Xcloud.id

kab/kota: Kudus

  • Nikmatnya Sego Jagung, Kuliner Legendaris dari Kudus

    Nikmatnya Sego Jagung, Kuliner Legendaris dari Kudus

    Liputan6.com, Kudus – Berkunjung ke Kabupaten Kudus kurang lengkap jika tidak berpetualang rasa dan mencicipi menu kuliner khas dari kota yang luas wilayahnya terkecil di Jawa Tengah ini.

    Selain dikenal sebagai kota destinasi wisata religi bagi umat Islam, dengan keberadaan makam Sunan Kudus dan Sunan Muria, Kudus juga memiliki beragam kuliner unik nan lezat. Sebut saja seperti Soto Kudus, Sate Kerbau, Lentog, hingga Jenang Kudus. Tapi bukan cuma itu, ada satu lagi yang menarik: Sego Jagung khas Pegunungan Muria.

    Menu kuliner legendaris ini bisa ditemukan saat berkunjung di Desa wisata Rahtawu, Kecamatan Gebog Kudus. Bukan hanya lezat di lidah, tapi juga membawa kenangan masa lalu bagi orang yang memakannya.

    Menu legendaris Sego Jagung bisa ditemui di warung makan Griyo Kakung yang ada di Dukuh Semliro, Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog. Atau tepat di bawah pos pendakian puncak 29 Pegunungan Muria Kudus.

    Dari tampilan luar, bentuk rumah lawas dengan latar puncak Gunung Muria, langsung memanjakan mata pengunjung yang datang di tempat makan tersebut.

    Begitu pula saat memasuki ke dalamnya, berbagai ornamen yang mengingatkan rumah jadul menghiasi tiap sudut rumah tersebut.

    Suasana nyaman itu semakin bertambah dengan mencicipi beragam menu kuliner yang telah disediakan. Andalannya adalah sego jagung yang dipadukan dengan manas ati atau sambal lombok sayur atau sayur lompong.

    Untuk lauknya, ada beragam yang dapat dipilih seperti ayam goreng atau ndas manyung. Bahkan yang cukup menarik adalah iwak kali yang sangat cocok dipadukan dengan sego jagung.

    “Kami ingin menyajikan suasana legendaris ala kampung tempo dulu. Selain pilihan menunya, tempat makannya juga disetting sedemikian rupa agar semakin ngangenin,” ujar Agung pemilik usaha warung sego jagung khas Pegunungan Muria.

    Dia menyebut, rumah yang digunakan untuk rumah makan itu memang rumah lawas. Peninggalan turun temurun dari kakeknya.

    “Tiang saka dari kayu dan gebyok kayu bahkan sudah ratusan tahun. Karena saya mewarisi enam generasi dari simbah-simbah. Salah satu rumah tertua yang ada di dukuh Semliro,” tukas Agung.

    Untuk menunya sendiri, Agung menyebut sengaja memilih masakan kampung. Menu itu melengkapi wisatawan yang datang dan ingin merasakan suasana berbeda dari perkotaan.

    “Jadi pas. Melepas penat dengan suasana sejuk Gunung Muria dan ketinggian Desa Rahtawu. Makannya menu kampung yang jarang ada di kota. Bahkan bisa mengingatkan menu-menu tempo dulu yang sudah mulai jarang ada,”  Imbuh Agung.

     

  • Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Program MBG Bikin Sweet Sundae Company Cuan hingga Miliaran Rupiah

    Bisnis.com, YOGYAKARTA — Produsen es krim, gelato, mozzarella, dan dairy product lainnya, Sweet Sundae, telah mengantongi omzet lebih dari Rp1 miliar sejak pertama kali menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 28 Februari 2025.

    Owner dan Co-Founder of Sweet Sundae Indonesia Yuki Rahmayanti mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah SPPG yang ada di Magelang, Mertoyudan, Pacitan, Purworejo, Cilacap, Kudus, dan Semarang sebagai pemasok susu segar atau susu plain untuk kebutuhan MBG. Hingga kini, Sweet Sundae telah membukukan omzet di atas Rp1 miliar.

    “Kalau nominalnya [omzet] sampai sekarang, ya, di atas Rp1 miliar,” kata Yuki saat ditemui di kantornya di Ngaglik, Yogyakarta, Kamis (21/8/2025).

    Sweet Sundae yang berbasis di Yogyakarta itu dapat memasok hingga 12.000 pcs susu murni ukuran 100 mililiter (ml) per pekan bagi setiap SPPG yang ada, untuk selanjutnya disalurkan ke beberapa sekolah di masing-masing SPPG.

