Xcloud.id

kab/kota: Kudus

  • Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Update Korban Longsor Pekalongan: 21 Meninggal Dunia, 5 Hilang

    Sementara itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Jawa Tengah (Jateng) pada tanggal 23-25 Januari 2025.

    “Sesuai dengan informasi yang dirilis BMKG Stamet (Stasiun Meteorologi) Ahmad Yani Semarang pagi ini (22/1) disebutkan bahwa saat ini wilayah Indonesia terpantau adanya gangguan atmosfer yang menyebabkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Jateng,” kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Rabu.

    Dalam hal ini, kata dia, berdasarkan  analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di wilayah Kalimantan menyebabkan pembentukan wilayah pertemuan massa udara dan belokan angin di Jateng.

    Selain itu aktifnya gelombang Ekuatorial Rossby di wilayah Jawa turut mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif di sekitar wilayah Jateng, kelembapan udara di berbagai ketinggian cenderung basah, sehingga berpotensi meningkatkan pembentukan awan hujan yang menjulang hingga ke lapisan atas, labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal diamati di Jateng.

    “Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan Cumulonimbus (Cb) yang berpotensi menyebabkan curah hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Jateng,” katanya.

    Berdasarkan pantauan analisis dinamika atmosfer tersebut, lanjutnya, beberapa wilayah Jateng yang perlu diwaspadai memiliki potensi hujan sedang hingga lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang pada hari Kamis (23/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Kabupaten/Kota Magelang, Boyolali, Klaten, Sragen, Blora, Rembang, Grobogan, Demak, Jepara, Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kendal, Batang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Selanjutnya pada hari Jumat (24/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Kabupaten/Kota Magelang, Kebumen, Boyolali, Jepara, Rembang, Pati, Blora, Grobogan, Kudus, Sragen, Pemalang, Kota/Kabupaten Semarang, Demak, Kota Salatiga, Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Boyolali, Klaten, Kota Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Kabupaten Tegal, Brebes dan sekitarnya.

    Sementara pada hari Sabtu (25/1) meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Boyolali, Karanganyar, Temanggung, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Kendal, Rembang, Blora, Sragen, Batang, Pemalang, Jepara, Pati, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya.

    “Kami mengimbau masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di wilayah rawan bencana untuk tetap waspada dan siaga terutama saat terjadi hujan lebat guna mengantisipasi dampak yang dapat terjadi seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, sambaran petir, dan pohon tumbang,” kata Teguh.

  • Sampah Bikin Pusing, Bupati Terpilih Kudus Punya Solusi?

    Sampah Bikin Pusing, Bupati Terpilih Kudus Punya Solusi?

    Liputan6.com, Jakarta – Sengkarut sampah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah makin rumit. Namun sampah, sampah memang harus segera ditangani, dari hulu hingga hilir.

    Pemkab Kudus menawarkan pemanfaatan teknologi, serta membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengatasi sampah.

    Pembahasan penanganan sampah yang semakin mendesak ini mengemuka saat dialog Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kudus Tahun 2026. Agenda tersebut berlangsung di Pendapa Kabupaten Kudus, Rabu (22/1/2025).

    “Saya mengajak pemangku kepentingan yang hadir bersinergi merumuskan kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sampah,” ujar Penjabat (PJ) Bupati Kudus, Herda Helmijaya.

    Herda menyebut pemanfaatan teknologi modern seperti Refuse Derived Fuel (RDF) dan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP). Kedua sistem itu dapat menjadi solusi berkelanjutan bagi permasalahan sampah di Kudus.

    “Pengolahan sampah di Kudus memang harus segera ditangani secara berkelanjutan. Bisa dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Pemerintah juga terbuka untuk bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini,” terang Herda.

    Tak hanya membahas pengelolaan sampah yang kini memicu keruwetan di Kudus, agenda RKPD juga menjadi wadah pemaparan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus terpilih, Samani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton.

