Xcloud.id

kab/kota: Klaten

  • Dukung Kopdes Merah Putih, Telkom Hadirkan Inovasi Digi Koperasi

    Dukung Kopdes Merah Putih, Telkom Hadirkan Inovasi Digi Koperasi

    Jakarta –

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) memastikan bakal mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Adapun realisasi dukungan tersebut dengan menghadirkan Digi Koperasi.

    Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini mengatakan inovasi tersebut menghubungkan antara koperasi, rantai pasok BUMN, akses ke marketplace UMKM, hingga dashboard guna melakukan pemantauan performansi koperasi.

    “Keberadaan Digi Koperasi diharapkan dapat mendukung pengelolaan dan pengawasan Koperasi Desa Merah Putih menjadi lebih efisien dan efektif melalui sejumlah fitur yang andal, termasuk penyediaan internet berkecepatan tinggi. Keterlibatan aktif Telkom dalam program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan teknologi digital,” kata Dian dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025).

    Sementara itu, Direktur IT Digital Telkom, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan Digi Koperasi memiliki kapabilitas yang lengkap untuk mendukung digitalisasi koperasi. Di tingkat operasional, platform ini menyediakan fitur Kasir Koperasi yang memberikan kemudahan dalam pencatatan transaksi dan pengelolaan penjualan di setiap gerai.

    Untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan usaha, Digi Koperasi juga dilengkapi dengan sistem akuntansi dan keuangan koperasi untuk memastikan kesehatan finansial koperasi.

    Selain itu, seluruh sistem ini didukung oleh akses internet cepat untuk mendorong kelancaran proses digitalisasi secara efektif. Telkom juga menghadirkan Dashboard Nasional yang memungkinkan pemantauan kinerja dan performansi koperasi secara nasional.

    Faizal menambahkan bahwa keberadaan Dashboard Nasional dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk melihat dan mengevaluasi kinerja koperasi.

    “Di dalam dashboard tersebut akan menyediakan beragam informasi, meliputi jumlah koperasi yang terdigitalisasi, jumlah penjualan dan omzet koperasi, pertumbuhan ekonomi koperasi, sebaran performansi koperasi di seluruh Indonesia, jumlah pasokan dari BUMN ke koperasi, serta produk unggulan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi tambahan, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui koperasi yang profesional dan transparan. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Acara dihadiri secara langsung oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Pejabat Tinggi Negara, serta secara daring oleh para Kepala Daerah. Turut hadir pimpinan perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dan Direktur IT Digital Telkom Faizal Rochmad Djoemadi. Saat agenda peresmian dan peluncuran tersebut, jumlah Koperasi Desa Merah Putih tercatat sebanyak 80.081.

    (prf/ega)

  • Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pengusaha atau perusahaan yang mencampur/mengoplos beras dan menjualnya tidak sesuai mutu diberi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat sudah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang meminta segera menyelesaikan penyimpangan dalam penjualan beras.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya lagi

    Zulhas menyampaikan saat ini sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus beras oplosan, serta mengingatkan pengusaha yang masih berniat melakukan hal serupa untuk menjual beras sesuai kualitas.

    Selain itu disampaikan Zulhas, pemerintah memutuskan untuk tidak menarik peredaran beras oplosan dari pasar.

    “Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

    Di hadapan para kepala daerah, kepala desa dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Sumber : Antara

  • Kopdes Merah Putih Jangan Bernasib seperti KUD

    Kopdes Merah Putih Jangan Bernasib seperti KUD

    GELORA.CO -Anggota Dewan Pakar DPP Partai Nasdem, Mohsen Hasan Alhinduan, menyoroti peluncuran 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

     Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah ambisius pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat, namun menyisakan sejumlah catatan kritis.