    Awalnya, Yuki menyebut bahwa menjadi mitra program MBG tidak masuk dalam perencanaan Sweet Sundae pada 2025. Pasalnya, pihaknya ingin memfokuskan bisnisnya untuk horeca dan persiapan ekspor.

    Lalu pada akhir 2024, Yuki mengaku banyak SPPG yang datang ke kantornya untuk menjadikan Sweet Sundae sebagai pemasok susu untuk program MBG. Apalagi, kata dia, produk susu yang disyaratkan untuk program ini adalah susu murni.

    “Mereka [SPPG] banyak yang cari [pemasok susu murni]. Memang sumbernya kan banyak, Boyolali, Yogya, kan juga ada. Terus ya sudah pada ke sini. Di sekitar Desember itu banyak banget tamu,” jelasnya.

    Namun, Yuki tak lantas menerima semua tawaran SPPG yang masuk ke Sweet Sundae. Dia menegaskan, Sweet Sundae tetap selektif untuk menjadi mitra SPPG, guna mengantisipasi risiko yang mungkin timbul di masa depan.

    Apalagi, kata dia, kontrak perjanjian berlaku selama 5 tahun mendatang, alias selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Kepala Negara. Mengingat, MBG merupakan salah satu program unggulan Prabowo.

    “Kita ada perjanjian mereka harus ngirim LOI [Letter of Intent]. Ngirim LOI ke kita, nanti kita balas dengan surat penawaran. Begitu setuju kita MOU, kita kerjasamanya lima tahun,” ungkapnya. 

    Ke depan, Sweet Sundae berencana untuk memindahkan lokasi operasionalnya ke kawasan yang jauh lebih luas. Mengingat selama ini, bisnis dijalankan Yuki dan suaminya dari rumah, mulai dari pengolahan hingga distribusi.

    “Ini InsyaAllah kita mau pindah juga. Pabrik manufaktur yang besar. Karena memang dulu kan mulai dari sini, rumah,” pungkasnya.

  • Puting Beliung Mengamuk di Kudus, 80 Rumah Warga Rusak

    Puting Beliung Mengamuk di Kudus, 80 Rumah Warga Rusak

    Liputan6.com, Jakarta Kondisi cuaca yang tidak menentu disertai hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dalam tiga hari ini, memunculkan bencana angin kencang. Akibat kondisi itu, perkampungan warga dua desa di Kecamatan Undaan Kudus, dilaporkan porak poranda dihajar angina kencang. Bencana itu terjadi di Desa Medini dan Desa Kalirejo.

    Puluhan rumah di dua desa yang berada di wilayah selatan Kabupaten Kudus mengalami kerusakan bervariasi. Dari keterangan yang dihimpun Liputan6.com, ada sebanyak 80 rumah warga terdampak bencana angin puting beliung.

    Dari keterangan warga desa terdampak bencana, kejadian bencana berlangsung pada Selasa (19/8/2025). Awalnya hujan mengguyur Desa Kalirejo disertai tiupan angin kencang. Kejadian serupa juga dialami Desa Medini, yang diawali hujan disertai angin kencang.

    Akibat dihantam angin putih beliung yang mencekam, sebanyak 80 rumah warga dua desa mengalami kerusakan. Perinciannya di Desa Medini sebanyak 50 rumah serta di Desa Kalirejo sebanyak 30 rumah.

    “Dalam bencana ini, korban jiwa nihil. Kerusakan yang terjadi berupa genteng rumah warga yang tersapu angina,” ujar Kasi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus Munaji.

    Munaji menyebut, kerugian akibat peristiwa tersebut ratusan juta dari hasil penghitungan sementara di dua desa. Pihaknya mengimbau warga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam susulan.

    Pemkab Kudus bersama BPBD bergerak cepat menyalurkan bantuan warga terdampak bencana di Desa Medini dan Kalirejo, Rabu (20/8/2025).

    Bantuan ini berupa paket sembako, genteng dan galvalum untuk meringankan beban masyarakat yang rumahnya rusak. Tak hanya itu, Pemkab melalui BPBD TNI Polri dan relawan sigap gotong royong memperbaiki puluhan rumah warga yang rusak.

    “Bantuan ini kami serahkan untuk pelipur lara, sekaligus meringankan beban warga. Kami memastikan bahwa pemerintah hadir mendampingi dan memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.” ujar Bupati Kudus, Samani Intakoris.