    Dalam kesempatan itu, Samani juga mnjlentrehkan visi “Menuju Masyarakat Kudus Sehat (Sejahtera, Harmoni, dan Taqwa)”. Semua visi Samani tersebut, sebagai arah pembangunan daerah Kudus ke depan.

    “Mohon doa dan dukungan semua pihak. Kami segera mulai menyinergikan program-program unggulan kami paling cepat pada APBD Perubahan 2025,” janji Samani.

    RDF Cilacap, Teknologi Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan

  • Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Rayuan DPRD Kudus Tak Mempan, Kota Darurat Sampah

    Superiyanto menyebut ada lima tuntutan utama yang diajukan warga Desa Tanjungrejo kepada Pemkab Kudus. Yakni tuntutan pengelolaan limbah lindi yang telah mencemari tanah warga. Selain itu, menangani pencemaran sungai akibat aliran lindi.

    Tuntutan warga Desa Tanjungrejo lainnya, kata Super, Pemkab segera menangani bau menyengat yang timbul dari tumpukan sampah di TPA. Tuntutan selanjutnya, yakni implementasi sistem pengelolaan sampah modern untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    “Mau tidak mau, kita harus membuat sumur resapan skala besar di tepi sungai agar ada penyaringan, sehingga lindi tidak masuk ke lahan warga,” kata Superiyanto yang juga politisi Partai Nasdem ini.

    Super mengakui bahwa penutupan TPA Tanjungrejo memicu berbagai persoalan di wilayah Kudus. Salah satunya menumpuknya sampah di tepi jalan-jalan utama di pusat Kota Kudus.

    Untuk penanganan sementara, imbuh Super, beberapa desa di Kudus berinisiatif memanfaatkan lahan kosong sebagai Tempat Pembuangan Sementara (TPS) berskala kecil.

    “Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengelola sampah lokal, sambil menunggu solusi jangka panjang dari Pemkab Kudus,” terangnya.

    Superiyanto berjanji bahwa pihak DPRD segera menindaklanjuti permasalahan ini melalui anggaran Pemkab Kudus. Namun, penyelesaian masalah sampah itu, membutuhkan tindakan cepat dan dukungan anggaran yang signifikan.

    “Estimasi awal menunjukkan bahwa biaya untuk membangun sistem pengelolaan sampah modern mencapai Rp50 miliar, sedangkan anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp7,6 miliar,” ungkap Super.

    Karena persoalannya semakin rumit, Superiyanto mendesak Penjabat (PJ) Bupati Kudus segera turun ke lapangan. Yakni melihat langsung kondisi TPA dan memberikan perhatian khusus terhadap tuntutan warga Desa Tanjungrejo.

    “Kalau permasalahan ini tidak diselesaikan, dampaknya akan dirasakan seluruh warga Kudus,” tukas Super.

    Superiyanto pun menawarkan solusi untuk mengurangi beban TPA induk di Desa Tanjungrejo. Untuk sementara, setiap kecamatan harus mulai mempersiapkan TPS di wilayahnya masing-masing.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban TPA Tanjungrejo, dan mempercepat penanganan sampah di wilayah Kudus,” tegasnya.

     

  • KPPMPI desak pemerintah utamakan kepentingan lingkungan Pulau Pari

    KPPMPI desak pemerintah utamakan kepentingan lingkungan Pulau Pari

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Kesatuan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Pesisir Indonesia (KPPMPI) Hendra Wiguna mendesak pemerintah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat pesisir menyusul perusakan kawasan mangrove di Pulau Pari dan Pulau Biawak, Kepulauan Seribu.

    “Berhubung sudah berlangsung kegiatan perusakan mangrove, baik dengan cara ditebang maupun dicabuti, sebaiknya pemerintah mengecek dan menegakkan hukum. Melindungi masyarakat kepulauan, mengedepankan kepentingan nelayan kecil. Sebagaimana mandat undang-undang,” kata Hemdra di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, ekosistem mangrove berperan sebagai penyangga bagi kehidupan masyarakat pesisir. Selain menjadi habitat biota perairan, mangrove juga menjadi ruang penghidupan nelayan kecil.

