kab/kota: Konawe

Kemenag Gelar Anugerah Layanan KUA 2025, Ini Daftar Penerimanya

Jakarta: Kementerian Agama menggelar Anugerah Layanan KUA 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan perkembangan layanan KUA, perluasan fungsi kelembagaan, serta harapan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis profesionalitas dan inovasi.

Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa KUA merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang tersebar di 5.917 kecamatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa KUA terus berupaya memberikan pelayanan optimal meskipun masih terdapat kantor yang berdiri di atas lahan bukan milik Kemenag.

“Masih ada KUA yang berada di tanah wakaf, aset pemda, atau bahkan milik pihak lain. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat menghibahkan lahan sehingga Kemenag bisa membangun fasilitas yang lebih layak melalui skema SBSN,” ujarnya dalam keterangannya dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, kata Dirjen, menjadi kunci dalam memastikan pelayanan KUA semakin nyaman, terstandar, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, sejumlah gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat eselon I dan II Kemenag.

Dirjen Bimas Islam juga menegaskan bahwa Anugerah Layanan KUA 2025 merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi ribuan insan KUA di seluruh Indonesia. “Lebih dari 12.000 penghulu, 28.000 penyuluh agama, serta 35.000 pelaksana layanan setiap hari bekerja memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan keagamaan yang terbaik”.

“Penghargaan ini bukan ajang perlombaan, melainkan apresiasi atas kerja nyata para pelaksana layanan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik Kementerian Agama”, lanjutnya.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada KUA dan pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan layanan terbaik di berbagai bidang. Di antaranya: KUA Multilayanan, KUA Ekoteologi, KUA Berbasis Digital, KUA Tertib Administrasi, dan KUA Inspiratif. Penghargaan juga diberikan kepada KUA yang unggul dalam pemberdayaan dana sosial keagamaan, pencegahan konflik keagamaan, inovasi program penyuluhan, serta layanan ramah kelompok rentan.

Tahun ini juga diberikan Kategori Khusus Tokoh Perubahan KUA, sebagai bentuk apresiasi kepada individu yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendorong inovasi, memperkuat kualitas layanan, dan menginspirasi percepatan transformasi KUA di tingkat nasional.
Daftar Penerima Anugerah Layanan KUA 2025

Kategori I KUA Multi Layanan

KUA Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
KUA Susoh Kab. Aceh Barat Daya Aceh
KUA Selebar Kota Bengkulu Bengkulu

Kategori II KUA Ekoteologi

KUA Karangasem Kab. Karangasem Bali
KUA Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan
KUA Panongan Kab. Tangerang Banten
KUA Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah

Kategori III KUA Berbasis Digital

KUA Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
KUA Sampaga Kab. Mamuju Sulawesi Barat
KUA Pulau Gorom Kab. Seram Maluku
KUA Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah

Kategori IV KUA Tertib Administrasi

KUA Bondowoso Kab. Bondowoso Jawa Timur
KUA Rengat Kab. Indragiri Hulu Riau
KUA Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
KUA Kauditan Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara

Kategori V KUA Inspiratif

KUA Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara
KUA Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
KUA Batu Ampar Kab. Seruyan Kalimantan Tengah
KUA Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

Kategori VI KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

KUA Batanghari Kab. Lampung Timur Lampung
KUA Pemangkat Kab. Sambas Kalimantan Barat
KUA Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
KUA Guguak Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat

Kategori VII KUA Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

KUA Tanete Riattang Kab. Bone Sulawesi Selatan
KUA Muara Tami Kota Jayapura Papua
KUA Konda Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Kategori VIII KUA Inovasi Program Penyuluhan Agama

KUA Talaga Jaya Kab. Gorontalo Gorontalo
KUA Gerunggang Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung
KUA Bathin VIII Kab. Sarolangun Jambi
KUA Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

Kategori IX KUA Ramah Kelompok Rentan

KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
KUA Nunukan Kab. Nunukan Kalimantan Utara
KUA Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat

Kategori X Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli KUA

Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Tangerang Selatan Banten
Kab. Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung

Kategori XI Pemerintah Provinsi Peduli KUA

Kalimantan Utara
Jawa Timur
Jawa Barat
DK Jakarta

Kategori XII Tokoh Perubahan KUA: Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

Baca Juga :

Majelis Masyayikh Serahkan Sertifikat Mutu ke 92 Pesantren, Wujudkan Akuntabilitas Pendidikan

Jakarta: Kementerian Agama menggelar Anugerah Layanan KUA 2025 sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Dalam laporannya, Dirjen Bimas Islam, Abu Rokhmad, memaparkan perkembangan layanan KUA, perluasan fungsi kelembagaan, serta harapan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis profesionalitas dan inovasi.

Dirjen Bimas Islam menjelaskan bahwa KUA merupakan unit terdepan Kementerian Agama yang tersebar di 5.917 kecamatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa KUA terus berupaya memberikan pelayanan optimal meskipun masih terdapat kantor yang berdiri di atas lahan bukan milik Kemenag.

“Masih ada KUA yang berada di tanah wakaf, aset pemda, atau bahkan milik pihak lain. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat menghibahkan lahan sehingga Kemenag bisa membangun fasilitas yang lebih layak melalui skema SBSN,” ujarnya dalam keterangannya dikutip Sabtu, 13 Desember 2025.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, kata Dirjen, menjadi kunci dalam memastikan pelayanan KUA semakin nyaman, terstandar, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, sejumlah gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat eselon I dan II Kemenag.