    Semangat kebersamaan dan gotong royong, kata Samani, menjadi kunci dalam pemulihan pascabencana. Ia berharap warga terdampak bisa segera bangkit dan menata kembali kehidupan pascabencana.

    Samani juga mengimbau masyarakat waspada terhadap potensi bencana alam, mengingat kondisi cuaca di Kudus yang tidak menentu.

  • Pemkab Kudus Daftarkan 31.000 Pekerja Rentan ke BPJamsostek

    Pemkab Kudus Daftarkan 31.000 Pekerja Rentan ke BPJamsostek

    KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk mendaftarkan 31.000 pekerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan dari risiko sosial yang mungkin terjadi.

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk mendaftarkan 31.000 pekerja rentan sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja rentan dari risiko sosial yang mungkin terjadi.

    Ditemui di sela penyerahan kartu jaminan sosial ketenagakerjaan secara simbolis serta penyerahan santunan secara simbolis usai Upacara HUT RI di Alun-alun Kudus, Satria mengatakan untuk tahapannya, nanti ada verifikasi dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang membina masing-masing pekerja rentan. Selanjutnya, dilakukan validasi agar dipastikan semua penerima sudah terlindungi.

    Satria menambahkan program ini terbukti bermanfaat, karena saat ini terdapat empat ahli waris pekerja rentan yang menerima santunan kematian setelah terdaftar sebagai peserta BPJamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan melalui program Pemkab Kudus.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Vinca Meitasari membenarkan hal tersebut bahwa saat ini ada empat pekerja rentan yang meninggal dan mendapatkan santunan.

    Ia menyebutkan selain empat ahli waris yang sudah menerima manfaat, saat ini masih ada 10 klaim santunan lain yang sedang diproses. Tahun sebelumnya, hampir 50 klaim santunan juga telah dibayarkan.

    “Dengan tambahan peserta ini, total pekerja rentan yang dibiayai Pemkab Kudus meningkat menjadi 31.000 orang. Mereka terlindungi dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp16.800 per bulan per peserta,” kata Vinca.

    Ia mengapresiasi kepedulian Pemkab Kudus yang menanggung iuran pekerja rentan melalui APBD. Menurutnya, hal ini sangat membantu kelompok pekerja yang kesulitan membayar iuran secara mandiri.

    “Program ini juga akan meningkatkan cakupan kepesertaan BPJamsostek di Kudus yang saat ini baru sekitar 34 persen. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis tingkat perlindungan sosial tenaga kerja di Kudus semakin luas,” tambahnya.

  • Richarlison Cetak Brace, Tottenham Menang Mudah Lawan Burnley

    Richarlison Cetak Brace, Tottenham Menang Mudah Lawan Burnley

    JAKARTA – Pemain depan Richarlison mencetak brace saat membawa Tottenham Hostpur menang mudah 3-0 atas Burnley di laga pertama Premier League Inggris di Stadion Tottenham Hostpur, London, Sabtu, 16 Agustus 2025 malam WIB.

    Debut gemilang manajer Thomas Frank bersama Tottenham. Setelah mendapat sorotan bahkan sampai ada pemainya Mathys Tel yang mendapat serangan rasis secara online gara-gara Tottenham kalah di UEFA Super Cup, klub London Utara ini langsung bangkit dan menunjukkan penampilan terbaik di laga kandang.

    Kekalahan dalam adu penalti saat melawan Paris Saint-Germain di Piala Super Eropa sama sekali tak mempengaruhi kepercayaan diri dan mentalitas pemain. Terbukti, The Lilywhites langsung menggilas Burnley.

    Unggul Selisih Gol dengan Liverpool

    Kemenangan yang membawa Tottenham langsung ke papan atas dengan menggeser Liverpool yang sebelumnya menang 4-2 atas Bournemouth. Mereka unggul selisih gol dengan Liverpool sehingga bisa nangkring di peringkat dua setelah mengantungi tiga poin.

    “Saya sungguh merasa senang dengan tiga gol ini dan mampu menjaga clean sheet,” kata Frank menanggapi kemenangan mengesankan Tottenham.

    “Jujur saja, tim sesungguhnya belum padu. Tetapi secara keseluruhan penampilan kami sangat bagus,” ucap dia yang menyebut faktor mentalitas yang membuat Tottenham mampu bangkit untuk mengalahkan Burnley.

    “Menurut saya mentalitas dan kerja keras yang menjadi penentu. Kami berlatih melakukan umpan-umpan silang. Ini sesungguhnya sangat berarti. Terbukti, dua gol kami berasal dari bola silang. Ini yang membuat saya senang,” kata Frank lagi.