    “Sehingga, adanya pembangunan dermaga dan resort di dekat Pulau Pari dan Pulau Biawak tersebut akan mengubah ekosistem dan wilayah tangkap nelayan kecil,” katanya.

    Ia mengatakan berdasarkan laporan nelayan Pulau Pari, sejumlah lahan hutan mangrove di Kudus Lempeng dan Pulau Biawak tampak sudah ditebang.

    “Dan yang sangat disayangkan adalah ada sekitar 40.000 tanaman mangrove yang usianya 2 tahunan, hasil tanaman Forum Peduli Pulau Pari (FP3), warga, mahasiswa dan wisatawan yang dicabuti oleh oknum,” katanya.

    Lebih lanjut, Hendra mengemukakan kondisi ekosistem mangrove Indonesia saat ini tengah berada dalam situasi kritis.

    Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total luas ekosistem mangrove Indonesia mencapai 3,36 juta hektare atau 20,37 persen dari total luas dunia.

    Angka ini menurun signifikan dibanding 2007 yang mencapai 7,76 juta hektare lahan mangrove di seluruh Indonesia.

    Berkurangnya lahan mangrove sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat pesisir dan meningkatkan kerentanan nelayan kecil dan tradisional.

    “Kerusakan ekosistem laut dan pesisir ini, akan meningkatkan risiko melaut dan tantangan berusaha di sektor kelautan perikanan. Menurunkan pendapatan nelayan dan pelaku usahanya, sehingga akan semakin menurunkan minat pemuda untuk terlibat dan bekerja di sektor kelautan perikanan,” tutur Hendra.

    Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu segera mengambil sikap untuk memulihkan ekosistem pesisir dengan cara menghentikan reklamasi pantai dan alih fungsi lahan mangrove.

    “Kedua, melibatkan komunitas pesisir dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemulihan. Dan ketiga, mengakui dan melindungi hak masyarakat atas pengelolaan hutan mangrove dan pesisir secara adil dan berkelanjutan,” katanya.

    Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menemukan adanya indikasi alih fungsi lahan ekosistem mangrove dari pembangunan pondok wisata di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu.

    Tim Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) KKP menyatakan hasil temuan sementara penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) milik PT CPS terdapat kegiatan pembangunan pondok wisata dengan metode reklamasi yang belum memiliki KKPRL dilakukan oleh subjek hukum yang sama.

    Selain itu, KKP juga menemukan ada kegiatan pengerukan menggunakan alat berat (beckhoe) di dalam area KKPRL terbit.

    Pewarta: Ade irma Junida
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Widya Mandala Hall Saksi Bisu Pentahbisan Romo Didik sebagai Uskup Surabaya

    Widya Mandala Hall Saksi Bisu Pentahbisan Romo Didik sebagai Uskup Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo atau Romo Didik resmi ditahbiskan sebagai Uskup Keuskupan Surabaya pada hari Rabu, 22 Januari 2025, bertempat di Widya Mandala Hall, Jalan Kalisari, Mulyorejo

    Misa tahbisan Romo Didik ini dipimpin oleh Nuntsius atau Duta Besar Takhta Suci Vatikan untuk Indonesia, Mgr. Piero Pioppo serta dihadiri kurang lebih sebanyak 2.500 umat Katolik, dan didoakan 37 Uskup se-tanah air.

    Dalam doa pembukaan, Mgr. Piero berharap, ke depan Romo Didik dapat menjadi gembala yang baik bagi umat Keuskupan Surabaya.

