Xcloud.id

kab/kota: Kuala Lumpur

  • ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

    Jakarta –

    China dan ASEAN meningkatkan perjanjian perdagangan bebas menjadi versi terbaru yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya hubungan dagang kedua kawasan di tengah kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Penandatanganan ACFTA 3.0 dilakukan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto.

    “Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

    ACFTA 3.0 menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan China. China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia.

    Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-RRT mencapai US$ 136,59 miliar dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar US$ 8,1 miliar. Jumlah itu meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

    ACFTA 3.0 diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri dan investasi yang lebih berkelanjutan. Beberapa pengembangan kerja sama mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

    Sebagai informasi, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan.

    “Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia,” terang Airlangga.

    ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini.

    Data Pemerintah China menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dan China mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar US$ 785 miliar) pada Januari-September 2025. Jumlah itu meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

    (aid/hns)

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Terungkap, Isinya Ngeri-ngeri Sedap

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menuai kritik tajam seusai menandatangani perjanjian dagang baru dengan Amerika Serikat (AS) yang disebut dengan perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART).

    Kritik muncul setelah Anwar menari bersama Presiden Donald Trump tak lama setelah kedatangan pemimpin AS itu di Malaysia, yang dianggap sebagai tindakan tidak bermartabat dan seperti budak. Namun, kini sorotan publik kini tertuju pada isi perjanjian dagang yang ditandatangani beberapa jam setelah pertemuan tersebut.

    Dokumen yang beredar di media sosial menunjukkan adanya klausul yang mengharuskan Malaysia berkonsultasi dengan Washington sebelum menjalin kerja sama dagang dengan negara ketiga.

    Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apakah sang PM Anwar telah menyerahkan sebagian kedaulatan ekonomi Malaysia kepada AS, hal yang sebelumnya telah diperingatkan oleh eks PM Mahathir Mohamad.

    Perjanjian tersebut memberikan akses istimewa bagi eksportir AS ke pasar Malaysia, sementara Washington tetap mempertahankan tarif 19% yang diberlakukan baru-baru ini. Perikatan Nasional (PN) mengecam kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan diri.

    “Malaysia kehilangan kendali atas kebijakan ekonominya sendiri, sementara AS bebas menentukan apa yang menguntungkan industrinya. Ini bukan kemitraan, melainkan kehilangan kedaulatan,” ujar Sekjen PN Azmin Ali dalam pernyataan resmi dikutip Selasa (28/10/2025).

    Sementara, politikus senior The Democratic Action Party (DAP) Teng Chang Khim menuntut pemerintah bersikap transparan mengenai isi perjanjian.

    Ia menyoroti salah satu klausul yang mewajibkan Malaysia berkonsultasi dengan AS sebelum menandatangani perjanjian digital dengan negara lain yang membahayakan kepentingan penting AS.

    Klausul lain menyebut AS dapat memberlakukan kembali tarif 25% jika Malaysia menjalin kerja sama dagang dengan negara yang dianggap mengancam kepentingan AS, yang diyakini mengacu pada China serta negara-negara BRICS, seperti Rusia dan Iran.

    Selain itu, Malaysia juga sepakat untuk tidak membatasi ekspor mineral tanah jarang ke AS, keputusan yang dinilai menguntungkan Washington namun berpotensi merugikan hubungan dengan Beijing.

    Lebih jauh, perjanjian itu mengharuskan Malaysia mengikuti kebijakan perdagangan AS, termasuk menerapkan bea, kuota, atau pembatasan yang sama terhadap negara yang menjadi sasaran sanksi Amerika.

    PN menilai kebijakan ini mengancam posisi netral Malaysia di kancah global. “Jika AS memblokir impor dari China atau Rusia, Malaysia harus melakukan hal sama, meskipun merugikan perekonomian nasional,” tambah Azmin.

    Pengamat politik Eric See-To menegaskan, perjanjian tersebut pada dasarnya membuat Malaysia terikat pada agenda geopolitik dan keamanan AS.

    “Jika Washington menjatuhkan sanksi pada negara lain, Malaysia tidak lagi bebas bersikap netral, tetapi harus mengikuti langkah AS,” ujarnya.

    Kesepakatan ini menimbulkan kekhawatiran luas bahwa Malaysia telah kehilangan ruang kebijakan ekonomi dan diplomatiknya demi mempertahankan hubungan dagang dengan AS.