    Sementara manajer Burnley Scott Parker menuturkan tim sesungguhnya mampu menciptakan peluang. Hanya, pemain tak bisa memanfaatkannya untuk dikonversi menjadi gol.

    “Kami memang kebobolan dalam tempo yang cepat. Tetapi kami mampu merespons dengan baik dan menciptakan peluang. Hanya saja, kami gagal melakukannya [mencetak gol]. Terutama di menit 58, kami seharusnya bisa mencetak gol dan mengejar ketinggalan,” kata Parker.

    Parker tak segan memuji performa Tottenham yang menyulitkan tim asuhannya mengembangkan permainan. “Penyelesaian akhir mereka memang kelas dunia. Ini yang membuat kami tak bisa berkembang,” ucapnya.

    Bermain Agresif

    Di laga itu, Tottenham langsung bermain agresif. Hasilnya, laga baru berjalan 10 menit, Richarlison sudah bisa memecah kebuntuan.

    Dirinya sukses menyambut bola silang pemain anyar Mohamed Kudus. Tottenham unggul 1-0 dan skor itu bertahan hingga babak pertama usai.

    Memasuki babak kedua, Tottenham tetap menunjukkan semangat tinggi melakukan tekanan. Usaha mereka cukup berhasil karena tuan rumah mampu menguasai permainan.

    Bahkan Tottenham berhasil memperbesar keunggulan saat Richarlison kembali membobol gawang Burnley di menit 60.

    Lagi-lagi, umpan silang Kudus yang kemudian dikonversi menjadi gol sekaligus menjadikan pemain depan tim nasional Brasil ini membuat brace.

    Hanya berselang enam menit, Tottenham memantapkan kemenangan. Kali ini, Brennan Johnson yang mencetak gol sekaligus membuat tim lawan menyerah.

    Meski demikian, Burnley masih berusaha mengejar ketinggalan. Namun tidak ada satu pun serangan tim tamu yang menggetarkan jala gawang Tottenham.

    Tuan rumah pun menutup laga dengan skor 3-0. Usai laga, Kudus mendapat standing ovation dari suporter. Selanjutnya, suporter juga memberi dukungan kepada Tel yang menjadi korban rasisme.

  • ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    ​Isi Kemerdekaan dengan Wujudkan Kesejahteraan Anak Bangsa

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 

    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.

    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.

    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 

    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 

    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 

    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 

    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.

    Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong peran aktif setiap anak bangsa dalam mengisi kemerdekaan melalui proses pembangunan di berbagai bidang, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. 
     
    “Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus bisa dimanfaatkan untuk memperkuat langkah kita bersama mewujudkan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 16 Agustus 2025, menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus. 
     
    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per Maret 2025 masih berada di angka 8,47%, atau sekitar 23, 85 juta orang. 

    Meski terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya, upaya untuk menekan angka kemiskinan tahun depan masih cukup menantang, karena pemerintah menargetkan angka kemiskinan 6,5% pada 2026.
     
    Menurut Lestari, tingkat kesejahteraan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat.
     
    Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 mencatat bahwa prevalensi stunting Indonesia masih 19,8%
     

     
    Sementara itu catatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 2025 diperkirakan 3,9 juta anak belum terjangkau layanan pendidikan. 
     
    Berdasarkan sejumlah catatan tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan kesejahteraan bagi setiap anak bangsa membutuhkan gerak bersama untuk menjawabnya. 
     
    Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara)  itu berpendapat, HUT Kemerdekaan yang kita peringati setiap tahun harus menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah kebijakan pembangunan yang sudah disepakati bersama. 
     
    Kesejahteraan, ujar Rerie, hanya bisa tercapai jika terjadi pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi setiap anak bangsa. 
     
    Oleh karena itu, anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, sudah saatnya setiap anak bangsa berperan aktif sesuai kapasitas yang dimiliki dalam setiap proses pembangunan, demi cita-cita bersama mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata di Tanah Air tercinta.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (RUL)

  • Kinerja Amburadul dan Sarat Kecurangan, Bupati Kudus Pecat Direktur Perusda Percetakan

    Kinerja Amburadul dan Sarat Kecurangan, Bupati Kudus Pecat Direktur Perusda Percetakan

    Liputan6.com, Kudus – Tindakan korupsi di lahan basah Perusahaan Daerah (Perusda) kerap kali muncul. Modus operandi pun beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, mark-up harga, penggelembungan nilai proyek, hingga kecurangan lain yang merugikan perusahaan berpelat merah ini.