    Menurut Mohsen, pemerintah perlu belajar dari kegagalan masa lalu, khususnya dari pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) yang dinilai gagal menjalankan peran pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

    Ia mengingatkan agar KDMP tidak hanya menjadi “koperasi papan nama” yang dibentuk tanpa kerangka kerja yang jelas dan berisiko disusupi kepentingan politik lokal.

    “Penggunaan nama ‘Merah Putih’ memang menggugah semangat kebangsaan, namun tidak cukup menjadi fondasi ekonomi. Koperasi tidak bisa dikelola dengan jargon semata,” ujarnya seperti dikutip redaksi melalui keterangan resminya, Jumat, 25 Juli 2025.

    Maka dari itu diperlukan pengelolaan yang profesionalisme, digitalisasi, serta pengawasan yang ketat. Hubungan erat dengan perbankan dan BUMN, agar koperasi tidak terisolasi dari ekosistem ekonomi nasional serta audit independen dan evaluasi berkala, agar KDMP tidak menjadi proyek politik yang gagal.

    Ia juga menyoroti persoalan mendasar yang masih membelit sektor UMKM seperti keterbatasan akses permodalan, dominasi tengkulak, serta minimnya digitalisasi dan integrasi rantai pasok.  

    Ia menilai, alih-alih memperkuat koperasi yang sudah ada, pemerintah justru menambah beban kelembagaan baru dalam jumlah besar tanpa kejelasan arah.

    Mohsen mengusulkan agar pemerintah lebih fokus pada reformasi koperasi eksisting, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem manajemen, serta integrasi koperasi ke dalam ekosistem industri nasional.

    “KDMP bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah ekonomi rakyat—jika dan hanya jika dibarengi dengan pembenahan fundamental, pengawasan serius, dan pengelolaan yang profesional. Tanpa itu, kita hanya mengulang babak lama: koperasi sebagai proyek politik musiman yang usang sebelum matang,”  tegasnya.

    Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan bukan koperasi baru, tetapi koperasi yang dikelola secara benar dan profesional, demi mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat secara berkelanjutan

  • Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis

    Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/HO-Kemenkop)

    Menkop minta Kopdes Merah Putih petakan potensi desa untuk bisnis
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 23:52 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meminta setiap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk memetakan potensi desa dan kebutuhan masyarakat di sekitar untuk dijadikan sebagai peluang bisnis.

    “Ini yang akan menjadi peluang bisnis bagi koperasi itu sendiri, koperasi untung, dan warga mendapatkan kebutuhan dengan lebih mudah dan murah,” kata Budi Arie, saat membuka acara Gebyar Koperasi dan UMKM dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-78, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (24/7).

    Budi Arie memastikan Kementerian Koperasi akan terus mendampingi koperasi agar benar-benar menjadi wadah kemandirian ekonomi rakyat.

    Ia juga memastikan akan menjadikan Kopdes Merah Putih benar-benar hidup beroperasi, dikelola secara profesional, dan berkembang.

    Bukan hanya ada di atas kertas, tapi benar-benar hadir sebagai solusi di tengah masyarakat,” kata Menkop dikutip dari keterangan pers kementerian.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak berhenti hanya pada pembentukan koperasi. Ia menekankan pentingnya untuk terus mengawal dan membina koperasi-koperasi ini agar menjadi produktif dan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan motor penggerak ekonomi lokal.

    “Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai inisiatif kolektif di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara inklusif, transparan, dan berkelanjutan,” katanya.

    Hingga Juli 2025, Provinsi Banten telah merampungkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan 99,9 persen dari total 1.552 desa/kelurahan telah membentuk koperasi tersebut. Ini ditandai dengan terbitnya 1.551 akta koperasi.

    Andra Soni menambahkan satu-satunya desa yang tidak berpartisipasi adalah desa di Baduy, karena alasan adat.

    Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Prabowo mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi yang panjang. Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    Koperasi-koperasi itu nantinya akan memiliki berbagai unit usaha, seperti gerai sembako, LPG, pupuk bersubsidi, klinik dan apotek desa, pergudangan, logistik, hingga unit simpan pinjam.