  • Tutup KTT ke-47 ASEAN, PM Anwar serahkan kepemimpinan kepada Filipina

    Tutup KTT ke-47 ASEAN, PM Anwar serahkan kepemimpinan kepada Filipina

    ANTARA – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Selasa (28/10), menutup rangkaian kegiatan KTT ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Centre, Kuala Lumpur, Malaysia. Penutupan tersebut ditandai dengan penyerahan palu keketuaan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. (Cahya Sari/Andi Bagasela/Nanien Yuniar)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

    Perjanjian Dagang Malaysia-AS Serahkan Kedaulatan Ekonomi

    Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal Perikatan Nasional (PN) Datuk Seri Mohamed Azmin Ali mengecam keras perjanjian perdagangan timbal balik atau agreement on reciprocal trade (ART) antara Malaysia dan Amerika Serikat (AS) yang baru diteken. Ia menyebut kesepakatan itu sebagai bentuk penyerahan kedaulatan ekonomi Malaysia kepada kekuatan asing.

    Mantan menteri perdagangan internasional dan industri itu menilai kesepakatan tersebut membuat Malaysia kehilangan kendali signifikan atas kebijakan ekonomi. Sementara negeri Paman Sam tetap bebas menentukan langkah yang menguntungkan kepentingan sendiri.

    “Apa yang digambarkan sebagai kemitraan timbal balik sebenarnya adalah hilangnya kedaulatan ekonomi dan ruang kebijakan kita,” ujar Azmin dikutip dari keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Ia menyoroti Pasal 5.1 dalam perjanjian tersebut yang mewajibkan Malaysia untuk mematuhi sanksi perdagangan AS terhadap negara lain.

    Menurutnya, klausul tersebut bisa memaksa Malaysia ikut memberlakukan pembatasan impor terhadap negara, seperti China atau Rusia, meski langkah itu merugikan perekonomian nasional.

    “Klausul ini memaksa Malaysia untuk memihak dalam konflik negara lain dan menghancurkan netralitas yang selama ini menjadi kekuatan kita,” tegas Azmin.

    Azmin juga memperingatkan bahwa kesepakatan tersebut dapat mengikis citra Malaysia sebagai mitra dagang netral di kawasan Asia Tenggara.

    “Dengan menyelaraskan kebijakan perdagangan kita dengan keputusan AS, perjanjian ini berisiko mengusir investor yang selama ini menghargai posisi netral Malaysia,” ujarnya.

    Selain itu, ia menyoroti sejumlah ketentuan yang membatasi kemampuan Malaysia dalam mengatur pasar domestik. ART disebut memaksa Malaysia untuk menerima standar AS di berbagai sektor, seperti makanan, obat-obatan, dan otomotif.

    Perjanjian ini juga dinilai melemahkan sistem sertifikasi halal nasional karena mengakui lembaga sertifikasi asing, serta melarang penerapan pajak terhadap perusahaan teknologi global atau kewajiban penyimpanan data di dalam negeri.

    “Ketentuan itu secara efektif menyerahkan kendali ekonomi digital Malaysia kepada kepentingan asing,” tambah Azmin.

    Meskipun demikian, pemerintah Malaysia menilai ART sebagai langkah positif. Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, menyebut kesepakatan ini akan membuka akses pasar lebih luas ke AS.

    Berdasarkan perjanjian tersebut, sebanyak 1.711 produk ekspor Malaysia, termasuk minyak sawit, karet, kakao, dan obat-obatanakan mendapat fasilitas tarif 0%, dengan nilai ekspor mencapai sekitar US% 5,2 miliar atau 12% dari total ekspor Malaysia ke AS.

    Namun, Amerika Serikat tetap mempertahankan tarif 19% untuk sejumlah produk asal Malaysia. Kesepakatan itu juga mencakup komitmen AS untuk mempertimbangkan impor semikonduktor dari Malaysia berdasarkan Bagian 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan AS.

    Namun, Azmin tetap menyebut bahwa manfaat jangka pendek dari ART tidak sebanding dengan dampak jangka panjangnya terhadap kedaulatan ekonomi nasional negeri Jiran.

    “Menerapkan ART tidak akan membuat Malaysia lebih kuat. Ini adalah penyerahan kedaulatan, netralitas, dan masa depan ekonomi kita,” pungkasnya.

  • Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Indonesia tegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat RCEP

    Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menegaskan kesiapan menjadi tuan rumah Sekretariat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) di Jakarta.

    Upaya pembentukan Sekretariat dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan RCEP.