    Ulah ulah oknum pejabat tak bertanggungjawab ini pun kembali mencuat di Kabupaten Kudus. Jeratan hukum tampaknya tidak membuat jera bagi para pelaku tindakan korupsi.

    Padahal beberapa waktu lalu, masyarakat Kudus dibuat tercengang dengan tindakan seorang pejabat ASN perempuan yang terseret pusaran korupsi proyek pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) belasan miliar.

    Oknum mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus, yakni Rini Kartika Hadi Ahmawati, diduga merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Proses hukumnya kini telah bergulir di Pengadilan Tipikor Semarang.

    Belum selesai sidang kasus korupsi proyek SIHT, masyarakat Kudus kembali dikejutkan dugaan ketidakberesan yang terjadi di tubuh Perusda Percetakan Kudus.

    Temuan dugaan kecurangan itu terungkap, setelah auditor independen dan Inspektorat Daerah Kudus melakukan evaluasi kinerja Direktur Perusda Percetakan.

    Dari hasil pemeriksaan pihak auditor dan Inspektorat, mereka menemukan administrasi yang amburadul dan dugaan kecurangan hingga menyebabkan kerugian perusahaan.

    Dengan alasan itu, memaksa Bupati Kudus Sam’ani Intakoris langsung mencopot Harun Arrosyid dari jabatan Direktur Perusda Percetakan Kudus.

    “Ada wanprestasi, target (kinerja) tidak terpenuhi,” ujar Bupati Sam’ani kepada Liputan6.com, Sabtu (16/8/2025).

    Sebelum keputusan tersebut diambil, kata Sam’ani, tahapan evaluasi sudah dilakukan beberapa kali kepada yang bersangkutan.

    Ironisnnya lagi, ditemukan adanya sejumlah pelanggaran yang dilakukan Harun. Termasuk adanya temuan dari Inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2022-2023.

    “Ada pelanggaran dalam percetakan, kalau ada omzet (order pekerjaan) tidak dimasukkan di perusahaan, tapi dikerjakan sendiri,” tukas Sam’ani.

     

  • Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas

    Sri Mulyani Samakan Pajak dengan Zakat, MUI Beri Tanggapan Tegas

    GELORA.CO –  Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf dari sisi manfaat sosialnya telah memicu diskusi publik dan mengundang respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Sri Mulyani menyebutkan bahwa ketiganya memiliki esensi yang sama, yaitu sebagai instrumen untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah pada hari Rabu, 13 Agustus 2025. 

    Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana pajak yang dikumpulkan oleh negara pada hakikatnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sama seperti tujuan zakat dan wakaf dalam ajaran Islam.

    “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain,” ujar Sri Mulyani.

    Ia mencontohkan penggunaan dana pajak untuk berbagai program sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos), layanan kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, hingga subsidi untuk usaha kecil dan menengah (UKM). 

    Menurutnya, mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah.

    MUI: Pajak dan Zakat Adalah Dua Kewajiban Berbeda

    Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. 

    Melalui keterangannya, MUI menegaskan bahwa pajak dan zakat merupakan dua hal yang berbeda secara fundamental, baik dari sisi landasan hukum, konsep, maupun implementasinya.

    Menurut KH Abdul Muiz, salah seorang perwakilan MUI, zakat adalah kewajiban ibadah yang diatur secara spesifik dalam syariat Islam, termasuk mengenai nishab (batas minimal harta), haul (periode waktu), dan delapan golongan penerima (mustahik) yang telah ditentukan.

    “Sedangkan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dengan ketentuan sudah sampai kena wajib zakat dan harus didistribusikan kepada kelompok tertentu,” kata Abdul Muiz kepada awak media, Jumat 15 Agustus 2025

    Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban sipil yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama. 

    Kewajiban ini diatur oleh undang-undang negara dan peruntukannya lebih luas untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan biaya operasional negara.

    Meskipun MUI mengakui adanya irisan fungsi sosial antara pajak dan zakat, yakni sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, keduanya tidak dapat disamakan atau saling menggantikan. 

    Membayar pajak tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban seorang Muslim untuk membayar zakat, begitu pula sebaliknya.

    Ketua MUI Kudus, Ahmad Hamdani, juga menambahkan bahwa zakat diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara.

    “Secara hukum sudah berbeda. Jadi, kesimpulannya pajak, zakat, dan wakaf merupakan tiga hal yang berbeda,” ujarnya.

    MUI memberikan catatan penting agar tarif pajak tidak memberatkan rakyat dan usaha kecil yang belum meraih keuntungan dapat dibebaskan dari pajak.