    “Engkau memilih untuk menetapkan hamba dan imam-Mu Agustinus (Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo) menjadi pemimpin Gereja-Mu di Keuskupan Surabaya. Bantulah hamba-Mu ini agar dengan bimbingan-Mu, dia dapat menunaikan tugas sebagai uskup dengan pantas dan memimpin umat,” ucap Mgr. Piero dalam Doa Kolekta di hadapan para umat, Rabu (22/1).

    Selanjutnya, RD. Antonius Padua Dwi Joko membacakan secara resmi mandat apostolik yang menunjuk Romo Didik sebagai Uskup Keuskupan Surabaya di hadapan seluruh umat dan para imam.

    “Kami mengetahui kebutuhan tahtanya lowong setelah kematian saudara Vincentius Sutikno Wisaksono dan menantikan gembala baru. Kami memikirkan anda putra kekasih yang dianugrahi kepemimpinan. Kami mengangkat anda sebagai Uskup Surabaya dan anda dapat menerima tahbisan,” ucap Romo Antonius membacakan Mandat Apostolik tersebut yang dituliskan oleh Paus Fransiskus yang berkedudukan di Vatikan.

    Upacara diawali dengan nyanyian “Veni Creator Spiritus” yang dibawakan bersama oleh paduan suara dan seluruh umat, memohon kehadiran Roh Kudus untuk memberkati tahbisan Romo Didik.

    Setelah itu, Nuntius memimpin janji tahbisan, mengajukan sembilan pertanyaan kepada Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo sebagai bagian dari proses pengangkatannya sebagai Uskup Surabaya.

    “Bersediakah engkau, dengan bantuan Roh Kudus, melaksanakan sampai mati, tugas yang dipercaya para rasul kepada kami dan yang kini akan diserahkan kepadamu dengan penumpangan tangan?,” ucap Nuntsius Piero dalam pertanyaan yang diajukan kepada Romo Didik.

    Semua pertanyaan itu dijawab oleh Romo Didik, yang pada intinya dirinya bersedia untuk mengemban seluruh tugas dan kewajiban sebagai uskup.

    Selanjutnya, Romo Didik maju ke hadapan Nuntius untuk kemudian didoakan. Lalu Romo Didik pun tidur tengkurap, yang bertanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Umat lalu merespons dengan menyanyikan “Litani Orang Kudus” untuk memohon doa kepada para orang kudus untuk uskup yang hendak ditahbiskan.

    Kemudian, Uskup terpilih pun bangkit berdiri dan dilanjutkan dengan penumpangan tangan oleh seluruh uskup yang hadir serta doa Tahbisan.

    Nuntius Piero melakukan pengurapan kepala menggunakan minyak kristal kepada Romo Didik sebagai uskup terpilih. Evangeliarium (Kitab Injil) serta lambang-lambang uskup, seperti tongkat dan mitra lalu diserahkan kepada Romo Didik, sebagai tanda telah ditahbiskan.

    Sementara, Juru Bicara Pentahbisan Keuskupan Surabaya RD Agustinus Ferdian Dwi Prastiyo dalam kesempatannya menjelaskan bahwa prosesi penahbisan ini melewati 16 ritus yang berbeda.

    “Ritus yang terutama yaitu ritus penahbisan itu sendiri. Rangkaiannya dimulai setelah bacaan Injil,” rincinya.

    Ke depannya, Mgr. Agustinus Tri Budi Utomo akan memimpin sekitar 160.000 umat Katolik di 46 paroki dalam Keuskupan Surabaya hingga usia 75 tahun. (ted)

  • Bupati Kudus Terpilih Samani Intakoris Susun Strategi Pengelolaan Sampah Lebih Modern

    Bupati Kudus Terpilih Samani Intakoris Susun Strategi Pengelolaan Sampah Lebih Modern

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Bupati terpilih Kabupaten Kudus Samani Intakoris menyusun strategi pengelolaan sampah jangka panjang di Kabupaten Kudus.

    Selain sebagai salah satu program yang ditawarkan saat kampanye, hal ini juga sebagai upaya mengelola sampah setelah sebelumnya terdapat protes dari warga dan menutup Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tanjungrejo.