    “Pembentukan Sekretariat RCEP ini penting untuk penguatan koordinasi, peningkatan transparansi, dan memastikan relevansi kerja sama RCEP,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso terkait Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Para Pemimpin RCEP ke-5 di Kuala Lumpur, Malaysia, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

    Indonesia disebut memegang peran penting sebagai Country Coordinator di RCEP, yakni perjanjian perdagangan yang mewakili 28,6 persen dari penduduk dunia dan 28 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dunia.

    RCEP beranggotakan 15 negara, yaitu 10 negara Anggota ASEAN dan 5 negara mitra ASEAN (Republik Rakyat Tiongkok/RRT, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru).

    Selain itu, juga sudah ada 4 negara yang mengajukan permohonan aksesi untuk menjadi anggota baru RCEP, yaitu Hong Kong, Srilanka, Bangladesh, dan Chile.

    Dalam kesempatan itu, fokus pembahasan pada dua agenda krusial untuk membahas arah strategis implementasi RCEP di tengah dinamika ekonomi regional dan global.

    Pada pertemuan ini, turut dibahas Joint Leaders‘ Statement on RCEP, yang antara lain berisi komitmen untuk menegakkan aturan WTO (World Trade Organization) dan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berdasarkan keterbukaan, transparan, adil, serta berbasis aturan, guna menjamin kepastian, prediktabilitas, dan non-diskriminasi.

    “Menko Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto) selaku Initiator and Country Coordinator mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan intervensi pada KTT RCEP dengan mendorong penguatan kelembagaan RCEP,” ujar Susiwijono.

    Para Pemimpin RCEP dinyatakan sepakat secara resmi mengadopsi Leaders’ Statement, yang menegaskan komitmen bersama negara-negara anggota memperkuat sistem perdagangan multilateral dengan menjunjung tinggi prinsip dan aturan WTO.

    Pernyataan ini, katanya lagi, secara eksplisit mengakui pula peran penting RCEP dalam integrasi dan kerja sama ekonomi regional.

    “Para pemimpin sepakat untuk menjaga pasar RCEP tetap terbuka, bebas, dan berbasis aturan, dengan mengurangi hambatan perdagangan serta memperkuat fasilitasi perdagangan dan investasi. Para pemimpin juga menekankan pentingnya implementasi penuh Perjanjian RCEP, bersamaan dengan reformasi domestik untuk mendorong pertumbuhan yang kuat dan tangguh,” kata dia lagi.

    Lebih lanjut, RCEP disebut berkomitmen untuk terus memastikan dukungan penuh terhadap sentralitas ASEAN.

    Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, para pemimpin menyepakati langkah-langkah konkret ke depan yang mencakup implementasi penuh Perjanjian RCEP secara efektif, mendorong proses aksesi bagi mitra strategis, dan memperkuat kerangka institusional melalui pendirian Sekretariat RCEP.

    Untuk memastikan perjanjian tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika perekonomian global, upaya juga terus dilakukan dalam rangka mempersiapkan rencana General Review on RCEP yang ditargetkan untuk dimulai pada tahun 2027.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Promotor sebut minim venue jadi tantangan gelar konser musik

    Jakarta (ANTARA) – Promotor Antara Suara menyebut keterbatasan venue di Indonesia menjadi tantangan untuk menggelar sebuah konser musik yang berkualitas di Indonesia.

    “Di Indonesia itu belum ada tempat yang memang diperuntukkan untuk konser musik, tapi lebih ke tempat olahraga dijadikan venue konser,” kata CEO Antara Suara Andri Verraning Ayu dalam media gathering di Jakarta, Selasa.

    Ayu menilai adanya sejumlah venue yang sering digunakan untuk konser seperti Stadion Gelora Bung Karno maupun Velodrome tidak memiliki fasilitas yang siap untuk melangsungkan konser musik.

    Banyak fasilitas harus dicari atau disewa oleh promotor karena tidak tersedia di lokasi. Walaupun demikian, promotor sering dibantu oleh pemerintah melalui kementerian terkait untuk mengurus keperluan yang berkaitan dengan aset negara.

    Apalagi jika menggelar konser di Indonesia bagian timur. Ayu bercerita pernah menggelar acara yang mengharuskannya menyewa alat dari luar daerah karena logistik yang diperlukan tidak tersedia di wilayah itu.

    Contoh lain yang ia sebutkan yakni pada pergelaran konser Sheila on 7 bertajuk “Tunggu Aku Di” yang digelar di Samarinda beberapa waktu lalu. Ayu mengaku promotor menggunakan venue yang sudah belasan tahun tidak terpakai dan harus memikirkan pembenahan saluran air, listrik sampai dengan mengurusi ilalang yang tumbuh di sekitar venue.