    Selain itu, pemerintah diimbau untuk terus mencari sumber pendapatan negara lain selain dari pajak.

  • Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Mendagri Tito Surati Semua Kepala Daerah, Minta Kreatif Cari Penerimaan Bukan cuma Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kenaikan pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) yang belakangan menuai sorotan publik.

    Tito menegaskan, pemerintah daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.

    “Di Bali misalnya sektor usaha, PAD-nya tinggi karena mereka kreatif, ada sektor lain misalnya kendaraan bermotor yang masih mungkin belum ter-collect dengan baik, itu bisa diatur untuk dioptimalkan,” ujar Tito pada Jumat (15/8/2025).

    Dia mencontohkan, Bali sukses mengandalkan sektor usaha, sementara Yogyakarta mengoptimalkan sektor UMKM. Menurut Tito, daerah juga bisa menggarap potensi pajak kendaraan bermotor atau retribusi restoran, namun perizinan harus dipermudah terlebih dahulu sebelum memungut pajak.

    Terkait kenaikan PBB, Tito menjelaskan bahwa kewenangan tersebut diatur dalam UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta PP Nomor 35/2023. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat dilakukan setiap tiga tahun, namun wajib mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan melibatkan partisipasi publik.

    Kemendagri mencatat, terdapat 20 daerah yang menaikkan PBB secara signifikan, bahkan di atas 100%. Dari jumlah itu, dua daerah yakni Pati dan Jepara sudah membatalkan kenaikan. Tiga daerah baru menetapkan peraturan kepala daerah (Perkada) pada 2025, sementara 15 daerah lainnya menetapkan pada 2022—2024.

    “Surat edaran ini menegaskan dua hal. Pertama, faktor sosial ekonomi harus diperhatikan. Jika memberatkan, aturan dapat ditunda atau dibatalkan. Kedua, usulan kenaikan pajak, termasuk NJOP, wajib disampaikan ke Kemendagri untuk kami review dan beri masukan,” tegas Tito.

    Sebagaimana diketahui, demo besar-besaran terjadi di Pati yang merupakan imbas rencana kenaikan PBB hingga 250%.

    Sebagaimana diketahui, isu tentang akan adanya demo besar di Pati sudah merebak sejak beberapa hari belakangan. Bahkan Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah telah menyiapkan skema pengamanan ketat untuk mengamankan jalannya unjuk rasa terkait kebijakan tarif PBB pada Rabu (13/8/2025).

    Disebutkan di laman BPK RI, Pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% pada tahun 2025.

    Keputusan ini diambil setelah rapat intensifikasi PBB-P2 bersama para camat dan anggota Pasopati di Kantor Bupati Pati.

    Dilansir dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Bupati Pati tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna mendukung berbagai program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

    Sebab dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Rembang, penerimaan PBB di Kabupaten Pati hanya sebesar Rp29 miliar, padahal wilayah Pati secara geografis dan potensi lebih besar.

    “Kami saat ini sedang berkoordinasi dengan para camat dan PASOPATI untuk membicarakan soal penyesuaian Pajak Bumi Bangunan (PBB). Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar ±250% karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik,” ujar Sudewo.

    Dia juga menyoroti bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp 50 miliar, padahal secara geografis dan potensi, Kabupaten Pati lebih besar dari ketiga kabupaten tersebut.

  • Pati 13 Agustus: Amarah Warga Dijawab Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur Regional 14 Agustus 2025

    Pati 13 Agustus: Amarah Warga Dijawab Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur Regional 14 Agustus 2025