    “Untuk TPA Tanjungrejo kemarin saya sudah datang dan membantu. Didatangkan 6 alat berat. Tapi masyarakat masih belum sinkron. Kami juga memberi masukan ke Pj Bupati agar komunikasi daerah tetangga untuk menerima sampah sementara dari Kudus,” kata Samani.

    Strategi jangka panjang pengelolaan sampah di Kudus, kata Sam’ani, memang harus menggunakan teknologi.

    Salah satunya menggunakan mekanisme teknologi Revuse Derived Fuel (RDF). 

    Skema ini bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta yang berkenan untuk mengelola sampah.

    “RDF ini bisa menggunakan lahan yang baru atau lahan lama TPA. Tapi kalau bisa lahan lama di TPA itu karena sampahnya sudah ada dan tinggal dikelola,” kata Sam’ani.

    Sedianya skema ini sudah dirintis sejak lama. Hanya saja belum ada teknologi maupun pendampingannya.

    Untuk itu rencana strategi pengelolaan sampah yang lebih modern ini harapannya bisa segera dilunasi.

    Kemungkinan, kata Sam’ani, baru bisa terealisasi antara tahun 2026 atau 2027.

    “Tahun ini 2025 kami studi dulu sebelum benar-benar diterapkan,” kata dia.

    Menambahkan Ketua DPRD Kudus Masan juga sepakat dengan adanya pengelolaan sampah di Kudus menggunakan sentuhan teknologi.

    Kalau memang harus membuka lahan baru dalam pengolaan sampah, maka ongkosnya lebih mahal.

    Karena dalam satu titik pengelolaan sampah ongkos yang harus dikeluarkan bisa mencapai Rp 25 miliar lebih.

    Sedangkan yang lebih irit bisa memanfaatkan TPA Tanjungrejo kemudian ditambah dengan teknologi kiwari.

    Namun yang menjadi catatan bagi Masan yaitu persoalan pemilahan sampah di kalangan masyarakat. 

    Pasalnya, strategi penanganan sampah menggunakan teknologi tersebut tidak akan berjalan maksimal ketika pemilahan sampah di tingkat masyarakat tidak berjalan.

    “Ini harus mulai disosialisasikan di tingkat RT. Sampah mulai dipilah. Sampah basah dan sampah kering. Atau sampah organik dan anorganik. Segingga pengolahannya ringan,” kata Masan. (*)

  • Ekspansi Pabrik dan Sinyal Rilis Mobil Listrik

    Ekspansi Pabrik dan Sinyal Rilis Mobil Listrik

    Jakarta, FORTUNE – PT Hartono Istana Teknologi, yang lebih dikenal dengan Polytron, mengungkap rencana ambisiusnya memperluas produksi kendaraan listrik (EV) dan memberikan sinyal kuat akan peluncuran Mobil Listrik tahun ini.

    Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo, menyatakan langkah ini sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi pemain kunci pada industri EV nasional.

    Polytron tengah mempersiapkan pemindahan pabrik motor listriknya yang saat ini berada di fasilitas produksi gabungan dengan peralatan rumah tangga di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Pabrik baru dengan kapasitas lebih besar ini ditargetkan selesai pada kuartal III-2025.

    “Kami sedang membangun pabrik EV baru. Kemungkinan pertengahan tahun ini, kami akan pindah ke lokasi baru dengan kapasitas yang lebih besar,” kata Tekno di hadapan pers di Jakarta, Selasa (21/1).

    Saat ini, Polytron memiliki tiga fasilitas produksi di Jawa Tengah, yaitu di Sidorekso (Kudus), Krapyak (Kudus), dan Sayung (Demak). Pabrik di Sayung menghasilkan peralatan rumah tangga sekaligus kendaraan listrik, sementara fasilitas di Sidorekso difokuskan untuk memproduksi audio dan battery pack.

