kab/kota: Konawe

  • Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Sekolah Garuda Mulai Beroperasi pada 2026, Pemerintah Percepat Seleksi Lokasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) memastikan sejumlah Sekolah Garuda baru akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

    Empat lokasi prioritas yang ditargetkan rampung pada 2026 berada di Provinsi Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

    Wakil Menteri Dikti Saintek, Stella Christie, menyampaikan bahwa proses peninjauan lokasi masih berlangsung, termasuk di Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah).

    “Kalimantan Tengah masuk lima besar. Peluangnya cukup besar. Tentu setelah kita meninjau lokasi kita akan menyiapkan laporan yang bisa menjadi dasar rasionalisasi dalam menentukan lokasi. Jika Pak Menteri dan Pak Presiden setuju, (lokasi) ini bisa menjadi pilihan,” ujar Stella melalui keterangan tertulis, Sabtu (13/9/2025).

    Kemdikti Saintek menerapkan mekanisme seleksi transparan dengan melibatkan usulan pemerintah daerah, mempertimbangkan kesiapan wilayah, potensi sumber daya, serta komitmen daerah mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Stella, keputusan lokasi akan diambil cepat. “Karena sebelumnya sudah ditinjau oleh tim dan data-data sudah lengkap. Satu minggu paling lambat diputuskan,” tegasnya.

    Jika ditetapkan, pembangunan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah akan dimulai pada tahap kedua dan ditargetkan rampung Juni 2027 untuk beroperasi pada tahun ajaran 2027/2028. Sekolah akan berdiri di lahan 20 hektare, di mana 2 hektare (Ha) digunakan untuk bangunan dan sisanya difungsikan sebagai kawasan hijau serta lahan produktif masyarakat.

    “Kalau di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, misalnya, lahan sekitar sekolah difungsikan sebagai pusat riset kakao. Kalau di Katingan, mungkin bisa dikembangkan untuk perkebunan durian. Tapi tentu harus dikaji para pakar,” jelasnya.

    Stella menekankan, kehadiran Sekolah Garuda tidak hanya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang sains dan teknologi, tetapi juga mendorong potensi daerah, ekonomi, dan pariwisata.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan DPR/MPR (15/8/2025) menegaskan sebanyak 20 Sekolah Unggulan Garuda Baru dan 80 Sekolah Unggulan Garuda Transformasi segera beroperasi sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin masa depan sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di bidang sains dan teknologi.

  • 16 Napi Koruptor Dapat Remisi, Ahmad Fathanah hingga Eks Timses Jokowi

    16 Napi Koruptor Dapat Remisi, Ahmad Fathanah hingga Eks Timses Jokowi

    GELORA.CO – Sejumlah narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi pada momen HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025. Rinciannya, 16 narapidana menerima remisi umum yang diberikan setiap tahun 17 Agustus, sementara 20 narapidana memperoleh remisi dasawarsa yang diberikan setiap 10 tahun pada peringatan kemerdekaan.

    Salah satu yang mendapat sorotan publik adalah Ahmad Fathanah atau dikenal juga sebagai Olong Achmad Fadli Luran. Ia memperoleh total remisi delapan bulan, terdiri dari remisi umum lima bulan dan remisi dasawarsa tiga bulan. Ahmad Fathanah merupakan terpidana kasus suap impor daging di Kementerian Pertanian.

    “Data narapidana yang menarik perhatian publik yang mendapatkan remisi, Ahmad Fathanah Bin Fadeli Luran,” kata Kalapas Salemba, Mohamad Fadil, dalam siaran pers yang dikutip Senin (18/8/2025).

    Selain Ahmad Fathanah, narapidana kasus korupsi lain yang mendapat remisi adalah Edward Seky Soeryadjaya. Edward, yang terjerat kasus korupsi di Asabri, memperoleh total remisi delapan bulan, terdiri dari remisi umum lima bulan dan remisi dasawarsa tiga bulan.

    Berikutnya, Windu Aji Sutanto, petinggi PT Lawu Agung Mining sekaligus mantan Ketua Relawan Jokowi di Jawa Tengah. Ia terjerat kasus korupsi pertambangan ore nikel di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Windu mendapatkan remisi enam bulan, dengan rincian remisi umum tiga bulan dan remisi dasawarsa tiga bulan. Dalam kasus yang sama, Direktur PT Lawu Agung Mining, Ofan Sofwan, hanya memperoleh remisi dasawarsa tiga bulan karena tidak lolos dalam usulan perbaikan remisi umum.