    Selain bisnis usaha tersebut, koperasi ini juga didorong untuk melakukan kegiatan bisnis sesuai potensi desa masing-masing. Pemerintah meyakini koperasi juga berpotensi menjadi offtaker dari seluruh produk yang dihasilkan masyarakat desa.

    Dari 80 ribu lebih koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya.

    Sumber : Antara

  • Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil

    Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 21 Juli 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan soal Menteri Keuangan Sri Mulyani yang kerap stres tiap kali dipanggil olehnya karena banyak program yang digagas membutuhkan dana khusus untuk bantuan rakyat.

    Saat meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin, Prabowo menceritakan bahwa ia berencana untuk memfasilitasi obat gratis untuk warga miskin jika ada dana khusus.

    “Menteri Keuangan, Menteri Keuangan setiap kali saya panggil agak stres itu, apalagi ini idenya Presiden ini, kalau nanti ada dananya khusus untuk rakyat miskin, obatnya harus gratis. Kalau ada uangnya, kalau ada uangnya,” kata Prabowo berkelakar.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa 80 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih yang berada di tiap desa akan memiliki gudang dan pendingin untuk menyimpan produk pertanian atau perikanan warga.

    Selain itu, terdapat juga gerai-gerai untuk menjual sembako terjangkau, perbankan Himbara yang memfasilitasi kredit simpan pinjam, hingga apotek yang menjual obat generik.

    Untuk warga yang tidak mampu membayar obat, Presiden meminta Menkeu Sri Mulyani untuk menyiapkan dana khusus.

    “Untuk mereka yang benar-benar tidak mampu, ya kita upayakan tidak bayar. Kita upayakan. Yang mengupayakan Menteri Keuangan, semakin stres itu. Tapi tidak apa-apa, Bu, ini mulia. Nama ibu kan Sri Mulyani, jadi harus yang mulia-mulia, Bu. Ibu akan dicintai oleh semua desa di seluruh Indonesia,” kata Prabowo yang disambut oleh tepuk tangan para hadirin.

    Adapun peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Sumber : Antara

  • Puan tak tampik pernyataan Prabowo soal PDIP-Gerindra kakak beradik

    Puan tak tampik pernyataan Prabowo soal PDIP-Gerindra kakak beradik

    “Iya, (PDIP-Gerindra) kakak adik,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak menampik pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa relasi antara PDIP dan Partai Gerindra bak kakak beradik.

    “Iya, (PDIP-Gerindra) kakak adik,” kata Puan usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Dia menyebut bahkan hubungan baik antara PDIP dan Gerindra tersebut sudah terjalin sejak lama.

    “Iya, kan memang hubungannya baik, dari dulu kakak adik,” ucapnya.

    Puan pun berbicara singkat ketika ditanyakan ihwal jadwal pelaksanaan Kongres PDIP untuk memilih ketua umum.

    Dia belum dapat memastikan kabar bahwa Kongres PDIP akan digelar pada Agustus 2025 berbarengan dengan agenda Rakernas partai.

    “Terkait dengan kongres, silakan tanya ke DPP partai,” kata Puan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

    Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7), yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

    Kepala Negara pun berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Bung Karno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

    “Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” katanya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Respons Puan Soal Hubungan PDIP-Gerindra Seperti Kakak-Adik: Hubungannya Memang Baik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengibaratkan PDIP dengan Partai Gerindra sebagai ‘Kakak-Adik’.

    Puan membenarkan bahwa dirinya pun merasa partai berlogo banteng dan burung garuda itu memiliki hubungan bak kakak beradik.

    “Iya, kakak adik,” katanya seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (24/7/2025).

    Puan pun sependapat dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang menuturkan bahwa pernyataan yang disampaikan Prabowo jangan serta merta dimaknai sebagai sarat ajakan politik, karena memang dua partai ini memiliki hubungan yang baik.