    Sementara itu, pabrik di Krapyak memproduksi televisi dan video. Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk produk-produk Polytron, termasuk EV, berkisar antara 50 persen hingga 54 persen.

    Sinyal mobil listrik Polytron

    Selain fokus pada ekspansi pabrik, Polytron memberikan sinyal kuat bahwa mereka siap memasuki pasar mobil listrik. Tekno mengatakan Polytron akan berkolaborasi dengan salah satu produsen otomotif luar negeri, yang diduga berasal dari Cina, untuk memproduksi mobil listrik berjenis SUV.

    “Kami ada kerja sama dengan perusahaan luar negeri. Mereka lebih maju dari kita, jadi kami masih butuh waktu untuk mengembangkan platform dan teknologi lainnya,” kata Tekno.

    Saat ditanya mengenai jadwal pasti peluncuran mobil listrik tersebut, Tekno tidak menjawab dengan jernih.

    “Kalau Lebaran biasanya datang setelah puasa. Jadi mungkin setelah ‘puasa’, nanti waktunya lebih jelas lagi,” ujarnya.

    Polytron sedang gencar mengembangkan produk kendaraan listrik. Setidaknya saat ini perseroan telah memiliki beberapa model motor listrik, yakni Fox R, Fox S, dan Fox 500.

  • Dukung swasembada pangan, lahan Pegunungan Patiayam Kudus ditanami jagung

    Dukung swasembada pangan, lahan Pegunungan Patiayam Kudus ditanami jagung

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Dukung swasembada pangan, lahan Pegunungan Patiayam Kudus ditanami jagung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 21 Januari 2025 – 16:32 WIB

    Elshinta.com – Kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektare kerjasama Polri, Kementerian RI, GAPKI, Perhutani, Inhutani, swasta, dan swadaya petani merupakan bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Asta Cita Pangan. Di Kabupaten Kudus terdapat lahan yang telah disiapkan untuk penanaman jagung pada program ini seluas 34,5 hektare yang terbagi di Desa Terban seluas 25 hektare dan Desa Klaling seluas 9,5 hektare. 

    Penjabat (Pj) Bupati Kudus Herda Helmijaya memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh jajaran Polres Kudus dalam mendukung kegiatan ini sebagai bukti sinergi antara masyarakat, aparat, dan instansi terkait dalam mencapai tujuan bersama. hal itu diungkapkannya saat melakukan penanaman jagung serentak di wilayah pegunungan Patiayam Dukuh Krangit baru Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Selasa (21/1).

    Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program ini juga, pihaknya ingin tak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan di daerah, tetapi juga untuk mencapai swasembada pangan yang dapat menunjang kesejahteraan.

    Sebagai bagian dari program ketahanan pangan, pihaknya juga ingin bersama memulai kembali gerakan bercocok tanam sejak dini. Untuk itu, Dinas Pertanian diminta turun langsung dalam penyuluhan pendidikan serta mengajak masyarakat untuk menanam kebutuhan pangan sehari-hari seperti cabai, tomat, sayuran dan tanaman pangan lainnya.

    “Mari kita galakkan kembali gerakan menanam, kita ajak siswa untuk menanam di lahan kosong baik di sekolah maupun rumah sebagai bagian ekstrakulikuler ketrampilan siswa. Dengan demikian, kita dapat menciptakan kesadaran sejak dini tentang pentingnya ketahanan pangan dan gizi yang seimbang,” ajaknya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Selasa (21/1). 

    Pihaknya berharap dengan program ini, keutuhan pangan di Kabupaten Kudus, khususnya jagung, dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini tidak hanya akan menciptakan ketahanan pangan yang kokoh, tetapi juga memperkuat program makan bergizi gratis bagi siswa dan ibu hamil, sebagai bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo dalam memastikan masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus, mendapatkan asupan gizi yang memadai.