Dirjen Bimas Islam juga menegaskan bahwa Anugerah Layanan KUA 2025 merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi ribuan insan KUA di seluruh Indonesia. “Lebih dari 12.000 penghulu, 28.000 penyuluh agama, serta 35.000 pelaksana layanan setiap hari bekerja memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan keagamaan yang terbaik”.

“Penghargaan ini bukan ajang perlombaan, melainkan apresiasi atas kerja nyata para pelaksana layanan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan publik Kementerian Agama”, lanjutnya.

Tahun ini, penghargaan diberikan kepada KUA dan pemerintah daerah yang dinilai mampu menghadirkan layanan terbaik di berbagai bidang. Di antaranya: KUA Multilayanan, KUA Ekoteologi, KUA Berbasis Digital, KUA Tertib Administrasi, dan KUA Inspiratif. Penghargaan juga diberikan kepada KUA yang unggul dalam pemberdayaan dana sosial keagamaan, pencegahan konflik keagamaan, inovasi program penyuluhan, serta layanan ramah kelompok rentan.

Tahun ini juga diberikan Kategori Khusus Tokoh Perubahan KUA, sebagai bentuk apresiasi kepada individu yang dinilai berkontribusi signifikan dalam mendorong inovasi, memperkuat kualitas layanan, dan menginspirasi percepatan transformasi KUA di tingkat nasional.

Daftar Penerima Anugerah Layanan KUA 2025

Kategori I KUA Multi Layanan

KUA Setiabudi Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta
KUA Susoh Kab. Aceh Barat Daya Aceh
KUA Selebar Kota Bengkulu Bengkulu

Kategori II KUA Ekoteologi

KUA Karangasem Kab. Karangasem Bali
KUA Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan
KUA Panongan Kab. Tangerang Banten
KUA Marawola Kab. Sigi Sulawesi Tengah

Kategori III KUA Berbasis Digital

KUA Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
KUA Sampaga Kab. Mamuju Sulawesi Barat
KUA Pulau Gorom Kab. Seram Maluku
KUA Dukuhseti Kab. Pati Jawa Tengah

Kategori IV KUA Tertib Administrasi

KUA Bondowoso Kab. Bondowoso Jawa Timur
KUA Rengat Kab. Indragiri Hulu Riau
KUA Selong Kab. Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
KUA Kauditan Kab. Minahasa Utara Sulawesi Utara

Kategori V KUA Inspiratif

KUA Mangoli Barat Kab. Kepulauan Sula Maluku Utara
KUA Komodo Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur
KUA Batu Ampar Kab. Seruyan Kalimantan Tengah
KUA Medan Amplas Kota Medan Sumatera Utara

Kategori VI KUA Pemberdayaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

KUA Batanghari Kab. Lampung Timur Lampung
KUA Pemangkat Kab. Sambas Kalimantan Barat
KUA Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau
KUA Guguak Panjang Kota Bukittinggi Sumatera Barat

Kategori VII KUA Cegah dan Deteksi Dini Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan

KUA Tanete Riattang Kab. Bone Sulawesi Selatan
KUA Muara Tami Kota Jayapura Papua
KUA Konda Kab. Konawe Selatan Sulawesi Tenggara

Kategori VIII KUA Inovasi Program Penyuluhan Agama

KUA Talaga Jaya Kab. Gorontalo Gorontalo
KUA Gerunggang Kota Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung
KUA Bathin VIII Kab. Sarolangun Jambi
KUA Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan

Kategori IX KUA Ramah Kelompok Rentan

KUA Gedongtengen Kota Yogyakarta D.I. Yogyakarta
KUA Nunukan Kab. Nunukan Kalimantan Utara
KUA Ciawi Kab. Bogor Jawa Barat

Kategori X Pemerintah Kabupaten/Kota Peduli KUA

Kota Semarang Jawa Tengah
Kota Tangerang Selatan Banten
Kab. Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung

Kategori XI Pemerintah Provinsi Peduli KUA

Kalimantan Utara
Jawa Timur
Jawa Barat
DK Jakarta

Kategori XII Tokoh Perubahan KUA: Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(CEU)

13/12/2025 16:22
Tambang di Konawe buat Ekonomi Turun dan Kesehatan Memburuk

Jakarta, Beritasatu.com – Terjadi perubahan besar pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang di Kabupaten Konawe dan Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Para nelayan kini menghadapi sedimentasi serta pencemaran wilayah pesisir. Kondisi ini membuat area penangkapan ikan semakin jauh sehingga mereka harus melaut hingga 2–3 hari.

Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo, Kendari, Yani Taufik dalam diskusi yang digelar bersama Setara Institute, Kamis (11/12/2025).

“Di wilayah daratan, alih fungsi lahan pertanian menyebabkan luas sawah produktif merosot dari 5.000 hektare menjadi hanya 1.500 hektare, membuat banyak petani kehilangan mata pencaharian,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (12/12/2025).

Yani juga menuturkan kasus ISPA, iritasi kulit, hingga paparan debu merah meningkat, terutama di sekolah-sekolah yang berada di dekat area izin usaha pertambangan (IUP).