    Narapidana lain adalah Ervan Fajar Mandala, mantan Direktur PT RIM, manajer investasi yang terjerat kasus korupsi di PT Askrindo Jakarta. Ia memperoleh remisi delapan bulan, terdiri dari remisi umum lima bulan dan remisi dasawarsa tiga bulan.

    Kemudian, M.B. Gunawan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) yang terlibat kasus korupsi penambangan timah ilegal di Bangka Belitung. Ia hanya mendapatkan remisi dasawarsa tiga bulan, sedangkan usulan remisi umumnya ditolak karena keterlambatan administrasi.

    “Demikian Laporan Pemberian Remisi Umum 17 Agustus Tahun 2025 dan Remisi Dasawarsa Tahun 2025,” kata Mohamad Fadil.

  • Kronologi Debt Collector di Makassar Sita Mobil Keluarga Polisi, Uang Jutaan Rupiah Ikut Hilang

    Kronologi Debt Collector di Makassar Sita Mobil Keluarga Polisi, Uang Jutaan Rupiah Ikut Hilang

    Liputan6.com, Jakarta Sejumlah video yang memperlihatkan aksi Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Muhammad Rijal hendak mengamankan mobil minibus dari balai lelang, viral di media sosial. Kejadian itu pun menuai pro kontra.

    Dari informasi yang diterima Liputan6.com, insiden tersebut terjadi di gudang milik PT Anugerah Lelang Indonesia Cabang Makassar di Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Kamis (14/8) malam.

    Kejadian itu bermula kala mobil yang dikendarai oleh istri anggota Polres Konawe, Aiptu Jamaluddin disita oleh dua debt collector di salah satu pusat perbelanjaan yang berada di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Kamis siang.

    “Istri saya menelepon bilang ada orang pembiayaan mau ambil mobil. Dan mereka bawa istri saya dan mobilnya ke kantornya itu orang pembiayaan. Saya suruh saja turun, tapi ternyata mereka tetap bawa istri saya ke kantornya,” ujar Jamaluddin, Sabtu (16/8).

    Menurutnya, dia sempat meminta agar istri diantar pulang lebih dulu ke rumahnya di Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, agar seluruh barang di dalam mobil diturunkan sebelum kendaraan dibawa. Namun, permintaan itu tidak diindahkan. Sang istri tetap dibawa bersama mobil ke kantor perusahaan pembiayaan.

    Tidak lama berselang, Jamaluddin mengaku kembali menghubungi istrinya lalu meminta agar dia pulang dan meninggalkan mobil itu di kantor pembiayaan. Sebab, kendaraan tersebut memang bukan miliknya, melainkan atas nama mertuanya yang menunggak cicilan lebih dari dua tahun.

    “Kalau mobil itu bukan saya yang punya, itu punyanya mertua saya. Saya ini cuma pakai saja,” akunya.

    Masalah baru kemudian muncul ketika diketahui sejumlah barang berharga di dalam mobil ikut raib. Jamaluddin menyebut ada uang tunai Rp18,3 juta yang disimpan di bawah dasboard telah hilang.

    “Seharusnya kalau memang mau tarik itu kendaraan, ya cukup tarik saja. Tidak perlu bongkar dasboard,” ucapnya kesal.

    Merasa dirugikan, Jamaluddin kemudian mendatangi Polsek Panakkukang pada Kamis sore untuk membuat laporan. Namun dia sempat mengalami kesulitan karena mobil bukan atas namanya dan dia tidak memegang BPKB.

    Meski begitu, aduannya tetap ditindaklanjuti oleh Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Muhammad Rijal. Jamaluddin dan istrinya kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi, sebelum kemudian polisi bersama pihak keluarga menuju gudang balai lelang PT Anugerah Lelang Indonesia.

    “Setelah sampai di gudang kami minta permisi untuk masuk dan dibukakan oleh satpam lalu kami minta kunci mobil lalu buka mobil, pas diperiksa itu kendaraan ternyata sudah terbongkar itu dasboard, sudah tidak ada uang. Semua barang-barangnya juga sudah terbongkar,” bebernya.

    Meski barangnya hilang, dia tetap mengapresiasi respons cepat polisi yang langsung menindaklanjuti laporannya.

    “Saya merasa terima kasih sekali dengan tindakan quick response Kanit Reskrim Panakkukang. Ternyata saya masih diperhatikan dan aduan saya ditindaklanjuti,” tutupnya.