    Sementara itu, KapolresKudus AKBP Ronni Bonic mengatakan guna mendukung kemandirian pangan, pihaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh stakeholder terkait melakukan penanaman jagung dipegunungan Patiayam Desa Terban dan Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo. Pihaknya yakin target penanaman jagung seluas 34,5 hektare yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian dapat tercapai.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penjualan Polytron Tumbuh 14% Kala Pasar Domestik Banjir Impor

    Penjualan Polytron Tumbuh 14% Kala Pasar Domestik Banjir Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Hartono Istana Teknologi atau Polytron mencatat pertumbuhan penjualan 14% sepanjang tahun lalu di tengah gempuran produk impor yang masif masuk ke pasar domestik imbas kebijakan relaksasi impor. 

    Direktur Komersial Polytron, Tekno Wibowo mengatakan kebijakan tersebut mempermudah barang jadi impor masuk dan dipasarkan lewat e-commerce. Dia pun mengakui ada banyak merek elektronik asing yang beredar di pasar daring. 

    “Kalau kita bicara kebijakan pemerintah, sebetulnya relaksasi impor tentu saja tidak positif buat kita, karena kita berkomitmen untuk membangun produksi disini, sehingga kalau kebijakannya membawa barang jadi masuk, tentu saja buat kita tidak positif,” kata Tekno di Jakarta, Selasa (21/1/2025). 

    Menurut Tekno, Polytron dapat tumbuh dan mencatat kinerja dua digit lantaran berhasil untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar dalam negeri. Kendati, dia pun menyadari bahwa kondisi ekonomi makro dan daya beli masyarakat tidak begitu bagus. 

    Untuk itu, kebijakan pemerintah yang merelaksasi impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag 8/2024) cukup memberatkan bagi industri elektronik. Pihaknya pun telah berupaya memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah. 

    “Tetapi kita pada dasarnya tidak bisa mengharapkan dari pemerintah, karena pemerintah hanya bikin aturan, tapi saya pikir mungkin prioritas pemerintah belum tentu sama dengan kita,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, Polytron menyarankan pemerintah agar tidak memudahkan produk jadi elektronik yang diimpor masuk ke pasar domestik. Setidaknya, produsen luar harus memberikan kontribusi produksi dengan konten lokal dan menyerap tenaga kerja lokal. 

    Saat ini, Polytron memiliki tiga fasilitas produksi yang berlokasi di Sidorekso dan Krapyak, Kudus dan Sayung, Demak. Adapun, pabrik di Sayung memproduksi home appliances atau peralatan rumah dan Elecric Vehicle (EV). 

    Sedangkan, pabrik di Sidorekso, Kudus memproduksi audio dan battery pack, dan pabrik di Krapyak memproduksi TV & Video. Adapun, nilai TKDN produk Polytron berkisar 50%-54% untuk produk-produk tersebut. 

    “Paling tidak harus produksi di Indonesia, sehingga ada serapan tenaga kerjanya, terus juga TKDN-nya harus sekian persen. Itu yang kita beri masukan,” jelasnya. 

    Di sisi lain, Polytron juga tak memprioritaskan pasar ekspor yang dinilai juga tidak begitu stabil. Pasalnya, semua negara yang semula menjadi tujuan kini banyak yang memberlakukan batasan perdagangan luar. 

    “Misalkan kita mau masuk ke salah satu negara, misal ke India, kita dulu banyak ekspor lemari es kesana cuma dalam perjalananya kita gak bisa karena mereka bikin barriers sendiri, salah satu nya adalah produknya harus memenuhi standar energi yang lebih tinggi, ini hambatan buat kita,” pungkasnya. 

    Kendati demikian, Polytron tetap optimistis dapat tumbuh untuk tahun ini 10% di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang. Hal ini didukung dengan strategi diversifikasi produk elektronik yang akan dirilis tahun ini.

