Xcloud.id

kab/kota: Kudus

  • Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Semarang (ANTARA) – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membangun hotel berbintang di kampusnya yang berada di wilayah Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh jaringan Horison Grup.

    Rektor Undip Prof Suharnomo, di Kabupaten Jepara, Jumat, menjelaskan bahwa hotel tersebut merupakan hotel kedua milik Undip, setelah hotel pertama dibangun di kampus Tembalang.

    Ia menjelaskan bahwa kampus Undip di Teluk Awur yang berlokasi di pesisir pantai selama ini dikenal sebagai pusat riset kelautan dan perikanan.

    “Kami memang orientasi risetnya (di kampus Teluk Awur) adalah ‘coastal development’ di wilayah pantai dan kami bisa jadi adalah ‘the one and only’ di Indonesia yang memiliki wilayah laut, dan luas sekali 23 hektare,” katanya.

    Kampus Undip di Telur Awur, kata dia, selama ini sudah memiliki tempat riset udang vaname, nila salin, hingga padi biosalin yang bisa bertahan hidup di lahan yang tergenang rob atau air laut.

    “Kemudian, kamj tambahin dengan fasilitas seperti ini, Horison Resort Antawirya Jepara. Jadi, mudah-mudahan ini laboratoriumnya bagus, kemudian fasilitasnya untuk tinggal bagus juga,” katanya.

    Apalagi, kata dia, banyak peneliti dari negara lain yang sering datang ke kampus Teluk Awur, seperti dari Jepang, Taiwan, dan Finlandia, sehingga dengan adanya fasilitas hotel tersebut bisa menjadi nilai tambah.

    “Kami berharap ini menjadi hotel yang menjadi pilihan keluarga. Selain juga tentu saja tadi, ‘captive market’ kami adalah para peneliti di seluruh dunia. Mudah-mudahan ‘researcher’ seluruh dunia bisa datang ke sini dan ‘happy’ karena fasilitasnya sangat-sangat memadai,” katanya.

    Ke depan, Suharnomo ingin mengembangkan fasilitas di kampus Teluk Awur, seperti lapangan mini golf untuk menjaring pasar dari kawasan sekitar, seperti Jepara, Kudus, Demak, dan Semarang.

    “Mereka ke sini bisa lihat laut, main golf, ada banyak mainan, bisa menikmati pasir di pantai, kemudian ada snorkling, diving, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi paket komplit yang disukai orang-orang kota ya,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Commercial PT Metropolitan Golden Management (MGM) Refino Mutshernar menjelaskan bahwa tempat tersebut sebelumnya merupakan mess mahasiswa.

    “Kami dari Horison Grup melihat potensi bisnis di kampus ini (Teluk Awur). Undip selama ini selain ‘expertise’ di bidang pendidikan, juga di bisnis. Ada rumah sakit, pom bensin, dan tambak udang,” katanya.

    Untuk pengembangan hotel tersebut, kata dia, Horison Grup sebagai operator melihat potensi besar ke arah wisata perikanan, sebab sudah ada fasilitas tambak udang yang bisa dimanfaatkan.

    “Lalu terhadap pariwisata yang lain, tentu tadi sudah ada water spot gitu, ada perahu nelayan. Kemudian pasar nelayan, kami di-‘support’ ikan oleh masyarakat, lalu ada akan acara di pinggir pantai. Jadi, akan ‘relate’ semua,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa Undip merupakan kampus kedua yang bekerja sama dengan Horison Grup untuk pengelolaan hotel, setelah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

    “Sekarang ada dua kampus (yang bekerja sama), maka berikutnya kita dapat ‘call’ dari universitas lainnya. Karena perguruan tinggi saat ini diwajibkan berbisnis seiring PTNBH. Semua lahan yang tadinya ‘cost center’ jadi ‘profit center’,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Undip bangun hotel berbintang di kampus Teluk Awur

    Semarang (ANTARA) – Universitas Diponegoro (Undip) Semarang membangun hotel berbintang di kampusnya yang berada di wilayah Teluk Awur, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, yang dioperasikan oleh jaringan Horison Grup.