    “Itu stadion yang terakhir dipakai untuk PON, sudah belasan tahun. Kita ke sana benar-benar mulai dari nol,” ujarnya.

    Menurutnya, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi industri musik dan ekonomi kreatif agar para musisi bisa jauh lebih berkualitas dan nyaman tampil baik dalam konser berbentuk festival maupun konser tunggal.

    Ia pun membandingkan dengan Malaysia yang kini sudah memiliki Zepp Kuala Lumpur. Dengan kapasitas penonton 2.500, penyewaan venue itu sudah termasuk dengan berbagai elemen konser seperti sound system, LED sampai dengan pencahayaan yang kualitasnya dinilai sudah sangat bagus.

    Hal ini pula yang membuat biaya konser jauh lebih murah dibandingkan dengan harga penyelenggaraannya di dalam negeri. Tantangan ini juga berpengaruh pada ulasan penonton yang datang atau pihak-pihak yang ingin menyewa tempat untuk menggelar acara.

    “Bahkan mereka sudah tahu secara flow pintu masuk, tenant, fasilitas, itu tidak perlu kita pikirkan. Sedangkan di sini, kita (promotor) harus memikirkan lagi nanti tenant ditaruh dimana, fasilitas umumnya bagaimana, itu yang membuatnya jadi mahal,” kata Ayu.

    “Harusnya juga dibantu sama pemerintah juga karena kalau venue kan kita sebagai promotor bikin venue sendiri juga susah,” tambahnya.

    Lebih lanjut Ayu menyampaikan, sekalipun Indonesia memiliki venue yang hampir memadai seperti Corner Stone di Bandung, Jawa Barat, venue itu kebanyakan digunakan untuk kegiatan keagamaan sekitar. Bila menyewa venue dan unloading barang pada hari libur pun, mereka harus terburu-buru agar tidak mengganggu berjalannya ibadah.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Indriani
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

    Kuala Lumpur –

    Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengunjungi pemakaman tentara Jepang saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir pekan. Kunjungan Takaichi itu menuai kritikan keras, terutama dari publik Malaysia yang menyebutnya sangat menyinggung.

    PM baru Jepang itu berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN dan pertemuan terkait lainnya pada akhir pekan.

    Takaichi yang mencetak sejarah sebagai PM wanita pertama di Jepang, seperti dilansir The Star, Selasa (28/10/2025), menyempatkan diri mengunjungi pemakaman di Kuala Lumpur tersebut, untuk memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Jepang yang gugur selama Perang Dunia II silam.

    “Hari ini saya mengunjungi pemakaman Jepang di Kuala Lumpur dan meletakkan bunga di monumen peringatan. Saya merasa sangat terharu karena dapat memberikan penghormatan kepada para tentara yang gugur di Malaysia,” tulis Takaichi dalam postingan media sosial X pada Minggu (26/10).

    Tidak hanya mengunjungi pemakaman tentara Jepang, Takaichi juga datang mengunjungi Tugu Negara Malaysia, monumen nasional yang dibangun untuk menghormati sebanyak 11.000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa Darurat Malaya tahun 1948-1960 silam.

    “Setelah ini, saya juga mengunjungi Monumen Nasional (Tugu Negara) untuk menghormati para tentara dan warga sipil yang gugur dalam dua Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan Malaysia, sambil merenungkan sejarah bangsa,” sebutnya.

    Namun, para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, dengan beberapa netizen menyebutnya ironis, karena banyak tentara dan warga sipil yang tewas saat melawan invasi Jepang ke Malaya tahun 1941 silam.

    Salah satu pengguna media sosial dengan nama profil ‘Lucas The Black Walla’ menyebut bahwa memberikan penghormatan kepada tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya “sangatlah menyinggung”.

    Pengguna media sosial lainnya, dengan nama profil ‘Malaysian IGOT7’ menulis komentar bernada mengkritik. “Pernahkah Anda sebagai sebuah negara meminta maaf secara terbuka atas invasi dan pendudukan atas Malaya, sementara menimbulkan penderitaan dan trauma kepada rakyat yang masih ditanggung sebagian orang hingga hari ini(?)”