Ia menambahkan perubahan struktur sosial akibat aktivitas pertambangan turut menggerus tradisi lokal, termasuk hilangnya praktik budaya seperti metanduale.

“Penelitian ini juga menemukan adanya pekerja anak, lemahnya standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta kecelakaan kerja fatal yang tidak dilaporkan. Ketimpangan antara tenaga kerja lokal dan pekerja dari luar daerah sangat terlihat, di mana masyarakat lokal kebanyakan hanya menempati posisi buruh kasar,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, mengungkapkan hampir seluruh wilayah penelitian menunjukkan adanya pencemaran air dan laut, debu tambang yang berlebihan, sedimentasi yang tidak terkontrol, serta meningkatnya masalah kesehatan masyarakat.

Ia menyampaikan berbagai fasilitas pengelolaan limbah seperti sediment pond banyak yang tidak berfungsi. Kegiatan reklamasi pascatambang juga tidak berjalan, meskipun tercantum dalam dokumen perusahaan.

“OPD dan warga setempat juga melaporkan hilangnya tutupan vegetasi yang berdampak pada kenaikan suhu mikro. DLH Konawe bahkan menemukan kandungan berbahaya dalam sampel air di sekitar kawasan smelter,” tuturnya.

Berdasarkan temuan tersebut, Halili memberikan sejumlah rekomendasi. Untuk pemerintah pusat, ia menyarankan harmonisasi kebijakan nasional melalui revisi regulasi dalam UU Minerba yang rentan disalahgunakan, penyelarasan aturan antar-kementerian, peningkatan transparansi industri ekstraktif dengan mewajibkan pengungkapan informasi minimum, serta penerapan uji tuntas HAM sesuai amanat Perpres 60/2023—yang akan digantikan oleh peraturan baru mengenai Penilaian Kepatuhan HAM untuk pelaku usaha.

Untuk pemerintah daerah, rekomendasi mencakup penguatan koordinasi pengawasan antara provinsi, kabupaten, dan masyarakat; peninjauan ulang RTRW; percepatan penetapan regulasi LP2B; evaluasi ulang izin IUP berdasarkan prinsip pertambangan yang bertanggung jawab; serta pembentukan mekanisme pengaduan publik melalui kantor pengaduan lokal dan petugas penghubung desa.

“Sedangkan bagi organisasi masyarakat sipil, riset ini mendorong perluasan pemantauan independen, advokasi, pendokumentasian kasus, serta program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat. Untuk perguruan tinggi, diperlukan penelitian lanjutan mengenai dampak sosial-lingkungan serta penyusunan pedoman ilmiah untuk pengendalian sedimentasi, rehabilitasi pesisir, dan perumusan program PPM yang lebih partisipatif,” jelas Halili.

12/12/2025 08:54
Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026 Regional 8 Desember 2025

Pemerintah Siapkan Dana Rp 233 M Untuk Satu Sekolah Garuda, Siap Beroperasi Juni 2026
Tim Redaksi
MAKASSAR, KOMPAS.com
– Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp 233 miliar untuk pembangunan satu sekolah garuda, program pendidikan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan lulusan mampu bersaing global.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan 700–1.000 beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi ternama di dunia.
Direktur Jenderal Sains dan Teknologi (Saintek) Ahmad Najib Burhani mengatakan
sekolah garuda
pertama mulai beroperasi Juni 2026 di empat lokasi: Kabupaten Soe (NTT), Desa Mayang (Belitung Timur), Kabupaten Bulungan (Kalimantan Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara).
“Itu yang sudah mulai kita konstruksi dan selesai Insya Allah nanti itu bulan Juni dipakai untuk siswa-siswa baru tahun 2026,” ujarnya di Makassar, Senin (8/12/2025).
Najib menyebut pemerintah juga menargetkan tujuh sekolah baru dibangun pada 2026 dan beroperasi 2027, di antaranya di Rejang Lebong, Mempawah, Manokwari, NTB, Lampung, Aceh, dan Katingan.
Najib menjelaskan kurikulum sekolah garuda menggabungkan empat kurikulum nasional dan pengayaan global untuk mendukung penerimaan mahasiswa ke kampus terbaik dunia. Seluruh siswa akan diasramakan sebagai bagian kurikulum karakter dan kebangsaan.
“Yang ini kebangsaan itu agak mirip nanti modifikasi dari yang sekarang diterapkan misalnya di Pradita, di Tarunan Nusantara, dan sebagainya,” katanya.
Ia menyebut 80 persen siswa sekolah garuda diproyeksikan memperoleh beasiswa studi S1 ke kampus internasional.
“Mereka itu akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa S1 ke perguruan tinggi terbaik dunia,” ungkapnya.
Pada 2025 pemerintah sudah memberi beasiswa S1 kepada 403 siswa dari berbagai sekolah.
“Tahun depan Insya Allah sekitar 700 sampai 1000 beasiswa untuk S1,” sambungnya.
Saat ini pemerintah mempersiapkan rekrutmen dan pemutasian guru untuk sekolah garuda.
“Separuh rekrutmen yang sebagian itu mutasi, sebagian itu adalah pemindahan atau penugasan dari beberapa tempat itu untuk di sekolah Garuda,” ujarnya.
Menurut Najib, kriteria guru dan kepala sekolah salah satunya kemampuan bahasa Inggris.
“Kalau kepala sekolahnya itu memiliki pengalaman untuk memimpin kepala sekolah. Untuk gurunya itu ada tuvel kalau gak salah 7 atau 6,” jelasnya.
Rekrutmen siswa juga disiapkan melalui tes bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika.
“Ini adalah bagian dari upaya memeratakan pembangunan, meningkatkan literasi, numerasi di berbagai daerah,” katanya.
Najib menyebut sekolah garuda terbagi dua: sekolah garuda baru yang dibangun dari nol dan sekolah garuda transformasi yang merupakan sekolah unggulan yang ditingkatkan.
Biaya pembangunan satu sekolah garuda baru mencapai Rp 233 miliar, sementara sekolah garuda transformasi akan didukung melalui pendanaan pengayaan dan penguatan kapasitas.
“Itu ada beberapa anggarannya macam-macam yang berkaitan dengan persiapannya,” terangnya.
Di Sulawesi, sekolah garuda baru saat ini dibangun di Konawe Selatan. Namun pemerintah merencanakan dua lokasi di Sulsel, salah satunya di Desa Puca, Kecamatan Tompbulu, Maros.
Najib menegaskan prioritas pembangunan bergantung pada tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Daerah dengan IPM tinggi menjadi prioritas kedua, kecuali jika daerah IPM rendah lambat mengajukan usulan.
“Kepri dan Sulsel itu yang lebih tinggi dari beberapa daerah yang lain. Itu bisa masuk kalau umpamanya, tidak cepat daerah-daerah yang lain itu memberikan usulannya,” ujarnya.
Menurutnya pemerintah tetap memprioritaskan daerah membutuhkan terlebih dahulu.
“Kalau umpamanya sudah penuh, itu mungkin kalau umpamanya ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan yang menjadi prioritas itu akan didahulukan,” pungkasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 19:25
PLN Hadirkan Cahaya Bagi Masyarakat Konawe di Hari Pahlawan