    Kronologi Versi Pihak Pembiayaan

    Belakangan terungkap bahwa pembiayaan yang menarik mobil minibus yang dikendarai oleh istri Aiptu Jamaluddin adalah JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia atau MPM Finance Cabang Makassar. Dua debt collector yang menarik mobil tersebut adalah mitra MPM Finance yakni PT Delta Sakti Abadi.

    “MPM Finance Cabang Makassar dengan PT Delta Sakti Abadi ada kontrak kerja sama kemitraan dalam penanganan aset-aset bermasalah,” kata Legal Office MPM Finance Cabang Makassar, Chandro F Siburian saat ditemu, Sabtu (16/8) malam.

    Lebih jauh Chandro menjelaskan bahwa peristiwa bermula dari ditemukannya satu unit Daihatsu Sigra berwarna merah yang masih dalam proses kredit, namun menggunakan nomor polisi palsu.

    Menurutnya, mobil tersebut terpantau di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Kamis (14/8). Setelah dicek melalui nomor rangka yang ada pada barcode di bodi mobil, terungkap bahwa kendaraan itu milik MPM Finance Cabang Kendari dan menunggak sejak Januari 2023.

    “Unit ini menunggak sudah 2 tahun 7 bulan. Setelah dicek nomor rangka, ternyata nopol yang dipakai itu pelat gantung dan bukan nopol asli. Dari situ, tim rekanan kami PT Delta yang memegang kuasa dari MPM Finance kemudian menunggu pemakai mobil keluar dari pusat perbelanjaan,” ujar Chandro.

    Begitu pengemudi mobil keluar, tim PT Delta melakukan mediasi. Mereka menunjukkan seluruh dokumen dan pemakai mobil pun mengakui bahwa kendaraan itu milik mertuanya, Muhammad Saleh. Namun, mediasi tidak menemukan kesepakatan. Akhirnya, pihak PT Delta mengajak untuk melanjutkan mediasi di kantor mereka di Jalan Todopuli, Makassar.

    Di kantor PT Delta, mediasi kembali dilakukan namun tetap buntu. Pihak PT Delta bahkan menawarkan untuk memesan transportasi online agar istri Aiptu Jamaluddin bisa pulang bersama barang-barangnya. Namun, dia menolak. Tidak lama kemudian, perempuan itu ternyata sudah berada di Polsek Panakkukang untuk membuat laporan.

    “Direktur PT Delta, Pak Zaldy selaku direktur, ditelepon oleh pihak Polsek Panakkukang agar hadir karena ada laporan dugaan perampasan. Kami dari MPM Finance juga hadir di sana. Namun, petugas piket sempat menjelaskan bahwa laporan itu lemah karena pelapor bukan atas nama pemilik kendaraan. Setelah itu, masing-masing pihak bubar sekitar pukul 17.00 WITA,” terang Chandro.

    Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 20.00 WITA, MPM Finance mendapat kabar dari pihak gudang balai lelang, tempat mobil tersebut disimpan, bahwa ada polisi yang datang untuk mengambil paksa kendaraan tersebut.

    “Saya ditelepon, katanya ada keributan di gudang. Ada dorong-mendorong pagar, mobil sempat digeser keluar sejauh 2–3 meter dari dalam gudang. Saat saya tiba, kendaraan ternyata sudah dipasangi garis polisi,” kata Chandro.

    Chandro kemudian menanyakan dasar hukum penyitaan tersebut kepada polisi yang berada di lokasi, yang belakangan diketahui adalah Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Muhammad Rijal.

    “Beliau bilang ada laporan dugaan perampasan dan pencurian uang Rp18,3 juta. Saya tanya mana laporannya, jawabannya ‘ada di kantor’. Jadi laporan tidak diperlihatkan kepada kami. Saya bilang, seharusnya kalau penyitaan itu ada surat resmi atau sita pengadilan,” beber Chandro.

    Tidak lama berselang, dua personel Inafis tiba di lokasi. Hal itu membuat pihak MPM Finance terkejut. Namun ketika mereka menanyakan dasar kedatangan tim Inafis, Kanit Reskrim justru menuding bahwa pihaknya menghalangi penyidikan.

    “Saya tegaskan, kami tidak pernah menghalangi pekerjaan polisi selama sesuai prosedur. Tapi LP yang dimaksud tidak pernah ditunjukkan ke kami, hanya disebutkan ada di kantor,” ujarnya.

    Chandro menilai tindakan pemasangan garis polisi di gudang tidak memiliki urgensi. Pasalnya, kasus sudah dimediasi sejak siang hingga sore hari, termasuk di kantor PT Delta dan di Polsek Panakkukang.