    Pati 13 Agustus: Amarah Warga, Gas Air Mata, Sudewo Tolak Mundur
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com –
    Ribuan orang turun ke jalan di kawasan Alun-alun Kabupaten Pati, Jawa Tengah untuk menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya, Rabu (13/8/2025).
    Pagi itu, di beberapa titik lokasi perbatasan Kabupaten Pati telah dijaga puluhan personel kepolisian lantaran pendemo dari daerah lain juga ikut berdatangan.
    Personel gabungan TNI dan Polri termasuk Brimob juga berjaga-jaga di ruas jalan protokol perkotaan Pati. Tim medis juga diterjunkan dengan fasilitas ambulans.
    Demonstrasi yang semula kondusif tiba-tiba berakhir ricuh setelah dipicu lemparan botol-botol air mineral ke arah perkantoran Pemkab Pati di area Pendapa Bupati Pati.
    “Hei penyusup itu, tolong diamankan Pak Polisi! Itu bukan bagian dari kami karena kami sepakat untuk tidak anarkis,” tegas Supriyono alias Botok, Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang berorasi di atas truk demonstrasi.
    Siang itu massa mulai memanas setelah permintaan pendemo agar Sudewo keluar untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tak kunjung digubris.
    Saat itu Sudewo diminta mengamini beberapa poin di antaranya Sudewo gagal menjadi pemimpin yang berpihak kepada masyarakat Kabupaten Pati dengan menjalankan kekuasaan yang tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
    Sudewo juga dipaksa mengakui kesalahannya yang dinilai otoriter, arogan, dan anti kritik serta saran yang justru menimbulkan kericuhan dan perlawanan dari mayoritas masyarakat Kabupaten Pati.
    “Poin berikutnya, Sudewo minta Bapak Presiden Prabowo dan Mendagri untuk segera mengeluarkan surat penghentiannya sebagai Bupati Pati,” terang salah satu orator yang berpeci.
    Perwakilan pendemo yang berorasi pun memberikan batas waktu hingga pukul 11.00 agar Sudewo sudi menemui massa yang dipusatkan di depan gerbang Pendapa Kabupaten Pati.
    “Keluar kamu Sudewo, silahkan mengundurkan diri dengan ksatria. Jika tidak kami akan menduduki gedung DPRD Kudus,” sahut orator lainnya.
    Karena Sudewo tak kunjung keluar, sebagian massa pun kemudian bergeser ke gedung DPRD Pati.
    Saat itu dentuman sound horeg yang menghentak mengiringi aksi demonstrasi dengan lantunan lagu Iwan Fals berjudul “Surat Buat Wakil Rakyat”. Pendemo pun terlihat terhibur dengan asyik berjoget dan bernyanyi bersama.
    Namun, tak lama kemudian, suasana yang cair itu berganti menegangkan. Ya, botol-botol plastik mineral kembali dilemparkan ke arah Kantor Pemkab Pati hingga menyasar anggota kepolisian yang berjaga di belakang gerbang Pendapa Pati.
    Puluhan bahkan ratusan botol plastik mineral yang utuh terus saja berhamburan melewati gerbang. Pendemo tidak mengindahkan teriakan orator yang melarang massa bertindak anarkis.
    Polisi kemudian menyemprotkan air melalui water cannon untuk memukul mundur massa anarkis. Namun massa tak gentar, justru semakin menggila.
    Situasi yang rusuh tak terkendali itu memaksa polisi harus meledakkan gas air mata ke arah para pendemo.
    Daarr, asap putih membumbung tinggi menyebar di kerumunan. Massa dari yang tua dan muda sontak kocar-kacir. Mereka berlarian menjauh ke berbagai arah. Sebagian massa merangsek masuk ke Masjid Agung Baitunnur di sebelah barat Alun-alun Pati.
    Suasana pun mencekam, korban gas air mata histeris akibat kedua matanya perih, wajah kepanasan serta kesulitan bernafas.
    Bahkan, sejumlah anak kecil yang digendong orangtuanya untuk ikut terlibat demonstrasi juga mengerang kesakitan. Saat itu melalui pengeras suara Masjid, terdengar warga meminta tolong kepada petugas medis untuk segera datang menjemput akibat ada beberapa korban yang kesakitan akibat efek gas air mata.
    “Tolong segera ke Masjid, ada korban gas air mata,” teriak salah seorang warga yang memegang mikropon Masjid.
    Ketika itu setiap pendemo yang terkena gas air mata pun berupaya mengatasinya dengan membasuh wajahnya dengan gelas dan botol plastik air mineral yang tersedia. Selain itu, mereka juga melaburi mukanya dengan pasta gigi.
    “Sialan kamu Sudewo, kami orang kecil malah kamu benturkan dengan polisi. Kami rakyat yang menggaji kalian kenapa kalian siksa,” tegas Muryanto (37), pendemo asal Kecamatan Kayen sembari mengusap matanya yang terus meneteskan air mata imbas gas air mata.