Bisnis.com, KONAWE – Pada momentum peringatan Hari Pahlawan, PT PLN (Persero) hadir untuk menyalakan harapan bagi keluarga prasejahtera di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Melalui program Light Up The Dream (LUTD), sepuluh warga kini dapat menikmati akses listrik mandiri yang selama ini mereka nantikan.

Program LUTD merupakan program sosial PLN untuk memberikan sambungan listrik gratis dan layak kepada masyarakat prasejahtera, terutama di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), yang berasal dari dana donasi sukarela pegawai PLN.

Salah satu penerima manfaat, Sofyanto, tak dapat menyembunyikan rasa syukurnya, ketika kini ia dapat menikmati akses listrik yang telah lama ia impikan.

“Terima kasih kepada pegawai PLN atas bantuan (pemasangan) listrik gratis ini. Sebelumnya saya menyalur listrik dari tetangga. Sekarang, dengan adanya meteran kWh sendiri, saya bisa menikmati listrik dengan lebih leluasa. Semoga hal ini bermanfaat bagi kehidupan keluarga kami,” ungkap Sofyanto saat penyalaan sambungan listrik gratis pada Minggu (16/11).

Komisaris Independen PT PLN (Persero), Ali Masykur Musa yang turut hadir dalam penyalaan simbolis pemasangan listrik gratis menyampaikan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dan sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN memiliki tanggung jawab memastikan akses listrik dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

“Kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan solidaritas insan PLN. Melalui LUTD, PLN ingin memastikan seluruh keluarga di Indonesia dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan yang lebih baik,” ujar Ali Masykur.

Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menekankan bahwa program LUTD merupakan semangat gotong royong insan PLN dalam mewujudkan energi berkeadilan hingga seluruh pelosok tanah air.

“Bagi PLN, LUTD tidak hanya sekadar program bantuan, melainkan komitmen perseroan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat Indonesia agar dapat merasakan manfaat listrik. Kami pastikan tidak ada satu pun keluarga di Indonesia yang tertinggal dalam menikmati energi listrik,” kata Darmawan.

Pada kesempatan yang sama, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah mencatat bahwa UID Sulselrabar telah menyalakan mimpi 5.866 keluarga sejak program LUTD diluncurkan pada tahun 2020.

“Listrik tidak hanya berfungsi sebagai penerang, tetapi juga memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi. Dengan adanya listrik, anak-anak dapat belajar lebih baik, dan kebutuhan dasar keluarga dapat terpenuhi,” jelas Edyansyah.

Edyansyah menegaskan bahwa tujuan PLN adalah menumbuhkan semangat berbagi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera.

“Dengan gotong royong, kita dapat membantu mewujudkan akses listrik bagi seluruh masyarakat,” tutupnya.

18/11/2025 17:32
Babak Baru Penghiliran Nikel, Izin Baru Smelter Dibatasi

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akhirnya membatasi izin investasi baru untuk pembangunan smelter nikel yang hanya memproduksi produk antara (intermediate) tertentu di Indonesia. Kebijakan ini dinilai dapat mendorong pengembangan penghiliran nikel ke tahap lebih lanjut.

