Kuala Lumpur –
Perdana Menteri Malaysia, Datuk Anwar Ibrahim mengumumkan, Undang-Undang (UU) Pekerja Gig telah disahkan Dewan Rakyat. Aturan tersebut akan memberikan perlindungan hukum kepada ojek online (ojol), taksi online (taksol), kurir dan pekerja lepas lain.
Melalui akun media sosial resminya, Anwar Ibrahim menegaskan, UU Pekerja Gig tak hanya menandakan kesediaan pemerintah mendengarkan rakyat, melainkan juga komitmen pemerintah mengimplementasikan solusi atas permasalahan yang dikeluhkan pekerja lepas.
“Ini adalah kemenangan bagi pekerja lepas, sejalan dengan semangat kemerdekaan yang kita rayakan, membebaskan mereka dari tekanan dan memenuhi tuntutan mereka, yang telah kami janjikan untuk penuhi,” ujar Anwar dalam keterangannya, dikutip Selasa (2/9).
“Meski proses legislasinya rumit dan menghadapi berbagai keberatan, saya bersyukur bahwa aspirasi para pekerja lepas, termasuk pengemudi online, pengantar makanan, dan mereka yang bekerja menggunakan platform digital tak hanya didengar, tapi juga ditindaklanjuti,” tambahnya.
PM Malaysia Anwar Ibrahim. Foto: AFP/DAVID GRAY
Dengan diterbitkannya aturan tersebut, pekerja lepas atau mitra perusahaan seperti ojol dan kurir mendapat perlindungan hukum. Bahkan, menurut CNN Indonesia, mereka mendapat sejumlah benefit atau manfaat yang sebelumnya tak pernah mereka terima.
Benefit yang Diterima Ojol-Kurir Malaysia
Penghasilan lebih jelas
Dalam undang-undang itu, semua platform dan perusahaan yang melibatkan pekerja lepas termasuk Grab dan Foodpedia harus menyediakan kontrak secara jelas, merinci standar minimum pembayaran hingga pengaturan kerja.
Dilarang ubah tarif
Untuk mengekang praktik tak adil, UU tersebut melarang perubahan tarif sepihak, penonaktifan akun secara sewenang-wenang dan pembatasan pekerjaan multi platform.
Asuransi hingga aturan PHK jelas
Menurut UU itu pula, perusahaan yang melibatkan pekerja lepas seperti mereka harus memberi asuransi dan memiliki prosedur terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).
Bentuk pengadilan pekerja Gig
Tak cuma itu, UU tersebut juga membentuk Pengadilan Pekerja Gig yang berwenang menyelesaikan perselisihan dan memerintahkan penyelesaian seperti pemulihan jabatan, kompensasi, atau pembayaran upah yang belum dibayar.
Pengemudi ojol bisa ditangguhkan secara sepihak oleh platform jika dianggap melanggar aturan.
“Untuk pertama kalinya, pekerja akan memiliki hak untuk didengar sebelum adanya penangguhan,” ujar Steven Sim Chee Keong selaku Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia.
“Jika terbukti tidak bersalah, mereka akan diberi kompensasi setengah dari pendapatan harian rata-rata mereka , sebuah perlindungan yang sebelumnya tidak tersedia,” kata dia menambahkan.
(sfn/rgr)