    Tak menyerah begitu saja, beberapa menit kemudian, massa kembali berdatangan berjalan kaki menduduki kawasan Alun-alun Kabupaten Pati berpusat di depan gerbang Pendapa Kabupaten Pati. Momen kali ini diwarnai aksi kurang pantas beberapa orang yang terus saja menggeber knalpot brong motor Yamaha RX King mengitari lokasi demonstrasi. Suara bising yang memekakkan telinga itu membuat suasana semakin memanas.
    “Sudewo yang arogan itu keluar cepat. 50.000 orang yang kamu inginkan sudah hadir, bahkan lebih. Kamu Sudewo bilang tidak boleh ada yang mengganggu pemerintahan kamu. Emang kamu siapa, penguasa, Tuhan ?,” teriak orator.
    Sekitar pukul 12.16, Sudewo akhirnya muncul menumpang kendaraan taktis polisi menemui massa. Di belakang gerbang di atas kendaraan taktis ia pun menyampaikan permohonan maaf dan berjanji akan bersikap lebih baik ke depannya.
    Namun massa malah beringas dengan melempari botol plastik air mineral dan alas kaki ke arah Sudewo. Sontak, seorang ajudan Sudewo bergerak cepat menggunakan tameng polisi untuk melindungi Sudewo.
    Tak ingin mengambil risiko lebih lanjut, Sudewo pun balik kanan menumpang kendaraan taktis dan masuk ke Kantor Bupati Pati.
    “Pecat Sudewo. Kamu tidak pantas memimpin Kabupaten Pati. Pulang saja ke rumahmu Sudewo,” teriak massa bersahutan.
    Seketika, Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi pun langsung mengimbau melalui pengeras suara dari dalam gerbang agar seluruh peserta aksi menyalurkan aspirasi secara tertib dan tidak anarkis demi keselamatan bersama.
    Jaka juga memperingatkan jika pendemo yang terbukti melakukan provokasi dan kekerasan akan ditindak sesuai hukum.
    “Aparat akan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum,” tegas Jaka.
    Jaka didampingi Komandan Kodim 0718/Pati, Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto kemudian masuk ke dalam Pendapa Kabupaten Pati.
    Namun, tak berselang lama massa mulai beringas dengan bertindak anarkis. Kerusuhan kembali memuncak. Mereka terus saja melempari perkantoran Pemkab Pati hingga menyerang aparat kepolisian. Fasilitas umum Bupati Pati di luar gerbang dirusak.
    Berkali-kali juga terdengar suara kaca di perkantoran Pemkab Pati yang hancur dilempari. Atap-Atap dan lantai perkantoran Pemkab Pati berserakan botol-botol dan batu.
    Bahkan gambar Bupati Pati di baliho berukuran 4 meter di depan Kantor Bupati Pati dicoret-coret dengan pilok bertuliskan “Preman Arogan Penipu Rakyat”.
    Baliho besar itu pun belakangan dirobek tak bersisa oleh seorang pemuda yang naik ke atas. Saat itu para pendemo bersorak-sorai. Massa juga berupaya merobohkan gerbang Bupati Pati.
    Tak hanya itu, massa yang menduduki DPRD Pati juga merusak fasilitas di sana. Parahnya lagi, massa merusak dan membakar hingga hangus mobil Provos Polres Grobogan.
    “Mundur kamu Sudewo,” teriak para pendemo.
    Kepolisian pun kembali menyemprotkan air melalui water cannon serta meledakkan beberapa kali gas air mata ke arah pendemo.
    Kali ini, massa yang sudah kesetanan dan berperilaku anarkis itu pun kembali kocar-kacir dengan berlarian menjauh dari kawasan Alun-alun. Para pedagang di kawasan Alun-alun juga ikut berlarian menyelamatkan diri dengan membawa kabur gerobaknya.
    Emosi massa kemudian perlahan mereda usai DPRD Pati menyepakati hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
    Langkah Wakil Rakyat ini untuk menyikapi desakan ribuan pendemo yang menuntut Sudewo mundur dari jabatan Bupati Pati.
    Sore itu massa mulai balik kanan dan menyisakan sampah berceceran di jalanan serta sejumlah kerusakan fasilitas. Puluhan warga dilaporkan tumbang akibat efek gas air mata dan tujuh anggota kepolisian luka-luka akibat diamuk massa. Mereka harus dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan intensif.
    Ketua Pansus DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyampaikan, Sudewo berpotensi dilengserkan dari Bupati Pati selama ditemukan kesalahannya dalam memimpin Kabupaten Pati. Hanya saja hal itu harus berproses hingga Mahkamah Agung kemudian Presiden dan Mendagri.
    “Iya, otomatis bisa dimakzulkan. Kalau memang terbukti dan bersalah pasti ada pemakzulan,” kata Teguh usai rapat di gedung DPRD Kudus.
    Sementara itu, Sudewo sendiri enggan mundur sebagai Bupati Pati.
    “Saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan demokratis. Jadi tidak bisa saya berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanismenya,” tutur Sudewo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.