  • Ketua DPRD Kudus, Masan: Program MBG Harus Dikawal dan Didukung Penuh Pemerintah Daerah

    Ketua DPRD Kudus, Masan: Program MBG Harus Dikawal dan Didukung Penuh Pemerintah Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, KUDUS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, H. Masan menegaskan, program makan bergizi gratis (MBG) yang digencarkan pemerintah pusat harus didukung penuh oleh pemerintah daerah. Baik dalam segi pelaksanaan, pengawasan, hingga penganggaran.

    Kata dia, MBG di setiap daerah dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Artinya, pemerintah daerah sudah mulai menjalankan tugasnya dalam hal pendampingan, supaya program tersebut tepat sasaran dan berjalan sebagaimana mestinya.

    Sebagai Ketua DPRD, H. Masan memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus sangat siap mendukung jalannya program MBG. Terlebih MBG di Kota Kretek sudah digulirkan sejak 13 Januari 2025 menyasar 3.263 pelajar dari 17 sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Mejobo melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah.

    “Tugas pemerintah daerah melakukan pendampingan, kami (Pemerintah Kabupaten Kudus) melakukan persiapan terkait segala sesuatunya yang mendukung program MBG. Selain anggaran sudah disiapkan, juga kami akan hitung terkait sejauh mana kebutuhan anggaran bisa menjangkau program,” terangnya, Minggu (19/1/2025).

    Lebih lanjut, Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (DPRD) Kudus bakal melakukan pemetaan anggaran lebuh lanjut melalui APBD Perubahan untuk mendukung pelaksanaan program MBG.

    Mengingat pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus baru saja dimulai, masih membutuhkan lebih dari 80 SPPG untuk memenuhi jumlah sasaran yang telah ditentukan. Mulai dari pelajar jenjang pendidikan KB, Paud, TK, SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.

    “Nanti pembahasan perubahan APBD dipercepat mulai Maret sudah proses. Nanti kelihatan kebutuhan anggaran di Kudus untuk pendampingan MBG. Ini program nasional, kita dukung penuh,” tegasnya.

    DPRD juga berkoordinasi dengan kepala daerah, serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) terkait langkah-langkah lebih lanjut dalam mendukung program MBG. Termasuk menyiapkan lokasi-lokasi yang diproyeksikan bisa dijadikan sebagai dapur MBG atau SPPG.

    Menyasar bangunan sekolah dasar yang sudah tidak terpakai dampak program regrouping. Dengan harapan bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kudus.

    “Sembari menyiapkan calon tempat SPPG lainnya, yang sudah berjalan juga harus dipantau, diawasi, dan dievaluasi. Mana yang kurang diperbaiki dan dilengkapi, misalnya penyesuaian porsi nasi dan jenis olahan lauk bisa disesuaikan antara pelajar KB, Paud, dan TK dengan pelajar SD, SMP, dan SMA. Sasaran anak Paud bisa disesuaikan jenis lauknya, kalau bisa yang tanpa tulang atau duri,” jelasnya.

    Pemerintah daerah juga bertugas memastikan kebutuhan bahan baku MBG tercukupi. Karena distribusi menu MBG berlangsung setiap hari, dimungkinkan akan terus bertambah jumlah sasarannya secara bertahap.

    Sementara itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pondok Pesantren Nashrul Ummah Kudus sudah mulai menjalankan tugasnya sebagai pelaksana program MBG di Kota Kretek.

    Di dalamnya terdiri dari kepala SPPG, wakil kepala SPPG, ahli gizi, akuntan, asisten lapangan, didukung 46 SDM lainnya.

    Terdiri dari bidang persiapan bahan makanan, pengolahan bahan makanan, pemorsian, pengemasan, distribusi, petugas kebersihan, dan pencuci alat makan.

    Dalam proses pengadaan bahan baku dilakukan melalui satu pintu yang dikelola oleh koperasi Pondok Pesantren Nashrul Ummah

    Distribusi logistik menggunakan sarana angkutan inventarisasi milik pondok pesantren Nashrul Ummah. (Sam)