Adapun, pembatasan izin smelter baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Beleid ini mensyaratkan bagi industri pembuatan logam dasar bukan besi tidak membangun smelter yang khusus memproduksi produk intermediate, seperti nickel matte, mixed hydroxide precipitate (MHP), feronikel (FeNi), dan nickel pig iron (NPI).

“Dalam hal menjalankan kegiatan pemurnian nikel dengan teknologi pirometalurgi [RKEF], memiliki dan menyampaikan surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, dan nickel matte,” demikian tertulis dalam lampiran 1.F 3534 beleid tersebut dikutip Minggu (9/11/2025).

Masih dalam lampiran yang sama, pemerintah juga membatasi investasi baru pembangunan smelter dengan teknologi hidrometalurgi atau berbasis high pressure acid leach (HPAL) yang hanya memproduksi MHP. Adapun, MHP umumnya menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Jika mengacu pada klasifikasi bisnisnya, smelter yang dimaksud termasuk dalam kategori industri manufaktur. Artinya, bukan yang terintegrasi dengan pertambangan. Dengan kata lain, aturan ini berlaku untuk perusahaan smelter nikel yang mendapat izin usaha industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Menanggapi kebijakan tersebut, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah mengamini bahwa pembatasan izin smelter baru yang memproduksi produk antara itu dirancang untuk membuka peluang investasi baru. Ini khususnya demi mengundang investor untuk memproduksi produk hilir lebih lanjut seperti baja tahan karat, nikel sulfat, atau bahkan barang jadi.

Menurutnya, investasi smelter yang memproduksi produk jadi, akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri nikel di Indonesia.

“Melalui peraturan pemerintah ini [PP Nomor 28 tahun 2025], pemerintah Indonesia masih memperbolehkan proyek pengolahan dan pemurnian nikel baru sepanjang badan usaha tersebut tidak hanya bertujuan menghasilkan produk antara, tetapi juga mengembangkan produk akhir lebih lanjut,” ujar Arif kepada Bisnis, Minggu (9/11/2025).

Namun demikian, pihaknya meminta pemerintah memberikan pengecualian untuk sejumlah proyek smelter yang sedang dibangun. Artinya, smelter yang saat ini sedang dibangun masih diperbolehkan untuk diteruskan hingga rampung.

Arif menuturkan, saat ini, beberapa perusahaan anggota FINI telah memulai pembangunan smelter sebelum PP Nomor 28 tahun 2025 tersebut berlaku. Menurutnya, proses pembangunan ini telah berlangsung cukup lama. Perusahaan juga telah menggelontorkan dana investasi yang signifikan.

Oleh karena itu, FINI juga mengadvokasi para anggotanya yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan smelter.

“Kami memohon agar pemerintah memberikan pengecualian terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan kesiapan produksi dan proses konstruksi atau pengembangan yang telah dilakukan,” katanya.

Dia menyebut bahwa permohonan ini semata-mata untuk menjaga produktivitas industri hilir mineral nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan.

Menjaga Keekonomian Nikel

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar menilai kebijakan pemerintah itu sudah tepat karena memang jumlah smelter existing sudah berlebih.

Dia mengatakan, pembatasan smelter penting untuk menjaga pasokan dan memperbaiki harga nikel di tingkat global. Maklum, belakangan harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

Anjloknya harga nikel itu tak lepas dari maraknya smelter di Tanah Air. Sayangnya, menjamurnya smelter tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

Alhasil, beberapa smelter pun tumbang tahun ini. Berdasarkan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), setidaknya terdapat empat smelter besar investasi dari China di wilayah Sulawesi yang menyetop sebagian atau total lini produksinya.

Empat smelter yang dimaksud yaitu PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengurangi 15-20 lini produksi nikel sejak awal 2024. Sepanjang tahun lalu, tercatat 28 smelter ditutup di berbagai wilayah, paling banyak dari PT GNI.

Kemudian, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling sejak Mei 2025. Lalu, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe yang mengurangi kapasitas produksi, meski datanya tidak menyebutkan jumlah lini spesifik.

Terbaru, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang disebut telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025. Alhasil, dikabarkan 1.200 karyawan terdampak dirumahkan.

Karena itu, Bisman menilai pembatasan pembangunan smelter baru menjadi hal mendesak. “Hal ini juga penting untuk menjaga kesinambungan pasokan nikel. Selain itu, juga untuk menjaga keseimbangan nilai keekonomian produk nikel,” ucapnya.

Dia berpendapat, ke depan pemerintah perlu lebih fokus pada membangun ekosistem industri nikel serta produk turunan dari smelter.

Di sisi lain, Bisman mengamini kebijakan baru itu dapat membuat investor gusar. Ini khususnya bagi investor yang sebelumnya berencana membangun smelter yang memproduksi MHP, FeNi, dan NPI.

“Dampak negatifnya mungkin terkait kepercayaan investor terutama investor yang sudah siap-siap mau bangun smelter,” tutur Bisman.

Pengendalian Izin Tambang Perlu Diperhatikan

Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berpendapat, pembatasan izin investasi pembangunan smelter nikel baru harus diiringi moratorium izin tambang.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan jika pemerintah memang betul-betul ingin mengatasi oversuplai nikel. Bhima mencatat jumlah smelter nikel yang sudah berdiri saat ini sebanyak 54 unit.

