk penguatan mitigasi, BMKG terus menggencarkan sejumlah program, di antaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, Masyarakat Siaga Tsunami, serta BMKG Goes To School. Hingga kini, enam desa di DIY telah diakui sebagai Masyarakat Siaga Tsunami, sementara program edukasi di sekolah telah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20 ribu peserta.

    Program-program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam merespons tanda bahaya serta memahami peringatan dini. Dwikorita menegaskan, implementasi 12 Indikator Tsunami Ready yang ditetapkan UNESCO-IOC, seperti pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi, harus segera diwujudkan di daerah-daerah pesisir.

    “Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Dwikorita berharap SLG di Kulon Progo ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam meneruskan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari program ini.

    “Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan pembangunan dan pariwisata tetap berkelanjutan,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ahmad Ambar Purwoko, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana gempabumi dan tsunami. 

  • Disdik Kulon Progo Siapkan Format Baru MoU MBG, Wajib Ada Asuransi Jika Siswa Keracunan Regional 25 September 2025

    Disdik Kulon Progo Siapkan Format Baru MoU MBG, Wajib Ada Asuransi Jika Siswa Keracunan Regional 25 September 2025

    Disdik Kulon Progo Siapkan Format Baru MoU MBG, Wajib Ada Asuransi Jika Siswa Keracunan
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menekankan pentingnya pembaruan perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) antara sekolah dengan penyedia makan bergizi gratis, atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
    Dorongan ini muncul setelah Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa keracunan makanan massal menimpa sejumlah siswa di Kulon Progo.
    Kasus tersebut menimbulkan kekhawatiran berulangnya insiden serupa di masa depan, terutama karena belum adanya protokol penanganan yang jelas, serta tidak adanya kepastian hukum dan finansial mengenai pihak yang bertanggung jawab.
    Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, mengatakan pihaknya telah menyusun format baru MoU yang lebih ideal, di antaranya mengatur skema penjaminan berupa asuransi.
    “Kami menyarankan agar sistem penjaminan, termasuk asuransi, dimasukkan dalam perjanjian antara sekolah dan SPPG. Jika terjadi hal yang tidak diinginkan, biayanya tidak membebani sekolah atau orang tua,” kata Nur saat ditemui di kantornya, belum lama ini.
    Selain asuransi, rancangan MoU berisi 10 pasal dengan rincian kewajiban kedua belah pihak. Isinya mencakup standar keamanan pangan dan gizi, pengawasan, transparansi laporan publik, hingga penyelesaian sengketa baik lewat mediasi maupun jalur hukum.
    Juga diatur sanksi administratif, mulai dari denda hingga pemutusan kontrak jika terjadi pelanggaran berat.
    “Klausul yang kami usulkan jauh lebih rinci. Tidak hanya mengatur teknis penyediaan makanan, tapi juga perlindungan hukum, jaminan kesehatan, serta tanggung jawab yang terukur,” ujar Nur.
    Ia menambahkan, draft MoU ini akan lebih dulu ditawarkan ke pihak SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendapat masukan, sebelum akhirnya diterapkan di sekolah-sekolah.
    “Kami akan menawarkan draft ini ke SPPG terlebih dahulu. Setelah itu baru kami bawa ke sekolah-sekolah. Kami perkirakan proses ini akan mulai berjalan dalam satu hingga dua minggu ke depan,” katanya.
    Menurut Nur, rancangan ini diharapkan bisa menjadi standar minimal kerja sama yang profesional antara sekolah dan penyedia MBG, sekaligus memperkuat tata kelola pendidikan di Kulon Progo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LKBN ANTARA tanam mangrove di Kulon Progo cegah abrasi

    LKBN ANTARA tanam mangrove di Kulon Progo cegah abrasi

    Yogyakarta, DIY (ANTARA) – Perum LKBN ANTARA Biro Daerah Istimewa Yogyakarta menanam pohon mangrove di Kawasan Hutan Mangrove Wana Tirta, Pasir Mendit, Kulon Progo, DIY, Selasa, untuk membantu mencegah abrasi di wilayah Pantai Congot itu.

    Kepala Perum LKBN ANTARA Biro DIY Nur Istibsaroh mengatakan penanaman mangrove menjadi salah satu upaya ANTARA untuk terlibat dalam pemulihan dan konservasi pesisir.

    “Mangrove terbukti mampu menjadi pelindung alami yang efektif dengan sistem perakaran yang dapat menahan laju ombak dan memperkuat struktur tanah di pesisir,” ujar dia saat kegiatan tersebut.

    Menurut Istibsaroh, mangrove juga memiliki kemampuan tinggi menyerap emisi karbon dioksida (CO2).