    Rektor Undip Prof Suharnomo, di Kabupaten Jepara, Jumat, menjelaskan bahwa hotel tersebut merupakan hotel kedua milik Undip, setelah hotel pertama dibangun di kampus Tembalang.

    Ia menjelaskan bahwa kampus Undip di Teluk Awur yang berlokasi di pesisir pantai selama ini dikenal sebagai pusat riset kelautan dan perikanan.

    “Kami memang orientasi risetnya (di kampus Teluk Awur) adalah ‘coastal development’ di wilayah pantai dan kami bisa jadi adalah ‘the one and only’ di Indonesia yang memiliki wilayah laut, dan luas sekali 23 hektare,” katanya.

    Kampus Undip di Telur Awur, kata dia, selama ini sudah memiliki tempat riset udang vaname, nila salin, hingga padi biosalin yang bisa bertahan hidup di lahan yang tergenang rob atau air laut.

    “Kemudian, kamj tambahin dengan fasilitas seperti ini, Horison Resort Antawirya Jepara. Jadi, mudah-mudahan ini laboratoriumnya bagus, kemudian fasilitasnya untuk tinggal bagus juga,” katanya.

    Apalagi, kata dia, banyak peneliti dari negara lain yang sering datang ke kampus Teluk Awur, seperti dari Jepang, Taiwan, dan Finlandia, sehingga dengan adanya fasilitas hotel tersebut bisa menjadi nilai tambah.

    “Kami berharap ini menjadi hotel yang menjadi pilihan keluarga. Selain juga tentu saja tadi, ‘captive market’ kami adalah para peneliti di seluruh dunia. Mudah-mudahan ‘researcher’ seluruh dunia bisa datang ke sini dan ‘happy’ karena fasilitasnya sangat-sangat memadai,” katanya.

    Ke depan, Suharnomo ingin mengembangkan fasilitas di kampus Teluk Awur, seperti lapangan mini golf untuk menjaring pasar dari kawasan sekitar, seperti Jepara, Kudus, Demak, dan Semarang.

    “Mereka ke sini bisa lihat laut, main golf, ada banyak mainan, bisa menikmati pasir di pantai, kemudian ada snorkling, diving, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi paket komplit yang disukai orang-orang kota ya,” katanya.

    Sementara itu, Vice President Commercial PT Metropolitan Golden Management (MGM) Refino Mutshernar menjelaskan bahwa tempat tersebut sebelumnya merupakan mess mahasiswa.

    “Kami dari Horison Grup melihat potensi bisnis di kampus ini (Teluk Awur). Undip selama ini selain ‘expertise’ di bidang pendidikan, juga di bisnis. Ada rumah sakit, pom bensin, dan tambak udang,” katanya.

    Untuk pengembangan hotel tersebut, kata dia, Horison Grup sebagai operator melihat potensi besar ke arah wisata perikanan, sebab sudah ada fasilitas tambak udang yang bisa dimanfaatkan.

    “Lalu terhadap pariwisata yang lain, tentu tadi sudah ada water spot gitu, ada perahu nelayan. Kemudian pasar nelayan, kami di-‘support’ ikan oleh masyarakat, lalu ada akan acara di pinggir pantai. Jadi, akan ‘relate’ semua,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa Undip merupakan kampus kedua yang bekerja sama dengan Horison Grup untuk pengelolaan hotel, setelah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.

    “Sekarang ada dua kampus (yang bekerja sama), maka berikutnya kita dapat ‘call’ dari universitas lainnya. Karena perguruan tinggi saat ini diwajibkan berbisnis seiring PTNBH. Semua lahan yang tadinya ‘cost center’ jadi ‘profit center’,” katanya.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya Mau Beri Pemutihan ke Produsen Rokok Ilegal jika Masuk ke Kawasan Industri

    Purbaya Mau Beri Pemutihan ke Produsen Rokok Ilegal jika Masuk ke Kawasan Industri

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan memberikan kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya dan dibebaskan dari hukuman apabila masuk ke kawasan industri hasil tembakau. 

    Hal itu disampaikan Purbaya saat berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025). Dia ingin melihat langsung praktek kawasan industri hasil tembakau di lapangan sejalan dengan upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal. 