    “Iya kan memang hubungannya baik dari dulu kakak-adik,” ujarnya.

    Sebelumnya, Said mengapresiasi pernyataan Prabowo yang yang mengibaratkan PDIP dan Gerindra sebagai kakak dan adik. Dia menekankan agar pernyataan itu jangan dimaknai sebagai kode PDIP masuk dalam pemerintahan.

    “Itulah problem kita, kita selalu cara pandangnya transaksional. Presiden dengan tulus menyampaikan kakak beradik kita maknai PDIP akan masuk, kita maknai presiden akan mengajak, tidak boleh seperti itu,” pintanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kelakar ke Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat memberikan sambutan pada Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). 

    Dia menyebut bahwa partainya dan Puan memiliki kedekatan. Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo sebagai ketua umum, diibaratkan memiliki hubungan ‘adik kakak’ dengan PDI Perjuangan (PDIP), partai yang kini dipimpin Ibunda Puan, Megawati Soekarnoputri.   

    “Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini. Tapi benar kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat jadi enggak boleh koalisi satu itu memang benar harus ada yang di luar, koreksi kita gitu ngoreksi, tapi ya sedulur, ya kan?,” terangnya. 

  • Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Zulhas: Pemerintah Gelar Rapat Soal Beras Oplosan Jumat Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggelar rapat guna membahas penanganan kasus beras oplosan pada Jumat (25/7/2025).

    Zulhas mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan langkah terkoordinasi bersama berbagai instansi. “Hari Jumat saya rapat itu,” ujar Zulhas singkat.

    Saat ditanya lebih lanjut siapa saja yang akan terlibat dalam rapat tersebut, dia menjelaskan bahwa seluruh pihak terkait akan diikutsertakan.

    “Dengan seluruhnya, Satgas, penegak hukum, kementerian terkait,” jelasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti praktik curang sejumlah pengusaha yang mencampur beras biasa dan menjualnya dalam kemasan premium.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan kemarahannya terhadap kejahatan tersebut saat memberikan pidato dalam acara peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).

    Prabowo mengungkap bahwa dirinya menerima laporan mengenai praktik pengoplosan beras yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Dia dengan tegas menyebut aksi ini sebagai bentuk penipuan.

    “Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan ini adalah pidana,” katanya dalam forum itu, Senin (21/7/2025).

    Menanggapi perbuatan tersebut, Prabowo langsung mengambil sikap dan meminta Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti kasus ini secara tegas.

    Dia menyebut bahwa penindakan hukum sangat penting karena praktik tersebut telah merugikan perekonomian nasional.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga membeberkan estimasi kerugian ekonomi yang diderita akibat praktik pengoplosan ini, yakni sebesar Rp100 triliun setiap tahun.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia kerugian oleh bangsa Indonesia kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyayangkan bahwa kerugian besar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

    Prabowo menekankan bahwa pemerintah sudah bersusah payah mengumpulkan pemasukan negara, namun hasilnya justru dinikmati oleh oknum pengusaha curang.

    “Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati pajak ini lah, Bea Cukai ini lah. dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun dinikmati oleh hanya empat, lima kelompok usaha,” katanya.

    Alasan Prabowo menyampaikan isu ini dalam acara peluncuran kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah agar seluruh pemimpin daerah bisa memahami situasi tersebut secara utuh.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat, ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima,” ucapnya.

    Presiden kembali menginstruksikan penindakan terhadap para pelaku. Khususnya, agar mengembalikan uang negara dan tak melakukan praktik koruptif kembali.

    “Saya perintahkan Kapolri dan Jaksa Agung usut, tindak. Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke, kalau tidak kita sita itu penggilingan-penggiling padi yang brengsek itu,” tegas Prabowo.

  • Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Muzani: Gerindra-PDIP bak kakak-adik karena kedekatan historis

    Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan layaknya kakak-adik mencerminkan kedekatan historis dan emosional antara kedua partai.

    Muzani, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut PDI Perjuangan merupakan partai yang lebih dulu lahir dan berperan dalam perjalanan politik nasional, sementara Gerindra yang baru berusia 17 tahun di 2025, melihat PDIP sebagai “kakak dalam perjuangan”.

    “Gerindra umurnya baru 17 tahun, sementara PDI Perjuangan umurnya jauh lebih tua. Bahkan kalau ditarik ke belakang dengan PNI-nya jauh lebih tua lagi, sehingga Pak Prabowo menganggap itu adalah kakak asuh atau kakak dari perjuangan,” katanya.

    Muzani juga menyebut bahwa meskipun sering berbeda pandangan politik, Gerindra dan PDIP memiliki banyak titik temu.

    Ia mencontohkan pencalonan Prabowo sebagai wakil presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009 sebagai salah satu bukti sejarah kedekatan hubungan kedua tokoh.

    Ia tidak menutup kemungkinan terbentuknya kerja sama antara Gerindra dan PDIP dalam pemerintahan ke depan, meski keputusan itu sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Muzani juga mengapresiasi sikap PDIP di parlemen yang dinilainya akomodatif dan konstruktif terhadap pemerintahan.

    “Kami sangat terbantu dengan beberapa sikap PDIP yang sangat akomodatif dan sangat baik dalam pemerintahan, terutama di parlemen,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyebutkan bahwa PDIP dan Partai Gerindra sebenarnya adalah adik-kakak berdasarkan latar belakang historis perjuangan.

    Pada acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah (21/7), yang turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani, Presiden Prabowo menekankan bahwa Bung Karno yang merupakan kakek dari Puan Maharani, adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

    Kepala Negara pun berkelakar bahwa jika dadanya dibuka, ada Marhaen di dalamnya. Marhaen atau Marhaenisme merupakan sebuah ideologi yang diperkenalkan Bung Karno yang mana istilah kata itu berasal dari seorang petani bernama Marhaen.

    “Saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nyuwun sewu Mbak Puan, Bung Karno bapak saya juga, mungkin kalau dipotong (menunjuk dada) ini yang keluar Marhaen juga. Ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini,” katanya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    Komentari Pernyataan Prabowo soal PDIP dan Gerindra Bak Kakak Adik, Elite Banteng Singgung Sinyal-sinyal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Momen peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7), diwarnai pernyataan politis Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menyinggung tentang hubungan yang terbangun antara partai yang dipimpinnya, Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menyatakan bahwa hubungan PDIP dan Gerindra bagaikan kakak-adik.

    Prabowo bahkan menganggap Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno sebagai orang tua, sembari memohon izin ke Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

    Puan Maharani yang berstatus sebagai cucu Bung Karno turut hadir sebagai pimpinan DPR dalam peluncuran Koperasi Desa Merah Putih. “Sebenernya PDIP sama Gerindra kakak adik ini,” kata Prabowo, Senin.

    Merespons pernyataan Prabowo Subianto itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah berharap pernyataan Presiden Prabowo tentang hubungan partai berlambang kepala banteng itu dengan Gerindra bak kakak-adik tak dimaknai sebagai kode politik.

    Utamanya, kata dia, soal kemungkinan bakal masuknya PDIP ke Kabinet Merah Putih.

    “Jangan dimaknai apa yang disampaikan Presiden itu sebagai kode, bahwa presiden mengajak atau sebaliknya PDIP akan masuk, jangan dimaknai itu dahulu,” kata Said kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7).

    Ketua Banggar DPR RI itu mengatakan pernyataan Prabowo soal hubungan PDIP dan Gerindra bak kakak-adik seharusnya dianggap sebagai modal membangun bangsa. “Modal dasar persatuan kita. Bersatu padunya kita,” kata Said.