    “Kalau memang laporan dibuat jam 3 sore, lalu jam 7 atau 8 malam sudah ada garis polisi, menurut saya itu tidak urgent. Karena persoalan sudah dimediasi berkali-kali,” bebernya.

    Chandro juga menanggapi tudingan adanya uang Rp18,3 juta yang hilang di dalam mobil. Menurutnya, keterangan dari pemakai mobil sendiri, Sherly, justru tidak mengetahui adanya uang tersebut.

    “Terkait uang itu kami sudah terima informasinya. Teman-teman mengatakan bahwa ibu Sherly pada saat di toko pembelanjaan itu bilang tidak tahu ada uang di mobil. Padahal laporan menyebut ada dua perkara, perampasan dan pencurian. Nah, soal pencurian, penyidik tentu tahu bagaimana cara membuktikan uang itu ada. Maksud saya, uang itu ditaruh di mana, bentuknya seperti apa, misalnya di amplop warna apa, ukurannya bagaimana. Karena uang Rp18,3 juta itu jumlahnya sangat banyak,” jelasnya.

    Chandro menambahkan, uang sebanyak itu mestinya bisa dilacak asal-usulnya melalui mutasi rekening jika benar baru ditarik dari ATM. Hal yang janggal, kata dia, justru pemakai mobil mengaku tidak tahu ada uang di dalam kendaraan.

    “Berdasarkan video dokumentasi eksekusi di PT Delta, kondisi mobil saat itu juga dicek. Di dalam mobil memang tidak ditemukan adanya uang. Petugas eksekusi juga memastikan tidak ada uang di mobil,” tegasnya.

    Penjelasan Kanit Reskrim Polsek Panakkukang

    Ditemui terpisah, Kanit Reskrim Polsek Panakkukang, Iptu Muhammad Rijal mengakui bahwa pria yang berada dalam video viral itu adalah dirinya. Dia pun menegaskan bahwa segala tindakan yang dia lakukan di gudang penyimpanan mobil PT Anugerah Lelang Indonesia itu adalah proses penyelidikan.

    “Yang kami lakukan adalah tindakan penyelidikan untuk mengukap pelaku perampasan mobil dan hilangnya uang korban,” kata Rijal.

    Rijal pun membantah bahwa dirinya melakukan arogansi dalam upaya penyelidikan tersebut. Dia menerangkan alasan mobil tersebut hendak diamankan di Mapolsek Panakukang adalah karena adanya dugaan tindak pidana di dalam mobil itu.

    “Ya memang mau diamankan ke Polsek. Dan itu jelas bagian dari proses penyelidikan,” ucapnya.

    Saat ditanya mengenai alasan dua anggota Inafis yang hadir di lokasi kejadian, Rijal menerangkan bahwa kehadiran mereka adalah untuk memastikan dan memeriksa sidik jari yang berada di mobil.

    “Tapi pihak pembiayaan tidak mau dan menghalangi. Kami juga tidak paksakan, lalu di mana letak arogansinya?,” jelasnya.

    Rijal pun memastikan akan terus melakukan upaya penyelidikan terkait raibnya uang Rp18,3 juta milik Aiptu Jamaluddin yang berada di dalam mobil tersebut.

    “Tentu akan kita terus lakukan penyelidikan, karena sudah jelas ada laporan dari korban. Nanti kita akan panggil siapa-siapa saja yang melihat dan mengambil uang yang berada di dalam mobil,” tegasnya.

  • Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

    GELORA.CO –  Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar persoalan. 

    Presiden memang mengutip Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun realitas selama puluhan tahun menunjukkan hal sebaliknya. 

    “Kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di senayan dan istana,” kata Alfarhat Kasman, Divisi Kampanye JATAM kepada Monitorindonesia.com, Minggu (17/8/2025).

    Presiden berbicara lantang tentang lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah, bahkan menyatakan tidak gentar menghadapi “orang besar” yang membekingnya. 

    “Namun pertanyaannya, jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun, termasuk dalam masa kepemimpinan Prabowo?”.

    “Sejumlah nama aktor besar yang membekingi tambang ilegal, toh, bukanlah rahasia lagi. Media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam bisnis kotor ini,” lanjutnya.

    Telah banyak laporan investigasi yang menunjukkan bagaimana jaringan tambang ilegal ini beroperasi dengan perlindungan aparat dan restu pejabat tertentu, bahkan menggunakan perusahaan cangkang untuk menutupi praktik curang mereka.