    Menurut Purbaya, dia tengah mempertimbangkan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam membangun kawasan industri hasil tembakau. Harapannya, itu menjadi pesan bagi produsen rokok ilegal untuk masuk ke kawasan industri dan bisa diregulasi sehingga turut membantu penerimaan negara dari cukai. 

    Purbaya mengungkap bahwa bupati setempat telah berencana untuk membangun kawasan industri sejenis di tempat lain dengan luasan tanah sekitar 5 hektare (ha). 

    “Kami melihat seberapa cepat bupati bangun, kalau dia enggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk atau enggak ke situ. Dengan harapan produsen gelap masuk ke sana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni,” jelasnya kepada wartawan, Jumat (3/10/2025). 

    Kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan produknya, terang Purbaya, diharapkan bisa disusul dengan penerapan cukai yang pas. Dia menyebut Dirjen Bea Cukai Kemenkeu tengah memelajari formula pengenaan cukai yang pas bagi perusahaan-perusahaan rokok kecil yang belum dikenakan pita cukai. 

    Formulasi pengenaan cukai bagi produsen kecil itu diupayakan tidak mematikan perusahaan, namun dalam waktu yang sama tidak mengganggu persaingan usaha bagi produsen lain yang sudah berada di pasar. 

    Menkeu yang pernah bekerja di Danareksa itu menyampaikan bahwa ingin menciptakan pasar yang berkeadilan bagi industri kecil maupun besar. Dia ingin memastikan lapangan kerja tetap terjaga, namun dipastikan harus tetap menyetor ke penerimaan negara melalui cukai. 

    “Tetapi setelah itu, ke depan kita akan bertindak keras. Jadi mereka kita kasih ruang untuk melegalkan produknya dengan pola penerapan cukai yang pas untuk mereka,” jelas Purbaya. 

  • Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    Dituding Salah Baca Data oleh Bahlil Lahadalia, Menkeu Purbaya: Nanti Kita Jelasin seperti Apa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa kembali angkat suara setelah dituding salah membaca data oleh Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.

    Kesalahan baca data dimaksud terkait harga asli LPG 3 Kg. Ia menilai bisa saja apa yang dibilang Menteri ESDM benar, namun ia akan memastikan lagi nanti detailnya seperti apa.

    “Saya sedang pelajari. Kita pelajarin lagi. Mungkin pak Bahlil betul tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” kata Purbaya kepada wartawan saat kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10)

    “Nanti kita lihat di mana salah pengertian. Tapi harusnya sih pada akhirnya angkanya sama. Nanti kita jelasin seperti apa,” imbuhnya.

    Kemungkinan lain kata Purbaya karena adanya perbedaan cara melihat data antara satu kementerian dan kementerian lain. Terlebih, kata Purbaya, antara penglihatan secara praktik dan dari sisi akuntan memang berbeda cara penulisannya.

    “Salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktek sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” jelasnya.

    Meski begitu, bendahara negara ini meyakini bahwa apa yang telah ia sampaikannya beberapa waktu lalu perihal harga asli LPG 3 Kg senilai Rp42.750 per tabung adalah benar.

    Pasalnya, jikalau memang Kemenkeu ada salah hitung, itu berpotensi ada penambahan dana dari biaya kompensasi untuk energi itu. Namun Purbaya mengaku, hingga hari ini tak ada penambahan yang terjadi.

    “Tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu aja. Kalau salah hitung, bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” pungkasnya.

  • Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg Nasional 3 Oktober 2025

    Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg Nasional 3 Oktober 2025

    Ketua Komisi XI DPR Sentil Purbaya yang Komentari Harga LPG 3 Kg
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun mengingatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar tidak memberikan pernyataan di luar ranahnya sebagai bendahara negara.
    Peringata ini disampaikan Misbakhun setelah Purbaya mengomentari subsidi LPG 3 kilogram yang membuat hubungannya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghangat.
    “Peraturan perundang-undangan sudah jelas membagi kewenangan itu. Jadi, pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian,” kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).
    Misbakhun mengatakan, tugas Purbaya selaku bendahara negara semestinya memastikan bagaimana subsidi dibayar tepat waktu, transparan, dan akuntabel
    Politikus Partai Golkar itu mengingatkan Purbaya untuk fokus membenahi tata kelola pembayaran subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
    Misbakhun meminta Purbaya tidak berpolemik pada persoalan teknis penyaluran subsidi yang memang telah menjadi masalah klasik seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram.
    Menurut dia, persoalan penentuan harga dan distribusi subsidi menjadi kewenangan kementerian teknis, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Sosial.
    “Realisasi pembayarannya kerap terlambat, membebani arus kas, bahkan berpotensi mengganggu pelayanan publik. Ini yang seharusnya segera diperbaiki Menteri Keuangan,” ujar Misbakhun.
    Misbakhun mengatakan, inti dari pemberian subsidi dari negara adalah menjaga daya beli masyarakat miskin dan menjamin akses energi yang terjangkau bagi kelompok rentan.
    Ia mewanti-wanti, polemik antarkementerian tidak boleh mengganggu kucuran subsidi dari negara.
    Pasalnya, jika distribusi subsidi LPG 3 kilogram tidak tepat sasaran, masyarakat kelas bawah menjadi pihak yang paling dirugikan.
    Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan, masyarakat yang berhak menerima subsidi energi tercatat dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN), hasil kerja sama Kementerian ESDM dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Oleh karena itu, saat ini yang perlu dilakukan adalah pemutakhiran data penerima subsidi dan koordinasi.
    “Yang diperlukan sekarang adalah perbaikan basis data penerima manfaat, integrasi sistem digital, dan sinergi antarkementerian, bukan perdebatan terbuka di ruang publik,” tutur Misbakhun.
    Sebelumnya, Purbaya dan Bahlil saling melempar komentar mengenai subsidi pemerintah terhadap gas LPG 3 kg.
    Mulanya, Purbaya menyebut harga asli LPG 3 kg sebesar Rp 42.750 per tabung, kemudian pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung agar masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.
    Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam rapat di Komisi XI DPR RI pada Selasa (30/9/2025).
    Bahlil kemudian mengkritik Purbaya yang salah membaca data dan masih memerlukan penyesuaian karena belum lama menjabat sebagai Menteri Keuangan.
    “Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Ya mungkin butuh penyesuaian. Saya enggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Saya kan sudah banyak ngomong tentang LPG. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya,” ujarnya di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Pernyataan Bahlil ini dilantas direspons Purbaya dengan menyebut ada perbedaan cara antara dia dan Bahlil dalam memandang sebuah data.
    “Saya sedang pelajari. Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya,” ujarnya di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
    Menurut dia, perbedaan angka dapat terjadi karena masing-masing kementerian memiliki hitungan yang berbeda, bukan berarti Kemenkeu menambah-nambahkan sendiri harga asli LPG 3 kg.
    “Saya salah data? Mungkin cara ngeliat datanya beda. Kan hitung-hitungan kan kadang-kadang kalau dari praktik sama dari akuntan kan kadang-kadang beda cara nulisnya,” ucap Purbaya.
    “Saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok. Uangnya segitu-segitu saja. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah. Tapi harusnya sama pada akhirnya,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu: Permintaan kenaikan DBHCHT ke daerah sesuai kondisi keuangan

    Menkeu: Permintaan kenaikan DBHCHT ke daerah sesuai kondisi keuangan

    Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons atas usulan daerah agar ada kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

    “Apalagi, semua daerah sekarang minta DBHCHT. Kita akan melihat sesuai dengan kondisi keuangan negara,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat.

    Menurut dia, peluang penambahan alokasi DBHCHT bagi daerah dapat dilihat setelah triwulan kedua tahun depan.

    Ia menambahkan, semakin cepat pertumbuhan ekonomi maka penerimaan negara dari cukai juga akan meningkat.

    “Jadi harusnya ada peluang untuk menambah distribusi ke daerah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengusulkan kepada Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar alokasi DBHCHT yang diterima Kabupaten Kudus ditambah untuk optimalisasi pembangunan daerah.

    Pada 2025, Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi DBHCHT sebesar Rp268 miliar. Pemerintah daerah berharap alokasi itu dapat ditingkatkan menjadi lebih dari Rp300 miliar. Bahkan, jika mencapai Rp1 triliun, Sam’ani menyebut Kudus bisa menjadi “Singapura-nya Indonesia”.