Dia menilai jumlah itu berperan dalam oversuplai produksi nikel olahan di pasar ekspor. Sementara itu, terdapat 38 smelter yang sedang dalam tahap konstruksi dan 45 smelter dalam perencanaan.

Selanjutnya, Bhima menyebut bahwa jumlah rencana keuangan anggaran perusahaan (RKAP) yang tahun ini disetujui oleh Kementerian ESDM sudah sebanyak 292 izin, dengan total izin usaha pertambangan khusus (IUPK) seluas 866.292 hektare.

“Dengan luasan konsesi yang begitu besar dan izin tambang yang terus bertambah, meski izin smelter baru dimoratorium, tanpa kontrol di sektor hulu hanya akan memindahkan tekanan dari industri pengolahan ke kawasan tambang,” ucap Bhima.

Menurutnya, jika IUPK tak dibatasi, maka akan memperparah kerusakan ekologis dan konflik sosial.

Dalam laporan bersama, Celios dan CREA mencatat total kerugian pendapatan petani dan nelayan di wilayah nikel sebesar US$234,84 juta atau sekitar Rp3,64 triliun dalam 13 tahun ke depan. Di samping itu, terdapat potensi lebih dari 3.800 kematian dini pada 2025 dan hampir 5.000 kasus pada 2030.

Dia juga mencermati adanya kontradiksi antara moratorium izin smelter dengan rencana Danantara yang ingin membangun smelter baru.

Menurutnya, di tengah situasi pasar yang jenuh dan harga yang terus merosot, pemerintah Indonesia justru mengumumkan akan membiayai proyek smelter nikel milik Vale Indonesia (INCO) dan GEM Co. Ltd. (China), melalui program Danantara.

“Kontradiksi ini memperlihatkan inkonsistensi kebijakan: di satu sisi pemerintah berupaya menahan ekspansi, tetapi di sisi lain tetap mendorong investasi baru melalui skema pembiayaan negara,” kata Bhima.

10/11/2025 10:23
Simalakama Jorjoran Smelter Nikel, Strategi Hilirisasi Perlu Diatur Ulang

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia mulai gencar membangun smelter nikel dan mendorong hilirisasi mineral secara masif sejak 1 dekade lalu. Seiring berjalannya waktu, upaya tersebut kini dihadapkan sejumlah tantangan sehingga strategi hilirisasi perlu diatur ulang.

Tekad pemerintah menggenjot industri nikel tak lepas dari tingginya kebutuhan global. Utamanya untuk industri baja dan bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle).

Keseriusan pemerintah pun ditunjukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Beleid ini mewajibkan perusahaan melakukan pengolahan dan pemurnian (hilirisasi) di dalam negeri.

Tak mau main-main, pada 2014, pemerintah menerapkan pelarangan terbatas ekspor bijih mineral mentah, termasuk nikel. Hal ini juga dilakukan demi mendorong investor membangun smelter domestik.

Pembangunan smelter pun gencar dilakukan. Namun, maraknya proyek pembangunan tersebut malah menjadi buah simalakama, harga nikel kini tertekan.

Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Cecep Mochammad Yasin menuturkan, industri nikel nasional memang tumbuh ekspansif dengan pembangunan sejumlah smelter baru dan peningkatan produksi dari berbagai produk turunan seperti nickel pig iron (NPI) dan nickel-based cathode (NFC).

Namun, pertumbuhan tersebut juga menimbulkan persoalan baru berupa potensi oversuplai dan tekanan harga di pasar global. Cecep mengatakan, saat ini, rata-rata harga nikel turun ke level US$15.000 per ton. Angka tersebut anjlok sekitar 40% dibandingkan 7 tahun lalu.

“Beberapa hal yang menjadi tantangan adalah harga nikel itu sendiri yang saat ini tertekan di kisaran US$15.000 per ton. Ini salah satu sinyal adanya kelebihan pasokan,” katanya dalam Bisnis Indonesia Forum di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Perkembangan Industri Baterai EV Tak Sesuai Ekspektasi

Di sisi lain, Cecep mengatakan bahwa pemerintah juga dihadapkan pada dinamika pengembangan industri baterai nasional. Dia menjelaskan, saat ini Indonesia mendorong penguatan industri baterai berbasis nikel, yakni NFC.

Namun, pasar global masih didominasi oleh teknologi baterai lithium iron phosphate (LFP). Pasalnya, LFP dinilai memiliki biaya produksi lebih rendah.

“Meski LFP lebih murah, kita tetap ingin menonjolkan dan memperkuat industri nikel berbasis NFC,” ujar Cecep.

Dia menambahkan bahwa sejumlah negara seperti Australia, bahkan telah menghentikan operasi tambang nikel karena harga yang tidak lagi kompetitif. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan tata kelola dan kebijakan industri tambang di dalam negeri agar lebih adaptif terhadap dinamika global.

Adapun, sejumlah upaya perbaikan tata kelola pertambangan yang dilakukan Kementerian ESDM salah satunya dengan memperbaiki aturan yang menyangkut ketentuan produksi. Cecep mengatakan, saat ini Kementerian ESDM mengontrol produksi berdasarkan demand.