    “Ini menjadikan mangrove sebagai salah satu solusi alami dalam mitigasi perubahan iklim,” kata dia.

    Ia berharap penanaman tersebut dapat memperkuat ekosistem mangrove di Kulon Progo sekaligus menjadikannya semakin menarik sebagai destinasi ekowisata.

    Menurut dia, peluang ekonomi bisa tumbuh melalui wisata edukasi hingga penjualan produk olahan berbasis mangrove seperti sirup, teh, atau keripik.

    “Seperti di wilayah ini (Pantai Congot), lokasinya sangat menarik. Ada jembatan panjang yang terbuat dari bambu, sangat menarik untuk menjadi spot foto,” ujar Istibsaroh.

    Ia menambahkan kegiatan penanaman mangrove itu juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-88 LKBN ANTARA.

    Ketua Komunitas Wana Tirta Dusun Pasir Mendit Warso Suwito mengapresiasi kepedulian ANTARA terhadap eksistensi tumbuhan penyerap karbon dan penahan abrasi itu.

    “Mangrove adalah tanaman hutan penyelamat Bumi. Tanaman ini penyerap karbon. Jadi ketika LKBN ANTARA ikut membantu menanam mangrove, saya senang sekali karena mendukung kegiatan kami menyelamatkan Bumi,” ujar dia.

    Warso menambahkan mangrove memiliki akar tunjang yang sangat kuat, sehingga mampu menahan abrasi sekaligus mengurangi intrusi air laut.

    Bersama komunitas pelestari mangrove dan pesisir Wana Tirta, Warso melakukan konservasi mangrove sejak 2009, setelah melihat banyak pohon itu ditebang.

    “Pada 2005 sangat banyak mangrove yang ditebang, sehingga kita harus menjaga jangan sampai mangrove habis,” kata dia.

    Warso juga berharap langkah LKBN ANTARA Biro DIY dapat ditiru oleh perusahaan lain mengingat kawasan Pantai Congot di Kulon Progo itu masih rentan mengalami abrasi.

    “Saya berharap langkah ANTARA ini bisa ditiru oleh pihak lain, termasuk perusahaan swasta, untuk bersama-sama mencegah abrasi dan menghijaukan Bumi di Pantai Congot ini,” ucap dia.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sultan HB X lantik Ni Made Dwi Panti jadi Sekda DIY

    Sultan HB X lantik Ni Made Dwi Panti jadi Sekda DIY

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Ni Made Dwi Panti Indrayanti sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa.

    Ni Made menjadi perempuan pertama yang menjabat Sekda DIY, menggantikan Beny Suharsono yang pensiun.

    “Yang mengusulkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Kan prosesnya lelang (jabatan),” ujar Sri Sultan saat menjelaskan kelayakan Ni Made usai pelantikan.

    Sri Sultan menyampaikan bahwa jabatan Sekda merupakan simpul pengendali birokrasi yang menautkan visi gubernur dengan langkah operasional seluruh perangkat daerah.

    Keberhasilan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kualitas seorang sekda.

    “Di DIY, peran ini semakin krusial karena status keistimewaan bukan hanya memberi ruang otonomi, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, meneguhkan nilai, menjaga warisan budaya, dan memastikan kemajuan yang tidak tercerabut dari akar,” ujarnya.

    Sultan juga menekankan pentingnya transformasi birokrasi digital yang bukan hanya efisien, tetapi juga humanis.

    Pemda DIY sendiri telah mengawali transformasi tersebut melalui SPBE, digitalisasi pelayanan publik, dan integrasi data antarinstansi. Hasilnya, Indeks Kematangan SPBE DIY meraih predikat “memuaskan” dan menempati peringkat kedua nasional.

    “Dalam ekosistem birokrasi, Sekda adalah simpul. Jika simpulnya lemah, benang akan kusut. Jika simpulnya kokoh, kain akan terbentang utuh,” tutur Sri Sultan.

    Dalam kesempatan itu, Sultan menyinggung sejumlah isu strategis yang harus segera ditangani Sekda baru, mulai dari penanganan sampah, tata kelola Tanah Kas Desa (TKD), hingga percepatan infrastruktur Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

    “Permasalahan sampah tetap menjadi kewenangan kabupaten/kota, namun Pemda DIY akan memfasilitasi. Begitu juga JJLS, harus ditopang dengan konektivitas utara-selatan agar benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

    Ni Made pernah menjabat sebagai Kepala Biro APSDA DIY, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Pj. Bupati Kulon Progo, dan terakhir sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) DIY.

    “Alhamdulillah, diberi amanah yang luar biasa. Pastinya tugasnya juga luar biasa berat, tapi saya yakin insyaAllah dengan kolaborasi dan sistem yang kuat itu bisa dijalankan dengan baik,” ujar Ni Made.

    Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif seluruh perangkat daerah agar program pembangunan berjalan sinergis.

    Peran sekda, menurut dia, tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan instrumen kelembagaan, termasuk asisten dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari support system.

    Terkait isu strategis di DIY, Ni Made menyoroti penanganan sampah yang mendesak. Ia menyebut Pemda DIY telah menjalin berbagai kerja sama, termasuk dengan mitra internasional dari Korea, namun implementasinya baru bisa dimulai 2027.

    “Menurut saya, itu waktu yang lama, padahal persoalan sampah di sini sudah mendesak. Kita akan coba duduk bersama, khususnya dengan pemerintah kota, untuk mencari langkah-langkah percepatan,” ujarnya.

    Selain sampah, ia juga menyinggung pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah ke depan. Hal ini sejalan dengan target nasional pengentasan kemiskinan, yang dalam RPJPN ditetapkan mendekati 0 persen pada 2045.

    “Kalau 2026 target 0 persen kemiskinan itu tidak mungkin, baik di DIY maupun secara nasional. Tapi bukan berarti kita tidak bekerja keras. Minimal kita bisa menekan hingga satu digit dengan cara mendorong peningkatan pendapatan masyarakat,” tutur Ni Made.

    Dengan posisi barunya, Ni Made berharap bisa menjalankan peran Sekda DIY secara maksimal melalui kolaborasi lintas sektor, terutama dalam menghadapi isu strategis daerah seperti pengelolaan sampah, tata kelola tanah kas desa (TKD), hingga pengentasan kemiskinan.

    Selain pelantikan Ni Made, Sri Sultan juga melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemda DIY, di antaranya Srie Nurkyatsiwi sebagai Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Aria Nugrahadi sebagai Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agus Mulyono sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM.

    Berikutnya, Ariyanto Wibowo sebagai Kadisnakertrans DIY, Cahyo Widayat sebagai Kepala Biro Hukum Setda DIY, serta Bagas Senoadji sebagai Kasatpol PP DIY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Garap 5 Proyek Tol, Jasa Marga Buka Peluang Akuisisi

    Garap 5 Proyek Tol, Jasa Marga Buka Peluang Akuisisi

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) menyiapkan anggaran belanja modal hingga Rp 12 triliun sepanjang 2025. Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono menjelaskan perseroan baru menghabiskan belanja modal sebesar Rp 4,95 triliun.

    Dana tersebut untuk menggarap 5 proyek tol, Jakarta-Cikampek II Selatan, Jogja-Bawen, Jogja-Solo, Probolinggo-Banyuwangi, hingga Akses Patimban.

    “Serapan capex (belanja modal) investasi di pembangunan jalan tol ini sebesar Rp 4,95 triliun. Serapan capex hingga akhir tahun ini akan sangat tergantung atau sangat bergantung pada progres konstruksi dari masing-masing ruas jalan tol, yaitu Jakarta-Cikampek II Selatan, Yogyakarta-Bawen, Solo-Yogyakarta, YIA-Kulon Progo, dan juga Probolinggo-Banyuwangi, dan lagi ada satu lagi adalah Akses Patimban,” terang Rivan dalam Public Expose Live Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/9/2025).

    Rivan menjelaskan pembebasan lahan dari setiap proyek pembebasan lahan bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah. Sehingga, Jasa Marga mengestimasikan belanja modal mencapai Rp 12 triliun hingga akhir tahun 2025.

    “Kemajuan pembebasan lahan dari setiap proyek, di mana proyek ini progres pembebasan lahan tergantung pada pula pada alokasi anggaran dari pemerintah. Kami mengestimasikan untuk capex sampai dengan akhir tahun ini adalah sekitar Rp 10 sampai dengan Rp12 triliun,” ujar Rivan.

    Dia menambahkan, perseroan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi korporasi mengakuisisi sejumlah jalanan tol yang akan dilepas BUMN maupun swasta.

    Namun Jasa Marga akan terlebih dahulu melakukan studi untuk melakukan aksi korporasi tersebut.

    “Saat ini, strategi jasa marga adalah melakukan investasi di ruas jalan tol yang terkoneksi dengan ruas jalan tol existing dan masih fokus di Pulau Jawa. Apabila ada ruas jalan tol baru pasti yang kita pilih atau kami pilih adalah yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Tentunya jasa marga akan melakukan studi yang diperlukan dan juga dipertimbangkan,” tutur Rivan.