    Usulan tersebut, menurut Bupati, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah. Hal ini juga dilatarbelakangi kontribusi Kudus yang setiap tahun menyumbang penerimaan negara sekitar Rp43 triliun dari cukai rokok.

    Selain mengusulkan kenaikan alokasi, Pemkab Kudus juga meminta adanya kelonggaran penggunaan DBHCHT. Harapannya, alokasi bisa dibagi 50 persen dalam bentuk specific grant dan 50 persen dalam bentuk block grant agar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

    “Di Kudus ada jalan dan jembatan yang terhubung langsung ke pabrik rokok. Buruh pabrik rokok berangkat sejak subuh hingga pulang sore, jadi infrastruktur sangat vital bagi mereka,” ujarnya.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Menkeu: Data subsidi elpiji ukuran 3 kg akan dipelajari lagi

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah akan kembali meninjau data terkait subsidi elpiji, menanggapi perbedaan pandangan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai akurasi angka subsidi tersebut.

    “Kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, akan kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angka dari hitungan staf saya. Nanti kita lihat di mana salah pengertiannya. Tapi pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu saja,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Kudus, Jumat.

    Ia menilai perbedaan data yang muncul kemungkinan disebabkan oleh metode pencatatan atau pendekatan analisis yang digunakan.

    “Hitung-hitungan kadang dari sisi praktik akuntansi bisa berbeda cara menuliskannya. Tapi saya yakin besarannya sama juga kok. Kalau salah hitung bisa nambah duit, saya salah hitung terus biar uang nambah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa subsidi elpiji pada tahun depan diperkirakan akan meningkat seiring pola konsumsi masyarakat.

    “Angka persisnya agak susah, tapi harusnya naik sedikit sesuai ekspektasi meningkatnya konsumsi,” ujarnya.

    Menurut dia tidak ada gunanya kalau subsidi dipotong tiba-tiba uang negara banyak, tetapi ekonomi berhenti karena masyarakat tidak mampu beraktivitas.

    Selain membahas subsidi energi, Purbaya juga mengungkapkan rencananya bertemu sejumlah pengusaha. Pertemuan itu bertujuan mendengarkan langsung keluhan pelaku usaha, khususnya terkait aspek perpajakan dan kepabeanan.

    “Saya mau dengar saja keluhan bisnis mereka. Kalau ada yang berhubungan dengan keuangan, pajak, dan cukai akan saya betulkan secepatnya. Tapi nanti saya juga minta, kalau bisnisnya lebih bagus, pajak dan cukainya jangan main-main. Jadi sama-sama untung,” ujar Purbaya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menanggapi paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait harga LPG 3 kilogram (kg) dan menilai ada kesalahan membaca data harga asli elpiji 3 kg.

    Karena sebelumnya Menteri Keuangan menyampaikan harga asli elpiji 3 kg mencapai Rp42.750 per tabung dan pemerintah menanggung subsidi Rp30.000 per tabung sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga Rp12.750.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bea Cukai Jateng Berhasil Sita Rokok Ilegal hingga Moge Bernilai Miliaran – Page 3

    Bea Cukai Jateng Berhasil Sita Rokok Ilegal hingga Moge Bernilai Miliaran – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jateng-DIY, mencatat sepanjang Januari hingga September 2025 berhasil menyita berbagai jenis barang ilegal.

    Kepala Kanwil Bea Cukai Jateng-DIY, Akhmad Rofiq, mengatakan barang-barang sitaan yang berhasil diamankan tidak hanya bernilai tinggi, tetapi juga beragam jenisnya, mulai dari kendaraan mewah hingga produk konsumsi sehari-hari.

    Ia menyebut, setidaknya ada beberapa kategori utama barang hasil penindakan. Di antaranya adalah motor besar, balpres berisi pakaian bekas, kain impor, kosmetik, serta alat kesehatan. Selain itu, turut diamankan lampu elektronik hingga barang unik seperti sex toy.