Oleh karena itu, kini penerbitan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) minerba dilakukan dari 3 tahun menjadi 1 tahun sekali. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan RKAB serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Menurut Cecep, aturan baru ini bisa menekan isu oversuplai, khususnya untuk komoditas nikel. “Itu yang jadi satu perubahan setidaknya untuk isuoversuplai bisa ditekan dengan pengaturan produksi,” ujarnya.

Di samping itu, Kementerian ESDM juga melakukan penyederhanaan perizinan lewat digitalisasi. Cecep mengatakan, kini pengusaha dapat mengajukan izin hingga perpanjangan RKAB melalui aplikasi MinerbaOne.

Pekerja melakukan proses pencetakan feronikel di salah satu pabrik tambang milik Harita Nickel di Pulau Obi, Maluku Utara, Kamis (7/12/2023)./Bisnis-Fanny Kusumawardhani

Arah Kebijakan Hilirisasi Perlu Ditinjau Ulang

Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Abra Talattov mengingatkan pemerintah perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi mineral nasional agar lebih terarah dan berkelanjutan.

Menurutnya, euforia terhadap prospek hilirisasi mineral dalam beberapa tahun terakhir berisiko menimbulkan guncangan baru bagi sektor industri. Abra menyebut, lonjakan investasi smelter yang cukup agresif, tidak diimbangi dengan permintaan yang stabil di pasar global.

Hal ini tercermin dari fenomena shutdown sejumlah smelter pada tahun ini akibat harga nikel global yang anjlok dan permintaan yang melemah. Berdasarkan catatan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), setidaknya terdapat empat smelter besar investasi dari China di wilayah Sulawesi yang menyetop sebagian atau total lini produksinya.

Empat smelter yang dimaksud yaitu PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) yang mengurangi 15-20 lini produksi nikel sejak awal 2024. Sepanjang tahun lalu, tercatat 28 smelter ditutup di berbagai wilayah, paling banyak dari PT GNI.

Kemudian, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang menghentikan beberapa lini baja nirkarat dan jalur cold rolling sejak Mei 2025. Lalu, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe yang mengurangi kapasitas produksi, meski datanya tidak menyebutkan jumlah lini spesifik.

Terbaru, PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) yang disebut telah mengurangi kapasitas agregat dan menghentikan operasional sementara sejak 15 Juli 2025. Alhasil, dikabarkan 1.200 karyawan terdampak dirumahkan.

Abra menilai, tutupnya sejumlah smelter dipicu oleh kelebihan pasokan nikel di pasar global yang dipicu oleh produksi besar-besaran dari Indonesia.

“Kita perlu meninjau ulang arah kebijakan hilirisasi sektor mineral. Roadmap hilirisasi seharusnya dibuat dengan konteks yang lebih terarah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kebijakan hilirisasi tidak harus berorientasi pada pengolahan seluruh sumber daya mineral di dalam negeri. Pemerintah, kata dia, perlu mengidentifikasi komoditas yang memiliki daya saing dan nilai tambah ekonomi tertinggi untuk diolah. Sementara itu, sebagian lainnya dapat tetap diekspor dalam bentuk produk antara.

“Tidak harus seluruh produk itu kita olah di dalam negeri. Ada produk yang bisa kita ekspor di tier 1 atau tier 2, tergantung daya saing dan dampaknya terhadap PDB [produk domestik bruto],” imbuhnya.

Abra menambahkan bahwa pemerintah perlu menyeimbangkan antara optimisme terhadap hilirisasi dengan mitigasi risiko dari fluktuasi harga, kelebihan produksi, maupun perubahan teknologi global.

“Kita jangan terlalu euforia terhadap potensi hilirisasi mineral. Pemerintah harus memastikan tata kelola dan arah kebijakan hilirisasi benar-benar matang agar tidak menimbulkan guncangan baru di sektor industri dan keuangan,” katanya.

Perlunya Hilirisasi Tahap Lanjut

Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengkritik pola hilirisasi nikel yang justru membuat Indonesia terjebak sebagai eksportir produk setengah jadi atau intermediate seperti NPI. Akibatnya, Indonesia sebagai eksportir terbesar justru menghadapi risiko pelemahan harga yang signifikan.

“Kita terlalu jorjoran dalam memproduksi nikel yakni NPI dan nickel matte. Kita ekspor produk nikel setahun kurang lebih 2 juta ton, sedangkan negara-negara lain paling 350.000 ton,” papar Sugeng.

Sepakat dengan Cecep, Sugeng menyebut harga nikel kini anjlok hampir 40% dibandingkan dengan 5 sampai 7 tahun lalu, dari level US$38.000 per ton menjadi US$15.000 per ton.

Ke depan, Sugeng menegaskan Indonesia harus melampaui fase produk intermediate dan langsung menuju hilirisasi tahap lanjut.

Selain baterai kendaraan listrik, Indonesia juga harus mengembangkan battery energy storage system (BEST) serta mempersiapkan komoditas masa depan seperti tanah jarang (rare earth) yang menurutnya telah menjadi alat leverage dalam percaturan geopolitik global.