    Lebih jauh, retorika Prabowo juga mengabaikan fakta bahwa problem industri tambang bukan hanya pada operasi ilegal. Perusahaan yang memiliki izin sah sekalipun kerap melanggar hukum dan tetap dibiarkan beroperasi. Kita bisa melihatnya di pulau Wawonii, Kepulauan Sangihe, dan di Dairi.

     

    Di Dairi, PT Dairi Prima Mineral (DPM) tetap melanjutkan operasi meskipun izin lingkungannya sudah dicabut setelah gugatan warga menang dan kasasi perushaaan ditolak di Mahkamah Agung. 

    “Salah satu pemegang saham perusahaan ini adalah Bakrie Group, milik keluarga Bakrie yang menyokong Prabowo dalam Pilpres kemarin,” lanjutnya.

    Selain itu, di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak usaha Harita, tetap beroperasi meski izin lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang digugat warga telah menang di MA.

    Demikian juga dengan operasi tambang di PT Tambang Mas Sangihe (TMS) di Pulau Sangihe, yang tetap bertahan meski masyarakat menolak keras, dan bahkan adik kandung Presiden pernah dikabarkan hendak membeli sahamnya. 

    Gugatan warga atas izin tambang dan izin lingkungan pun telah menang di MA. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa tambang legal sekalipun tetap kebal hukum ketika terhubung dengan kekuasaan.

    Lebih jauh, hampir semua perusahaan tambang di Indonesia menjalankan praktik yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat. Mereka merampas tanah tanpa persetujuan, menebangi hutan dan merambah kawasan konservasi, mencemari sungai dan laut yang menjadi sumber hidup masyarakat, dan membuka tambang di sekitar pemukiman. 

    “Lubang-lubang tambang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, menjadi mesin pembunuh yang telah menelan nyawa banyak anak. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada “ilegal” atau “legal”, melainkan pada watak predatoris industri tambang itu sendiri, yang mendapat perlindungan dari negara,” bebernya.

    Cilakanya, dalam Pidato Prabowo itu, tampak ia hanya peduli dengan aspek ekonomi, soal negara yang kehilangan pendapatan. Ia tampak tak peduli dengan nasib rakyat yang tak hanya basis ruang produksinya yang lenyap, sebagian di antaranya bahkan megalamai kekerasan dan masuk penjara.

    Dengan demikian, alih-alih menjadi solusi, pemerintah justru terjebak sebagai bagian dari masalah. Afiliasi politik dengan oligarki tambang membuat negara kehilangan independensi dalam mengatur sumber daya. 

    Regulasi dibuat longgar, pengawasan lemah, penegakan hukum tebang pilih, dan mekanisme perizinan disusun untuk menguntungkan korporasi. 

    “Karena itu, retorika Presiden tentang penindakan tambang ilegal hanyalah mimpi di siang bolong, sebab lingkar kekuasaan sendiri dililit erat oleh kepentingan bisnis tambang,” katanya.

    Pun, JATAM menegaskan, jika Presiden benar serius, kami tantang untuk membuka daftar nama pemain besar tambang ilegal itu dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. 

    “Jika Prabowo tak unngkap, artinya pidato Presiden tidak lebih dari sekadar bacot kosong yang menutupi kenyataan bahwa pemerintah hari ini berdiri di pihak korporasi tambang, bukan rakyat dan lingkungan,” pungkasnya. 

  • Jadi Pengedar, Remaja 16 Tahun di Konsel Dibekuk Polisi dengan Barbuk 115 Bungkus Sabu

    Jadi Pengedar, Remaja 16 Tahun di Konsel Dibekuk Polisi dengan Barbuk 115 Bungkus Sabu

    KONAWE SELATAN – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, membekuk seorang pelajar berusia 16 tahun yang kedapatan mengedarkan 115 bungkus narkotika jenis sabu di Desa Rambu-Rambu, Kecamatan Laeya.

    Wakapolres Kompol Fitrayadi mengatakan, pelajar berinisial AM ditangkap bersama rekannya, SS (19), pada Selasa, 12 agustus lalu sekitar pukul 19.00 Wita.

    “Ditangkap dan dilakukan pengembangan, lalu baru bisa kami publish sekarang,” kata Fitrayadi saat dihubungi di Kendari, Antara, Jumat, 15 Agustus.

    Menurut Fitrayadi, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang menginformasikan lokasi tersebut kerap dijadikan tempat peredaran gelap narkotika.

    “Setelah kami mengumpulkan informasi, kami langsung mendatangi TKP dan membekuk dua orang terduga pelaku tindak pidana narkotika,” ujarnya.

    Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa 115 bungkus sabu seberat 48,25 gram, beserta barang bukti lain yang terkait.