    Netizen dengan nama akun ‘Malaya Singapore’ menuliskan komentar yang menyebut kunjungan itu bukanlah hal yang baik bagi PM Jepang yang baru terpilih.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • KPK Dalami Putusan DKPP soal Anggota KPU Gunakan Jet Pribadi

    KPK Dalami Putusan DKPP soal Anggota KPU Gunakan Jet Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etik 6 penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menggunakan pesawat jet pribadi yang menelan anggaran Rp90 miliar.

    Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya akan mempelajari putusan tersebut untuk menemukan fakta-fakta lainnya, serta menindaklanjuti laporan masyarakat. 

    “Kami tentu nanti akan mempelajari putusan dari DKPP tersebut, fakta-fakta yang terungkap seperti apa, dan itu tentunya akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat tersebut,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (28/10/2025).

    Budi menjelaskan bahwa belum dapat menyampaikan secara detail pokok materi dan progres kepada publik karena masih dalam tahap analisis oleh tim lembaga antirasuah. 

    Namun, dirinya memastikan perkembangan laporan disampaikan langsung kepada pihak pelapor. Selain itu, upaya ini adalah bentuk dari menjaga kerahasiaan identitas pelapor sekaligus materi laporan.

    “Namun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK, maka atas setiap laporan aduan masyarakat, KPK pasti selalu sampaikan update perkembangannya kepada pihak pelapor, dan itu sifatnya tertutup atau rahasia,” ujar Budi

    Putusan Sidang Etik DKPP

    Melansir laman resmi DKPP, terdapat enam penyelenggara KPU yang dijatuhkan sanksi peringatan keras karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Perkara dengan nomor 178-PKE-DKPP/VII/2025 diputuskan untuk tujuh perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (21/10/2025).

    Mereka adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta empat anggotanya, yaitu: Idham Holik, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan August Mellaz. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno. 

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada; Teradu I, Mochammad Afifuddin, selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI;  Teradu II, Idham Holik; Teradu III, Yulianto Sudrajat;  Teradu IV, Parsadaan Harahap; Teradu V, August Mellaz, masing masing selaku Anggota KPU RI. Beserta Teradu VI, Bernad Dermawan Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal KPU RI, terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua Majelis Heddy Lugito.

    DKPP menilai para teradu telah menyalahgunakan pengadaan jet pribadi dalam tahapan Pemilu 2024. Sebab, mereka beralasan menggunakan jet pribadi untuk memantau distribusi logistik kegiatan Pemilu 2024 di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    “Pada faktanya berdasarkan bukti rute jet pribadi dan passenger list sebanyak 59 kali perjalanan tidak ditemukan satupun rute perjalanan dengan tujuan distribusi logistik. Akan tetapi justru digunakan untuk kegiatan, yaitu: monitoring gudang logistik ke beberapa daerah, menghadiri bimbingan teknis Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan pasca pemilu serentak, penyerahan santunan untuk petugas badan adhoc, dan monitoring kesiapan dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pada Pemilu Tahun 2024 di Kuala Lumpur,” jelas Anggota Majelis, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

    Terlebih jet pribadi yang digunakan tergolong eksklusif dan mewah. Tindakan mereka dinilai tidak sesuai dengan asas efisien dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan pada penggunaan penyewaan jet pribadi.

  • Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Jepang pada Senin (27/10), menjadi pemberhentian kedua dari tur lima harinya di Asia. Ini merupakan perjalanan luar negeri terpanjang Trump sejak menjabat pada Januari lalu.

    Perhentian pertamanya adalah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum itu, Trump menjadi saksi penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja, yang disebut Kuala Lumpur Peace Accords.

    Kesepakatan tersebut dibangun dari gencatan senjata yang tercapai setelah Trump turun tangan pada Juli, ketika sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kedua negara kembali memanas dan menimbulkan bentrokan selama lima hari.

    Setelah kesepakatan itu diteken, Trump memuji keberanian Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta menyebut bahwa gencatan senjata yang ia bantu mediasi telah menyelamatkan “jutaan nyawa.”

    “Hari ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Asia Tenggara, ketika kita menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri konflik militer antara Kamboja dan Thailand,” ujar Trump.

    Kedua negara menyatakan komitmen mereka terhadap perdamaian dan keamanan, serta sepakat melaksanakan upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, menarik senjata berat, dan membuka akses bagi tim pemantau gencatan senjata yang dikoordinasikan ASEAN.

    Thailand juga sepakat untuk membebaskan 18 tentara Kamboja yang telah ditahan sejak Juli.

    Trump meninggalkan Malaysia pada Senin (27/10) siang menuju Jepang. Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, yang baru seminggu menjabat berharap dapat membangun hubungan pribadi yang baik dengan Trump untuk meredakan ketegangan dagang.