    (hns/hns)

  • Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling Regional 12 September 2025

    Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling Regional 12 September 2025

    Optimalkan Siskamling di Kulon Progo, Camat dan Lurah Diingatkan untuk Memantau Pos Kamling
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com –
    Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong optimalisasi peran satuan keamanan lingkungan (satkamling) sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan yang dilakukan secara swakarsa di masyarakat.
    Sebagian besar wilayah di Kulon Progo sejatinya memiliki kegiatan siskamling yang rutin berjalan, meski keaktifannya tidak sama.
    “Karena itu kami memperkuat lewat surat edaran kepada para panewu dan lurah untuk lebih memantau aktivitas Satkamling di wilayah masing-masing,” kata Budi saat ditemui, Jumat (12/9/2025).
    Lebih dari sekadar menjaga keamanan, kegiatan siskamling bisa berkembang jadi ruang sosial masyarakat, sebagai forum guyub rukun hingga tempat gotong royong warga.
    Bahkan jadi ruang diskusi untuk mencari solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    Selain itu, bisa jadi jembatan komunikasi antara warga dan pemerintah.
    “Kalau ada potensi gangguan atau gejolak, bisa ditampung dan diselesaikan dulu di situ. Kalau tidak bisa, baru dilaporkan ke level atas untuk ditindaklanjuti,” tambah Budi.
    Dalam menjalankan Satkamling dengan sistem keamanan lingkungannya, terdapat keterlibatan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagai pendamping.
    Meski demikian, ia menegaskan bahwa Satkamling dikelola secara mandiri oleh masyarakat.
    “Satlinmas memang dibentuk pemerintah, tapi Satkamling adalah inisiatif warga. Satlinmas lebih kepada peran pendamping atau katalisator kegiatan di satkamling,” jelasnya.
    Satkamling menguatkan program “Jaga Warga” yang selama ini digulirkan di Kulon Progo.
    “Kalau jaga warga itu (sistem keamanan) biasanya di tingkat dusun, sedangkan Satkamling itu lebih kecil cakupannya, rata-rata per RT. Jadi jumlahnya lebih banyak,” kata Budi.
    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kulon Progo, Pratiwi Ngasaratun, menyatakan menggiatkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) sebagai bagian dari langkah preemptif menjaga keamanan wilayah.
    Siskamling bukan sekadar ronda malam biasa, tetapi merupakan bagian dari upaya strategis untuk merespons dinamika sosial secara proporsional dan tepat waktu.
    Siskamling bisa menjadi sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
    “Yang diaktifkan itu sistem deteksi dininya. Alatnya, tools-nya adalah siskamling. Dari situ kemudian kita berharap kalau ada ketidakpuasan (di masyarakat) itu segera bisa dideteksi, kemudian bisa segera kita tindak lanjuti secara proporsional,” kata Pratiwi.
    Untuk memperkuat langkah tersebut, ia juga menegaskan, pemerintah telah menerbitkan surat edaran resmi kepada seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah agar siskamling kembali diaktifkan secara menyeluruh.
    Langkah ini diambil di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterlibatan warga dalam menjaga keamanan lingkungan, sekaligus sebagai bagian dari mitigasi potensi gangguan sosial di tengah masyarakat.
    Pratiwi menyatakan, kondisi di wilayahnya saat ini dalam keadaan aman dan kondusif.
    Namun demikian, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif untuk memastikan tidak ada potensi gangguan yang terlewatkan.
    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) mengapresiasi Pemerintah Daerah Kulon Progo menjaga kondusivitas wilayah.
    Salah satu upaya yang disorot adalah penguatan sistem keamanan lingkungan atau siskamling yang telah berjalan secara swadaya oleh masyarakat.
    “Mekanisme yang terbangun dari tingkat bawah, mulai dari kalurahan, panewu, hingga forkopimda sangat luar biasa,” ujar Dirjen Bangda Kemendagri, Restuardy Daud, saat kunjungan kerja di Kulon Progo, Jumat.
    Menurut Restuardy, siskamling bukan hanya soal menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi wadah interaksi sosial masyarakat.
    Restuardy menegaskan bahwa siskamling dapat menjadi ruang diskusi informal antarwarga dalam membahas persoalan-persoalan lokal.
    Ia mengingatkan bahwa pendekatan keamanan berbasis masyarakat tidak perlu bergantung pada insentif finansial, karena esensinya adalah gotong royong dan kesadaran bersama.
    Sebaliknya, inisiatif lokal seperti pendekatan jimpitan—sistem iuran sukarela masyarakat—di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menjadi bukti bahwa keamanan bisa dikelola secara mandiri dan gotong royong.
    “Kalau di DIY ini kan ada pendekatan jimpitan, dan ini juga sangat baik, karena sejatinya siskamling ini adalah swadaya masyarakat, secara mandiri masyarakat mengelola, dan ini sudah jalan,” kata Restuardy.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.