    “Kami bagi di sini ada 4 kelompok, yang pertama kegiatan penangkapan terhadap barang impor dan ekspor. Tadi ada motor besar, balpres, kain, kosmetik, kemudian alat kesehatan, kemudian ada lampu elektronik termasuk ada sex toy yang ada di sini tadi,” kata Akhmad di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

    Kelompok yang kedua, adalah rokok ilegal. Produk ini merupakan barang ilegal yang cukup dominan. Bea Cukai menyita 1,79 juta batang rokok ilegal berbagai merek tanpa pita cukai.

    “Ini penindakan dominan jalur utara dan jalur selatan. Kebanyakan transportasi lewat tol. Kerugian negara sekitar Rp 1,33 miliar dan nilainya Rp 2,6 miliar,” ujarnya.

     

  • Purbaya komitmen tertibkan dan dorong pasar rokok lebih adil

    Purbaya komitmen tertibkan dan dorong pasar rokok lebih adil

    Kudus (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan produsen dan peredaran rokok ilegal sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha kecil agar beroperasi secara legal dan tidak merusak pasar, sehingga tercipta persaingan pasar rokok yang lebih adil.

    “Upaya pemerintah bukan sekadar menindak, tetapi memberikan ruang bagi pelaku usaha yang selama ini bergerak di ‘area gelap’ atau ilegal untuk melakukan legalisasi,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Komisi XI DPR RI ke Lingkungan Industri Kecil Hasil Tembakau (LIK-IHT) atau Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus, Jawa Tengah, Jumat.

    Jika mereka tidak punya permodalan, kata dia, pihaknya akan melihat sampai mana pemerintah bisa membantu, dengan harapan produsen-produsen rokok ilegal bisa masuk. Akan tetapi bila tetap beroperasi ilegal, nantinya Bea Cukai akan bertindak keras.

    Purbaya menambahkan bahwa setelah diberi kesempatan berbenah, pengawasan, dan penindakan akan diperketat sehingga tercipta persaingan yang adil.

    “Jadi kita menciptakan pasar yang fair untuk industri besar maupun industri kecil sehingga semuanya bisa hidup. Yang penting, lapangan kerja tetap terjaga tetapi bayar pajak, jangan nggak bayar,” tegasnya.

    Lebih lanjut dikatakan bahwa Direktorat Jenderal terkait juga sedang mempelajari mekanisme yang paling tepat agar perusahaan-perusahaan kecil bisa bertahan tanpa mengganggu pasar secara tidak fair.

    Konsepnya, lanjut Purbaya, memfasilitasi agar pelaku usaha ilegal pindah ke ruang usaha yang legal seperti kawasan LIK-IHT di Kudus sehingga semua kegiatan menjadi terdaftar dan diawasi.

    Pewarta: Akhmad Nazaruddin
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kudus Siapkan Kawasan Industri Tembakau 5 Ha, Tampung Produsen Rokok Ilegal Biar Jadi Legal – Page 3

    Kudus Siapkan Kawasan Industri Tembakau 5 Ha, Tampung Produsen Rokok Ilegal Biar Jadi Legal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti rencana pembangunan kawasan industri hasil tembakau baru di Kudus dengan luas lahan mencapai 5 hektar.

    Rencana yang digagas Bupati Kudus ini diharapkan menjadi solusi bagi produsen rokok kecil, khususnya yang ingin beralih dari jalur ilegal ke sistem legal dan lebih tertata.

    “Pak Bupati katanya punya rencana satu lagi untuk membangun kawasan industri yang sejenis di tempat lain dengan luas tanah 5 hektar,” ujar Purbaya saat kunjungannya ke Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

    Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa Bupati Kudus telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan industri tambahan seluas 5 hektar. Kawasan ini ditargetkan untuk menampung produsen rokok kecil agar bisa berproduksi secara resmi.

    Menurut Purbaya, langkah tersebut bisa menjadi strategi jangka panjang untuk merapikan industri hasil tembakau di daerah.

    Ia menegaskan, kawasan industri semacam ini akan memudahkan pemerintah melakukan pengawasan dan penarikan cukai, sekaligus memberi ruang usaha yang lebih legal dan adil bagi para produsen kecil.

    “Terus nanti dengan harapan tadi yang gelap, produsen-produsen yang gelap bisa masuk ke sana. Tapi nanti begini pesannya, kita akan bangunkan itu untuk produsen-produsen yang gelap,” ujarya.