    Setelah penangkapan, kedua pelaku digiring bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil interogasi, keduanya mengaku berperan sebagai pengedar sabu di wilayah Konawe Selatan.

    Fitrayadi menegaskan, kedua pelaku disangkakan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Dia juga mengimbau masyarakat agar menghindari penyalahgunaan narkotika, khususnya orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka.

    “Bila mengetahui langsung atau mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya, segera berikan informasi itu kepada kepolisian terdekat,” ucapnya.

  • Cek Kesehatan Gratis Sudah Dipakai 17 Juta Orang

    Cek Kesehatan Gratis Sudah Dipakai 17 Juta Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait sejumlah capaian dan rencana strategis di sektor kesehatan nasional, termasuk pelaksanaan program prioritas pemeriksaan kesehatan gratis (Cek Kesehatan Gratis/CKG) serta pembangunan rumah sakit di daerah tertinggal.

    Menkes mengungkapkan bahwa Presiden sangat mengapresiasi capaian awal program CKG yang telah menjangkau lebih dari 17 juta orang hanya beberapa hari sejak peluncuran di sekolah-sekolah pada 4 Agustus lalu.

    “Pak Presiden senang sekali. Beliau berharap, kalau bisa pada 17 Agustus nanti sudah tembus 20 juta peserta, supaya ada pencapaian yang membanggakan,” ujar Budi usai pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (5/8/2025) malam.

    Selain itu, Menkes juga melaporkan perkembangan pembangunan 32 rumah sakit baru di wilayah-wilayah terpencil. Sebanyak 22 rumah sakit telah memasuki tahap groundbreaking, sementara 10 sisanya akan mulai dibangun pada semester kedua 2025.

    Beberapa di antaranya terletak di daerah yang selama ini kurang dikenal luas, seperti Redabolo, Iuborong, Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, dan Nias.

    “Pak Presiden malah bilang, kalau bisa jangan cuma 66 rumah sakit, tapi di semua 514 kabupaten/kota harus punya rumah sakit yang bagus,” kata Budi.

    Kendati demikian, Budi juga menekankan pentingnya penyediaan SDM dan pembiayaan untuk mengoperasikan rumah sakit-rumah sakit baru tersebut. Presiden disebut memberikan arahan agar penempatan dokter, khususnya dokter spesialis, bisa dipercepat dan mekanisme pembiayaannya lebih efisien.

    Dalam rapat tersebut, Presiden juga memberikan perhatian khusus terhadap hasil awal dari program pemeriksaan kesehatan gratis.

    “Yang paling tinggi masalahnya ternyata gigi. Kondisi kesehatan gigi kita buruk sekali,” ungkap Budi.

    Dari data yang dilaporkan, terdapat sekitar 4.000 puskesmas yang tidak memiliki dokter gigi, jauh lebih besar dibandingkan 600 puskesmas yang tidak memiliki dokter umum.

    Prabowo pun, kata Budi, memberikan arahan agar ketersediaan dokter gigi ditingkatkan, terutama untuk melayani anak-anak, lansia, dan masyarakat di daerah terpencil.

    “Lucu sih, gigi jadi isu utama,” ujar Budi sambil tersenyum.

    Terkait agenda Presiden, Menkes juga mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat Prabowo akan meresmikan tiga rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Kemenkes di Jayapura, Rumah Sakit PON (Pusat Otak Nasional) di Jakarta Timur, dan Rumah Sakit Jantung di Solo yang merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab.

    Ketiga rumah sakit ini menjadi simbol nyata dari upaya pemerintah memperluas layanan kesehatan yang merata dan berkualitas di seluruh penjuru tanah air.

    “Mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan beliau [Presiden],” pungkas Budi Gunadi.

  • Prabowo Ingin 514 Kabupaten/Kota di RI Punya Rumah Sakit Bagus, Termasuk Daerah Terpencil – Page 3

    Prabowo Ingin 514 Kabupaten/Kota di RI Punya Rumah Sakit Bagus, Termasuk Daerah Terpencil – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan Presiden Prabowo Subianto ingin agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai, termasuk daerah-daerah terpencil. Prabowo mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah.

    “Beliau ingin kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus,” kata Budi usai rapat bersama Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/8/2025).

    Menurut dia, pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil juga menjadi salah satu fokus utama Prabowo. Dia menjelaskan dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, 22 telah dilakukan peletakan batu pertama, dan sisanya akan menyusul di paruh kedua tahun ini.

    “Sisanya 10 akan di-groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini,” ujarnya.

