kab/kota: Kuala Lumpur

Bisnis.com, JAKARTA – Para pemimpin Asia Tenggara menyepakati bahwa setiap perjanjian bilateral yang mungkin mereka buat dengan Amerika Serikat terkait tarif perdagangan tidak akan merugikan ekonomi sesama anggota. 

Melansir Reuters pada Rabu (28/5/2025), Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan terjadi konsensus selama KTT Asean di Kuala Lumpur bahwa setiap kesepakatan yang dinegosiasikan dengan Washington akan memastikan kepentingan kawasan secara keseluruhan terlindungi.

“Selama melanjutkan negosiasi bilateral …, konsensus meningkat untuk memiliki semacam kesepahaman dengan Asean bahwa keputusan tidak boleh merugikan negara lain,” kata Anwar.

Sebelumnya, Anwar juga mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat kepada Presiden AS, Donald Trump untuk meminta pertemuan Asean-AS mengenai tarif tersebut.

“Jadi, kita harus melindungi wilayah kekuasaan 650 atau 660 juta orang,” katanya tentang Asean. 

Adapun, Asean merupakan kawasan dengan gabungan produk domestik bruto lebih dari US$3,8 triliun. Kawasan tersebut berada dalam posisi yang genting dalam kaitannya dengan Amerika Serikat, yang merupakan pasar terbesar untuk ekspor kawasan tersebut, pendorong utama pertumbuhannya. 

Blok yang beranggotakan 10 negara itu juga telah merilis rencana strategis lima tahun untuk mengintegrasikan ekonominya dengan lebih baik, dengan menyebutkan tantangan yang berarti melanjutkan bisnis seperti biasa tidak akan cukup.

Pertemuan Asean diadakan di tengah volatilitas pasar global dan pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan di tengah ketidakpastian atas perang dagang yang terjadi sejak pengumuman tarif “Hari Pembebasan” oleh Presiden AS Donald Trump.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang paling terpukul oleh tarif tersebut, dengan enam negaranya menghadapi pengenaan tarif antara 32% dan 49% pada bulan Juli jika negosiasi pengurangan tarif gagal.

Pertemuan pada Selasa juga mencakup pertemuan ekonomi para pemimpin Asean, negara-negara Teluk, dan China, yang diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

Salah satu yang tidak hadir adalah penguasa Brunei berusia 78 tahun, Sultan Hassanal Bolkiah, yang dirawat di rumah sakit Kuala Lumpur setelah merasa lelah, tetapi menurut kantornya kesehatannya baik.

Dalam acara makan malam pada Selasa, Li mendesak negara-negara Teluk dan Asean untuk menghapus hambatan perdagangan dan memperluas liberalisasi dalam menghadapi meningkatnya proteksionisme dan unilateralisme.

“Kita semua perlu mempertahankan sistem perdagangan multilateral dengan Organisasi Perdagangan Dunia sebagai intinya, dan mendorong terciptanya lingkungan pasar internasional yang stabil dan teratur,” katanya.

Memperluas Gencatan Senjata

Para pemimpin Asean juga menyerukan agar gencatan senjata sementara di Myanmar yang diperintah militer diperluas ke seluruh negeri, untuk memungkinkan pihak yang bertikai membangun kepercayaan dan berupaya untuk mengadakan dialog.

“Kami selanjutnya menyerukan perpanjangan berkelanjutan dan perluasan gencatan senjata di seluruh negara di Myanmar, sebagai langkah awal menuju penghentian kekerasan,” kata para pemimpin Asean dalam sebuah pernyataan.

Selain itu, para pemimpin Asean mendorong semua pemangku kepentingan terkait di Myanmar untuk membangun kepercayaan guna menyelenggarakan dialog nasional yang inklusif.

Sementara itu, Anwar memuji langkah-langkah keterlibatan yang signifikan di Myanmar setelah bulan lalu mengadakan pertemuan tertutup di Bangkok dengan kepala junta Min Aung Hlaing dan pembicaraan virtual dengan Pemerintah Persatuan Nasional bayangan yang berpihak pada pemberontak.

Anwar mengatakan para pemimpin Asean telah sepakat bahwa jalan ke depan adalah melibatkan semua pihak di Myanmar.

“Sekarang kita telah sampai pada tahap di mana kedua belah pihak kini sedang berkonsultasi, meskipun pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.

Myanmar telah mengalami krisis sejak militernya menggulingkan pemerintahan sipil terpilih pada tahun 2021, yang memicu protes pro-demokrasi yang berubah menjadi pemberontakan yang meluas, dengan lebih dari 3,5 juta orang mengungsi.

Gempa bumi dahsyat pada bulan Maret yang menewaskan lebih dari 3.800 orang menyebabkan serangkaian gencatan senjata sementara di daerah-daerah yang terkena dampak di Myanmar, tetapi pemerintah militer terus melakukan serangan udara dan serangan artileri.