08/11/2025 12:00
Pembentukan brigade pangan untuk kelola lahan sawah baru di Sulawesi Tenggara

Kamis, 30 Oktober 2025 13:38 WIB

Petani membajak sawah menggunakan traktor pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Foto udara petani membuat pematang pada areal persawahan di Desa Onewila, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (30/10/2025). Pemprov Sulawesi Tenggara membentuk 33 brigade pangan yang terdiri dari pemilik lahan dan anggota dengan berbagai keahlian hingga mekanik untuk mengelola lahan sawah baru seluas 6.745 hektare hasil program Cetak Sawah Baru (CSR) Kementerian Pertanian di wilayah itu. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nz

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

04/11/2025 14:44
Enam daerah di Sultra jadi lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Jumat, 31 Oktober 2025 07:19 WIB

Foto udara deretan unit rumah nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

Foto udara perkampungan nelayan di Desa Leppe, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (30/10/2025). Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sebanyak enam daerah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2025 yakni di Kabupaten Konawe, Kolaka, Bombana, Buton Utara, Buton Selatan, dan Muna dengan alokasi anggaran sebesar Rp22 miliar untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana. ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.

Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

31/10/2025 07:23
Hujan Deras, Pohon Bertumbangan di Lebak Bulus Jaksel

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah pohon bertumbangan di wilayah Lebak Bulus Jakarta Selatan hari ini, Minggu 26 Oktober 2026.

Menurut pantauan Bisnis, hujan deras mengguyur di kawasan ini dengan cukup deras dengan angin kencang yang menumbangkan pohon-pohon tersebut.

Pohon bertumbangan di Lebak Bulus arah Ciputat dan arah Pondok Indah Jakarta Selatan.

Pohon yang bertumbangan juga menutupi jalan menuju arah Ciputat di bagian sebelah kanan. Meski demikian tidak tampak kendaraan yang terimpa.

Kawasan underpass Lebak Bulus tampak aman.

Sementara itu, genangan air setinggi 50 cm juga menggenangi kawasan tersebut.

Hujan deras juga tampak turun merata dari kawasan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Banten.

BMKG memperkirakan dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan sangat lebat (curah hujan mencapai ≥ 100 mm/hari) di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta Selatan.

Menurut keterangan BMKG, hujan deras itu diantaranya akan terjadi di di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (122,6 mm/hari), Balikpapan, Kalimantan Timur (116,9 mm/hari), Jakarta Selatan, DK Jakarta (141,4 mm/hari), Manggarai, Nusa Tenggara Timur (100 mm/hari).

Sementara itu, kondisi cuaca panas di sejumlah wilayah Indonesia mulai menurun dibandingkan dengan sepekan sebelumnya, suhu maksimum tercatat dalam beberapa hari terakhir di Kupang, Nusa Tenggara Timur (37,0°C), Majalengka, Jawa Barat (36,4°C), Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (36,2°C), frekuensi wilayah dengan suhu diatas 36°C mulai berkurang.

Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal, yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas atmosfer tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat.

26/10/2025 14:10
Peringatan BMKG: Hujan Lebat Hantam RI, Waspada Banjir di Lokasi Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi sejumlah wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim hujan, terutama di bagian selatan ekuator seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan.

Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat hujan sangat lebat terjadi di beberapa lokasi. Misalnya Jakarta Selatan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dan Manggarai.

Sementara itu, cuaca panas mendidih yang semapt mengintai wilayah Indonesia sudah mulai menurun. Beberapa wilayah yang tercatat mengalami suhu tinggi dalam beberapa hari terakhir adalah Kupang (37 derajat Celsius), Majalengka (36,4 derajat Celsius), dan Konawe Selatan (36,2 derajat Celsius).

Ada beberapa faktor yang memengaruhi tingginya curah hujan beberapa hari terakhir. Pertama, BMKG mendeteksi indikasi peningkatan suplai uap air berdasarkan indikator DMI negatif. Kemudian ada peningkatan awan konvektif dari aktifnya MJO.

Adapun gelombang atmosfer Rossby Equator, keberadaan sirkulasi siklonik di Laut China Selatan, Laut Sulu, Kalimantan dan Maluku, serta faktor lokal di masing-masing wilayah, dikatakan dapat memicu kondisi atmosfer yang relatif labil.

Hal ini mendorong terjadinya hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Lebih lanjut, berikut laporan BMKG terkait prospek cuaca sepekan ke depan di wilayah RI, mulai dari 24 hingga 30 Oktober 2025:

24-26 Oktober 2025

Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumsel, Kep. Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalut, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Sumut, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Kalteng, Kalsel, Malut, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

Angin Kencang: Sumut, Jambi, Sumsel, Kep. Babel, Kep. Riau, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Kaltim, Kalteng.

27-30 Oktober 2025

Waspada Hujan Sedang: Aceh, Sumut, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, Yogyakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Malut, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, Papua Selatan.

Siaga Hujan Lebat-Sangat Lebat: Kalsel, Papua Pegunungan.

Imbauan BMKG

Siaga hujan lebat yang disertai angin kencang dan/atau petir.
Jauhi wilayah terbuka, pohon, bangunan dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan yang disertai petir dan/atau angin kencang.
Jaga stabilitas cairan tubuh dan gunakan tabir surya.
Waspada potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor.
Pantau informasi cuaca terkini lewat kanal resmi BMKG.

(fab/fab)

[Gambas:Video CNBC]

24/10/2025 11:35