    Budi menyebut masyarakat sangat senang dengan pembangunan rumah sakit di daerah-daerah. Khususnya, daerah terpencil yang tak diketahui banyak orang.

    “Masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit di daerah-daerah seperti Reda Bolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, di Nias. Itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan,” jelas Budi.

     

  • Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Prabowo Target MBG Sasar 20 Juta Penerima per Pertengahan Agustus 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mencapai 20 juta orang pada pertengahan Agustus 2025.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, 20 juta penerima manfaat hingga pertengahan Agustus yang dibidik Kepala Negara RI dipercepat dari semula ditargetkan pada akhir Agustus 2025.

    “Pak Presiden [Prabowo Subianto] menginginkan pertengahan Agustus ini kami sudah bisa melayani 20 juta. Padahal tadi targetnya 20 juta di akhir Agustus, tetapi Pak Presiden selalu ingin lebih cepat jadi kami bekerja keras,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025). 

    Berdasarkan data BGN per Selasa (5/8/2025), Dadan mengklaim sebanyak MBG telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat MBG dan memiliki 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bahkan, dia juga memperkirakan angkanya akan terus bertambah pada pekan ini menjadi 12 juta penerima manfaat MBG dan 4.000 SPPG.

    “Mungkin dalam minggu ini sebetulnya sudah bisa mencapai 12 juta, mencakup 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan itu murni kemitraan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan, untuk mendukung program MBG, BGN menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan percepatan pembangunan SPPG.

    Dia menjelaskan, terdapat tiga pola dalam membangun SPPG. Pertama, melalui kemitraan dengan memberikan insentif kepada para investor.

    Kedua, BGN juga merencanakan pembangunan 1.542 SPPG dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp6 triliun. Namun dia menjelaskan, nilai jumbo dari APBN ini digelontorkan hanya untuk membangun gedung dan belum termasuk peralatan program MBG.

    Sayangnya, Dadan mengatakan bahwa pembangunan 1.542 SPPG belum terealisasi hingga saat ini. Alhasil, BGN meminta dukungan dari Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan SPPG.

    “Apakah nanti itu 50:50 atau 2/3-nya dibangun oleh PU. Karena sekarang ini SPPG sudah menyebar di 38 provinsi, di 502 kabupaten, dan 4.777 kecamatan dari 7.200 kecamatan,” imbuhnya.

    Dengan demikian, masih ada 12 kabupaten yang belum memiliki SPPG. Perinciannya, Kabupaten Sumba Tengah di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Mahakam Ulu di Kalimantan Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan di Sulawesi Tenggara, serta 9 kabupaten di Papua.

    Namun, BGN menargetkan infrastruktur pembangunan SPPG di daerah yang dikucurkan melalui APBN rampung pada akhir Oktober. Dengan begitu, pada November 2025, BGN hanya perlu mempersiapkan program MBG dan nantinya seluruh target penerima manfaat bisa dilayani pada akhir November.

    “Alhamdulillah, sejauh ini lancar dan dengan bantuan Kementerian Pekerjaan Umum, saya kira pekerjaan Badan Gizi akan lebih ringan,” tuturnya.

    Ketiga, fokus pembangunan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menggandeng Kementerian PU. BGN pun telah mengidentifikasi setidaknya ada 6.000 daerah 3T yang harus dibangun SPPG.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menuturkan, pembangunan SPPG akan difokuskan ke kawasan 3T. Untuk tahap awal, Kementerian PU akan mengumpulkan para pejabat daerah untuk mendiskusikan terkait lokasi dapur.

    “Harapan saya sih bisa dapat minimum 1.000 [lokasi], tetapi ya kita lihat lah. Setelah itu, baru kita kemudian akan mulai proses fisik untuk pelelangan dan pembangunannya,” terang Dody.

    Dia berharap nota kesepahaman dengan BGN ini dapat mempermudah Kementerian PU dalam merealisasikan pembangunan SPPG, termasuk di wilayah 3T.

    Setelahnya, Dody juga bakal menemui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) Sapu Jagat, sebagai salah satu kebijakan yang diperlukan PU untuk memulai pembangunan SPPG.

    “Agar Inpres Sapu Jagat-nya PU bisa segera ditandatangani Pak Presiden. Karena itu salah satu payung hukum di kami untuk bisa langsung melakukan swakelola atau langsung untuk segera memulai fisik pembangunan dapur ini,” tandasnya.

  • Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Bupati Konawe Siap Ikut Boikot Jalan Rusak jika Tak Direspons Gubernur

    Konawe, Beritasatu.com – Bupati Konawe Yusran Akbar mengancam akan ikut memboikot jalan poros Lambuya–Motaha jika Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak segera merespons tuntutan warga terkait perbaikan infrastruktur yang telah rusak parah selama puluhan tahun.

    Ancaman itu ia sampaikan saat turun langsung menemui massa aksi yang memblokade jalan nasional di Kecamatan Lambuya dan Puriala, Minggu (27/7/2025) sore. 

    Dalam pertemuan yang berlangsung tegang, Yusran berdialog dengan warga yang sejak pagi memblokir akses jalan utama menggunakan kayu gelondongan dan tenda-tenda di badan jalan.

    “Saya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 30 Juli nanti, saya akan ajak perwakilan masyarakat bertemu langsung dengan gubernur,” kata Yusran kepada massa.

    Ia menegaskan jika tidak ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sultra dalam pertemuan tersebut, dirinya siap berdiri bersama warga untuk memboikot jalan. 

    “Kalau sampai jalan Lambuya–Motaha ini tidak juga diaspal, saya sendiri yang akan ikut memboikot jalan ini bersama masyarakat,” ujarnya disambut sorak sorai warga.

    Pernyataan tegas Bupati Yusran sontak memantik semangat massa aksi. Warga yang sebelumnya frustrasi karena merasa diabaikan, mulai kembali menaruh harapan pada komitmen pemerintah daerah.

    Tokoh pemuda Lambuya, Widodo, yang sejak awal memimpin aksi blokade, menyambut baik langkah Bupati Yusran. 

    “Kami mengapresiasi sikap beliau yang berani turun langsung dan menunjukkan keberpihakan tetapi kami juga menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujarnya.

    Meski aksi blokade masih berlangsung, warga mulai membuka satu jalur bagi kendaraan yang melintas sebagai bentuk itikad baik. Mereka menyatakan akan menunggu hasil pertemuan dengan gubernur Sultra pada 30 Juli 2025 mendatang sebelum mengambil langkah lanjutan.

    Jalan poros Lambuya–Motaha merupakan akses vital penghubung antarkecamatan dan juga jalur distribusi utama bagi aktivitas ekonomi warga. Namun, selama lebih dari dua dekade, ruas jalan ini tak kunjung mendapat perbaikan layak, meski berkali-kali dijanjikan. 

  • DPR gelar rapat paripurna beragenda RUU Haji hingga pidato penutupan

    DPR gelar rapat paripurna beragenda RUU Haji hingga pidato penutupan

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir saat memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    DPR gelar rapat paripurna beragenda RUU Haji hingga pidato penutupan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – DPR RI menggelar Rapat Paripurna Ke-25 DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025, dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah untuk jadi usul DPR, hingga pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR RI.

    Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa dalam rapat paripurna itu sudah ada 347 Anggota DPR RI yang menandatangani daftar kehadiran pada awal rapat, yang mewakili seluruh fraksi partai politik.

    “Dengan demikian kuorum telah tercapai,” kata Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, yang dilanjutkan dengan membuka rapat paripurna.

    Dia menjelaskan bahwa ada enam agenda dalam rapat paripurna tersebut, yakni penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan RKP Tahun 2026 oleh Badan Anggaran DPR RI. Kemudian laporan Komisi VIII DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

    Lalu agenda selanjutnya pembicaraan Tingkat Il/Pengambilan Keputusan atas 10 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota. Di antaranya untuk daerah di Provinsi Gorontalo, yakni RUU Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

    Kemudian untuk daerah Sulawesi Tenggara yakni, RUU Kabupaten Buton, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Bolang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selanjutnya untuk daerah di Provinsi Sulawesi Utara yakni, RUU Kabupaten Minahasa dan Kota Manado.

    Dia pun menjelaskan agenda keempat yakni laporan hasil pengawasan oleh Tim Pengawas DPR RI pada pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2025. Menurut dia, fraksi-fraksi partai politik juga akan menyampaikan pandangannya terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan usul inisiatif Komisi VIII DPR RI, dan dilanjutkan dengan pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

    Dia mengatakan bahwa pidato Ketua DPR RI tentang penutupan masa sidang akan diselenggarakan terakhir, yang didahului didahului dengan pelantikan Anggota DPR/MPR RI sisa masa jabatan Tahun 2024-2029. Menurut dia, Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Kementerian Sekretariat Negara tanggal 4 Juli 2025 perihal penyampaian Keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2025 tentang peresmian pengangkatan Anggota DPR sisa masa jabatan itu.

    Sumber : Antara