    Dalam penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat Air Force One, Trump mengatakan bahwa pertemuannya di Jepang akan menyoroti “persahabatan besar antara Amerika Serikat dan Jepang.”

    Antara diplomasi dan ambisi pribadi

    Namun, langkah Trump menuai banyak kritik. Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labor Advocates, menilai aksi Trump sarat motif pribadi.

    “Trump jelas berambisi mengejar Hadiah Nobel Perdamaian. Peranannya dalam kesepakatan Thailand dan Kamboja lebih menunjukkan obsesi akan pencitraan diri ketimbang komitmen jangka panjang terhadap perdamaian,” kata Robertson kepada DW.

    Ia menambahkan bahwa ancaman Trump untuk menaikkan tarif ekspor kedua negara hingga 49 persen membuat mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kesepakatan damai. “Kedua negara sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat,” ujarnya.

    Tekanan dagang jadi alat pengaruh

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, pengaruh Trump di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi.

    “Tarif dan perdagangan adalah senjata utama Amerika Serikat dalam memaksa kesepakatan,” katanya. “Negara-negara Asia Tenggara merupakan simpul penting dalam rantai pasok global, termasuk untuk bahan mentah seperti nikel yang dikirim ke Cina dan akhirnya dijual ke pasar Amerika Serikat.”

    Chong menilai kebijakan proteksionis Trump menambah tekanan bagi ekonomi kawasan yang selama ini bergantung pada ekspor. “Ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan, negara-negara ini harus mencari pasar alternatif, dan itu tidak mudah,” ujarnya.

    Berdasarkan data Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, total perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN mencapai sekitar $475 miliar dolar (setara Rp7.888 triliun) pada 2024, menjadikannya hubungan ekonomi yang vital bagi kedua pihak.

    Trump dan upaya membangun loyalitas kawasan

    Kunjungan Donald Trump ke Malaysia juga menjadi kesempatan bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk bertemu langsung dengan presiden Amerika Serikat tersebut, menyusul pengumuman kerja sama dagang timbal balik antara Kuala Lumpur dan Washington.

    Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, para pemimpin di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan Trump agar tetap mendapat akses pasar Amerika tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi Cina. “Secara historis, Amerika Serikat membantu menjaga stabilitas dan kebebasan jalur laut dan udara yang penting bagi perdagangan,” ujarnya kepada DW.

    Chong menilai, jika Amerika Serikat mengurangi komitmennya di kawasan, kekosongan itu bisa dimanfaatkan Beijing untuk memaksakan kepentingannya. Karena itu, banyak pemimpin Asia Tenggara memilih tetap menjalin komunikasi langsung dengan Trump agar tidak kehilangan posisi strategis di mata Washington.

    Namun, tidak semua pihak melihat pendekatan Trump sebagai strategi yang mendalam. Thitinan Pongsudhirak, profesor politik dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok, menilai Trump lebih fokus pada “kemenangan cepat” dan kesepakatan besar dengan Cina.

    “Bagi Trump, KTT ASEAN hanyalah acara sampingan. Sementara negara-negara Asia Tenggara ingin hasil jangka panjang yang saling menguntungkan,” katanya.

    Thitinan menambahkan bahwa perhatian utama Trump justru tertuju pada Jepang, Korea Selatan, dan terutama pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping.

    “Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, kini Cina siap membalas setiap langkah Amerika. Ini sudah masuk tahap permainan kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

    Trump sendiri mengatakan optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Xi, bahkan membuka kemungkinan memperpanjang perjalanannya untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. “Saya sangat menghormati Presiden Xi, dan saya yakin kami akan mencapai kesepakatan,” kata Trump di pesawat Air Force One.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

    Editor: Prihardani Tuah Purba


    (ita/ita)

  • Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

    Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.

    “Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.

    Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.

    Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.

    ‘Bola di tangan Israel’

    Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.

    “Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.

    “Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”

    Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

    Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”

    Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

    Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.

    “Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.

    Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.

    Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.

    “Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

    “Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”

    AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.

    Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.

    Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.

    Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.

    Baca juga:

    Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.

    “Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.

    Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.

    “Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

    Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.

    Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian

    Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

    Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.

    Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.

    Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”

    Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.

    Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”

    “Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.

    Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.

    Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.

    “Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.

    “Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”

    Kemlu tunggu mandat PBB

    Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.

    Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.

    Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.

    Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”

    “Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.

    “Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”

    Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.

    Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”

    “Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”

    Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

    “Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.

    Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.

    “Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

    “Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.

    (ita/ita)